Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Abdul Azis dan anggotanya, beserta Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Situbondo, Roben, memulai Sidak di Supermarket Roxy dan Gudang Lautan Mas.

Ketua Komisi II, H Abdul Azis, menjelaskan bahwa dalam Sidak kali ini Komisi II DPRD Situbondo ingin memastikan kebenaran kenaikan harga dan ada atau tidaknya stok minyak goreng di Supermarket Roxy dan Gudang Lautan Mas. “Saya bersama anggota Komisi II DPRD, saat di Supermarket Roxy ditemui langsung oleh pihak management Roxy. Kami imbau kepada pihak managemen, jangan pernah membuat masyarakat menjadi resah. Jadi, jika minyak goreng memang ada dan tersedia, maka harus dijual kepada masyarakat dengan harga sesuai HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Pihaknya menghimbau, jangan sampai ada penimbunan. “Jangan pernah menyetok atau menimbun minyak goreng, baik dalam kemasan maupun literan. Jika nanti di gudang ditemukan menyimpan atau menyetok dalam jumlah banyak dan masyarakat sulit untuk membelinya, maka DPRD akan melaksanakan tindakan tegas berupa rekomendasi pencabutan izin usahannya,” ujar Abdul Azis.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, setelah Komisi II DPRD turun langsung ke lokasi yaitu Supermarket Roxy, ternyata memang benar telah terjadi adanya kenaikan harga yang cukup tinggi. “Artinya, harganya bebas sesuai dengan harga pasar,” ujarnya.

Setelah dari Supermarket Roxy, Komisi II juga mengecek ke Gudang Lautan Mas Kapongan. Ternyata, memang benar ada kekurangan stok atau masih ada kelangkaan. Kejadian ini, mungkin akan ada penyesuaian dengan harga yang terbaru. Artinya, perliter naik sekitar Rp 5 ribu atau berkisar 30 persen dari harga yang sebelum adanya subsidi pemerintah. “Kalau melihat dari kondisi ekonomi masyarakat saat ini, akibat dampak dari Covid-19, kenaikan tersebut saya kira tidak wajar,” ujar Abdul Azis.

Langkah Komisi II DPRD Situbondo, paparnya, setelah adanya temuan di lapangan, akan terus mengawasi tentang ketersediaan barang. “Kalau harganya sesuai dengan harga pasar, kita tidak bisa berbuat apa apa. Tetapi kalau masalah kelangkaannya, akan terus kita awasi. Sehingga, masyarakat Situbondo ini tidak lagi bingung mencari minyak goreng,” paparnya.

Di akhir Sidak, Abdul Azis mengatakan bahwa hal ini masalah nasional. “Jadi, kelangkaan minyak goreng bukan hanya di daerah Situbndo. Tetapi di daerah lain, pun mengalami hal yang sama. Untuk itu, mohon kiranya agar masyarakat tidak membuat isu yang berlebihan,” terangnya. (her/gie)

Ketua TP PKK Situbondo mengatakan, pihaknya bersama Fatayat NU dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) juga Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, siap bersinergi dalam menyukseskan program KB. “Sebetulnya, kegiatan ini leading sector-nya ada di DPPKB. Namun, TP PKK sebagai mitra utama kegiatan pelayanan KB, juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Klinik NU Bina Jasmani dan bekerjasama dengan Fatayat NU,” katanya.

Baca Juga:

• HUT Ke-49 SMAN 2 Situbondo Hadirkan Parade Prima Nusantara
• Merawat Persatuan dan Meneguhkan Perjuangan Umat Jadi Tema Harlah DPC PPP Situbondo
• BI Jember Award 2025 Beri Penghargaan untuk Banyuwangi di Kategori IHK dan Situbondo Non IHK

Dengan pelaksanaan, dirinya berharap agar sarana Klinik NU Bina Jasmani ini bisa dimanfaatkan warga yang ingin ber-KB. Atau, bisa dilakukan di seluruh Puskesmas di Situbondo.

“Di seluruh Puskesmas sudah bisa melayani pemasangan alat KB. Ada 17 Puskesmas di Situbondo dan itu sudah bisa semuanya. Baik itu pemasangan IUD, implan, IVA Test, maupun KB jangka pendek, semua ada di Puskesmas,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala DPPKB Situbondo, Drs.H.Imam Ghazali M.Si, mengatakan untuk hari ini ada tujuh belas akseptor KB yang mendaftar. Namun, hanya 15 aksetor yang ikut pemasangan implan dan dua orang gagal.

“Karena satu akseptor baru ikut tes IVA dan satunya hanya pencopotan implan,” ujarnya.

Ditambahkan, DPPKB Situbondo menjalin kemitraan dengan Fatayat NU Situbondo untuk memberikan pelayanan KB di Klinik NU Bina Jasmani yang akan dilaksanakan secara rutin 2 kali dalam seminggu. Salah satunya, menyediakan fasilitas layanan jemput akseptor untuk memudahkan masyarakat yang ingin

menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, khususnya pemasangan KB implan. “Alasan pemasangan KB implan diharapkan para perempuan di Kabupaten Situbondo, bisa terlindungi dari kehamilan yang tidak terencanakan serta mampu meningkatkan capaian kepesertaan KB,” paparnya. (her/sit)