Aplikasi Liberti adalah aplikasi yang digunakan untuk memverifikasi berkas pelayanan Sehati di tiga RSUD Kabupaten Situbondo. Masing-masing, yaitu RSUD Abdoer Rahem, RSUD Besuki dan RSUD Asembagus.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, menyampaikan dengan penggunaan aplikasi Liberti maka akan diperoleh manfaat yang luar biasa. Antara lain, pertama mengenai verifikasi berkas pelayanan Sehati dapat dilakukan secara akuntabel, efektif dan efisien. Kedua, agar tidak terjadi penumpukan berkas pasien, sehingga klaim dapat dibayarkan tepat waktu. Ketiga adalah meminimalkan duplikasi pembiayaan dengan sumber lain.

Baca juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

“Ke depan, tidak menutup kemungkinan aplikasi ini akan dkembangkan lebih komprerhensif dengan menambahkan fitur-fitur yang mendukung pelayanan Sehati dari sektor-sektor terkait,” jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa inovasi Liberti ini merupakan sebuah terobosan di bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada penduduk miskin yang belum memiliki jaminan di fasilitas Kesehatan. “Dengan hanya menunjukkan KTP Situbondo, pasien sudah dapat dilayani di fasilitas kesehatan (Faskes),” terangnya.

Hal ini, paparnya, tentu saja sejalan berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 tahun 202, tentang pedoman operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan penduduk miskin dalam program Situbondo Sehati. “Data yang ada di Dinas Kesehatan menunjukkan jumlah pasien yang dirawat dengan pembiayaan Sehati di tiga RSUD Kabupaten Situbondo pada tahun 2021, sebanyak 1555 orang. Untuk memastikan pelayanan kesehatan dalam program Sehati ini tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan pembiayaan lain, maka dilakukan verifikasi terhadap berkas yang ada oleh verikator Dinas Kesehatan,” terangnya. (her/gie)

Anggaran ini akan digunakan untuk masyarakat Kota Santri yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sekitar Rp 9 miliar. Sekitar Rp 15 miliar untuk BPJS Kesehatan.

“Ada yang dicover melalui BPJS, ada yang dicover e-KTP,”  ini disampaikan oleh Bupati Situbondo Karna Suswandi saat memberikan keterangannya saat meninjau pelayanan kesehatan di RSAR Situbondo, Kamis (18/03).

Karena itulah, dirinya mengharapkan agar masyarakat yang sudah mendapat BPJS atau KIS hendaknya dipergunakan.

Baca Juga : Kabupaten Situbondo Menuju Zona Hijau Covid-19

“Nanti karena lebih mudah menggunakan e-KTP terus menggunakan e-KTP semuanya. Bisa jebol APBD,” ujar Karna Suswandi yang akrab di sapa Bung Karna ini.

Dia mengaku semua ini merupakan realisasi janji politiknya saat kampanye pada Pilkada lalu.

Diberitakan sebelumnya, Bung Karna menjanjikan kesehatan gratis pada Masyarakat Situbondo. Hal ini sering digaungkan oleh Bung Karna dan Wabup Nyai Hj Khoirani saat masa kampanye lalu.

Bung Karna menyebut untuk layanan gratis di bidang kesehatan, Pasangan Karna-Khorani (Karunia) memastikan akan memberikan proses pengurusan pelayanan dengan mudah. Untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis, warga Situbondo cukup hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Cukup hanya dengan KTP,” terang Bung Karna.

Bung Karna menambahkan, pelayanan kesehatan berbasis e KTP berbeda dengan kesehatan menggunakan SPM, Warga miskin tidak perlu lagi ribet mengurus persyaratan administrasi, karena cukup menggunakan e-KTP dan KK. “Bagi anak warga miskin yang mau berobat cukup melampirkan akte kelahiran. Warga miskin tidak perlu wira wiri lagi ke kantor desa dan kecamatan. Saatnya kita berubah menuju lebih baik lagi,” kata Bung Karna. (her/ed2)