Kepala Dinas Pertanian menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini terkait penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dimana sesuai amanat, kelompok tani (Poktan) diwajibkan bisa membuat usulan RDKK dengan benar.

“Untuk penyusunan RDKK pupuk bersubsidi tahun 2024, itu ketentuannya harus dilakukan oleh petani secara musyawarah dan dipimpin ketua Poktan dan didampingi PPL,” katanya.

Baca juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

Lebih lanjut Rony menambahkan, syarat pendaftaran RDKK secara terlampir diantaranya yaitu formulir pendaftaran, fotokopi KTP terbaru, fotocopy KK terbaru, fotokopi bukti kepemilikan atau SPPT PBB baru serta mencantumkan titik koordinat lahan garapan perpetani dengan format desimal degree. “Petani yang berhak menerima pupuk subsidi adalah petani dengan luas lahan paling luas 2 ha setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil dengan lahan paling luas 0,5 ha,” tuturnya

Sesuai Permentan Nomor 10 tahun 2022, paparnya, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan sembilan komoditas. Yaitu, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao. Jadi, petani mendaftar pada ketua Poktan sesuai dengan lokasi lahan garapan berada, paling lambat 31 Agustus 2023.

“Harapan saya, dengan adanya sosialisasi ini petani bisa menerima aturan yang telah dibuat dan bisa memanfaatkan dengan baik dan benar,” paparnya. (azl/sit)

“Kita sudah punya jadwal penertiban. 5 hingga 6 Agustus, bakal ada Tim Penataan Kota. Tim gabungan dengan beberapa stakeholder untuk melakukan penertiban,” kata Kabid Ketentraman dan Ketertiban (Trantibum) Satpol PP, Akhmad Jhonnaidi.

Menurutnya, tugas penertiban itu merupakan bagian rangkaian hasil dari rapat koordinasi tekhnis (Rakornis) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, beberapa hari yang lalu. Ditambah lagi, mengacu pada Perda.

“Itu sesuai dengan Perda Nomor 101 tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dan Perda Nomor 3 tahun 2019 tentang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

Salah satu PKL, Siti Zainiyah, berharap agar pelaksanaan itu konsisten. Artinya, tidak hanya dilakukan jam kerja. Namun, dilakukan mulai pagi hingga malam.

“Kalau mau disterilkan, itu harusnya 24 jam. Ini sekarang datang Satpol PPnya, lalu pulang. Sementara pedagang, pun kembali datang dan berjualan lagi di pinggir jalan,” paparnya.

Siti Zainiyah mengungkapkan, dirinya sudah berjualan bensin eceran di trotoar Selatan Alun-Alun Arek Lancor Pamekasan sejak 2008 silam. Tujuannya, untuk mencukupi biaya pendidikan anaknya yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan strata satu.

“Yang saya jual ini tidak bikin kumuh seperti yang lain. Ini sudah 15 tahun saya berjualan di sini, untuk biaya pendidikan anak saya. Harapan saya jangan dipindah, tetapi dirapikan tempat penjual dan pembelinya,” ujarnya. (azm/gie)

Ketua Apel Kota Batu, Wiweko, mengatakan bahwa pihaknya mulai diminta pengaktifan TPS3R dikarenakan adanya permasalahan TPA Tlekung. Namun begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) juga harus bertanggungjawab dengan sarana prasarananya.

“Kami berharap Pemkot melengkapi sarana prasarana di TPS3R yang ada di setiap desa. Diantaranya, yaitu peralatan mesinnya,” terangnya di Kantor Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan/Kita Batu, Rabu (02/08/2023) tadi.

Baca Juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

Untuk mesin peralatan yang dibutuhkan sebagai sarana prasarana ini, tambahnya, antara lain mesin pencacah sampah, mesin press dan mesin pembakaran. Kesepakatan perlengkapan sarana prasarana untuk TPS3R ini, adalah dari hasil koordinasi bersama 19 desa dan empat kelurahan.

Dijelaskannya, bahwa TPS3R yang sudah ada itu untuk mengelola sampah warga lokal. Tetapi, untuk sampah perusahaan menjadi tanggung jawab Pemkot Batu. “Saat rapat koordinasi Apel kemarin memang dari kelurahan belum hadir. Dan, masing-masing desa siap membantu mengelola sampah. Tetapi, yang sempat menjadi pertanyaan adalah sarana prasarana,” jelasnya.

Mengenai pengajuan mesin pengolahan sampah di TPS3R, jelas Wiweko, saat awal dulu peresmian TPS3R, sudah pernah mengajukannya. Namun sampai saat ini belum juga terealisasi. Padahal, berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup ada 15 desa yang sudah dibangun TPS3R, tetapi, hanya lima desa yang  aktif.

“Menyelesaikan permasalahan sampah itu tidak gampang. Dalam waktu satu bulan itu belumlah cukup. Paling tidak dari beberapa tahapan hilangkan bau sampah dulu. Semua desa di Kota Batu, siap membantu pengolahan sampah. Tapi lengkapi sarana prasarana TPS3R. Dari kejadian ini mengingatkan bahwa Pemkot Batu banyak janji soal penanganan sampah,” tegasnya. (put/gie)

Kuasa Hukum Duralim, Husnan Taufik, mengatakan bahwa kliennya melaporkan Mustofa, karena menyebut kliennya di media sosial (Medsos) sebagai mafia tanah atas sengketan tanah yang terjadi di Desa Jabung Candi. Tidak hanya itu, kliennya tersebut juga dituduh telah menerima sejumlah uang dari sengketa tanah.

“Kami melaporkam terkait fitnah dan pencemaran nama baik Kades Jabung Candi,” ujarnya.

Atas pernyataan Mustofa terhadap kliennya di media sosial tersebut, ujarnya, maka sangat merugikan dan mencoreng nama baiknya sebagai kepala desa. “Dia berstatement di Medsos, menuduh Pak Kades sebagai mafia tanah karena diduga memungut biaya akte tanah dari masyarakat. Sedangkan Pak Kades, sama sekali tidak merasa dengan apa yang dituduhkan itu,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut Husnan mengatakan, Mustofa merupakan kuasa khusus dari salah satu warga yang terlibat dalam sengketa tanah dan belum terselesaikan sampai saat ini. “Dia (berbicara, red) sebagai apa, advokat atau apa. Jadi, kami laporkan apa maksud dan statement beliau itu,” ucapnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Mustofa mengatakan bahwa sejatinya sengketa tanah yang diprosesnya sudah menemukan titik temu. Bahkan, kedua belah pihak yang terlibat sengketa telah bermediasi pada Juni lalu.

“Klien kami ini sudah mempunyai akta tanahnya. Namun, muncul orang yang namanya Pak Sur dan dibekingi oleh Pak Kades, untuk menghalang-halangi terus,” terangnya.

Sebab itulah, tambahnya, dengan adanya bekingan tersebut pihaknya menyebut Kades Duralim sebagai mafia tanah. “Iya, karena bagi saya, mafia ini adalah segerombolan orang yang tidak mengakui kebenaran sebuah dokumen. Kalau mereka sadar, silakan digugat. Tetapikan tidak digugat, malah intimidasi,” ujarnya. (nun/pix/gie)

Kepala Desa Sidomulyo, Suharto, mengatakan bahwa lahan yang sudah disiapkan itu adalah untuk rencana pembuangan sampah. Lahan itu, berstatus sebagai Tanah Kas Desa (TKD) dan memiliki luas 500 meter persegi.

“Jadi, kita sudah siapkan lahan seluas 500 meter persegi untuk pembangunan sampah bagi warga Desa Sidomulyo. Letaknya, 50 meter dari Jalan Bukit Berbunga,” terangnya di rest area Desa Sidomulyo, Kecamatan/Kota Batu, Senin (31/07/2023) tadi.

Lahan yang sudah ada tersebut, paparnya, masih bisa ditambah lagi menjadi 1.000 meter persegi. “Rencana ini sebenarnya sudah lama. Tetapi, waktu itu dijanjikan oleh dinas soal alat dan lainnya, untuk pengolahan sampah. Namun, kami terlalu lama menunggu. Hingga akhirnya, kami lakukan sendiri dan tidak memakai bantuan dana pemerintah,” tambahnya.

Baca juga:

Untuk saat ini, tambah Suharto, memang anggaran belum bisa diestimasikan. Karena, masih dikonsep perencanaan TPS3R. Dan, saat ini masih tahap pengolahan tanah untuk diratakan.

“Sekarang masih persiapan sambil menunggu anggaran,” ujarnya.

Sedangkan selama persiapan, lanjutnya, memang lahan masih belum bisa digunakan untuk pembuangan sampah dari warga. “Seandainya TPA Tlekung ditutup, maka kita sudah antisipasi dengan menyiapkan lahan milik desa,” terangnya.

Mengenai sumber anggaran pembangunan TPS3R, imbuhnya, dari persiapan setidaknya selama setahun ke depan, maka alokasi anggaran yang digunakan berasal dana desa atau dari hasil pajak. “Yang pasti, setelah kita siapkan lahan untuk TPS3R ini, nanti perencanaannya masih dihitung. Sehingga, bisa saja anggaran lewat dana desa atau dari hasil pajak,” paparnya. (put/sit)

Salah satu pegawai Hotel Songgoriti, Hadi Susanto, mengatakan jika di masanya keberadaan air panas Hotel Songgoriti, menjadi andalan dan menjadi jujukan para tamu luar kota pada zamannya. Daya tarik air panas alami yang mengalir ke tiap kamar mandi hotel, menjadi daya tarik tersendiri bagi tamu hotel.

“Seiring berjalannya waktu, Hotel Songgoriti ini semakin sepi setelah masa pandemi Covid-19. Banyak karyawan yang harus dirumahkan. Dan, sampai sekarang sementara tidak beroperasi,” terangnya, saat berada di Songgoriti, Minggu (30/07/2023) tadi.

Baca juga :

Sebelum berhenti operasional, menurut Hadi, tarif kamar hotel sangat bervariasi atau tergantung dari luasan kamar dan fasilitasnya. Mulai dari Rp 150 ribu sampai Rp 350 ribu permalam.

Hadi pun berharap, keberadaan Hotel Songgoriti bisa kembali pulih. Sehingga, bisa menopang sejumlah destinasi wisata yang ada di kawasan Kota Batu. Apalagi, hotel ini memiliki ikon yang berbeda yaitu air panasnya.

“Meredupnya Hotel Songgoriti, seolah juga berdampak ke penginapan atau kawasan sekitar. Dari tempat wisata dan lainnya. Karenanya, semoga Hotel Songgoriti kembali pulih dan beroperasi kembali,” paparnya. (put/gie)

Kepala Bidang Humas dan Marketing Rumah Sakit Hasyim Asy’ari, Popin Rudiatin Meiningsih, mengatakan bahwa rangkaian grand launching tidak hanya melakukan Baksos pengobatan gratis. Melainkan, juga ada donor darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jombang serta kegiatan jalan sehat.

“RS Hasyim Asy’ari sendiri bentukan dari dua lembaga besar Tebuireng dan Dompet Dhuafa serta bernaung di bawah PT Tebuireng Dompet Dhuafa Medika. RS Hasyim Asy’ari mulai beroperasi 2 Februari 2023 dan 1 Juli 2023 juga sudah menerima pasien BPJS,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, RS Hasyim Asy’ari melayani pasien umum, pasien BPJS serta pasien asuransi. RS ini juga mempunyai program andalan untuk pasien dhuafa. Program pasien dhuafa adalah program berobat gratis bagi pasien kurang mampu yang tidak mempunyai jaminan layanan kesehatan atau pasien mempunyai kartu BPJS PBI yang sudah tidak aktif.

Baca Juga :

“RS Hasyim Asy’ari mempunyai tim seleksi dalam program pasien dhuafa, untuk memverifikasi calon pasien dhuafa. Calon pasien dhuafa harus mengikuti proses verifikasi, administrasi dan lainnya. Jika pasien ini benar-benar tidak mampu, maka ketika berobat ke RS Hasyim Asy’ari cukup membawa foto copy KTP, foto copy KK serta surat keterangan tidak mampu dari desa. Syarat ini mutlak,” tambahnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa RS Hasyim Asy’ari mempunyai pelayanan rawat jalan. Diantaranya, poli penyakit dalam, poli kandungan, poli anak, poli jantung, poli ortopedi, poli bedah dan poli gigi.

Pelayanan yang menjadi unggulan di RS Hasyim Asy’ari, ialah poli ortopedi dan poli bedah. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang juga sudah membukakan mapping bagi RS Hasyim Asy’ari di beberapa fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta Dokter Praktek Perorangan (DPP) yang sudah bekerjasama dengan RS Hasyim Asy’ari, seperti Puskemas Cukir, Puskesmas Brambang dan beberapa klinik lainnya.

“Harapan saya, dengan berdirinya RS Hasyim Asy’ari maka bisa menambah daftar rumah sakit di Kabupaten Jombang, yang bisa bermanfaat di bidang kesehatan. Tentunya, bisa membantu masyarakat luas dan membantu masyarakat tidak mampu,” jelasnya. (azl/gie)

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, Edi Wiyono, mengatakan bahwa kegiatan itu digelar dalam rangka rangkaian acara peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) Ke-76 tahun 2023. “Harkopnas Ke-76 ini kegiatannya adalah koperasi peduli. Salah satu acaranya, yakni pemberian santunan kepada 250 anak yatim,” ujarnya.

Baca juga :

Pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Situbondo itu menambahkan bahwa santunan kepada anak yatim tersebut sudah menjadi agenda tahunan Dekopinda Kabupaten Situbondo. “Untuk paket Sembako itu berasal dari gerakan koperasi,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Karna Suswandi berharap bahwa kegiatan tersebut dapat bermanfaat. Mengingat, dalam peringatan kali ini melibatkan anak-anak yatim. “Semoga apa yang sudah diberikan ini dapat bermanfaat dan membantu. Karena, ini adalah bentuk kepedulian,” paparnya. (her/gie/adv)

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batu, Adiek Imam Santoso, menjelaskan bahwa saat ini dinasnya sedang melakukan pendataan sektoral statistik ketenagakerjaan. “Hasil dari pendataan sektoral statistik ketenagakerjaan, itu mendapatkan data sementara angka pengangguran yang terhitung mulai Februari 2023 sampai Juni 2023 mencapai 2.443 jiwa,” terangnya, saat di ruang kerjanya, Jumat (28/07/2023) tadi.

Pendataan itu, menurutnya, dilaksanakan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu. Dimana tujuannya sebagai sasaran untuk penggunaan kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Baca juga :

Permasalahan utama di Kota Batu, ujarnya, adalah pengangguran yang termasuk program prioritas. Karena, untuk saat ini angka pengangguran terbuka di Kota Batu, mencapai 10 ribu lebih.

“Harapan kami, data yang kami dapat sebesar 2.443 jiwa pengangguran terbuka, itu menjadi data pendukung dari angka total 10 ribu sekian jumlah pengangguran Kota Batu. Dan, tentunya angka itu masih bisa berkembang yang batasannya hingga Agustus 2023,” paparnya.

Diketahui, bahwa berdasarkan data BPS pada tahun 2022, Kota Batu menduduki peringkat pertama dengan jumlah pengangguran tertinggi. Terhitung, pengangguran di Kota Batu sebesar 8,43 persen atau sekitar lebih dari 10 ribu orang. (put/sit)