“Ini merupakan follow up Rakor (Rapar koordinasi) secara daring atau meeting zoom tentang dugaan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi,” kata Penjabat Sekda Bondowoso, H Sukaryo, SH MH, Senin, (31/01/2022).

Jika memang ada temuan, lanjutnya, nanti akan dilakukan klarifikasi. Kalau temuan tersebut ada unsur pelanggaran, maka akan diproses secara hukum. Oleh karena itu, dilakukan pengecekan untuk bukti tertulis.

Baca juga:

• Ketua DPRD Kota Malang Sepakat Hentikan MBG dan KMP yang Tak Mampu Fasilitasi Masyarakat
• Residivis Kasus Curas Ditembak Petugas Usai Beraksi di 3 TKP
• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Efesiensi Belanja, Bupati Lumajang Tegaskan Setiap Rupiah Anggaran Harus Bermanfaat untuk Masyarakat
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap

Ditambahkannya, kalau hanya saksi tapi tidak ada bukti tertulis, maka kurang lengkap. Misalkan, petani menjadi saksi bahwa dirinya tidak mendapat pupuk bersubsidi. Hal seperti ini, tidak bisa diproses secara hukum.

Agar tidak terjadi lagi kasus dugaan penyaluran pupuk bersubsidi, Sukaryo meminta agar dibentuk komunitas yang beranggotakan anak-anak muda yang sudah mengenyam bangku sekolah. “Mereka nanti bisa membantu petani agar tidak dijahati oleh pihak manapun. Khususnya, terkait dengan haknya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” tambah pejabat yang juga sebagai Kadis PMD Pemrpov Jatim ini.

Sukaryo mengingatkan, perbuatan pidana bisa terjadi jika ada niat dan kesempatan. Ada niat, tapi tidak ada kesempatan, bisa terjadi. Ada kesempatan, walaupun tidak ada niat, bisa terjadi.

Ditambahkannya, jika ada bukti kuat, silahkan petani melaporkan pada APH (Aparat Penegak Hukum). KP3 nanti akan memediasinya. Silahkan bantu petani agar tidak selalu menjadi korban.

Ketua KP3 berencana akan memangil kios dan distributor pupuk manakala korban membawa bukti kuat dugaan penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi. Agar, bisa diproses secara hukum.  (sam/zen/sit)