“Ada beberapa temuan antara lain, data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani) yang tidak secara keseluruhan petani mendapatkan formasi, karena sinkronisasi dengan NIK, itu menjadi evaluasi ke depan,” ungkap Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang.

Tidak hanya melakukan inspeksi ke sejumlah kios, disela kunjungannya ia juga menyempatkan berbincang dengan petani untuk mengetahui secara langsung keluhan dari para petani. “Ada kejanggalan beli pupuk tidak ada kwitansinya, beli pupuk di atas harga eceran tertinggi, petani tidak tahu dapat pupuk berapa, itu sebagai bahan evaluasi,” terangnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Cak Thoriq juga mengungkapkan, bahwa dari berbagai temuan tersebut, dirinya akan melakukan rapat koordinasi lintas sektor untuk mengurai satu persatu carut marut distribusi pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar pemilik kios melakukan transparansi data terkait alokasi pupuk subsidi yang dapat dibeli oleh petani sesuai dengan data yang ada pada RDKK.

“Terkait distribusi pupuk masih banyak yang harus diurai, itu yang akan dicari titik temunya. Ini yang sedang kami cari bersama Pak Kapolres, sehingga ke depan petani paham bahwa betul ada batasan pupuk subsidi tetapi transparansi harus disampaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Boy Jeckson Situmorang, menyampaikan bahwa pihaknya telah memetakan potensi fraud atau penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi tersebut. Dirinya juga mengungkapkan, bahwa Polres Lumajang, berhasil mengungkap penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi.

“Desember lalu, Polres Lumajang melakukan tindakan 10 ton pupuk subsidi. Di mana satu daerah di luar RDKKnya melakukan penjualan, saat ini sedang proses penyidikan,” ujarnya.

Kapolres secara tegas juga menindak siapapun yang melakukan penyelewengan distribusi pupuk. Oleh karenanya ia berpesan agar tidak ada yang main-main dengan pupuk bersubsidi. “Bagi siapapun yang memiliki niat untuk melakukan fraud, segera hentikan, kasihan petani kita,” tegasnya. (kom/adi/gie)

Dijelaskannya, bahwa Jumat Curhat bukan sekadar untuk menyerap aspirasi. Tetapi, juga memberikan solusi kepada masyarakat yang tengah mengalami permasalahan. Melalui kegiatan Jumat Curhat ini, Kapolres berharap masyarakat bisa menyampaikan keinginannya terhadap Polri.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Karena keamanan dan ketertiban masyarakat sangatlah penting di wujudkan di Kabupaten Lumajang,” tegas Kapolres Lumajang.

Menurut orang nomor satu di jajaran Polres Lumajang itu, dengan kegiatan yang dilaksanakan ini, tentunya mampu menyerap aspirasi, saran, maupun keluhan masyarakat terkait Kamtibmas. Sehingga, dapat dilakukan tidak lanjut atas saran yang disampaikan guna mendukung kamtibmas yang kondusif.(adi/sit)

“Sebagaimana sumpah jabatan yang diucapkan di bawah kitab suci, hendaknya pejabat yang baru dilantik ini menjalankan tugas dan kewajiban selayaknya ibadah kepada Allah. Bila pekerjaan sudah diimani sebagai ibadah, niscaya integritas dan tanggung jawab akan mengikuti,” tegas Kapolres Lumajang.

Kepada Kasatnarkoba yang baru, Kapolres mengingatkan, agar tidak memberi ruang kepada siapapun yang mencoba-coba mengedarkan narkoba di wilayah Kabupaten Lumajang. “Narkoba menimbulkan kerusakan yang besar bagi generasi bangsa ini. Sehingga, harus ditindak tegas tanpa kompromi,” terangnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain prosesi pergantian Kasatnarkoba, Kapolres juga melaksanakan serah terima jabatan Kabag Ops dari Kompol Atyanto Agus kepada AKP Jauhar Ma’arif, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Ranuyoso. Sementara Kompol Atyanto Agus,  akan melaksanakan tugas baru sebagai Kabag Ops Polres Lamongan. Selanjutnya, untuk posisi Kapolsek Ranuyoso, ditempati Iptu Imam Soepardi, yang sebelumnya menjabat paur Subbag Kerma Bag Ops Polres Lumajang. “Mutasi jabatan ini hal biasa dilakukan di lingkungan Organisasi Polri. Dimana, bertujuan untuk menjaga dinamika operasional dan penyegaran proses manajerial organisasi dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan,” terangnya. (adi/sit)

Hadir dalam pelaksanaan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H Bukasan bersama jajaran Forkopimda, mulai Bupati Lumajang, Thoriqul Haq dan beberapa pejabat lain. Sementara mutasi dan promosi jabatan sendiri, adalah suatu hal yang biasa dalam sebuah organisasi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H Bukasan, saat dikonfirmasi mengenai kegiatan itu menjelaskan bahwa pihaknya mewakili legislatif, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres lama, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, atas sinergitas dan pengabdiannya selama di Kabupaten Lumajang. Sehingga, situasi dan kondisi Lumajang, bisa berjalan aman dan kondusif.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, atas sinergitas dan pengabdiannya selama di Kabupaten Lumajang. Bagi saya, pengabdian yang diberikan sangat luar biasa untuk masyarakat kami tercinta,” terang H Bukasan.

Lebih lanjut disampaikan, agar apa yang sudah dilakukan, bisa terus sinergi. Sehingga, akan memberikan dampak kepada masyarakat, terutama dalam menjaga kedamaian dan keamanan.

Selain memberikan apresiasi positif, Wakil Ketua DPRD Lumajang, juga mengucapkan selamat datang kepada AKBP Boy Jeckson Simutorang. Di tempat barunya sebagai Kapolres Lumajang, semoga dimudahkan dan terus bersinergi dengan Forkopimda Lumajang.

“Kepada bapak AKBP Boy Jeckson Simutorang, selamat datang dan selamat bertugas. Semoga, bisa segera menyesuaikan diri dan ikut bergabung bersama forkopimda membangun Lumajang aman dan kondusif,” tegasnya. (adi/sit)

Keterangan itu, disampaikannya melalui sambungan telephone dan didengarkan langsung oleh puluhan orang (penambang menggunakan mesin sedot, red), saat menggelar aksi mendatangi Kantor Yambang LJS di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jumat (09/12/2022) tadi. Sejumlah penambang, saat itu bermaksud meminta kejelasan, sebab sudah tiga hari lamanya tidak diperbolehkan beraktivitas, yang menurut mereka sudah ada kesepakatan berkegiatan di lahan tambang berizin milik LJS.

Dengan dikawal oleh Kasi Propam Polres Lumajang dan anggota Kepolisian Sektor Pasirian, aksi mendatangi kantor itu, berjalan aman dan tertib. Bahkan, merekapun secara tidak langsung memperoleh pencerahan hukum dari Kapolres Lumajang, mengenai aturan pertambangan. Prinsipnya, tidak ada aturan manapun yang membenarkan menambang pasir menggunakan mesin atau alat sedotan.

Kapolres Lumajang sendiri, dalam memberikan penjelasan, pun menunjukkan rasa sayangnya pada warga melalui apa yang disampaikan. Yakni, dirinya tidak menginginkan warganya terbelit hukum, atas kegiatannya yang semata-mata ingin menafkahi masing-masing keluarganya, dengan menggunakan mesin penyedot pasir.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Namanya manual, tidak menggunakan sedotan alat. Manual yang saya tahu, itu menggunakan tangan, serokan atau sekop atau tenaga. Kalau menggunakan alat sedotan itu melanggar, maka tentu akan saya tangkap. Tidak ada dalam aturan tambang manapun yang menggunakan sedotan,” ujar Kapolres Lumajang.

Dijelaskannya, jika menambang memakai sedotan, maka yang disedot itu air ada pasirnya. Sehingga, yang diangkut dalam kondisi basah dan mempengaruhi batas angkut, bahkan bisa-bisa merusak badan jalan yang afiliasinya merupakan bangunan pemerintah bagi masyarakat umum. Belum lagi, timbulnya kerusakan di areal tambang itu sendiri.

Disisi lain, jika para penambang manual mau tertib dan benar-benar beraktivitas menambang, dengan sejatinya manual (tidak menggunakan sedotan), maka pihaknya berkenan memberikan fasilitasi akses rekomendasi kepada pemilik tambang yang berizin. Sehingga, Kapolres Lumajang tidak ingin pihaknya dikategorikan melakukan pembiaran terhadap adanya suatu pelanggaran. Termasuk, untuk penambang yang biasa menambang dengan memakai sedotan, untuk mau melihat dan menghargai orang atau pihak yang selama ini sudah mau tertib dan mengikuti aturan.

“Ini negara, negara hukum. Tolong ikuti dan taati aturan hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Pasca menerima penyampaian dari Kapolres, sejumlah penambang akhirnya menyadari dan berkenan taat menghindari tersangkut permasalahan hukum. Merekapun dipersilahkan beraktivitas akan tetapi dengan catatan, tidak menggunakan alat yang dimaksud. (adi/sit)

“Dijaga dan jangan dibuat main-main,” tegasnya kepada anggota.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kapolres juga mengingatkan, agar terus memastikan keamanan dan penggunaan sesuai dengan standart operasional. Sehingga, tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Semua harus sesuai SOP,” ujar AKBP Dewa.

Orang nomor satu dijajaran Polres Lumajang menjelaskan, bahwa pengecekan dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan kontrol. Termasuk, memastikan Senpi yang dipegang anggotanya, ada dalam kondisi baik dan pemegang Senpi juga laik. “Satu persatu secara detail Senpi kita periksa, meski telah sama-sama mendapatkan pelatihan atau pendidikan pegang Senpi. Ini kita lakukan, sebagai wujud dari fungsi pengawasan dan kontrol,” jelasnya. (adi/gie)

Sidak untuk memastikan pelayanan pembuatan SIM itu, dinilai sudah berjalan baik dan sesuai prosedural. Bahkan, sejumlah sudut ruang lokasi pelayanan ditinjau langsung oleh Kapolres. Seperti diantaranya, ruang pendaftaran admistrasi pemohon, ruang pengisian formulir, ruang uji teori dan lokasi atau ruang uji praktek.

Pelayanan harus optimal. Sengaja kegiatan dilaksanakan secara tiba-tiba, guna mengetahui situasi yang sebenarnya. Inspeksi mendadak ini kami lakukan, dengan melibatkan satuan fungsi Propam. Tujuannya, guna memastikan pelayanan Polri pada masyarakat atau pemohon SIM, sudah berjalan baik sesuai aturan, prosedur dan perundangan yang ada,” ujar Kapolres, Kamis (10/11/2022) tadi.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dalam kesempatan itu, interaksi dengan masyarakat (pemohon SIM) juga dilakukan oleh Kapolres Lumajang. Termasuk, hingga tarif yang dikenakan, sesuai dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dilakukan di loket Bank BRI yang tersedia.

Kapolres juga menanyakan langsung kepada pemohon SIM, terkait dengan tarif pembayaran yang dilaksanakan sesuai di loket Bank BRI yang tersedia cabang pembantunya di Satpas SIM. Ditanya hasil Sidak dan penilaiannya, orang nomor satu di Kepolisian Resor Lumajang, itu menyimpulkan bahwa semua peralatan pendukung berfungsi dengan baik. Petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tidak ada yang menyalahi aturan.

Seorang pemohon SIM, Usman, warga Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, mengapresiasi langkah Kapolres Lumajang, dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan SIM. “Saya apresiasi ada pimpinan Sidak pelayanan SIM seperti ini. Sehingga, semua bisa sesuai prosedur,” ungkapnya. (hms/adi/gie)

Koordinator Aksi, Hanafi, menyampaikan jika mereka meminta kejelasan terkait salah satu teman mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembangunan jalan tambang pasir. Selain itu, massa juga meminta Bupati Lumajang, untuk melakukan koordinasi kepada aparat penegak hukum agar para penambang manual dan sedotan, bisa melakukan aktivitas bekerja di lokasi pertambangan.

“Kita minta kebijakan bupati, agar para penambang manual dan sedotan di wilayah Jugosari, Gondoruso dan Sumberwuluh, agar tetap bisa bekerja dilokasi izin yang telah dicabut. Karena, jumlah mereka yang bekerja adalah ribuan dan dari tiga desa itu. Selain itu, kita meminta kepada bupati untuk memberikan akses jalan bagi armada truk kosongan, yang akan menuju ke lokasi tambang yang melewati urang gantung Desa Jarit,” ujarnya.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, yang didampingi Dandim 0821, Letkol Czi Gunawan Indra dan Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, saat menemui para pengunjuk rasa menyampaikan bahwa dirinya memahami kondisi yang ada. Namun, secara khusus jika ada pelanggaran, maka ranahnya adalah ranah penegak hukum.

“Saya sebagai bupati, ayo kita cari solusi bareng bareng. Sepakat ada jalan tambang dan mau melewati jalan tambang, itu sudah benar. Atas tugas yang sudah dikeluarkan, itu tugas untuk melaksanakan. Sama, sebagaimana APRI diberikan tugas. Terkait dengan pelaksanaan, Saya dan Pak Kapolres dan Pak Dandim, kita tahu keadaan masing-masing. Kita tahu kondisi masing-masing. Tetapi, kalau sampai ada pelanggaran, tentu ranahnya bagaimana kita harus menghormati aturan,” kata Bupati Lumajang.

Masih menurut Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, mengapa harus ada jalan tambang, itu karena sangat berhubungan dengan usia jalan. “Saya berulang kali menyampaikan, jalan yang sudah dibangun oleh kabupaten, itu tidak untuk tonase di atas rata rata kelas lll,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, mengatakan jika terkait rekan sopir yang diamankan, itu memang mengerjakan jalan tambang atas perintah. “Tapi, seperti yang dijelaskan Pak Bupati, dari dulu pengerjaan jalan tambang tidak pernah menggunakan APBD. Bukan berarti, itu dibenarkan dengan menjual hasil operasional. Apalagi, dari hasil fakta yang kita temukan, yang bersangkutan ini hanya menjalankan tugas. Tetapi, ada yang memanfaatkan dengan SKAB yang tidak jelas. Nah, ini SKAB yang tidak jelas ini, yang sedang kita selidiki bagaimana bisa dapatnya. Karena apa, berarti dia turut serta juga siapa yang jual SKAB ini. Padahal, itu bukan titik koordinat pemilik SKAB. Kami hanya menegakkan aturan, kita akan cari siapa pelaku-pelakunya,” tegas Kapolres Lumajang. (adi/sit)

Kepada memontum.com, Arsyad pun menjelaskan, bahwa perkara itu harusnya menjadi sorotan semua pihak. Apalagi, jika pemilik atau pengelola tambang atau kubangan terbukti lalai, maka bisa dikenakan Pasal 359 KUHP dan Pasal 112 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Karenanya, mensikapi kejadian terakhir atau Minggu (14/08/2022) lalu, di bekas galian tambang pasir di Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro-Lumajang, selayaknya juga turut menjadi perhatian. Karena, tidak hanya mengakibatkan dua remaja meninggal dunia, namun bagaimana lanjutan proses hukum, pun harus diurai.

“Bagaimana tindakan dari pemerintah daerah, untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan tambang, pun harus ada. Karena, ini juga menunjukkan jika pemerintah dalam menjalankan pembangunan, juga bersinergi dan memperhatikan sejumlah hal. Tidak cenderung merusak, karena eksplotasi tanpa melihat dampak kerusakan. Minimal, tidak menjadikan warga sekitar menjadi korban, bahkan hingga meninggal. Caranya, beri papan tanda larangan atau pengumuman di sekitar lokasi tambang. Bukan sebaliknya, hanya sibuk mengurusi perizinan tambang ketimbang perlindungan terhadap warga. Ini urusan nyawa dan masa depan anak bangsa, karena pemanfaatan alam,” tegas Arsyad, Kamis (19/08/2022) tadi.

Dirinya pun mengaku sedih, melihat kondisi semacam ini. Mestinya, pemerintah bisa memperkuat pengawasan. Sehingga, perusahaan tambang yang tidak patuh terhadap aturan harus dijatuhi sanksi tegas.

“Kasus kematian warga akibat lubang bekas galian tambang pasir, itu seharusnya bisa menjadi pintu masuk pemerintah dalam memperbaiki tata kelola tambang dan evaluasi perizinan yang ada sekarang ini. Tidak hanya mengganti nyawa atau korban kubangan, dengan nilai santunan,” terangnya.

Lebih lanjut dirinya menilai, jika permasalahan ini bukan sekedar kecelakaan. Tetapi, lebih kepada persoalan lain menyangkut tata kelola pertambangan pasir. Di sisi lain, diduga telah terjadi dugaan pembiaran secara berlarut-larut oleh aparat negara baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Bahwa, proses penegakan hukum yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh kepolisian dan penyidik lainnya, belum menjangkau luasnya persoalan maupun jumlah korban dalam kasus banyaknya korban meninggal di bekas galian tambang pasir di Kabupaten Lumajang. Jangan sampai, keluarga korban melakukan gugatan perdata dengan tergugat lanjutan adalah untuk pemerintah,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, ketika dikonfirmasi terpisah di kantornya terkait hal tersebut mengatakan jika areal tambang itu bukan areal tempat bermain bagi anak-anak. Karenanya, perlu pemahaman untuk mengantisipasi hal itu.

“Jadi begini, untuk areal tambang yang pertama adalah itu bukan merupakan tempat bermain untuk anak. Jangankan anak, orang dewasa saja masuk ke tambang, jelas bukan untuk main-main. Jadi, tujuannya ke tambangkan sudah jelas, areal tambang peruntukannya untuk orang orang yang melakukan pekerjaan pertambangan,” ujarnya.

Pertambangan yang memiliki izin, kata Kapolres, pasti sudah ada aturan dalam hal apabila selesai dalam melakukan pertambangan. Termasuk, sudah ada yang mengawasi baik dari inspektur tambang atau dari ESDM (energi sumber daya mineral).

“Yang mengecek bahwa tambang ini harus dikembalikan, misalkan mereka menggali terlalu dalam apakah harus ditutup, itu ada aturannya,” tambahnya.

Dijelaskannya, yang berikutnya terkait kasus kematian korban meninggal yang bermain di areal tambang di Kloposawit (Minggu kemarin, red), mereka awalnya yang berenang adalah empat remaja. Dua remaja akhirnya tenggelam dan tidak terselamatkan karena meninggal dunia.

“Dari polsek sudah melakukan pengecekan ke TKP, bertemu dengan keluarga korban dan dua orang yang masih hidup juga sudah dimintai keterangan. Izin operasionalnya tambang sampai tahun 2023 dan di tempat tersebut sudah ada tulisan dilarang mandi di areal tambang. Itu sebetulnya, jarak dari areal tambang dengan pemukiman terdekat, menurut keterangan anggota yang datang ke lapangan kurang lebih 3 km. Sekali lagi, jelas areal tambang bukan tempat untuk bermain,” terangnya.

Kapolres Lumajang pun mengimbau kepada masyarakat, agar anak-anaknya dilarang bermain ke areal tambang. Karena, tempat itu adalah tempat yang berbahaya. “Jadi, kalau ada yang bertanya masalah hukumnya bagaimana, pertanyaan saya apakah dari pihak yang mengawasi tambang ini sudah melakukan pengecekan. Dalam artian, kan ada inspektur tambang ada dari ESDM. Itu yang harus mengawasi, apakah tambang-tambang ini sudah aman atau belum. Karenanya, saya himbau semua pengelola tambang, apabila ada genangan atau air seperti kolam, ya dipasangi papan larang bukan untuk areal berenang,” tambahnya.

Masih menurut Kapolres Lumajang, dalam penambangan juga ada izin usaha penambangan (IUP), yang itu bersentuhan dengan pengembalian lokasi ke posisi yang jauh dari kata bahaya (reklamasi). “Ini siapa yang memiliki wewenang, bukan kami lagi. Makanya, ada inspektur tambang, ESDM, yang lebih berwenang untuk menindaklanjuti dan menyampaikan kebijakan tentang itu,” imbuhnya. (adi/sit)

Daftar kejadian 2 tahun terakhir

1. Tanggal 2 Februari 2020, dua korban meninggal.

2. Tanggal 26 November 2020, bekas galian tambang di Dusun Kajaran, Desa Bades, 1 orang terpeleset dan meninggal saat akan mandi.

3. Tanggal 11 Februari 2022, bekas galian tambang di Desa Kaliwungu menelan korban 1 anak umur 14 tahun.

4. Tanggal 14 Agustus 2022 galian tambang Desa Kloposawit, Candipuro menelan korban 2 anak meninggal.