Dalam sambutannya, HM Sanusi menjelaskan bahwa Kementerian PAN-RB selama ini telah banyak memberikan atensinya terhadap jalannya roda pemerintahan di tingkat daerah. Pemkab Malang sendiri, sangat termotivasi dengan dukungan dan pendampingan yang diberikan, termasuk melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemkab Malang.

Dimana hal ini, tambahnya Bupati Sanusi, juga bertujuan untuk melihat sejauh mana kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran. Yakni, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima.

Bupati Malang juga meminta agar dilakukan Pendidikan Pelatihan (Diklat) pada ASN, untuk meningkatkan kompetensi agar reformasi birokrasi di Kabupaten Malang, semakin meningkat. Dirinya juga menegaskan, bahwa di Kabupaten Malang sudah tidak ada jual beli jabatan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Pemkab Malang juga terus meneguhkan komitmen untuk mewujudkan ASN profesional dan cerdas, melalui penguatan budaya kerja, sesuai dengan Core Values ASN Berakhlak sebagai strategi transformasi pengelolaan ASN, menuju World Class Government,” kata HM Sanusi.

Sementara itu, Menteri PAN-RB, Azwar Anas, dalam arahannya mengambil tema ‘Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Berdampak’. Pada kesempatan pertama, Menteri Azwar Anas, menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo mengenai Reformasi Birokrasi. Ada tiga garis besar arahan Presiden Jokowi, meliputi birokrasi yang berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudian reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas dan terakhir birokrasi yang lincah dan cepat.

Kemudian Menteri Azwar Anas menjelaskan, penerapan Reformasi Birokrasi (RB) tematik dengan menerjemahkan arahan Presiden Jokowi meliputi RB Pengentasan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden, dan RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

 “Kemudian RB Tematik bertujuan mempercepat manfaat program pembangunan, dengan keharusan berkontribusi langsung ke program prioritas Presiden, serta mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat. Dengan fokus pengentasan kemiskinan, memudahkan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan tematik prioritas presiden,” jelasnya. (pro/gie)

Wakil Bupati Malang, H Didik Gatot Subroto, yang hadir dalam kegiatan ini, mengapresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah memberikan kesempatan bagi seluruh pejabat dan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, untuk ‘ngangsu kaweruh’ upaya pencegahan tindak pidana korupsi berupa jual beli jabatan. Termasuk, juga peningkatan integritas dan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Dijelaskan, bahwa ASN sudah sepatutnya memiliki sikap antikorupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, nilai-nilai integritas mutlak harus dimiliki oleh para ASN agar terhindar dari godaan korupsi. Ada dua peran ASN dalam perkara korupsi, yaitu sebagai objek yang diberantas karena korupsi atau sebagai objek pemberantas korupsi.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Malang menekankan tentang pemberantasan jual beli jabatan. Dimana, bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baru dalam lingkup birokrasi. Hal tersebut mencuat, sejak sistem otonomi daerah diterapkan. Imbasnya, integritas sebagai pejabat birokrasi dan pelayan publik pun dipertaruhkan.

Pengangkatan jabatan atau promosi pegawai, tambahnya, haruslah berpegang pada profesionalitas dan prestasi yang berhasil dicapai oleh pegawai, serta kompetensi dan kebutuhan organisasi itu sendiri.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Adapun dampak yang lebih serius dari ketidaksesuaian mekanisme birokrasi tersebut, diantaranya banyak dijumpai penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, pembiaran, juga aktivitas maladministrasi lainnya di dalam menjalankan roda pemerintahan. “Selama ini, Pemerintah Kabupaten Malang sendiri terus berkomitmen untuk menjalankan roda birokrasi dan pelayanan yang transparan. Secara konsisten, komitmen tersebut terus kami tingkatkan guna mewujudkan pelayanan publik yang prima. Hasilnya, Pemerintah Kabupaten Malang juga telah meraih penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Anugerah Meritokrasi KASN dengan predikat baik pada 8 Desember 2022 lalu,” jelasnya.

Pencapaian tersebut, merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Malang dalam penataan Aparatur Sipil Negara. Di dalamnya mencakup proses penempatan dan penjaringan para pejabat, juga pegawai di lingkungan Pemkab Malang.

Hal tersebut, sekaligus menjadi pendorong dalam melaksanakan tugas-tugas birokrasi yang secara spesifik mengacu pada Sistem Merit, sebagai bagian dari agenda pembangunan pada sektor peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. “Pencapaian itu juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Malang, telah menjalankan sistem pemerintahan yang profesional, terintegrasi, berkinerja tinggi, mampu melayani publik dengan baik, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara,” kata Wabup Malang.

Kegiatan itu, dihadiri oleh Asisten Komisioner KASN, Sumardi, Analis Kebijakan KASN, Inspektur Kabupaten Malang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Malang, Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Camat dan Sekcam se Kabupaten Malang juga turut hadir secara langsung maupun virtual. (pro/gie)

MAW sendiri, diketahui dan tidak lain adalah Mukti Agung Wibowo atau Bupati Pemalang. Sementara lima tersangka lainnya, adalah mereka yang berada di lingkaran Pemkab Pemalang.

“Kronologis tangkap tangan berlangsung Kamis, 11 Agustus 2022. KPK menerima informasi terkait dugaan adanya penerimaan sejumlah uang oleh MAW selaku Bupati Kabupaten Pemalang dari beberapa pejabat Pemkab Pemalang dan pihak lainnya,” kata Firli Bajuri.

Selanjutnya, tambah Firli, Tim KPK segera bergerak dan menindaklanjuti informasi tersebut. Dari pemantauan Tim KPK, akhirnya mengetahui MAW selaku bupati beserta rombongan pergi ke Jakarta dan mendatangi salah satu rumah yang berada di wilayah Jakarta Selatan, dengan membawa sebuah bungkusan yang diduga berisi uang yang telah diterimanya.

Setelah itu, terang Ketua KPK, MAW keluar dan menuju ke Gedung DPR RI menemui seseorang. Ketika MAW beserta rombongan keluar dari Gedung DPR RI, Tim KPK langsung mengamankan MAW beserta rombongan dengan uang dan bukti-bukti.

Sementara itu, urainya, bersamaan dengan penangkapan di Jakarta, Tim KPK juga bergerak mengamankan beberapa pihak dari unsur pejabat di lingkungan Pemkab Pemalang dan melakukan pengamanan (segel) terhadap ruangan kerja di Pemkab Pemalang dan juga rumah dinas.

“Berikutnya, MAW bersama rombongan dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun barang bukti dalam perkara ini, diantaranya uang tunai sejumlah Rp136 juta, buku tabungan Bank Mandiri atas nama AJW dengan total uang yang masuk sekitar Rp 4 miliar, slip setoran Bank BNI atas nama AJW dengan jumlah Rp 680 juta dan kartu ATM atas nama AJW yang digunakan MAW,” terangnya.

Dari berbagai pengumpulan informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, papar Firli, KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Sehingga, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan enam tersangka.

“Pertama, MAW sebagai Bupati Pemalang. Lalu, AJW, SM, SG, YN dan MS,” tambah Firli.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sekedar diketahui, AJW sendiri tidak lain adalah Adi Jumal Widodo, selaku Komisaris PD AU (Aneka Usaha). SM adalah Slamet Masduki, selaku Pj Sekda. Kemudian ada SG alias Sugiyanto, Kepala BPBD, YN atau Yanuarius Nitbani, sebagai Kadis Kominfo, MS atau Mohammad Saleh, sebagai Kadis Pekerjaan Umum.

Masih menurut Ketua KPK, untuk keperluan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama atau terhitung mulai tanggal 12 Agustus hingga 31 Agustus 2022 di Rutan KPK. “MAW ditahan di Rutan pada Gedung Merah Putih, AJW ditahan di Rutan pada Kavling C1, SM ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur dan SG ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan YN ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur dan MS ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” paparnya.

Mengenai konstruksi perkara sendiri, disampaikan Firli, diduga telah terjadi saat MAW yang menjabat Bupati Pemalang periode 2021 hingga 2026, beberapa bulan setelah dilantik menjadi Bupati Pemalang, melakukan perombakan dan pengaturan ulang terkait posisi jabatan untuk beberapa eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Sesuai arahan MAW, Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan pimpinan tinggi Pratama (JPTP).

Dalam pemenuhan posisi jabatan tersebut, urainya, diduga ada arahan lanjutan dan perintah MAW yang meminta agar para calon peserta yang ingin diluluskan untuk menyiapkan sejumlah uang. Terkait teknis penyerahan uang, dilakukan melalui penyerahan tunai lalu oleh AJW dimasukkan ke dalam rekening banknya untuk keperluan MAW. Sebelumnya, MAW menugaskan AJW yang adalah orang kepercayaannya untuk mengumpulkan uang dari para calon pejabat tersebut.

“Adapun besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan dengan level jenjang dan eselon dengan nilai berkisar antara Rp 60 juta hingga Rp 350 juta. Pejabat yang akan menduduki posisi jabatan di Pemkab Pemalang, diantaranya SM untuk jabatan Pj Sekda, SG untuk jabatan Kepala BPBD, YN untuk jabatan Kadis Kominfo dan MS untuk jabatan Kadis PU,” jelas Ketua KPK.

Terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang, tambahnya, diduga MAW melalui AJW telah menerima sejumlah uang dari beberapa ASN di Pemkab Pemalang maupun dari pihak lain seluruhnya berjumlah sekitar Rp 4 Miliar. Sejumlah uang yang yang telah diterima MAW melalui AJW, selanjutnya dipergunakan untuk berbagai keperluan pribadi MAW.

“MAW juga diduga telah menerima uang dari pihak swasta lainnya terkait jabatannya selaku bupati sejumlah sekitar Rp 2,1 miliar dan hal ini akan terus didalami lebih lanjut oleh KPK,” tegas Ketua KPK.

Sebagaimana diberitakan Memontum.com sebelumnya, ada sedikitnya 23 orang yang diamankan KPK dalam OTT, Kamis (11/08/2022) sore. Dari sejumlah pejabat yang diamankan, didominasi dari kepala dinas. Sementara dalam rilis maa ini, total ada sekitar 34 orang yang diamankan. (sit)

Dalam keterangan yang disampaikan Wakapolres Trenggalek, Kompol Haryanto, mengatakan bahwa modus yang dilakukan pelaku yakni melakukan pengadaan pupuk di luar dari distributor resmi, untuk diperjualbelikan kembali secara bebas di luar wilayah cakupan atau tanggung jawabnya dengan harga melebihi HET yang telah ditetapkan pemerintah. “Harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi,” ungkapnya, Senin (13/06/2022) sore.

Rata-rata, tambahnya, tersangka menjual pupuk dengan berbagai jenis ini seharga Rp 200 ribu. Sementara itu, HET pupuk tersebut hanya sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 120ribu.

“Pengungkapan kasus ini, berawal dari informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Trenggalek,” terang Kompol Haryanto.

Selanjutnya, tambah Wakapolres, jajaran Satreskrim melakukan penyelidikan hingga menemukan fakta bahwa pupuk bersubsidi yang dijual melebihi HET itu diperoleh bukan dari distributor resmi. Melainkan, membeli dari pedagang pupuk keliling dan disimpan di gudang yang terletak di samping rumahnya, agar tidak diketahui oleh distributor maupun Petugas Penyuluh Pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Tujuan pelaku membeli pupuk bersubsidi bukan dari distributor resmi, adalah untuk memperoleh tambahan keuntungan di luar keuntungan yang diperoleh sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi,” tegasnya.

Saat dilakukan penggeledahan di gudang milik pelaku, petugas menemukan barang bukti berupa tumpukan sebanyak 311 karung pupuk bersubsidi yang dibeli dari kabupaten tetangga, yang bukan dari distributor resmi. “Untuk jenis pupuk yang diamankan, saat ini diantaranya 18 karung pupuk merek UREA kemasan 50 Kg, 32 karung pupuk merek NPK kemasan 50, 17 karung pupuk merek SP-36 kemasan 50 Kg, 52 karung pupuk merek ZA kemasan 50 Kg dan 194 karung pupuk merek Petroganik kemasan 40 Kg,” jelas Wakapolres Trenggalek.

Ditambahkannya, terduga pelaku melakukan aksinya ini sejak tahun 2019 lalu. Namun, baru diketahui di tahun 2022 ini. Atas kasus ini, pelaku dijerat dengan pasal pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo pasal (1) sub 3e Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan dan/atau Pasal 30 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (1) Permendag No. 15/M-dag/per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertania dan/atau pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan/atau Permentan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2022 Jo Kepmentan Nomor : 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2022.

“Karena ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku di bawah 5 tahun, maka kami tidak melakukan penahanan,” paparnya. (mil/sit)

Adalah dua Perseroan Terbatas (PT), yang menjadi pihak tergugat atas jual beli tanah tersebut. Hal itu diketahui, dari kuasa hukum penggugat yakni Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC Kabupaten Banyuwangi yakni Moch Iqbal SH dan Anwar Anang Z SH.

Diterangkan Moch Iqbal, bahwa Wabup Banyuwangi diam-diam telah melakukan langkah-langkah taktis dengan mengupayakan penyelamatan aset milik negara yang berbentuk tanah Hak Guna Usaha (HGU). Tanah aset negara itu, adalah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang dimaksud adalah tanah HGU No. 3/ Desa Bomo seluas 95 ribu meter persegi yang terletak di Desa Bomo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Tanah yang telah habis masa kelola pada tahun 2010, kemudian telah diperjualbelikan tanpa melibatkan negara oleh dua PT dengan nilai kurang lebih Rp 9 miliar.

“Pakde (sebutan Wabup, red) berupaya melakukan gugatan pembatalan jual beli di Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagaimana diketahui telah disidangkan dan terdaftar dengan register perkara Nomor: 67/ Pdt.G/ 2022/ PN.Byw,” terang kuasa hukum penggugat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dalam gugatan itu, tambahnya, Wabup Sugirah juga turut mengajak ujung tombak pemerintahan desa setempat yakni Kepala Desa Bomo, Sutikno, sebagai penggugat. “Bahwa, dasar untuk melakukan gugatan tersebut yakni Pasal 17 ayat 1 (a) dan 2 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, jo. pasal 22 ayat (2) jo. Pasal 31 (a) jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021. Dimana ditegaskan, bahwa tanah HGU yang sudah habis masa atau mati, maka secara otomatis kembali menjadi milik negara. Itu yang artinya, tidak dapat dialihkan baik hak maupun kepenguasaanya kepada pihak lain atau tidak boleh diperjualbelikan tanpa melibatkan negara atau pemerintah,” imbuh Kepala BBHAR Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC Banyuwangi itu.

Sehingga, tambahnya, kalau negara sebagai pemilik yang sah tidak dilibatkan dalam jual beli, maka jual beli yang dilakukan terhadap HGU yang sudah mati, tentunya itu sebagai perbuatan melawan hukum dan itu secara otomatis batal demi hukum. Bahkan, bisa dikatakan jual beli bodong, karena buku fisik HGU tersebut sudah tidak berlaku lagi. Karena, seharusnya pemegang atau atas nama fisik SHGU menyerahkan kepada Badan Pertanahan baik untuk perpanjangan izin, perbaruan izin, atau sebagainya sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 jo.  Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2021, ini tidak dilakukan. Karenanya, ini jelas merugikan negara baik pajak atau hak- hak negara lainnya, dimana itu semua untuk kepentingan rakyat.

Diterangkan kuasa hukum penggugat, bahwa dalam gugatannya selain meminta untuk batalnya jual beli atas tanah negara tersebut, Wabup dan Kepala Desa Bomo, juga meminta kepada majelis hakim agar menghukum kedua belah pihak yang telah melakukan jual beli tanah negara tanpa izin negara atau pemerintah dengan denda sebesar Rp 100 jutalebih, karena dianggap telah mencoreng pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan denda tersebut disebutkan pula akan diberikan kepada seluruh rakyat Banyuwangi, yang kurang mampu dan pembangunan Kabupaten Banyuwangi.

Langkah yang telah diambil tersebut, juga telah didiskusikan dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi yang diketuai oleh I Made Cahyana Negara dan selanjutnya juga akan mengambil langkah-langkah taktis untuk penyelesaian sengketa HGU serta pengamanan aset daerah lainnya semata-mata untuk kepentingan rakyat Banyuwangi. “Dalam sengketa ini, tidak menutup kemungkinan karena berkenaan dengan aset negara yang didalamnya ada hak-hak negara atau rakyat yang dilanggar dan juga asset tersebut peruntukannya baik sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan rakyat. Sehingga, akan mengundang pihak-pihak intervenient dari masyarakat Banyuwangi untuk intervensi dalam pemeriksaan persidangan,” papar Iqbal. (aar/sit)

“Pengambilan pupuk biasanya dilakukan sekitar pukul 14.00. Sedangkan untuk pemberangkatan, tidak pasti. Terkadang, ada yang baru berangkat atau mengantar pukul 21.00 ke atas,” kata seorang sopir truk, Komeng.

Disampaikan Komeng, pupuk-pupuk itu sengaja akan dijual keluar Madura. Karena, kalau dijual Pamekasan atau Madura, harganya relatif tidak tinggi. sekitarnya tidak ada pengambilan. “Kalau semisal pupuk langka di Madura, maka harganya pun biasa hanya mencapai Rp 180 ribu persak. Sementara kalau di luar (Madura, red), bisa lebih dari itu,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sopir truk ini menambahkan, bahwa hal semacam ini biasa dan tidak akan ada jeranya. Sehingga, akan terus berulang-ulang.

“Hingga sekarang, pengiriman ke luar Madura masih ada. Hanya, ada jadwal jadwal tertentu,” ungkapnya.

Komeng menambahkan, pengiriman ke luar Madura, sangat beragam. Mulai dari wilayah Tuban, Ponorogo, Lumajang, Jember, Bondowoso dan sekitarnya.

Sementara itu, terkait dugaan praktek tidak prosedural ini, Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pamekasan, Totok Hartono, belum memberikan penjelasan. WhatsApp media ini, masih belum direspon. (lal/srd/sit)

Kasi Intel Kejari Kota Malang, Eko Budisusanto mengatakan, bahwa salah satu tersangka adalah oknum notaris di Malang. “Tiga tersangka itu, yakni DI (55), MSW (34) dan LDL (39) yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perlu diketahui, tersangka DI merupakan seorang notaris di wilayah Malang,” ujarnya.

Dia menjelaskan, modus penipuan yang dilakukan para tersangka, yaitu melakukan jual beli hotel murah. Peristiwa penipuan yang dilakukan para tersangka itu terjadi pada bulan Januari 2021. Dengan cara, saksi berinisial R (yang telah diputus pada perkara lain pada tahun 2021) menjual hotel kepada DC.

“Namun selang beberapa waktu, atas ide dari tersangka LDL dan tersangka MSW, saksi R menawarkan hotel yang sama kepada saksi korban IS (pelapor) dengan harga senilai Rp 7 miliar. Namun, korban IS melakukan penawaran di harga Rp 4 miliar,” jelasnya.

Setelah terjadi kesepakatan harga antara saksi R dan saksi korban IS, dalam proses transaksi jual beli hotel tersebut, tersangka MSW dan LDL memiliki peran tersendiri. Yakni meyakinkan saksi korban IS dengan memperkenalkan kepada tersangka DI, notaris.. 

“Tersangka DI meyakinkan saksi korban IS, bahwa transaksi jual beli hotel yang akan dilakukan berjalan dengan aman. Apabila terjadi permasalahan, maka tersangka DI akan mengganti uang yang telah dibayarkan oleh saksi korban IS kepada saksi R,” bebernya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kemudian IS melakukan pembayaran uang muka (DP) senilai Rp 3 miliar. Namun setelah melakukan pembayaran DP, IS tidak kunjung menerima Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dan legalitas atas hak dari hotel yang telah dibeli. Kemudian, IS mengirimkan surat somasi kepada saksi R untuk melakukan penyelesaian proses jual beli.

“Tetapi, saksi korban yakni IS, tidak mendapat respons baik. Selanjutnya, saksi korban IS meminta pengembalian uang muka senilai Rp 3 miliar yang telah dibayarkan. IS puj menerima cek untuk pembelian kembali (buyback) yang diserahkan melalui tersangka LDL di hadapan tersangka DI. Saat cek tersebut dicairkan, ternyata cek itu ditolak oleh bank. Dengan keterangan dana tidak cukup. Akibat perbuatan dari para tersangka, IS mengalami kerugian sebesar Rp 3 miliar,” ujarnya.

Adapun barang bukti berupa 3 cek Bank BCA atas pembayaran uang muka dari saksi korban IS, 5 cek Bank Jatim atas pembelian kembali (buyback) yang diserahkan oleh tersangka LDL kepada saksi korban IS, dan 3 cek pencairan dana yang ditolak dengan keterangan “dana tidak cukup” telah diterima oleh Kejari Kota Malang.

“Untuk selanjutnya, kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka. Dan pada hari ini, Jumat (04/p3/2022), perkara berikut tersangka telah kami limpahkan ke PN Malang untuk segera disidangkan,” terangnya.

Kuasa hukum korban, Suhendro Priyadi mengaku bersyukur atas dilimpahkannya para tersangka beserta barang bukti ke PN Malang. “Hal tersebut merupakan kewenangan dari JPU Kejari Kota Malang. Berarti, proses hukum terus berjalan. Klien saya, tidak akan melepaskan uang pembelian hotel, kalau tidak ada penjamin dari notaris,” ungkapnya.

Dirinya berharap, agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara hukum sesuai aturan yang berlaku “Para tersangka itu dilaporkannya, karena mereka turut serta. Dan klien saya itu, tidak kenal dengan saksi R ini. Namun, dengan jaminan dari tersangka DI, klien saya akhirnya mau membayar DP sebesar Rp 3 miliar,” ujar Hendro. (gie)

Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, saat dikonfirmasi membenarkan telah mendapat tembusan dari KASN atas undang yang ditujukan pada anggotanya Ulfa, sapaan Siti Musyrafatul Manna Wassalwa. Bahkan, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bondowoso, pun  juga mendapat tembusan dari KASN. Jadi, tembusan suratnya dua, yakni kepada Ketua DPRD dan Ketua BK.

“Seperti yang tertera didalam suratnya, Ulfa diundang untuk dimintai keterangan atas pengaduan masyarakat dan hasil klarifikasi kepada sejumlah ASN Pemkab Bondowoso,” jelas Politisi PKB tersebut.

Karenanya, lanjutnya, Pasal 31 ayat (1) huruf b Jo Pasal 32 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, KASN bertugas melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN. Dan KASN berwenang meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan dari Instansi pemerintahan untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar, serta kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Secara terpisah, Bupati LIRA, Ahroji SH, mengatakan bahwa anggota DPRD dari Fraksi PPP tersebut, memang diundang oleh Komisi ASN dan dijadwalkan pada Senin 20 Desember jam 10.00. Dia akan dimintai keterangan soal dugaan jual-beli jabatan.

“Pendatang baru di Gedung Legislatif tersebut, diminta hadir ke Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara, untuk dimintai keterangan,” kata Roji, sapaannya pada Memontum.com, Selasa (21/12/2021).

Bahkan, lanjutnya, Ketua DPRD dan Ketua BK, Drs Bambang Mujiono, juga mendapat tembusan.

“Pemanggilan itu memang benar, karena Ketua DPRD dan BK, juga mendapat tembusan,” ujarnya ringan. (sam/zen/sit)

“Klien kami tidak pernah merasa mengeluarkan statement tersebut. Sebab itikadnya saling membantu. Ita memberikan ginjalnya kepada Erwin, begitu pun sebaliknya Erwin memberikan tali asih untuk asuransi pendidikan Rp 1 juta selama 5 tahun, dan telah dibayar Rp 5 juta. Dan biaya bantuan hidup Rp 15 juta selama 3 bulan, dan telah dibayar Rp 45 juta. Jadi total Rp 50 juta. Sementara keluarga Erwin memberikan tambahan Rp 20 juta sebagai bentuk rasa terima kasih,” jelas Maskur, didampingi Suwito, kepada awak media, di RM Ringin Asri, Malang, Sabtu (23/12/2017) siang.

Maskur menambahkan, selain uang bantuan tali asih Rp 50 juta dan Rp 20 juta tersebut yang diserahkan 5 Maret 2017, usai pelaksanaan operasi 1 Maret 2017. Bukan 25 Februari 2017 seperti diungkapkan Ita. Erwin juga telah melunasi beban biaya perawatan keduanya sebesar Rp 90 juta kepada Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA).

“Jadi ada uang tali asih Rp 50 juta dari Erwin, dan Rp 20 juta dari keluarga Erwin yang diberikan kepada Ita Diana. Sementara Rp 90 juta dikeluarkan Erwin untuk biaya perawatan kepada RSSA,” ungkap Maskur.

Maskur juga menjelaskan, Erwin sempat ditawari oleh Ita untuk membeli rumahnya dengan menunjukkan sertifikat rumah seharga Rp 99 juta. Namun, karena masih belum sehat benar, selain Erwin juga tak berminat rumah tersebut, akhirnya Erwin menolak.

“Kalau Ita berkunjung ke rumah Erwin, itu karena menawarkan barang dagangannya agar dibeli Erwin. Termasuk menawarkan rumahnya,” ungkap Maskur.

Menanggapi upaya hukum dari pihak Ita Diana, kuasa hukum Erwin mempersilahkan. “Silahkan saja, karena hak dia. Lagi pula Indonesia kan negara hukum,” tukas Maskur. (rhd/yan)