Pria yang kerap disapa Made, itu menyampaikan jika tiga hal tersebut meliputi pemberian perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemberian reward dan memastikan bahwa Jukir yang ada di Kota Malang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C. “Saya tadi menekankan tiga hal. Jadi carilah Jukir terbaik, populer, terlama dan sebagainya, berikan reward dan masukkan di anggaran pembinaan itu. Jadi, tidak ada nanti ngambil dari pungutan liar (Pungli) tapi murni dari APBD. Dari situ masukan ke anggaran pembinaan,” kata Made.

Kemudian, tambah Made, dengan adanya pemberian perlindungan sosial kepada para Jukir nantinya diharapkan mendapatkan perlindungan keamanan dan kesejahteraan dalam bekerja. Sehingga, hal tersebut akan terus didorong. “Polresta sudah memberikan sebagian tunjangan kepada supeltas (pengatur lalu lintas), BPJS Ketenagakerjaan ini tentunya dapat memberikan kesadaran penuh kepada jukir. Saya yakin dengan Rp 500 perhari, mereka dapat menggunakan sebagian penghasilan mereka sebesar sepuluh ribu rupiah atau lima ratus rupiah perdua hari untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan. Semoga dengan tiga hal yang saya tekankan, bisa dilaksanakan di tahun 2024,” tutur Made.

Baca juga:

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan mengenai pemberian jaminan dan reward kepada para jukir bisa dilakukan di tahun 2024 mendatang. Namun, tentunya dengan beberapa proses yang harus dilakukan.

“Jadi atas petunjuk dari Pak Wali juga atas usulan Pak Ketua DPRD, program tersebut insyaallah bisa dilakukan di tahun 2024, bisa kita cover untuk BPJS Ketenagakerjaannya. Tapi tentu ada proses yang harus dilalui, diantaranya tentu kita lakukan pendataan, jangan sampai BPJS nya para jukir ini dobel,” jelas Widjaja.

Namun, menurutnya jika Jukir tersebut menjadi tenaga kerja di suatu lahan parkir dan mempunyai bos parkir. Maka, jaminan perlindungan sosial tersebut harus ditanggung oleh pemberi kerja. Kecuali, jika jukir berdiri sendiri, maka akan ditanggung oleh pemerintah.

Tidak hanya itu, usulan pemberian reward di tahun 2024, nantinya juga akan diberikan. Namun, dengan melihat besaran dan kemampuan anggaran yang ada di Kota Malang. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, yang menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut, menekankan bahwa dengan dilakukan penertiban parkir di beberapa titik Kota Malang, tentunya akan berdampak pada kemajuan Kota Malang, dan menyejahterakan masyarakat. “Berbuat tertib itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu yang saya tekankan. Apalagi kalau dengan tertib parkir, maju kutone (maju kotanya, red), sejahtera wargane (sejahtera masyarakatnya, red). Sehingga, ada beberapa hal yang mungkin terus menerus dilakukan pembinaan-pembinaan,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, ditambahkan jika mengenai pemerataan elektronik parkir (E-parkir) yang ada di Kota Malang, pihaknya menyampaikan jika hal tersebut akan dilakukan penguatan. Namun, dengan perkembangan secara bertahap.

Baca juga:

“Tentu kita kuatkan, setiap pembaruan sebenernya ada dua jalan. Tetapi kita pakai evolusi yang smooth cuma waktunya lama. Pelan-pelan, konflik dilakukan pembenahan dulu, termasuk regulasi juga kita kuatkan dulu,” tambahnya.

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang ini juga menegaskan, bahwa mengenai larangan adanya jual beli lahan parkir yang ada di Kota Malang. Sebab, lahan-lahan yang ada tentunya milik negara (pemerintah), dan retribusi harus masuk pada pendapatan daerah.

“Jual beli lahan parkir itu tidak boleh, tidak bisa. Karena ini punya negara, tapi kalau jual beli lahan yang tidak pakai retribusi, tapi lahan sendiri boleh dijual belikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada lahan parkir yang diperjualbelikan. Hal tersebut, juga tidak masuk dalam data Dishub Kota Malang.

“Itu urusan pribadi, tapi yang kita pastikan adalah apakah lahan itu milik daerah atau tidak. Kami juga mengimbau agar jangan sampai ada jual beli lahan parkir, apalagi itu barang milik daerah,” tutur Widjaja.

Apabila hal tersebut ditemukan, maka menurutnya akan merugikan semua pihak. Terlebih, tepi jalan dan badan jalan, itu adalah barang milik daerah. Pihaknya berharap, agar masyarakat bisa membuka usaha parkir.

“Tentu kalau ada temuan akan sangat merugikan bagi yang bersangkutan, pun ke Dishub juga akan sangat merugikan. Harapan kami mereka bisa buka usaha parkiran sendiri sebagai badan usaha. Mulai hari ini akan kita dorong dan sosialisasikan hal itu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perparkiran saat ini juga telah masuk pada bagian hukum Pemkot Malang. Sehingga, diharapkan Widjaja, hal tersebut nantinya bisa dibahas bersama dengan DPRD Kota Malang, pada September mendatang.

“Mudah-mudahan di bulan September 2023 ini. Karena sekarang masih tahap Pansusnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Mudah-mudahan tahun depan sudah berlaku, karena itu sebagai alat kami kerja,” imbuh Widjaja. Sebagai informasi, kegiatan tersebut akan dilakukan selama lima hari, hingga Jumat (21/07/2023) mendatang. Sebab, dalam per harinya dilakukan pembinaan untuk masing-masing kecamatan yang ada di Kota Malang, dengan menyasar 500 peserta juru parkir. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika di Kota Malang terdapat lebih dari 100 titik kantong parkir. Namun, ketika momen Nataru diprediksi akan terjadi over kapasitas sehingga pihaknya akan menyiapkan titik-titik parkir insidentil di tempat-tempat terjadinya keramaian.

“Karena mungkin terjadi over kapasitas, sehingga parkir insidentil kita siapkan di keramaian-keramaian saja, seperti nantinya di Jalan Ijen, di Alun-alun, dan di Kayutangan,” ujar Widjaja, saat dikonfirmasi, Kamis (15/12/2022) tadi.

Dijelaskan Widjaja, jika tarif parkir insidentil itu berbeda dengan tarif biasanya, yakni ada perbedaan Rp 1 ribu. Jika biasanya kendaraan roda dua ditarik Rp 2 ribu, itu bisa mencapai Rp 3 ribu. Sedangkan roda empat, yang biasanya Rp 3 ribu menjadi Rp 5 ribu.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

“Mudah-mudahan dengan kondisi Nataru, bisa menambah retribusi pemasukan dari parkir, yang pasti berpengaruh pada penambahan retribusi, namun kuncinya bukan mengejar retribusi tetapi memberi layanan yang baik,” lanjutnya.

Lebih lanjut Widjaja mengimbau, apabila pengendara menemui jukir nakal maka bisa segera melapor ke pihak Dishub, dengan nomor pengaduan di 082131939177 atau melalui akun media sosial dari Dishub Kota Malang.

“Saya berharap masyarakat pengguna jasa parkir jangan takut, silahkan foto orangnya, lapor, akan kami tindak. Pelapornya akan kami rahasiakan. Kami juga bekerjasama dengan Polresta Malang Kota,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Dishub Kota Malang juga sudah menindak jukir liar di lapangan yang tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), dan melakukan aktivitas pemungutan parkir. Apabila hal itu ditemui maka, akan di tindak pidana ringan (tipiring). (rsy/sit)

“Pihak ke tiga atau CV sebagai pemenang lelang parkir, itu juga harus memikirkan nasib dari para jukir. Jadi, jangan cuma sekedar kontrak kami sekian. Kemudian, semuanya terserah kepada pihak ke tiga. Itu yang tidak boleh dan harus tetap dikoordinasikan,” terang Mardensi, Senin (10/10/2022) tadi.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Dijelaskannya, sebelum menjalankan program pengelolaan parkir, semua harus dikoordinasikan dengan baik. Seperti, dilakukan survei atau uji petik terlebih dahulu. Beberapa pendapatan dari suatu zona atau jalan, dalam kurun waktu tertentu.

“Contoh, di wilayah tersebut perhari menghasilkan Rp 100 ribu dan perbulan menghasilkan Rp 3 juta. Sehingga, jangan pula dipatok oleh pihak CV mengambil dari Jukir sebanyak Rp 2 juta pula,” terang Mardensi.

Disampaikan Mardensi, bahwa jika pemenang lelang merasa tidak sanggup menjalankan hasil uji petik atau survei tersebut, artinya pihak ke tiga tersebut tidak layak mengelola parkir di wilayah tersebut. Sehingga, perlu dilakukan kerja sama ulang dengan pihak yang lebih layak dan sesuai. (bkl/sit/adv)

Plt Kepala Dishub Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan jika nanti ditemui oknum seperti itu, maka pihaknya akan menindak tegas. Karena menurutnya, itu akan merusak citra parkir di Kota Malang.

“Untuk saat ini masih belum ada laporan terbaru yang masuk dari warga, kalau ada nanti akan kita tindak lanjuti. Karena oknum-oknum yang seperti ini nanti merusak citra parkir di Kota Malang,” ucap Handi, Jumat (19/08/2022) tadi.

Untuk tindakan yang akan dilakukan oleh Dishub, pihaknya bakal memberikan sanksi pencabutan status penonaktifan status Jukir. Hal itu termasuk hak otoritas dari Dishub Kota Malang.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

“Kita cabut kartu parkirnya, karena masih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) Jukir kami yang bagus. Ketimbang karena perbuatan dari oknum itu. Sebelumnya juga pernah dilakukan, cuman tepatnya saya lupa kapan dan dimana,” jelasnya.

Untuk meminimalisir adanya kejadian yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut, dirinya mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati. Jika ditemukan, maka diharuskan untuk segera melaporkan kepada Dishub, atau dengan cara memviralkan melalui media sosial. “Bayar parkir sesuai tarifnya, bila diminta lebih jangan bayar. Fotoin jukirnya, viralkan atau kirim ke Dishub. Kalau dikasih karcis parkir yang tidak resmi dari kami berarti itu ilegal,” imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan Kota Malang, untuk sepeda motor sebesar Rp 2 ribu, mobil sebesar Rp 3 ribu, truk dan minibus sebesar Rp 5 ribu, sedangkan truk gandeng serta bus besar sebesar Rp 10 ribu. (rsy/gie)

Plt Kepala Dishub, Handi Priyanto, menjelaskan bahwa pembinaan tersebut diberikan karena adanya masukan dan keluhan dari beberapa masyarakat. Pasalnya, sebagian dari juru parkir di Kota Malang, bisa seenaknya ketika menarik tarif parkir.

“Jadi beberapa masyarakat itu mengeluhkan kalau mereka datang parkir, Jukir nya tidak ada. Tapi saat mau balik keluar tiba-tiba muncul. Itu yang tidak kita harapkan,” jelas Handi.

Dalam pembinaan tersebut, tambahnya, para Jukir juga diberikan rompi dan juga Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dilengkapi dengan barcode. Dimana itu diberikan dengan maksud agar masyarakat bisa mengetahui bahwa jukir tersebut resmi atau tidak resmi.

“Jadi masyarakat nanti bisa scan barcodenya, dia jukir liar atau tidak. Jika memang bisa discan lalu muncul, memang itu jukir resmi dan terdaftar,” ujarnya.

Namun, untuk aplikasi scan barcode tersebut masih dimiliki oleh petugas Dishub. Sehingga, belum bisa digunakan oleh masyarakat. Namun, ke depan pihaknya akan segera merilis aplikasi tersebut. Agar masyarakat bisa mengetahui titik parkir dan para jukir di Kota Malang.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

“Aplikasinya namanya Simatukir. Jadi saat ini baru internal dan Dishub yang pegang. Nah ke depan ini masih ada PR bagi Kepala Definitif Dishub,” lanjut Handi.

Dijelaskannya, untuk beberapa materi yang disampaikan dalam pembinaan tersebut yakni terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh para jukir di lapangan. Untuk pemberian materi tersebut diberikan secara langsung dari pihak Kejaksaan dan juga Polresta Malang Kota.

“Dari Kejaksaan itu terkait dengan pungutan liar dan hal-hal berbau hukum yang harus mereka hadapi saat melaksanakan tugas. Kemudian kalau dari Polresta Malang Kota terkait cara berperilaku para Jukir di lapangan itu,” tuturnya.

Disebutkan oleh Handi, dari 1241 titik parkir di Kota Malang, terdapat 3978 orang Jukir yang memiliki barcode dan KTA. Sehingga harapannya ke depan pendapatan retribusi para Jukir bisa terserap dengan baik.

“Karena titik-titik parkir juga susah kita petakan di aplikasi, baik pajak maupun retribusi parkir. Kalau di aplikasi itu yang pajak warna coklat, retribusi biru. Sehingga tidak ada namanya parkir tidak terdeteksi. Semua terdeteksi dan semua mempunyai potensi masuk kas daerah,” katanya.

Sementara Kepala Bidang Perparkiran, Musthaqim Jaya, mengimbau untuk para jukir agar KTA barcode tersebut tidak digunakan oleh orang lain. Pasalnya, KTA tersebut atas nama masing-masing dan tidak bisa dipakai orang lain. Jika nanti hal tersebut ditemui, maka akan diberi peringatan, hingga pencabutan status Jukir oleh Dishub.

“Dengan kegiatan pembinaan ini kita imbau mereka, sehingga mereka paham dan mengerti. Kalau tidak bisa Jukir mending tidak usah jaga ketimbang dikasihkan ke orang lain. Karena itu tidak bisa diserahkan ke orang lain, KTA itu kan atas nama masing-masing, ke depan pun kita akan memberikan satu Jukir satu rompi,” imbuh Musthaqim. (rsy/gie)

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Imam Suryono, menjelaskan bahwa target Dishub untuk pendapatan parkir adalah Rp 8 miliar. Sementara untuk regulasi parkir, sudah jelas yaitu 60 persen untuk Jukir dan 40 persen untuk PAD.

Dalam kesempatan itu, Kadishub juga menekankan agar karcis parkir diberikan sesuai regulasi. Hal dilakukan, untuk menghindari terjadinya Pungli. Selain itu, Jukir juga diberikan rompi dan senter sebagai penanda Jukir resmi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, dalam sambutannya mengingatkan agar selalu memakai masker dan mentaati protokol kesehatan dalam menghadapi Nataru (Natal dan Tahun Baru).

Politisi PDI-Perjuangan Kota Batu itu juga menyoroti, bahwa dari 400 lebih titik parkir, 231 titik parkir diantaranya telah memiliki SK. Sementara sisanya, masih dalam proses. Karenanya, dirinya berharap Dishub terus berkoordinasi serta datang untuk berkumpul dengan Jukir, agar diketahui permasalahan yang dihadapi. Dengan begitu, parkir akan lebih tertata dan lebih tertib.

Punjul juga melanjutkan, bahwa Jukir Kota Batu diikutkan ke BPJS ketenagakerjaan demi kesejahteraan dan perlindungan para Jukir. “Tolong panjenengan (anda, red) melaksanakan tugas fungsinya sebagai Jukir. Sedangkan Dishub, membentuk koordinator untuk Jukir sebagai bentuk komunikasi,” terang Punjul.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Dalam kesempatan itu, sosialisasi juga diisi dari Saber Pungli, Dishub Kota Batu, Kejari Kota Batu dan Bank Jatim. Acara ini dihadiri oleh 400 Jukir yang dibagi menjadi dua tahap, agar memenuhi protokol kesehatan.

Salah satu jukir, Agung BS, yang biasa bertugas di sekitar Jalan Diponegoro, Kota Batu, mengatakan bahwa dirinya sangat tertib secara rutin menyetorkan hasil parkir dengan sebelumnya membuat kode billing terlebih dahulu pada Dishub. Lalu, dilanjutkan dengan menyetorkan secara tunai pada Bank Jatim.

Agung mengaku, jika dirinya menyetorkan rata-rata Rp 700 ribu, untuk setiap bulannya. Selain itu, juga menyampaikan bahwa tidak semua kendaraan yang parkir diberikan karcis parkir, sebab tidak sedikit yang menolak karcis parkir.

“Setiap bulan saya menyetorkan rata-rata Rp 700 ribu. Selain itu, tentang karcis parkir juga tidak semua saya berikan. Itu karena, banyak juga dari konsumen yang menolak,” paparnya.

Sedangkan mobil, tambahnya, masih banyak yang memberi parkir Rp 2 ribu. Bahkan, tidak sedikit yang langsung nyelonong pergi atau tidak memberi uang parkir. (bir/sit)

“Kemungkinan kalau tidak bulan ini ya bulan depan kita mengadakan edukasi pada jukir. Dan akan dilakukan di 5 kecamatan,” ungkapnya, Jumat (04/06) tadi.

Baca juga:

• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Wujudkan Situasi Kondusif Lebaran, Bupati Malang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Pemusnahan Miras

Rencananya, pihak Dishub akan melibatkan Kepolisian maupun Kejaksaan pada pelaksanaannya kelak.

“Jadi para jukir itu bisa paham sebenarnya ada aturannya ketika parkir motor. Lalu pertanggungjawaban terhadap kondisi motor yang diparkirkan di tempatnya,” sambung Heru.

Bagi mantan Camat Klojen ini, edukasi pada jukir sangat dibutuhkan. Pasalnya, saat ini menurut kacamata pengawasannya, jukir di Kota Malang kurang pengetahuan tentang aturan dan tata cara parkir.

“Selain itu pasti kita akan menekankan pada pelayanan yang optimal. Lalu menumbuhkan rasa tanggung jawab memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan hak dan kewajibannya,” paparnya.

Dari pengalamannya selama menjabat sebagai Kepala Dishub Kota Malang, Heru menceritakan pernah sesekali pihaknya menemui jukir yang tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya.

“Ini saya alami saat penertiban parkir di Bulan Ramadhan lalu. Pas kita datangi, jukir pada kabur, sepeda motor yang terparkir disana ditinggal. Akhirnya motor yang ditinggalkan itu kita bawa ke pos. Jadi kita umumkan ke warga disekitar situ, yang merasa sepeda motornya tidak ada di tempat parkir silahkan ke pos, dengan menunjukkan KTP maupun STNK asli,” ceritanya.

Dari hal-hal semacam itu lah, Heru berfikir bahwa mengawali dari nol kembali untuk mengedukasi jukir sangat dibutuhkan.

“Nanti akan kita beri tau juga tentang marka jalan parkir. Kalau markanya serong harus bagaimana, kalau markanya lurus bagaimana,” tegas Kepala Dishub Kota Malang, Heru Mulyono. (mus/ed2)

Hal tersebut, disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Heru Mulyono, usai pelantikan DPC Asperindo.

“Nanti akan kami pelajari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) seperti apa. Sehingga kami tau dari sisi mana Pemkot Malang bisa bermitra dengan Aspeparindo,” ungkapnya.

Baca juga:

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Ditambahkan mantan Camat Klojen ini, pihaknya juga akan mempelajari mana saja yang perlu dibenahi perihal perparkiran di Kota Malang. Pasalnya, Dishub bekerja sesuai dengan aturan regulasi yang ada, hanya saja kemungkinan informasi tidak semua sampai ke jukir.

“Semua ada ketentuan, parkir ada klasifikasi. Ada parkir pinggir jalan, parkir khusus, dan parkir tertentu. Nah itu tidak sama perlakuan satu dengan yang lain. Nanti kita pelajari bersama dengan pihak Aspeparindo,” jelasnya.

Menurut salah seorang jukir yang tergabung dalam Aspeparindo, Heru, jukir sejatinya tak perlu diberi pendampingan. Karena dirinya yakin, semua jukir sudah mampu mandiri. Hanya perlu penguatan penyebaran informasi agar merata tersalurkan ke semua jukir di Kota Malang.

Sementara itu, Ketua DPC Aspeparindo, Muhammad Saiful, mengatakan dalam waktu dekat dirinya akan melakukan koordinasi dengan semua pengurus dan anggota.

“Kita akan rembukan, bagaimana kedepannya. Apa tuntutan kita, apa hak kita, maupun apa kewajiban kita. Kita diskusi, pemerintah ini mintanya apa, masyarakat terutama dipelaku parkir mintanya apa. Win win solution, tidak merugikan masyarakat dan tidak merugikan negara,” bebernya.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Saiful ini mengatakan, bahwa Aspeparindo hadir untuk menaungi atau mewadahi jukir di Kota Malang. Agar bisa terakomodir dengan baik, sinkron bersinergi dengan pemerintah.

“Juga di mata masyarakat kita tidak disepelekan. Kita jual jasa, jual profesi, kita bukan ngemis,” tegasnya.

Terakhir Saiful menyampaikan bahwa pihaknya bertekad untuk mewujudkan win win solution dalam hal perparkiran di Kota Malang.

“Kita tidak akan mencari kesalahan personal ataupun pemerintah. Kita murni mencari jalan yang terbaik dengan aturan yang terbaik pula. Adil, sejahtera, dan transparan,” katanya. (mus/ed2)