Meski demikian, Kepala ATR/BPN merasa perlu untuk mengeluarkan peraturan terkait transformasi digital yang tengah dilakukan, yakni sertifikat elektronik. Sehingga, ketika masyarakat ingin mengganti sertifikat analog ke sertifikat elektronik, bisa secara langsung datang ke kantor BPN terdekat, atau misalnya terjadi peralihan hak pemeliharaan data, transaksi pertanahan, barulah Kepala BPN akan menarik sertifikat fisik atau analog untuk kemudian diganti dengan sertifikat elektronik.

“Untuk saat ini, daerah yang sudah menerapkan sertifikat elektronik, yakni mulai dari tanah milik pemerintah hingga BUMN. Karena memang untuk saat ini baru diterapkan sertifikat untuk tanah pemerintahan, BUMN dan untuk masyarakat Kabupaten sendiri belum dilakukan dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik,” jelas Asrafil, Rabu (24/02) tadi.

Sertifikat Tanah Analog Akan Digantikan Elektronik, Masyarakat Resah

Masih menurut Asrafil, pergantian sertifikat tanah ini memang dinilai menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, dan itu menjadi proses yang wajar. Namun demikian, digitalisasi ini harus diyakini sebagai transformasi digitalisasi yang nantinya dapat mempermudah kepengurusan pertanahan.

“Selain memberi kepastian dan perlindungan hukum, sertifikat elektronik ini dapat mengurangi jumlah sengketa tanah dan perkara di pengadilan mengenai pertanahan,” jelasnya. Untuk sertifikat analog sendiri, ujarnya, target kita untuk tahun ini ada dua yakni untuk Peta Bidang Tanah (PBT) kurang lebih 60 ribu bidang tanah dan untuk sertifikat hak tanah (SHT) sebanyak 97,225 ribu bidang tanah, dan semuanya ini akan kita targetkan bulan Oktober. (cw3/ed2)

Kepala Disporapar, Ida Ayu Made Wahyuni, mengatakan pihaknya mempunyai co-working space di lantai 3 tempat untuk khusus IT.

“Jadi kita ingin menggerakkan start up atau komunitas yang ada di Malang, bagaimana mereka berjejaring. Sehingga, kita sediakan tempat khusus untuk mengembangkan kemampuan IT mereka,” jelas Ida, Senin (22/02) tadi.

Baca Juga: Kota Malang Kini Miliki Pasar Kesenian Payung

IT yang dimaksud, tambahnya, adalah kemampuan tentang bagaimana mereka, para generasi muda, membuat audio visual maupun belajar membuat animasi. Tak hanya itu, hal yang sedang ngetrend saat ini seperti vlogging dan membuat konten TikTok juga akan diulas di sana.

“Termasuk, hal yang sedang booming itu akan diajarkan di sana juga. Seperti contoh, ini TikTok kan lagi rame-ramenya lagi booming pada buat konten pakai aplikasi itu,” tambahnya

Lebih lanjut, Ida juga menyampaikan, bahwa Disporapar akan bekerjasama dengan MCF (Malang Creative Fusion) dalam hal pengelolaan co-working space.

“Kenapa kita gandeng MCF? Karena MCF salah satu komunitas kreatif yang keberadaannya sudah diakui oleh Pemerintah Kota (Pemkot),” paparnya.

Nantinya MCF tidak hanya sekedar bekerjasama, melainkan juga menjadi penanggung jawab 5 co-working space yang dipunyai oleh Disporapar.

“Termasuk nanti kita menentukan Manager Operasional, lalu Manager Area bisa diambil dari pihak MCF,” tuturnya. (cw1/sit)

“IT saat ini menjadi mitra kerja. Kemajuan IT menjawab pelayanan masyarakat yang prima. Jumlah PNS yang pensiun setiap tiga bulan cukup besar. Sedangkan penerimaan PNS sebagai ganti tidak ada. Oleh karenanya PNS yang ada saat ini harus dimaksimalkan potensinya. PNS harus melek IT. Pegawai yang gaptek (gagap teknologi) pasti ketinggalan,” terang Sekda Sidoarjo, Achmad Zaini dalam acara Pelepasan PNS yang memasuki masa purna tugas periode Mei-Juli Tahun 2018 di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (10/04/2018).

Menurut Zaini, PNS berusia muda harus menekuni IT. Hal ini disebabkan IT bakak menjadi tombak pelayanan pemerintahan.

“Karena kedepan IT sudah menjadi mitra kerja PNS dan mitra PNS untuk bekerja. Makanya semua PNS harus melek IT,” imbuhnya.

Sedangkan kepada PNS yang akan memasuki masa purna tugas, kata Mantan Kepala Dinas Perizinan ini diminta untuk tetap bersyukur. Meski nantinya masa tugas birokrasi berakhir, tetapi tidak menjadi batasan untuk mengabdi kepada masyarakat.

“Peran aktif di dalam masyarakat masih dibutuhkan Pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan masyarakat yang dinamis dan kreatif. Untuk itu para pensiunan diharapkan dapat tetap berpartisipasi aktif di dalam masyarakat,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo, Sri Witarsih menegaskan PNS yang memasuki masa purna tugas periode Mei-Juli tahun ini sebanyak 153 orang. Rinciannya bulan Mei 54 orang, Juni 50 orang dan bulan Juli 49 orang.