Pria yang akrab disapa Jaya, itu menegaskan bahwa dirinya tetap berkewajiban menjalankan tugas hingga hari terakhir menjabat. Salah satu target terdekat yang dikejar, adalah realisasi program angkutan pelajar gratis.

“Program tersebut kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi di biro hukum pemerintah provinsi sebelum dapat dijalankan. Mudah-mudahan dapat segera kita eksekusi di bulan ini,” kata Jaya, Selasa (19/05/2026) tadi.

Selain itu, tambahnya, juga sedang disiapkan program re-routing atau penataan ulang jalur Angkutan Kota (Angkot). Skema itu diarahkan, agar layanan transportasi publik mampu menjangkau kawasan permukiman lebih dalam yang selama ini belum terlayani.

Baca juga :

“Kajian teknis re-routing ini sebenarnya telah disusun sejak tahun lalu. Insyaallah minggu depan kita matangkan lagi. Jalur barunya ada banyak sekali, tetapi kita mencoba Angkot ini bisa masuk pada yang lebih dalam lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Jaya juga menyoroti pentingnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Perda Perparkiran yang masih dalam tahap pembahasan.

“Untuk Perda LLAJ bersifat menyeluruh karena melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan. Karena memang di dalamnya mengatur berbagai aspek, mulai dari kelengkapan sarana prasarana jalan, penataan lampu lalu lintas, keselamatan perlintasan sebidang kereta api, hingga tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan transportasi,” jelas Jaya. (rsy/sit)

Dua nama yang dilantik itu, yakni Abdul Rais, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Secara resmi, dirinya dilantik menjadi Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP). Satu nama lainnya, yakni Hendry Suseno, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Umum Setda Kota Batu, dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu.

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Aries berharap bahwa dengan dilantiknya dua pejabat Kasatpol PP dan Kepala Dinas Perhubungan, bisa mengemban tugas dalam menjaga Kota Batu sebagai Kota Wisata. Terutama, penataan parkir dan pelayanan kemasyarakatan terkait perhubungan.

Baca juga:

Selain itu, program transportasi gratis harus terus dilaksanakan dengan baik, tersusun dengan rapi sesuai dengan harapan yang direncanakan. Termasuk, dengan penataan kawasan parkir yang selama ini menjadi kritik masyarakat.

“Saya minta perhatian serius, bagaimana petugas kita meningkatkan kinerjanya dalam mengatur lalu lintas di wilayah Kota Batu,” kata Pj Wali Kota Aries.

Sementara itu, untuk posisi Kasatpol PP, Aries menekankan tentang ketegasan Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah. “Penegakan Perda, kinerja Satpol PP menjadi poin penting. Saya minta ada patroli secara rutin,” terang Aries. (kom/gie)

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu, Mohammad Nur Adhim, mengatakan bahwa tahapan Selter jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkot Batu, telah selesai dilaksanakan. Sehingga, nantinya tidak sampai November, akan segera diumumkan.

“Karena Selter sudah selesai dilaksanakan, maka pekan ini calon Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satpol PP, akan segera diumumkan,” terangnya, Minggu (15/10/2023) tadi.

Hingga Selter terakhir, ujarnya, ada delapan calon atau peserta yang mengikuti pelaksanaan. Secara keseluruhan, masing-masing posisi diperebutkan oleh empat calon.

Baca juga :

“Dari empat orang peserta ini, nanti disaring menjadi tiga peserta dengan nilai terbaik. Artinya, tiga orang calon di Kepala Dinas Perhubungan dan tiga orang Kepala Satpol PP. Setelah itu, kita laporkan ke Wali Kota Batu,” tambahnya.

Untuk mekanisme pengumuman, tambah Adhim, setelah dilaporkan hasil Selter tersebut kepada Wali Kota. “Siapa yang terpilih menjadi kepala dinas, nantinya adalah kewenangan Wali Kota. Yang artinya, juga bukan berarti nilai terbaik akan menjadi kepala dinas,” jelasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Selter jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkot Batu, dimulai sejak 2 Oktober 2023 dan berakhir 13 Oktober 2023. Adapun delapan peserta Selter pejabat untuk calon Kepala Dishub, yakni Arief Rachman Ardyasana saat ini menjabat Sekretaris Bakesbangpol, Bambang Supriyanto dari Fungsional DPMPTSP, Abdul Rais saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Kesra dan Thomas Maydo, Sekretaris Dispendukcapil. Sementara untuk empat calon Kepala Dishub, diantaranya adalah Hendry Suseno saat ini menjabat Kepala Bagian Umum, Adiek Iman Santoso menjabat Sekretaris Disnaker, Zulkarnaen saat ini menjabat sebagai Sekretaris BKPSDM dan Andhang Budi Harsa, Sekretariat DPRD Kota Batu. (put/sit)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa pemantauan itu dilakukan guna melihat titik-titik kemacetan yang perlu diselesaikan oleh Pemkot Malang. Terlepas, imbas atau bukan dari kemacetan penerapan rekayasa lalu lintas satu arah, yang diberlakukan di Kawasan Kayutangan Heritage di Jalan Basuki Rahmat Kota Malang.

“Kita ingin melihat titik-titik kemacetan yang perlu kita urai. Setelah kita cek, yang ada di Embong Brantas, itu tidak ada penumpukan atau buangan dari satu arah. Itu juga sudah di tracing pada jam yang sama dan tanggal yang berbeda,” terang Wali Kota Sutiaji.

Dikatakan Wali Kota Sutiaji, untuk mengurai kemacetan yang terjadi, di wilayah Embong Brantas dan Jembatan Ranugrati, perlu dilakukan musyawarah dan penyelesaian. Yakni, dengan melibatkan para ahli di bidang transportasi.

“Penyakitnya sudah tahu. Jadi, tinggal kita cari obatnya. Itu nanti yang akan kita musyawarahkan. Memanggil dokter transportasi dan nanti penyakitnya kita tunjukan. Setelah itu, kita cari obat. Mudah-mudahan bisa segera,” ujarnya.

Baca juga :

• Mantan Kepala dan Dua Wakil BGN Ditahan Kejagung
• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi
• Gencarkan Deteksi Dini, 925 Warga Kota Malang Positif TBC dalam Lima Bulan

Sementara itu, Kadishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menambahkan jika kepadatan yang terjadi di Embong Brantas, sudah terjadi bertahun-tahun. Sebab, jalan tersebut sering dilewati oleh kendaraan dengan muatan besar.

“Secara riil juga kalau dikatakan ada pengalihan itu dari Jalan Aris Munandar yang tidak padat dan tidak ada kendaraan yang keluar dari situ. Begitu pula ke Kota Malang, setelah di Embong Brantas yang volume belok ke kota itu sedikit. Mereka rata-rata lurus ke arah utara saja,” kata Widjaja.

Lebih lanjut disampaikan, terkait dengan kepadatan yang terjadi di traffic light Jembatan Ranugrati, itu disaat berangkat kerja dan pulang kerja. Untuk solusi yang dilakukan, saat ini akan melakukan kajian diskusi bersama dengan para ahli, agar tidak terjadi penumpukan.

“Sementara itu, kita akan melakukan kajian diskusi bersama para ahli, bagaimana treatment dan solusi yang terbaik agar tidak terjadi penumpukan seperti itu,” lanjutnya.

Saat disinggung terkait dengan alternatif sementara, pihaknya menyampaikan jika belum ada. Karena, akan melihat terlebih dahulu dan hasil diskusi dengan para ahli yang akan dilakukan.

“Terkait dengan solusi untuk mengurangi kemacetan, mungkin menunggu atas petunjuk Pak Wali. Begitupun nanti untuk opsinya apa tentu harus dasar masukan dari para ahli,” imbuhnya. (rsy/sit)

Koordinator Sopir Angkot, M Kholil, mengatakan tujuannya untuk menemui Kadishub, yakni untuk menagih janji dari kebijakan Wali Kota Malang. Dimana para angkutan umum, sebelumnya dijanjikan boleh lewat dua jalur.

“Bapak Wali Kota, selaku pemangku kebijakan di Kota Malang, kemarin sudah bilang. Angkutan boleh lewat seperti biasa, sebelum ada rambu-rambu yang resmi. Kalau tidak ada, pakai bambulah. Yang penting, angkutan diperbolehkan berjalan seperti biasanya. Tapi kenyataannya di lapangan, malah ditutup dan diterapkan yang satu arah,” jelas Kholil, saat ditemui, Selasa (21/02/2023) pagi.

Dikatakannya, jika tuntutan sopir Angkot tidak dipenuhi, maka nantinya mereka akan melakukan aksi turun jalan lagi. Pihaknya bersama dengan ketua jalur Angkot, tetap memegang kebijakan dari Wali Kota Malang, untuk diperbolehkan melewati dua jalur.

Baca juga:

• Mantan Kepala dan Dua Wakil BGN Ditahan Kejagung
• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi
• Gencarkan Deteksi Dini, 925 Warga Kota Malang Positif TBC dalam Lima Bulan

“Masa Pak Wali Kota, janji gitu sama bawahannya dibohongi. Kita tetapkan, kita ugemi pembicaraan Pak Wali Kota. Bicara gitu ya tetep kita laksanakan, kita tetap pedoman pemangku kebijakan Kota Malang. Angkot boleh lewat dijamnya masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Kadishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan jika pihaknya tentu memegang kebijakan dari Wali Kota Malang, untuk tetap melakukan dua arah yang dikhususkan bagi para angkot. Namun, hal tersebut tentu ada proses dan teknis yang harus disiapkan.

“Semua ada prosesnya dan kami sudah melakukan diskusi maupun untuk teknisnya. Contraflow (lawan arus, red) itu bersifat insidentil. Bukan permanen dan terus menerus. Karena risikonya tinggi,” ujar Widjaja, saat ditemui di depan pos polisi Jalan Rajabali, pagi tadi.

Lebih lanjut dikatakan, jika nantinya terjadi bentrok antar angkutan umum, itu adalah hak konsumen untuk memilih jalur. Kapanpun, hal itu dinilai akan terjadi. Terlebih, saat ini juga banyak ojek online yang telah menjamur di Kota Malang.

“Konsumen itu bebas memilih. Apakah turun di situ atau apa. Ibaratnya ada ojek online disitu, ada produk yang sama. Kan bebas memilih yang terbaik, tidak bisa klaim itu milik saya. Itu adalah hak konsumen untuk memilih termasuk memilih jalurnya,” tegasnya.

Ditegaskannya, jika kebijakan dua arah khusus angkot diberlakukan. Hal itu akan menjadi kontradiktif dengan kebijakan penataan lalu lintas dan angkutan jalan. Sebab, dua unsur tersebut tak bisa dipisahkan.

“Kalau lalu lintas diurus dan angkutan tidak diurus, begitu bagusnya jalan, dan hal-hal yang kurang tinggal diperbaiki. Tetapi kembali lagi kepada trayek, pada prinsipnya tidak bersifat paten. Maka ini adalah bagian untuk mengubah gimana terbaiknya,” ucapnya. (rsy/sit)

Dikatakan Widjaja, bahwa itu sudah ada kajian, namun keputusan satu arah atau dua arah masih belum sampai pada tahap final. “Itu ada beberapa skema, ada satu arah dan ada dua arah, dari masing-masing skema itu pasti akan mempertimbangkan mana yang terbaik nanti. Insyaallah, minggu depan kita lakukan secara internal, setelah itu kita lakukan rapat forumlalin yang lebih besar,” jelas Widjaja, saat ditemui di Mall Pelayanan Publik (MPP) Merdeka, Senin (05/12/2022) tadi.

Menurutnya, jika Kota semakin besar maka akan semakin rame. Sehingga, dirinya berpesan agar jangan alergi dengan jalan satu arah, karena itu suatu kebutuhan. Tetapi untuk penetapan jalan satu arah tersebut, tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan.

Baca juga :

• Mantan Kepala dan Dua Wakil BGN Ditahan Kejagung
• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi
• Gencarkan Deteksi Dini, 925 Warga Kota Malang Positif TBC dalam Lima Bulan

“Intinya jangan alergi dengan jalan satu arah. Karena itu pasti sudah dipertimbangkan oleh para ahli,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk pertimbangan ditetapkan jalan satu arah itu, menurutnya harus memperhitungkan secara teknis. Karena, itu merupakan hal yang sangat penting. Apalagi, jalan itu kepenting bersama, bukan hanya satu dua orang saja.

“Jalan ini merupakan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan orang malang saja tapi masyarakat dari luar malang yang masuk di Kota Malang itu nyaman. Karena kenyamanan itu penting,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kadishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa pola pikir budaya masyarakat Kota Malang, cenderung memarkir kendaraannya di lokasi yang memiliki akses instan ke lokasi tujuan. “Karenanya, pembangunan sosial (kebiasaan) juga sangat penting. Misalnya, jangan parkir dengan dekat tempat tujuan, yang itu di larang. Ini penting untuk membangun hal itu. Tapi siapkah kita?,” ujar Widjaja, Jumat (14/10/2022) tadi.

Apalagi, tambahnya permasalahan tersebut muncul, karena banyaknya jenis usaha di Kota Malang, yang mulai tumbuh. Seperti cafe dan restoran, yang tidak menyiapkan lahan parkir.

Baca juga:

• Mantan Kepala dan Dua Wakil BGN Ditahan Kejagung
• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi
• Gencarkan Deteksi Dini, 925 Warga Kota Malang Positif TBC dalam Lima Bulan

“Harapannya, ya lahan parkir itu tidak hanya disediakan oleh pemerintah saja, tapi masyarakat juga. Kebanyakan, hanya membuka usaha tanpa menyediakan lahan parkir,” lanjutnya.

Dijelaskannya, bahwa saat ini Dishub Kota Malang juga akan menambah kantong parkir di sekitar Kayutangan Heritage. Seperti, ada dua lokasi yang akan dibangun sebagai parkir vertikal, yang menggunakan sistem hidrolik. Yaitu, di ex Kantor DLH dan di salah satu Koridor Kayutangan Heritage.

“Sesegera mungkin, kami sudah mulai melakukan proses pemilihan penyedia. Sementara untuk sepeda motor,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa kantong parkir tersebut perlu ditertibkan, karena berpotensi untuk menambah PAD Kota Malang melalui retribusi. Penertiban tersebut, salah satunya dilakukan pada lokasi parkir yang terletak di bahu jalan.

“Penertiban parkir bagian dari strategi kami juga, itu kami lakukan step by step. Karena parkir itu juga mempengaruhi kemacetan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dijelaskan Handi, bahwa jalur penyebrangan kawasan Kayutangan Heritage, Kota Malang, menggunakan model Area Traffic Control System (ACTS) dinamis. Sehingga, itu adalah penyelarasan waktu lampu merah yang bergerak secara otomatis.

“Maka, tidak bisa kita katakan kalau lampu merah yang menandakan kendaraan berhenti, itu bisa dipakai untuk fashion show. Sementara kalau hijau, fashion baru minggir. Karena, saat ada Kayutangan Street Style, sinyal infra merahnya tidak bisa menangkap pergerakan kendaraan yang melintas. Itu karena, banyak orang yang berkerumun di situ atau lokasi,” jelas Handi, Selasa (26/07/2022) tadi.

Dampaknya ketika memakai sistem tersebut, terangnya, durasi lampu merah untuk kendaraan yang hendak melintas tidak berjalan dengan normal. Itu diakibatkan, karena banyak orang yang berkerumun.

Baca juga :

• Mantan Kepala dan Dua Wakil BGN Ditahan Kejagung
• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi
• Gencarkan Deteksi Dini, 925 Warga Kota Malang Positif TBC dalam Lima Bulan

“Dari sinyal itu, kemudian ditangkap sebagai sesuatu yang tidak ada pergerakan. Jadi, lampu pun tidak berjalan dengan normal. Sehingga, lampu akan merah terus dan menimbulkan kemacetan,” lanjutnya.

Karenanya, pihaknya berharap agar masyarakat untuk tidak berkerumun dan tidak menggunakan fasilitas penyebrangan jalan sebagai ajang fashion show. Sehingga, di kawasan Kayutangan Heritage yang sebagai jantung kota, bisa terbebas dari kemacetan.

“Zebra cross inikan untuk orang menyebrang. Bukan, untuk ajang fashion show. Memang yang fashion show hanya satu-dua, tapi yang menontonkan berkerumun dan banyak. Kalau mau mengadakan fashion show, bisa di stadion atau Mal,” tambahnya.

Masih menurut Handi, gangguan pergerakan lampu merah dengan ACTS dinamis, juga terjadi di kawasan lain. Seperti kemacetan panjang yang terjadi di Kawasan exit tol Jalan Ki Ageng Gribig, dikarenakan durasi sebagian lampu merah terlalu panjang.

“Ternyata di kawasan seperti Lesanpuro, itu setiap mobil atau motor yang keluar dari gang, itu menghadang arus utama. Sehingga, ini juga mengakibatkan sinyal inframerah tidak mengenali tanda pergerakan kendaraan yang ada di depan,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Pasar Takjil memang sekarang banyak. Jadi, diupayakan tidak menggangu lalu lintas. Dalam rangka penertiban lalu lintas, kami dibantu oleh pihak-pihak terkait,” kata Bambang Istiawan saat dihubungi Memontum.com, Senin (04/04/2022) sore.

Baca juga:

• Mantan Kepala dan Dua Wakil BGN Ditahan Kejagung
• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi
• Gencarkan Deteksi Dini, 925 Warga Kota Malang Positif TBC dalam Lima Bulan

Dirinya juga menghimbau, agar masyarakat tetap saling memahami satu sama lain. Sehingga, ini demi kebaikan bersama.

“Kami harap, semua unsur saling memahami. Karena pengendara kendaraan, juga memiliki hak untuk berjalan normal tanpa adanya kemacetan dan sebaliknya,” harap Bambang.

Biasanya, tambah Bambang, Pasar Takjil memulai aktivitasnya sejak pukul 15.00 sampai menjelang Isya. Di Kabupaten Malang, beberapa tempat yang menjadi Pasar Takjil, diantaranya yakni Pasar Karangploso, Area Parkir NK Cafe Karangploso hingga Tumapel Singosari. (cw1/sit)