Kedatangan para Aremania, pun disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Agus Rujito, bersama seluruh pegawai Kejaksaan. Dalam orasinya, Korlap aksi menyampaikan tuntutannya agar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menolak berkas yang dilimpahkan Polda Jatim dan tidak menganggap P-21 berkas yang sudah dikirimkan.

Dalam aksi damai tersebut, Aremania juga turut membawa poster, spanduk tuntutan diantaranya bertuliskan ‘Tolak Berkas P-21, usut tuntas sampai ke akarnya, dan Aremania minta hukum yang berkeadilan’.

Aksi semakin menarik karena kedatangan Sam Anto Baret yang dikenal sebagai dedengkot Aremania yang berada di Jakarta. Anto Baret juga menyampaikan orasinya agar dalam setiap aksinya Aremania senantiasa kompak, tertib dengan patuh pada aturan.

“Kita harus selalu kompak dan rapatkan barisan untuk terus mengawal proses hukum ini sampai tuntas, perjalanan masih penuh liku dan terjal, masih dibutuhkan banyak energi agar keadilan bisa kita dapatkan,” ujarnya.

Anto Baret juga menyampaikan agar kasus yang tengah diusut memenuhi unsur keadilan khususnya bagi para korban. Bahkan ia mewanti -wanti agar aparat penegak hukum tidak merekayasa kasus sebab bisa menyakiti hati masyarakat. “Jangan sampai kepercayaan kami terhadap hukum runtuh karena dikhianati. Jangan sampai uang jadi panglima tertinggi di Bhumi Arema. Jangan sampai hukum bisa dibeli,” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Agus Rujito, menyampaikan informasi bahwa berkas perkara kasus tragedi Stadion Kanjuruhan berstatus P18. Berdasarkan aturan, P18 berarti kode untuk pengembalian berkas perkara yang telah diterima Kejaksaan.

Harapan Aremania agar berkas penyidikan yang dikirim oleh Polda Jatim ke Kejati Jatim itu dikembalikan pun terwujud. Dua hari ini, Aremania menggelar aksi damai di Kejaksaan Negeri Malang dan Batu. Mereka menuntut penolakan berkas karena dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, utamanya bagi para korban yang sesuai data resmi tercatat 135 jiwa meninggal dunia.

“Saya langsung menelepon rekan di Kejati Jatim, bahwa berkas perkara yang telah dikirim dinyatakan belum lengkap atau P18. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan,” terang Agus di hadapan ratusan Aremania.

Agus mengatakan, setelah ada keputusan P18, akan dipantau terus perkembangannya. Ia juga mengatakan agar Aremania tidak sungkan-sungkan datang ke Kejari Batu untuk menggali informasi. “Jangan sungkan-sungkan untuk mencari informasi karena informasi bagian dari pelayanan publik,” tegasnya.

Aksi damai tersebut berlangsung hingga pukul 13.30. Setelah aspirasi dan harapan disampaikan, Aremania pun membubarkan diri dengan tertib. (bir/gie)

Melalui Rumah RJ tersebut, Kajati Jatim, Mia Amiati, berharap penegakan hukum akan dapat berjalan secara humanis. Tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, namun bisa juga tajam ke atas dan lebih humanis ke bawah. Yakni, dengan pelaksanaan kegiatan penghentian penuntutan melalui penerapan keadilan restoratif.

Diungkapkan Mia, bahwa di Jawa Timur sudah ada 238 Rumah RJ dengan perkara yang berhasil dihentikan sebanyak 120 perkara. Namun, tidak semua perkara dapat dilakukan proses RJ, terdapat syarat yang cukup ketat.

“Di dalam pelaksanaan kegiatan penghentian penuntutan ini, jaksa tidak menggunakan haknya untuk menuntut, melainkan dengan cara mengajukan kepada pimpinan penghentian penuntutan dengan menerapkan keadilan restoratif,” ujarnya.

Adapun syaratnya, pelaku bukan seorang residivis, tindak pelanggaran hukum bukan karena adanya mens rea. “Jaksa lalu memprofile pelaku, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, korban dipulihkan haknya dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh aparat setempat juga mendukung agar bisa dipulihkan kembali, maka ada pemulihan keadaan dari proses RJ tersebut,” terang Mia.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ditambahkan Kajati Jatim, RJ ini akan dapat memberikan efek jera pada pelaku. “Itu pasti menjadi efek jera sekaligus, karena jika dia berbuat lagi otomatis tidak akan pernah bisa diterapkan lagi penghentian penuntutan dengan penerapan RJ. Karena berlaku bagi mereka yang bukan residivis,” tambah Mia.

Pada kesempatan tersebut, diungkapkan Bupati Yuhronur, bahwa ditempatkannya Rumah RJ di MPP Lamongan merupakan salah satu bentuk kolaborasi, yang juga terobosan baru dalam fasilitasi pelayanan hukum yang baik di Kabupaten Lamongan.

“Rumah RJ ini ditempatkan di MPP merupakan salah satu bentuk dari kolaborasi kami dengan seluruh jajaran Forkopimda. Seperti yang tadi disampaikan Bu Kajati, ini merupakan Rumah RJ pertama di Indonesia yang ditempatkan di MPP. Ini sebagai bentuk upaya kami pemerintah, dalam peningkatan kualitas layanan publik. Tentu menjadi sebuah terobosan baru bagi pelayanan hukum,” katanya.

Diterangkan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, Dyah Ambarwati, bahwa Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam mekanisme dan tata cara pengadilan, mengacu pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait.

“Untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat,” jelasnya. (zen/gie)

Turut hadir dalam langsung dalam pelaksanaan itu, Wakil Wali Kota Batu, H Punjul Santoso, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Jawa Timur, Dr Amiati SH MHum, Kejari Batu Agus Rujito SH MH beserta jajaran, Kapolres Batu, AKBP Oskar Syamsuddin, Pabung Mayor Widagdo dan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Batu, mengungkapkan rasa syukur karena malam ini merupakan Padang Bulan. Yakni, malam di mana bagi masyarakat dahulu, merupakan sarana untuk intropeksi diri.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Masyarakat kita dahulu, malam Padang Bulan merupakan salah satu sarana untuk tidak secepatnya tidur. Tetapi, memaknai hidup dengan melek dan merenung tentang kehidupan di masa depan,” ujar Wawali Kota Punjul Santoso.

Tidak hanya itu, Wakil Wali Kota yang memang asli warga Sisir, ini juga menceritakan sedikit mengenai Sendratari Arjuna Wiwaha, yang berada langsung di lereng Gunung Arjuno. Di mana keberadaannya, berdiri gagah di sisi Utara dari Sendratari Arjuna Wiwaha.

Dalam pagelaran tari kolosal ini, juga dihadiri oleh siswa-siswi dari SMK Teknologi Banyumas, yang pada kesempatan itu juga oleh Dewan Kesenian Kota Batu, turut diberikan penghargaan yang diterima langsung oleh kepala sekolah SMK Teknologi.

Sementara itu, Kajati Surabaya, Dr Mia Amiati SH MH, dalam kesempatan itu berpesan agar kegiatan seperti ini sering dilakukan. Itu karena, dengan budaya yang banyak dikenal oleh masyarakat, maka peradaban manusia juga bisa dilihat perkembangannya. (bir/sit/adv)

Sebanyak 31 RRJ Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, ini tersebar di 31 desa di 31 kecamatan di Kabupaten Malang. Sebelumnya, Kajati Jatim juga telah meresmikan dua RRJ di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen dan Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, pada Kamis (24/03/2022) lalu.

“Atas nama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas peresmian 31 RRJ yang berada di Kabupaten Malang. Tentunya, ini salah satu jumlah RRJ terbanyak di Jawa Timur. Karena sebelumnya, kita sudah meresmikan dua RRJ. Jadi, secara keseluruhan sudah ada 33 RRJ di Kabupaten Malang,” kata Kajati Jatim, Mia Amiati.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Bupati Malang, HM Sanusi, dalam kesempatan itu menyampaikan keberadaan RRJ ini dapat memberikan manfaat bagi keadilan di masyarakat. Sehingga, bisa menjadi rumah mediasi penyelesaian masalah hukum. Baik itu pihak korban, maupun pelaku dengan tetap berkeadilan bagi semua pihak.

“RRJ ini merupakan terobosan hukum dan kebanggaan bagi masyarakat. Semoga ini berjalan dengan baik. Sehingga, nanti proses keadilan bisa berjalan baik,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya berharap, masyarakat semakin taat dan sadar akan hukum yang ada di Indonesia. “Karena ketaatan terhadap hukum ini adalah kunci dari segalanya dalam membentuk negara yang sejarah. Tanpa ini, dari pusat sampai ke bawah, Indonesia tidak akan pernah bangkit karena banyak pelanggaran hukum,” terangnya.

Sekedar diketahui, dalam pengoperasian RRJ berdasar pada Perja Nomor 15 Tahun 2020. Diantaranya, adalah tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan, kerugian di bawah Rp 2,5 juta, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

Selain itu, tersangka juga mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban dan tersangka mengganti kerugian korban. Kemudian, tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Sebagai informasi, bahwa dalam peresmian RRJ ini turut hadir di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Diah Yuliastuti, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi dan lain sebagainya. (cw1/gie)

Dalam sambutannya, mantan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (JAMIntel) ini, menegaskan bahwa pondok tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana maupun perdata secara kekeluargaan. “Selain itu, juga untuk bisa mengurangi kapasitas penjara yang sudah over capacity. Sehingga, diupayakan pada beberapa perkara yang dianggap ringan bisa dilakukan perdamaian,” katanya.

Dirinya mencontohkan, seperti pencurian dan juga penganiayaan ringan yang kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta dan hukuman di bawah 5 tahun. Sehingga, kasus-kasus tersebut bisa dilakukan mediasi agar tidak sampai berlanjut di meja hijau.

Selain itu, tambahnya, syarat untuk melakukan mediasi tersebut diantaranya adalah kasus yang ditangani telah masuk dalam ranah hukum serta dalam catatan kejaksaan sudah masuk tahap 2 penyidikan kepolisian. Sehingga, jaksa adalah satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam memutuskan untuk bisa meneruskan ke pengadilan atau tidak.

Lebih lanjut dijelaskan, dengan adanya pondok restoratif justice ini, pada tahun 2022 tercatat dari total 23 kasus, 19 diantaranya berhasil didamaikan secara kekeluargaan. “Oleh sebab itu, kami harapkan ini bisa terus berjalan, karena penyelesaiannya cukup cukup efektif dan akurat. Pondok restoratif justice ini diantaranya telah ada di Mojokerto, Trenggalek, Surabaya, Tulungagung, Blitar dan Kediri,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, mengatakan bahwa pihaknya cukup bersyukur karena salah satu desa di Kota Batu telah terpilih menjadi penempatan pondok restoratif justice. “Apalagi sudah ada undang-undangnya serta instruksi dari Kejaksaan Agung. Akan ada dua tempat, satunya masih dalam inventarisasi Kejaksaan Negeri Batu, akan ditempatkan dimana untuk pondok keduanya,” urainya.

Dengan adanya pondok ini, Punjul berharap, kedepannya akan ada komunikasi yang baik sehingga ketika terdapat permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. “Karena setiap masalah itu sebenarnya bisa diatasi dengan komunikasi. Kalau komunikasi dan toleransi sudah dijunjung tinggi, maka permasalahan pasti ada jalan tengahnya,” papar Punjul.

Selain itu, Kepala Desa Pandanrejo, Abdul Manan, merasa bersyukur dengan adanya pondok tersebut. Karena, telah memiliki fasilitas dalam penyelesaian permasalahan. Sementara itu, permasalahan yang banyak terjadi dalam tingkat desa meliputi warisan, tanah dan lain sebagainya.

“Biasanya diselesaikan di Rumah Kepala Desa, Poskamling dan lain sebagainya. Namun saat ini, sudah ada fasilitas jadi bisa diselesaikan di pondok itu. Nanti, kami juga akan memberikan minuman stroberi bagi masyarakat yang tengah menyelesaikan permasalah di sana agar suasana bisa mencair. Sekaligus, mengenalkan bahwa Desa Pandanrejo adalah desa wisata yang merupakan sentra Stroberi di Kota Batu,” ujarnya.(bir/gie)

Kajati Jatim, Dr. Mohamad Dofir, SH., MH, dalam sambutannya mengatakan, di setiap promosi dan mutasi diperlukan evaluasi guna tercapainya kinerja optimal. Yakin rotasi jabatan ini sudah tepat dan akan berkontribusi memberikan manfaat positif bagi terwujudnya Kejaksaan yang profesional, modern, bermartabat, dan tepercaya.

“Ada beberapa pokok penekanan tugas yang harus segera dilaksanakan, yakni segera identifikasi, pelajari, kuasai, dan selesaikan berbagai persoalan di tempat penugasan baru, guna akselerasi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas,” ujar Kajati.

Baca Juga : Wisata Merak hingga Taman Nasional Baluran Menjadi Bidikan Industri Pariwisata Kabupaten Situbondo

Menurut Kajati pengambilan sumpah jabatan ini merupakan upaya menjaga keberlangsungan dan eksistensi organisasi. Selain itu, sebagai momen kembali mengingat dan menyadari, kewajiban dan tanggung jawab besar yang diemban lembaga kejaksaan.

“Kawal dan sukseskan setiap kebijakan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan jaga integritas, jauhi penyimpangan, dan perbuatan tercela dalam pelaksanaan tugas,” tegas Mohamad Dofir.

Dirinya juga meminta kepada pejabat yang baru dilantik untuk menciptakan suasana kerja yang produktif, inovatif, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas, serta tumbuhkan etos kerja yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat namun harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. “Wujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan, profesional dan bermartabat yang dilaksanakan dengan senantiasa mengacu pada hati nurani dan integritas luhur yang menjadi landas pijaknya,” pesannya. (her/ed2)

Kehadiran pria yang pernah menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi disambut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wabup Yusuf Widyatmoko, Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman, Danlanal Letkol (P) Suhartaya, Kajari Banyuwangi Adonis, serta Muspida Banyuwangi dan jajaran Kejaksaan Negeri Banyuwangi
Kehadiran yang pertama kalinya sejak Sunarta dilantik pada 30 Mei 2018 menjadi Kajari Jatim seakan mengulang memorinya yang dahulu, ketika menjabat Kejari Banyuwangi di era bupati Ratna Ani Lestari.

Kajati Jatim saat disambut oleh bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wakil bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko, Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman, Danlanal Letkol (P) Suhartaya serta jajaran Muspida Banyuwangi dan Kajari Banyuwangi, Adonis

Dalam acara ramah tamah, Kajati Sunarta mengatakan, kunjungannya ke Kejari Banyuwangi ini adalah bagian dari mapping Kejati di seluruh Jawa Timur.

“Kalau melakukan evaluasi ya pastilah,”ujar Kajati Jatim.

Disamping itu, kata Sunarta dirinya selain melakukan supervisi di kejaksaan negeri Banyuwangi ini, dirinya sangat kangen dengan teman-teman wartawan.

“Disamping kunjungan kerja, saya kangen sama teman-teman wartawan,” selorohnya. Menanggapi pertanyaan wartawan terkait penilaian Kejari Banyuwangi, Sunarta mengaku jika Kejari Banyuwangi tergolong pandai-pandai saja.

“Jelas beda ketika saya memimpin Kejari Banyuwangi dulu, apalagi para kasi di jajaran Kejari Banyuwangi sangat muda-muda semua,”jelas Sunarta. Kajati Jatim Sunarta menghimbau kepada wartawan agar memberitakan yang sesuai dengan koridornya. “Sekarang ini jamannya keterbukaan informasi publik, dan wartawan itu mitra kita,” kata Kajati Jatim Sunarta. (tut/yan)

Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata S.Sos S.I.K MH. Turut hadir bersama seluruh forkopimda Kabupaten dan Kota Mojokerto dalam acara ramah tamah dan makan siang bersama Bapak Kajati Jatim di Rumah Makan Sekarsari yang beralamatkan di Jalan Empunala No.41 Kota Mojokerto.

Dalam sambutan nya Kajati Jatim Sunarta SH.MH menyampaikan, Kami memiliki 2 program unggulan yang bisa di manfaatkan oleh masyarakat luas terutama pemerintahan. Yakni yang pertama tentang Program TP4D yang bertujuan agar pemerintah daerah dan kota dapat mengelola anggaran dengan baik tanpa ada rasa keraguan.

“Sedangkan untuk program kedua yakni pada seksi bidan Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) yang mana kami siap melakukan pendampingan apabila di Pemkab/pemkot terdapat permasalahan hukum,” Ungkap Sunarta SH.,MH.

Kajati Jatim juga menyampaikan terima kasih atas sambutan yang sangat menyenangkan atas kunjungannya kali ini. “Saya sangat senang dan gembira bisa melihat keguyuban dan kerukunan seluruh Forkopimda baik Kab dan Kota Mojokerto yang belum kami temukan di kota dan Kab lain,” ucap Sunarta di akhir pembicaraan.(den/gan/yan)

Memontum Kediri — Setelah lama ditunggu kepastian proses hukum dalam pusaran kasus mega proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri kini terjawab sudah. Kepala Dinas (Kadis) PU Ir Kasenan dijemput paksa Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim terkait kasus korupsi jembatan Brawijaya Kamis (9/11/2017).

Selain menjemput Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) H Kasenan tim Kejati juga menjemput Wijanto Kepala Bidang Permukiman DPUPR. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Kediri Abdul Rasid mengatakan, hari ini penyidik Polda Jatim didampingi oleh Jaksa Tim Penuntut umum (P-16) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur datang ke Kota Kediri untuk menjemput secara langsung serta melimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

“Tersangka saat ini masih mejalani medical chek up di rumah sakit, dan ini sudah menjadi SOP di kejaksaan,” katanya. Lebih lanjut Rasyid menambahkan, saat itu Kasenan berperan sebagai pengguna anggaran, karena saat itu Kasenan sebagai Kepala Dinas PUPR, sedangkan Wijanto sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

“Jadi dalam kasus ini sudah dilakukan penelitian identitas dan tindakan tersangka. Dan sekarang ini kedua tersangka langsung kita tahan dalam tahap penuntutan selama 20 hari di Lapas Kelas II A Kota Kediri,” lanjutnya.

Rosyid mengungkapkan, penanganan terhadap kedua tersangka telah dilimpahkan kepada Kejari Kota Kediri, karena letak TKP nya terjadi disini, sehingga kewenangan ada di Kejari Kota Kediri.” Saat ini menjalani penahanan selama 20 hari, setelah itu kita serahkan kepada Tipikor dan sidangkan di Surabaya,” terangnya.

Sementara itu Setyo Eko Cahyono penasehat hukum Kasenan dan Budi Nugroho SH sebagai penasehat hukum Wiyanto mengaku yakin kliennya ini benar – benar tidak bersalah. “Bisa kita lihat dari lamanya penanganan kasus jembatan Brawijaya ini. Selebihnya mereka akan buktikan keyakinannya tersebut pada saat di persidangan nanti,” kata pengacara yang biasa disapa Negro itu kepada Memo X.

Berdasarkan informasi, kedua tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan didampingi petugas Polda Jawa Timur. Rencananya, setelah penyerahan, kedua tersangka akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh tim Kejati Jatim, sebelum akhirnya dijebloskan ke Lapas Kelas II A Kediri. (mid/aji/yan)