Ketua DPD Golkar Kota Blitar, M Hardi Usodo, mengatakan bahwa jalan sehat HUT ke-58 Partai Golkar ini merupakan instruksi dari DPP Partai Golkar. Yaitu, untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat melalui olah raga.

“Selain untuk berolah raga agar kita tetap sehat, momentum jalan sehat ini bisa untuk menjaga silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan kita semuanya. Ini dilaksanakan, di seluruh Indonesia,” kata Hardi Usodo.

Lebih lanjut Ketua DPD Partai Golkar Kota Blitar, yang akrab dipanggil Dodok, ini menjelaskan jika di HUT ini diharapkan Partai Golkar bisa ambil bagian di bidang kesehatan. “Kita nggak boleh memelihara kebiasaan buruk. Sambil berdoa, juga meminta kesehatan dan umur panjang. Tapi kita harus berupaya. Dan ini, bagian kita supaya kita sehat dan umur panjang,” jelasnya.

Melihat kontestasi perhelatan politik Pilkada Kota Blitar 2024 mendatang, Dodok menegaskan, agar dapat mengusung calon sendiri di Partai Golkar dan harus memiliki lima kursi di DPRD Kota Blitar.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Kami telah menjaring calon-calon yang mau mengikuti pemilihan anggota legislatif lewat pemilu tahun 2024. Saat ini, kita punya dua kursi. Jadi, tinggal tiga kursi di Partai Golkar, agar disiapkan untuk mengusung calon Wali Kota Blitar sendiri. Kami yakin, karena soliditas kader partai Golkar di masing-masing Dapil, ini menunjukan kekompakan yang sangat luar biasa,” terangnya.

Dodok menambahkan, Partai Golkar siap memberikan reward kepada setiap masyarakat yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Golkar, baik yang menang maupun kalah. “Semoga tahun 2024, Partai Golkar kembali menjadi partai pemenang di Pemilu nanti dan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Terkait Pilkada 2024 mendatang, Ketua DPD Partai Golkar, menegaskan jika nanti Partai Golkar bisa meraih target yaitu minimal mendapatkan lima kursi legislative atau masing-masing Dapil dua kursi yaitu Dapil Sananwetan, Sukorejo dan Dapil Kepanjenkidul. Maka Ketua DPD Partai Golkar Kota Blitar, akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Blitar.

“Kami menargetkan di masing-masing Dapil, minimal dua kursi. Kami sudah siapkan kader-kader militan. Jika nanti kami bisa memiliki lima kursi di dewan, Saya sendiri akan mencalonkan sebagai Wali Kota Blitar,” paparnya. (jar/sit)

Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, mengatakan jika kedatangan Bawaslu ini dalam rangka menyikapi persiapan Pilkada 2024, karena tahapan-tahapannya akan segera di mulai di akhir tahun 2022. “Hari ini, DPRD Trenggalek kedatangan tamu dari Bawaslu Trenggalek. Karena kita tahu, saat ini Pansus DPRD juga sedang membahas terkait dengan Raperda dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilu,” terang Samsul Anam saat dikonfirmasi, Sabtu (15/01/2022) siang.

Dalam kesempatan itu, Bawaslu juga menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan persiapan anggaran dan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam rangka Pemilu 2024. Tidak hanya itu, mereka juga mengajak berkolaborasi dalam rangka mengedukasi masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam menyikapi Pemilu. Baik itu terkait Pilkada maupun Pileg.

“Karena menurutnya, pemahaman masyarakat masih kurang dalam menyikapi regulasi terkait peraturan KPU. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk memberi edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran Pemilu,” imbuhnya.

Sehingga, lanjut Politisi PKB ini, Pemilu 2024 mampu menghasilkan sebuah pemimpin yang berkualitas. Karena bagaimanapun, pemimpin yang berkualitas dihasilkan dari demokrasi yang berkualitas pula.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dalam hal ini, Bawaslu mengandeng DPRD dan sekaligus kebijakan-kebijakannya selama ada batasan-batasan tertentu. Karena bagaimanapun, DPRD sudah menjadi bagian dari peserta Pemilu di dalam setiap 5 tahunan.

“Tadi, Bawaslu juga mengajukan gambaran anggaran yang disampaikan sekitar Rp 18 miliar. Tapi, tentunya ini perlu didiskusikan. Karena, Pilkada di 2024 nanti bersamaan dengan Pilgub. Makanya, perlu dipilah-pilah nanti komitmennya antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jatim, seperti apa,” terang Samsul.

Mengingat, di tahun 2024 nanti ada Pilgub dan Pilkada, harusnya koordinasi maupun shearing terkait pelaksanaan itu perlu dilakukan. “Oleh sebab itu, di dalam pembahasan Perda nanti jelas. Mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan daerah,” tuturnya.

Selain akan memberikan dukungan dalam bidang anggaran, DPRD Trenggalek yang merupakan bagian dari peserta pemilu, juga akan membantu pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi di sini, anggota akan memanfaatkan reses yang dilaksanakan untuk menyisipkan sosialisasi tentang pelanggaran pemilu. Selain itu, kolaborasi yang dilakukan seperti kegiatan DPRD dalam diklat dan lainnya.

“Dalam hal ini, kami juga menampung aspirasi pengajuan anggaran KPU Rp 70 miliar dan Bawaslu Rp 18 miliar,” papar Samsul.

Nanti juga akan kembali dilihat, ujarnya, bagaimana shearing anggaran yang akan dilakukan. Bahkan jika perlu, akan dimasukkan dalam peraturan daerah agar dasar pelaksanaan aman. “Tentu kita masih juga menunggu informasi terbaru dari pusat terkait keputusan itu. Prinsip apapun itu, akan kita dukung bersama,” terangnya. (mil/sit)

Dalam rapat yang melibatkan stakeholder terkait dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut, membahas tentang persiapan alat kelengkapan pemilu beserta mekanisme distribusi logistik yang akan mulai dilaksanakan akhir bulan ini.

Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko mengatakan, jika sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, pendistribusian surat suara di kecamatan, seharunya dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Februari.

Ketua KPU Kabupaten Malang Santoko menuturkan bahwa jika sesuai jadwal, pendistribusian surat suara di kecamatan harusnya dilaksanakan pada minggu keempat di Bulan Februari.

“Sementara pendistribusian formulir dan kotak suara akan dilaksanakan pada minggu kedua di Bulan Maret. Sementara pendistribusian surat suara ke PPK dilaksanakan pada minggu kedua di bulan April,” jelas Santoko kepada wartawan.

Hingga kemarin, keberadaan surat suara untuk wilayah Kabupaten Malang masih belum lengkap, hal itu dikhawatirkan jadwal tersebut terancam molor. Santoko menuturkan, dari lima jenis surat suara, surat suara pilpres yang masih belum terkirim.

“Dari lima jenis surat suara, salah satu diantaranya yaitu surat suara presiden dan wakil presiden masih belum terkirim kepada kami,” jelas Santoko.

Selain itu, surat suara untuk pemiliham calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Malang juga demikian. Santoko mengatakan, khusus untuk dapil VII, dari 7 kecamatan masih 4 diantaranya yang sudah terpenuhi kebutuhan surat suaranya. Sementara tiga kecamatan lainnya masih belum.

“Jika jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Malang  sampai kemarin tercatat sebanyak 1.996.857, maka ada lebih dari 2 juta surat suara yang belum terdistribusikan jika ditambah dengan surat suara cadangan. Jika ditotal untuk semua calon baik presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, untuk wilayah Kabupaten Malang, setidaknya dibutuhkan sekitar lebih dari 10 juta lembar surat suara. Ia menambahkan, untuk surat suara presiden dan wakil presiden, saat ini memang masih belum terkirim dari KPU RI. Namun, hal itu tidak hanya terjadi di  Kabupaten Malang, melainkan di daerah lain juga terjadi hal serupa.

“Untuk surat suara presiden dan wakil presiden memang belum terkirim dari KPU RI, tapi bukan hanya terjadi di Kabupaten Malang, di daerah lain bahkan ada yang surat suara lainnya baru dijadwalkan datang Maret mendatang,” terang Santoko saat ditemui usai kegiatan.

Sementara itu, hingga kemarin, masih belum ada satu pun partai politik (parpol) yang mendaftarkan saksi, yang nantinya akan ditempatkan di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Malang. Yang jumlahnya, mencapai 8.409 titik. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva yang juga ditemui di tempat yang sama.

Ia menjelaskan, dengan jumlah partai politik yang berpartisipasi sebanyak 15 parpol artinya dibutuhkan sebanyak 126.135 saksi yang nantinya akan bertugas mengawal jalannya pemilu di masing-masing TPS.

“Pendaftarannya sudah kami buka sejak tanggal 21 kemarin, tapi sampai sekarang belum ada parpol yang mendaftar,” kata George Da Silva.

George melanjutkan, jika hingga tanggal 4 Maret nanti pihak parpol tidak menyerahkan nama yang diajukan sebagai saksi, maka dapat dipastikan, bahwa parpol tersebut akan kehilangan haknya untuk menghadirkan saksi dalam proses pelaksaan pemilu maupun pileg mendatang.

Bahkan, George mengatakan, pihaknya juga telah kepada parpol masing-masing peserta pemilu untik dapat segera menindaklanjuti hal tersebut.

“Kami sudah bersurat agar parpol segera menindaklanjuti, karena para saksi ini nantinya juga harus mengikuti bimtek terlebih dahulu dengan kami (bawaslu) sebelum bertugas,” jelas George.

Jika tidak ada saksi dari parpol, maka bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi agar tugas pokok dan fungsi diambil alih oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara. (sur/oso)

Ketua DPC Partai Gerindra, H.Moch.Satib.Msi.didampingi Sekretaris,Wakil ketua , serta ketua Tim Pemenangan Prabowo Sandi Partai Koalisi Kabupaten Jember partai Gerindra, Ardi Pudjo Prabowo, anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra Jember, Mengingatkan akhir September ini sudah memasuki Daftar Caleg Tetap ( DCT) dan memasuki masa kampanye.

” Kita merapatkan barisan,kami ingin mengerakkan seluruh mesin partai untuk Merealisasikan dalam target minimal 12 kursi, saat ini Partai Gerindra memiliki 9 kursi di DPRD Jember,” ujar satib.

Lanjut Satib, Setiap caleg partai Gerindra dalam membuat APK diwajibkan mencantumkan Gambar pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo – Sandi,

Menggerakkan semua kekuatan Caleg yang dimiliki, dan Lebih meningkatkan kekompakan antar kader, sayap serta Ormas Partai Gerindra .

” Guna untuk memenangkan kontestasi baik pileg Kabupaten, Propinsi maupun Pusat, serta siap memenangkan Prabowo Sandi menjadi presiden dan wakil Presiden 2019.” Lanjutnya.

Sementara itu Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, Anwari menjelaskan, rapat internal ini dimaksudkan untuk memupuk rasa kebersamaan antara pengurus PAC dengan DPC terutama dalam rangka menghadapi pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019.

“Jadi partai kita harus berjalan sampai ke ranting sehingga kita bisa menang dan begitu juga pada pemilihan legislatif yang akan datang, target kita mendapatkan 12 kursi di DPRD. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan pesan Wakil Anggota Dewan kita dari Partai Gerinda yang tidak sempat hadir karena ada urusan yang tidak bisa di tinggal kan,” Jelas Anwari.

Anwari berharap agar kader Partai Gerindra di Kabupaten Jember untuk berjuang demi kepentingan partai, supaya dalam pemilihan umum selalu menang dan mesin politik juga harus bergerak baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan sampai ke desa desa.

“Hari ini kita mengadakan rapat internal dan konsolidasi partai supaya yang tak kenal jadi kenal maklum semua kita punya aktifitas berbeda. Dengan adanya kegiatan ini kita bisa saling kenal dan saling kuat dalam berpartai apa lagi PAC . Mari kita rapatkan barisan menuju kemenangan pemilihan Prabowo Sandi 2019 Presiden,” harapnya (tog/yan)

Bertempat sebelah barat halaman Mapolres Trenggalek, telah disiapkan tenda berukuran sedang yang di asumsikan sebagai ruang TPS. Selanjutnya beberapa personel disiapkan sebagai pemeran petugas KPPS, Linmas, TNI dan Polri.

Hadir pula dalam simulasi tersebut Plt. Sekda Kusprigianto, Pasiops Kodim 0806 Trenggalek Kapten Czi Hendro Suseno, KPU dan Panwaslu Trenggalek, Kepala Kesbangpol, dan tamu undangan lainnya.

Simulasi ini juga disaksikan oleh seluruh petugas Pam TPS.

Dalam simulasi tersebut dijelaskan tupoksi dari masing-masing petugas, sehingga masing-masing petugas pengamanan memahami dan mengetahui tugas dan wewenangnya secara komprehensif.

Dijelaskan pula oleh Didit, bagaimana pola pengamanan dan hubungan tata cara kerja antar stake holder ketika ada masalah sehingga terjadi sinkronisasi yang jelas sesuai tataran kewenangannya.

“Dengan simulasi ini, diharapkan ada persamaan persepsi cara bertindak di TPS. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ” ungkap Didit, Senin (25/6/2018).

Meski menggunakan peralatan sederhana, namun simulasi pengamanan TPS ini dibuat senyata mungkin seperti kondisi yang sebenarnya.

“Tujuannya tentu saja agar masing-masing petugas dapat menjalankan tugas dengan baik yang muaranya adalah Pilkada jatim 2018 dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai, ” imbuhnya.

Masih terang orang nomor satu di jajaran Polres Trenggalek ini, dalam pengamanan Pilkada 2018, pihaknya menurunkan sedikitnya 445 personel Polri. 332 personel bertugas mengamankan 1.210 TPS dan 113 personel lainnya tergabung dalam peleton Dalmas on call di Mako yang dapat digerakkan sewaktu-waktu.

Selain itu, Polres Trenggalek di backup oleh 217 personel TNI dari Kodim 0806 Trenggalek, 87 personel Satpol PP dan 2.420 personel Linmas. (mil/yan)