Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan jika sisi dari keselamatan itu memang beragam. Seperti, keamanan biologis, fisik, tata letak dan kelistrikan di tempat kerja. Karenanya, melalui kegiatan tersebut pihaknya berharap agar semua pegawai atau penghuni perkantoran bisa memahami pentingnya K3.

“Sehingga, ketika situasi di kantor itu bisa terjamin dengan baik dan nyaman, para penghuni tentu akan merasa nyaman dan aman, maka K3 ini begitu penting,” kata Wali Kota Sutiaji.

Selain itu, Wali Kota Sutiaji juga menyampaikan, jika akan melakukan sampling di setiap kecamatan untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih kurang atau perlu diperbaiki dalam hal K3 di perkantoran tersebut.

“Insyaallah, nanti akan mengambil sampling di tiap kecamatan, karena ini masih kurang,” lanjutnya.

Sementara itu, Pembimbing Kesehatan Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Heri Mulyanto, menyampaikan jika sampai dengan saat ini, sebagian besar kantor masih belum membentuk tim K3 dan belum melaksanakan sistem K3 tersebut secara menyeluruh.

Baca juga :

“SK tim K3, itu belum ada, sehingga memang K3 di perkantoran itu belum banyak yang melaksanakan secara utuh. Namun, ada beberapa yang sudah melaksanakan tapi masih bagian-bagian tertentu saja,” ucap Heri.

Kemudian, ditegaskan jika yang perlu dibangun adalah awareness (kehati-hatian,red). Dimana para pegawai yang ada di perkantoran benar-benar menganggap K3 itu penting. Sehingga, hal tersebut perlu dikembangkan.

“Meskipun beberapa perkantoran sudah memiliki alat pemadam kebakaran (APAR) dan jalur evakuasi yang memadai, namun kurangnya kesadaran akan pentingnya K3 itu menjadi tantangan yang harus dihadapi,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya keberadaan tim K3 di setiap kantor sangat diperlukan dan dinilai penting, karena itu menunjukkan adanya bukti bahwa banyak penyakit yang muncul berkaitan erat dengan pekerjaan. Pihaknya memberikan contoh, seperti penyakit kardiovaskular, seperti gangguan jantung dan paru-paru, sering terkait dengan jenis pekerjaan tertentu. Selain itu, juga gangguan yang berhubungan dengan otot, tulang, dan rangka juga dialami oleh banyak pekerja.

“Oleh karena itu, penerapan tim K3 di semua kantor menjadi suatu kebutuhan mendesak. Mari kita lakukan hal ini. Komitmen dari pimpinan kantor menjadi hal yang paling penting. Saya yakin jika ada komitmen, karyawan-karyawan akan dengan sukarela mengikuti prinsip K3 yang baik,” imbuh Heru. (hms/rsy/sit)

Kegiatan simulasi kebakaran dan evakuasi pasien yang berlangsung di halaman depan RSUD Besuki, ini dipandu oleh petugas Damkarmat Satpol PP Kabupaten Situbondo. Dalam simulasi ini, juga diikuti pegawai, security dan dokter RSUD Besuki.

Adapun yang menjadi instruktur lapangan dalam pelatihan kali ini, yaitu Hidayat, yang turut didamping Kepala UPT Damkarmat Satpol PP Situbondo, Agus Prayugo. Dalam pelatihan ini, juga dijelaskan tentang pengertian dasar Segitiga Api (Fire Triangle) serta teknik-teknik pemadaman api. Serta, untuk mendukung kegiatan ini, turut didatangkan satu unit mobil kebakaran firedome.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Kepala UPT Damkarmat Satpol PP Situbondo, Agus Prayugo, menjelaskan bahwa kegiatan simulasi ini sangat penting sekali untuk melatih kesiapan dan kesigapan pekerja dalam menghadapi bahaya kebakaran yang sesungguhnya. “Teknik pemadam yang kita ajari kepada pegawai, security, dokter dan pihak terkait lainnya, yakni pemadaman tradisional menggunakan karung goni yang dibasahi air dan alat pemadam ringan. Termasuk, kita ajari simulasi mengevakuasi pasien ketika terjadi kebakaran,” jelas Agus Prayugo.

Direktur RSUD Besuki Kabupaten Situbondo, H Imam Hariyono, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat positif dan wajib diikuti oleh seluruh pegawai RSUD Besuki. “Seluruh Pegawai RSUD Besuki harus mengetahui dan menguasai teknik pemadaman api dengan baik dan benar. Teknik pemadaman api dengan APAR, bersifat personal sedangkan untuk pemadaman api menggunakan karung goni yang dibasahi air, merupakan cara tradisional,” jelas Imam Hariyono.

Ditambahkannya, melalui teknik cara memadamkan api kebakaran, diharapkan dapat menunjang skill dalam melaksanakan tugas operasional sehari-hari. “Melalui pelatihan ini, diharapkan nantinya bisa mengaplikasikan dengan baik dan bisa menjadi team work yang solid,” paparnya. (her/sit)

Dirinya menyampaikan, bahwa mayoritas warga kecewa, terkait proses pekerjaan proyek yang skalanya nasional, namun dalam penerapannya jauh dari pekerjaan yang skalanya lokal Lumajang. “Kita itu, sebetulnya kadang tertawa (melihat ini, red) ya. Karena, kita juga pelaku pekerjaan-pekerjaan (Jargas, red) seperti ini. Karena kita, meskipun skala kecil kita ini pemilik CV. Jadi, tahu tahapan, prosedur baik tertulis atau tidak tertulis. Kalau sampean (anda, red) mau tanya ke semua warga. Andai di sini ini ada 1.000 warga, mungkin dari sembilan ratus sembilan puluh lima warga, itu kecewa terkait pekerjaan Jargas ini. Ingat, bukan fungsinya ya, tapi pelaksanaannya,” terang Kacong Noji.

Mengapa kecewa, tambahnya, yang pertama adalah, tidak adanya sosialisasi kepada warga setempat. Sebaliknya, tahu-tahu datang langsung digali dan di sana jarang ditempatkan pelaksana.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Pelaksana ini, maksudnya yang bisa memberikan penjelasan bila ada warga bertanya. Justru yang ada, itu cuma mandor dan pekerja itu. Lalu yang kedua lagi, tidak adanya K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) yang berupa standart keamanan kerja. Mulai dari rompi hingga helm atau hal lain di lokasi. Padahal, di dokumen ini jelas ada, meski pun cuma sebagai formalitas dokumen,” imbuh Kacong Noji.

Dijelaskannya, standart K3 ini juga berhubungan dengan rambu-rambu pada proyek Jargas. Saat ini, itu jarang dilakukan pemasangan. Sehingga, banyak menimbulkan korban berjatuhan ke lubang galian. “Warga di kampung saya, itu sampai kita adakan kerja bakti sendiri. Karena apa, karena setelah mereka gali (lubang Jargas, red), langsung ditinggal begitu aja. Tanpa ada pemberitahuan, penjelasan, kelanjutannya seperti apa. Kalau yang saya tanya kemarin, setelah digali nanti dikembalikan seperti semula,” ujarnya.

Lebih lanjut Kacong Noji menyampaikan, pihak pelaksana proyek Jargas, harusnya bisa lebih terbuka dan mau duduk bersama dengan warga, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena, warga sudah banyak yang merasa kesal dengan pekerjaan proyek yang dinilai ‘ngawur’ ini.

“Sementara kita, ini juga perlu menyampaikan bahwa jalan kampung ini, itu bukan jalan desa. Ini jalan kampung, yang proses pembuatannya bukan dari dana pemerintah. Ini warga gotong royong secara swadaya warga, sehingga ada akses seperti ini. Lalu, mereka tiba-tiba menggali setelah itu ditinggal. Pertama pemasangan pipa agak besar atau sekitar 4 dim. Setelah itu kita tutup, karena banyak warga yang jatuh. Jalan ini, itu juga akses anak sekolah. Lalu, mereka gali lagi untuk pemasangan pipa yang kecil dan tidak ada sosialisasi. Ini maksudnya apa,” paparnya.

Harapan kami, ujarnya, dari pihak PT atau pelaksana mau berkoordinasi duduk bersama. Sehingga, tidak menimbulkan gesekan di masyarakat. “Mereka sepertinya hanya koordinasi dengan sebagian orang, misalnya Kadesnya. Sementara, dari pihak desa juga tidak ada, yang mensosialisasikan ini ke warga. Cuma memberi tahu, ada galian gas. Tetapi, itu manfaatnya apa, fungsinya seperti apa, bagaimana bila terjadi kebocoran nantinya seperti apa. Ini juga harus dijelaskan,” lanjutnya.

Kacong mencontohkan, seperti proyek skala kecil di Lumajang, itu memakai papan nama proyek. Termasuk, ada tahapan yang harus dilakukan. Mulai ezet, pemberitahuan kepada semua pihak di sekitar lokasi, dengan tujuan agar paham.

“Saya, karena biasa mengerjakan proyek skala kecil, itu saja ada pemberitahuannya kepada kepala desa, koramil, polsek, hingga seperti itu. Setelah itu, baru kita berkoordinasi dengan warga yang terdampak, jika memang ada. Karenanya, saya harap proyek Jargas ini pun sama, biar tidak menimbulkan gesekan. Ini fungsinya bagus, cuma pelaksanaannya saja yang tidak ada sosialisasi. Apalagi, nilai anggaran proyeknya, juga tidak dicantumkan di papan nama proyek. Mereka tidak terbuka dan terkesan tidak tahu soal ini, sehingga langsung dilaksanakan. Bahkan, ada kesan yang mengerjakan ini adalah Subkon atau Subkontraktor,” papar Kacong Noji. (adi/sit)

Diantaranya Surabaya, Gresik, Kabupaten Pasuruan, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Madiun, Bojonegoro dan Probolinggo.

PENGHARGAAN – Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menerima penghargaan sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik Peringkat III tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Senin (13/1/2020)

Penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin saat Apel dalam rangka Peringatan Bulan K3 Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kawasan Industri PT SIER Surabaya, Senin (13/1/2020).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan salah satu upaya Pemprov Jatim memberikan apresiasi dan memotivasi kepada P

Perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan, Kesehatan dan Kerja. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3. Sehingga mencapai kecelakaan nihil serta mengimplementasikan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

“Ini sebagai upaya terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, nyaman, kondusif, sehat serta meningkatkan produktivitas kerja perusahaan di wilayah Jawa Timur,” katanya.

Khofifah menjelaskan selain itu Penghargaan sebagai Pembina K3 diberikan kepada Bupati/Walikota dengan Perusahaan Penerima Penghargaan terbanyak periode Tahun 2019. Di Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2019, masih tercatat sebagai Pembina Terbaik K3.

“Harapannya untuk tahun ini dan selanjutnya masih tetap menduduki Pembina Terbaik Tingkat Nasional itu,” pintanya.

Sementara Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengaku merasa bersyukur Pemkab Sidoarjo tidak pernah absen mendapat penghargaan setiap tahunnya. Menurutnya, ada 60 perusahaan di Sidoarjo yang menjadi dasar penilaian. Sedangkan 2 perusahaan diantaranya PT Ispat Indo dan PT Waskita Karya. Bahkan keduanya meraih penghargaan P2-KIV AIDS Tahun 2020.

“Penghargaan ini bukan tujuan akhir, tetapi lebih kepada motivasi untuk selalu meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan,” tegasnya.

Sementara dengan penerapan K3 yang baik dapat menjamin kesehatan dan keselamatan setiap pekerja dalam menjalankan tugasnya. Cak Nur berharap kedepan dapat terus mendorong, mensupervisi dan membina perusahaan yang ada.

“Hal ini tujuannya untuk membudayakan K3 dan menerapkan sistem manajemen K3 (SMK3),” tandasnya. Wan/yan

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat Apel Peringatan Bulan K3 Nasional tingkat Jawa Timur di Lapangan Sepak Bola Kawasan SIER Surabaya, Senin (13/1/2020).

Dikatakan Fadeli, Keberhasilan tersebut sering adanya 22 institusi di Kabupaten Lamongan yang meraih status zero accident.

“Diantaranya RSUD dr Soegiri Lamongan, RSUD Ngimbang dan Perumda Bank Daerah Lamongan,” Ujarnya menjelaskan.

Selain itu, sambung Fadeli, 2 institusi lainya mendapat status Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS (P2HIV AIDS).

“Yakni RSU Suyudi dan PT Maju Melaju. Dan Saya berharap, nantinya akan ada semakin banyak institusi di Kabupaten Lamongan yang meraih status zero accident,” Kata Fadeli.

Tak hanya itu, Fadeli menjelaskan, penerapan K3 tidak hanya soal memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

“Akan tetapi juga secara otomatis meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja perusahaan,” Ucapnya.

Di sisi lain, ketenagakerjaan saat ini menghadapi tantangan otomatisasi dari revolusi industri 4.0. Ia pun berharap Balai Latihan Kerja (BLK) mampu merespons tantangan ini.

“BLK Lamongan harus mampu memberikan kompetensi tambahan sehingga dapat memenuhi tuntutan Revolusi Industri 4.0,” Tandasnya. (aju/zen/yan)

Walikota Malang selaku pembina keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menerima penghargaan dari Bapak Gubernur Jawa Timur bersama 9 Bupati Walikota lainnya; yaitu Walikota Surabaya, Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, Bupati Pasuruan, Bupati Lamongan, Bupati Tuban, Bupati Mojokerto, Walikota Madiun dan Bupati Blitar.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Walikota Malang, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko dan diserahkan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono.

Dalam sambutan Gubernur Jawa Timur dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa untuk mengimplementasikan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan tidaklah mudah dan murah, akan tetapi K3 akan menjamin setiap sumber daya produksi dapat dipakai secara aman dan efisien.

“Untuk itu, pelaksanaan K3 dan SMK3 di perusahaan tidak dapat diabaikan dan akan menjadi salah satu kewajiban normatif yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk melindungi aset dan sumber daya manusia yang dimiliki” ujar Heru.

Pemberian penghargaan tersebut, lanjut Heru adalah sebagai upaya pembudayaan K3 kepada perusahaan dan Bupati / Walikota, serta memberi apresiasi kepada seluruh mitra kerja yang telah membantu pembangunan di bidang ketenagakerjaan di Jawa Timur untuk lebih meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh pimpinan perusahaan di Jawa Timur, untuk mampu meningkatkan budaya K3 guna mendorong produktivitas dan daya saing di pasar internasional.

Dalam laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Dr. Himawan Estu Bagijo, SH, MH menyatakan bahwa pada tahun 2019 ini telah diserahkan 637 penghargaan Pembina K3, Penghargaan Zero Accident, Penerapan SMK3, serta Program pencegahan dan penanggulangan HIV – AIDS (P2HIV – AIDS) di tempat kerja kepada perusahaan periode tahun 2018.

Sementara itu, Wawali Kota Malang yang kerap disapa Bung Edi tersebut mengatakan bahwa dengan diterimanya penghargaan ini, maka diharapkan mampu memotivasi perusahaan yang ada di Kota Malang untuk terus meningkatkan dan menerapkan keselamatan kesehatan kerja sehingga mencapai kecelakaan nihil, mengimplementasikan program pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS, serta menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3).

“Keselamatan dan Kesehatan kerja di perusahaan merupakan tanggung jawab para pemilik perusahaan; dan Pemkot Malang akan terus memfasilitasi para tenaga kerja untuk memperoleh K3 di tempat kerjanya” tegas Bung Edi. (hms/yan)