Dari lima kandidat, hanya ada tiga yang dinyatakan lolos penetapan hasil akhir seleksi uji kompetensi. Untuk selanjutnya, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Trenggalek, tinggal menentukan satu calon jabatan tinggi pratama Sekda Trenggalek, yang akan terpilih untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Pj Sekda Trenggalek, Andriyanto, mengatakan jika pada tahapan lelang terbuka itu hanya ada satu pendaftar. “Karena hanya ada satu orang yang mendaftar sebagai kandidat Sekda Trenggalek, maka ini tentu tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Sehingga, tahapan lelang terbuka itu dinyatakan gugur. Karenanya, kami meminta rekomendasi dari KASN untuk langkah-langkah selanjutnya,” ujarnya, Kamis (11/08/2022) siang.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pria yang juga menjadi Ketua Panitia Pelaksana (Pansel) Sekda Trenggalek ini menerangkan, rekomendasi dari KASN itu tertuang melalui surat nomor: B-2232/JP.00.01/06/2022 tentang Rekomendasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, dengan metode uji kompetensi dengan peserta penunjukan langsung dari Bupati Trenggalek. “Bupati menugaskan lima pejabat ekselon 3 B di lingkup Pemkab Trenggalek yang tertuang pada surat Nomor : 094/700/406.027/2022 untuk mengikuti uji kompetensi, assessment (penilaian) di Universitas Airlangga Surabaya,” imbuhnya.

Dari dua tahapan uji kompetensi tersebut, sambungnya, muncul tiga nama calon Sekda Trenggalek. Diantaranya, Anik Suwarni (Asisten Administrasi Umum), Edi Soepriyanto (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) dan Ratna Sulistyowati (Kepala Bappeda Litbang) Kabupaten Trenggalek.

“Tiga nama itu sudah melalui tahapan uji kompetensi yang objektif dan tinggal menunggu rekomendasi dari KASN yang turun dalam minggu ini,” kata Andriyanto.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, dari tiga nama yang diusulkan ke KASN, ini selanjutnya hanya tinggal menunggu keputusan bupati untuk menentukan satu pilihan yang bakal menjadi Sekda Trenggalek. “Setelah rekomendasi turun, tinggal Bupati yang membuatkan keputusan satu nama dari tiga calon yang ada. Dan keputusan itu tidak harus sesuai ranking, karena semua itu menjadi hak prerogatifnya (kekuasaan) bupati,” paparnya.

Dengan demikian, roda pemerintahan di Kabupaten Trenggalek, akan bisa berjalan normal. Dan, Sekda Trenggalek yang baru bisa menyelesaikan dan mengemban tugas sebaik-baiknya. (mil/sit)

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H Tohari, menjelaskan bahwa surat dari KASN diterima BKPSDM tanggal 25 Maret 2022. Surat itu, kemudian baru disampaikan kepada Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, tanggal 5 April 2022.

“Sesuai aturan, bupati harus melakukan ekskusi atas isi surat tersebut maksimal 14 hari. Kalau surat tersebut diterima pada tanggal 25 Maret 2022, maka batas akhir eksekusinya 14 April 2022,” kata Ketua Komisi I, Sabtu (09/04/2022) tadi.

Jika hingga tanggal 14 April nanti, tambahnya, bupati tidak melakukan tindak lanjut temuan KASN, maka bisa jadi ini akan dilaporkan kepada Presiden. Dari situlah, Presiden yang nantinya akan memberikan sanksi pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Masih menurut Tohari, sesuai regulasi, bentuk sanksi yang bisa dilakukan oleh Presiden kepada bupati sebagai PPK, berupa peringatan hingga teguran. Bahkan, bisa pencopotan dari jabatan.

Dalam surat KASN tersebut, urainya, bupati diminta harus meninjau kembali terhadap enam ASN yang telah dimutasi. Karena prosesnya, diduga melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Surat KASN tersebut juga terpampang di website. Suratnya tertanggal 21 Maret, tapi yang diterima BKPSDM tanggal 25 Maret 2022. Jadi surat tersebut terhitung sejak tanggal 25 Maret,” jelasnya. (zen/sit)

Adalah Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir, yang menilai bahwa mutasi yang dilakukan tersebut tidak menggunakan sistem merit dalam membina karier dan penempatan PNS. Karena seharusnya, meski pun mutasi adalah hak prerogatif bupati, namun seharusnya untuk penempatan PNS berdasarkan standar kualifikasi, kompetensi, kemampuan dan rekam jejak.

“Hal ini bukan pertama kalinya terjadi di era Pemerintahan Kyai Salwa. Sebelumnya pada tahun 2020, juga terjadi dugaan pelanggaran yang sama seperti yang terjadi saat ini,” kata Dhafir-ssapaan Ketua DPRD, Jumat (08/04/2022) tadi.

Diterangkan Politisi PKB ini, dengan dibatalkannya pelantikan Muhdar, sebagai Camat Taman Krocok, adalah satu contohnya. Karena pelantikannya menyalahi UU 23/2014 dan PP nomor 17/2018 tentang Kecamatan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sehingga, tambahnya, Bondowoso punya sejarah tersendiri. Seorang camat dilantik menjadi Sekretaris Kecamatan (Sekcam). Berdasarkan UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 72 ayat (1), Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif.

“Rekomendasi KASN juga diungkap dugaan, tidak dilibatkannya Tim Penilai Kinerja (TPK) dalam proses mutasi. Sebenarnya, itu juga sering saya tanyakan kepada para anggota TPK, terkait seringnya regulasi dilanggar dalam proses mutasi di Bondowoso,” jelasnya.

Jawaban mereka, lanjut Ketua DPRD, baik Pj Sekda saat itu Sukaryo, Asisten 1 dan Kepala Bakesbangpol, menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses mutasi. Mereka hanya disodori berkas mutasi dan diminta langsung tanda tangan.

Ditambahkannya, berdasarkan Pasal 197, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ayat (2) huruf e dan huruf f, mutasi PNS yang dilakukan oleh bupati, harus berdasarkan pertimbangan dari TPK PNS. Sehingga, tidak bisa menimpakan kesalahan mutasi ini kepada TPK. Karena dalam proses mutasi tersebut, berdasarkan Keputusan Bupati bukan keputusan TPK. Surat KASN itu juga jelas, berdasarkan klarifikasi kepada Kepala BKSDM. (zen/sit)

Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bachtiar Rahmat, membenarkan jika Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, mendapat surat dari KASN, yang tertanggalnya adalah 21 Maret 2022. Bahkan, dirinya juga mendapat salinan dari surat tersebut.

“Surat dari KASN itu dikirim ke bupati, dan saya menerima salinannya,” ujar Wabup Irwan, Jumat (01/04/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ketika disinggung keterkaitannya dalam proses mutasi atau promosi jabatan tersebut, Wabup mengatakan, kalau dirinya tidak tahu-menahu. Sebab, sejak dirinya dilantik menjadi Wabup, tidak pernah dilibatkan dalam persoalan mutasi dan promosi jabatan. Walaupun, di satu sisi dirinya sebagai bagian dari Baperjakat.

“Terkait mutasi dan promosi jabatan Eselon IV, III dan II, saya tidak tahu. Karena, saya memang tidak pernah diajak koordinasi. Walaupun, saya bagian dari pemerintahan saat ini,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa penempatan posisi bukan berdasarkan hasil kompetensi dan prestasi pejabat itu. Sehingga, ini dikhawatirkan akan berdampak pada pejabat tersebut, yang kemudian tidak fokus pada pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Sehingga, akan menambah birokrasi amburadul. (zen/sit)

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Bung Karna ini mengatakan, pelantikan pejabat tersebut sangat mendesak untuk dilakukan. Sehingga, sambil menunggu rekomendasi KASN, dirinya melantik sebagian terlebih dahulu.

“Dengan begitu, maka pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. Sehingga, pertumbuhan ekonomi kita bisa semakin membaik,” kata Bupati Karna.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo ini menyampaikan, kepada pejabat yang baru dilantik agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Situbondo. “Jaga amanah ini dengan baik,” imbuhnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Bupati Karna mengungkapkan, pihaknya meminta maaf apabila ada pejabat yang turun jabatan. “Kesempatan untuk kembali ke jabatan sebelumnya, masih ada. Jadi, tolong tunjukkan kinerja yang maksimal. Karena, anda masih punya kesempatan kembali ke posisi awal,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Bung Karna juga menambahkan, kepada pejabat yang baru dilantik ini agar secepatnya menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). “Pahami betul apa-apa yang menjadi tanggungjawab bapak-ibu. Karena ada target kinerja yang harus dicapai,” bebernya.

Lebih jauh pria yang murah senyum ini menegaskan, mutasi jabatan bagi para PNS, itu hal biasa. Karena, salah satu tujuannya adalah untuk penyegaran birokrasi. Karena tidak baik juga, bila ada pejabat yang terlalu lama menduduki posisi tertentu.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wabup, Hj Khoirani, Ketua TP-PKK, Hj Juma’ati Karna Suswandi, Sekdakab, Syaifullah, Kepala BKPSDM, Fathor Rakhman, jajaran Forkopimda dan Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Situbondo.

Dari 14 pejabat di Lingkungan Pemkab Situbondo yang dilantik, salah satunya adalah Imam Darmaji yang menjabat Kepala DP5AKB Situbondo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Situbondo. (her/sit)

Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, saat dikonfirmasi membenarkan telah mendapat tembusan dari KASN atas undang yang ditujukan pada anggotanya Ulfa, sapaan Siti Musyrafatul Manna Wassalwa. Bahkan, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bondowoso, pun  juga mendapat tembusan dari KASN. Jadi, tembusan suratnya dua, yakni kepada Ketua DPRD dan Ketua BK.

“Seperti yang tertera didalam suratnya, Ulfa diundang untuk dimintai keterangan atas pengaduan masyarakat dan hasil klarifikasi kepada sejumlah ASN Pemkab Bondowoso,” jelas Politisi PKB tersebut.

Karenanya, lanjutnya, Pasal 31 ayat (1) huruf b Jo Pasal 32 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, KASN bertugas melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN. Dan KASN berwenang meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan dari Instansi pemerintahan untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar, serta kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Secara terpisah, Bupati LIRA, Ahroji SH, mengatakan bahwa anggota DPRD dari Fraksi PPP tersebut, memang diundang oleh Komisi ASN dan dijadwalkan pada Senin 20 Desember jam 10.00. Dia akan dimintai keterangan soal dugaan jual-beli jabatan.

“Pendatang baru di Gedung Legislatif tersebut, diminta hadir ke Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara, untuk dimintai keterangan,” kata Roji, sapaannya pada Memontum.com, Selasa (21/12/2021).

Bahkan, lanjutnya, Ketua DPRD dan Ketua BK, Drs Bambang Mujiono, juga mendapat tembusan.

“Pemanggilan itu memang benar, karena Ketua DPRD dan BK, juga mendapat tembusan,” ujarnya ringan. (sam/zen/sit)

Sepertinya, perebutan kursi Sekda Kota Malang akan cukup sengit. Pasalnya, ASN luar kota Malang pun diperbolehkan mendaftar jika memenuhi persyaratan. Setidaknya hal itu yang disampaikan Sekda, Wasto, Jumat (08/01).

“Yang daftar boleh ASN (Aparatur Sipil Negara) dari luar Malang, karena ini terbuka. Mau dari luar kota bisa, luar Provinsi juga bisa,” jelas Wasto.

Ditambahkannya, selama ini informasi tentang dibukanya formasi untuk Kepala Dinas, maupun Kepala Badan, juga disampaikan ke kota/kabupaten lain.

“Begitu juga kota/kabupaten lain menginformasikan ke sesama kota/kabupaten bahwa di tempat mereka ada seleksi untuk jabatan apa saja. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti ada yang dari luar Kota Malang,” jelasnya.

Pria yang genap berusia 60 tahun pada tanggal 12 Februari 2021 itu turut memaparkan mekanisme penentuan Sekda.

“Pertama pastinya minta ijin KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) melalui Provinsi untuk melakukan seleksi. Lalu dibentuklah pansel yang akan dikritisi juga oleh KASN,” urainya.

Selanjutnya, KASN akan menurunkan rekomendasi ‘Silahkan;. Selepas diperoleh rekomendasi tersebut, Wali Kota akan menugaskan pansel melakukan tahapan proses.

“Pada saat pemberian rekomendasi ‘Silahkan’, kalau diterjemahkan bahasa lisannya, pak Wali akan menugaskan ke pansel untuk melakukan tahapan proses. Sampai keluar 3 orang yang kemudian akan diserahkan ke pak Wali. Lalu, diteruskan ke KASN melalui Provinsi untuk minta persetujuan dalam rangka menetapkan Sekda salah satu dari 3 itu,” tambahnya.

Tidak secara spesifik Wasto menyampaikan siapa pejabat yang memenuhi kriteria menggantikan dirinya. Baginya, semua nama yang nantinya masuk bursa pemilihan Sekda layak, dan diharap mampu mengemban amanat.

“Ya kalau memenuhi syarat administrasi yang sudah ditetapkan, berarti layak. Seperti batasan usia, pengalaman menduduki jabatan di Pemerintahan, pendidikan minimal S1,” tegasnya. (cw1/ed2)

Hal tersebut, disampaikan langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Dr. Agus Pramusyino, MDA, saat menjadi pembicara di webinar dalam rangka memperingati HUT ke-1260 Kabupaten Malang yang bertemakan ‘Membangun Birokrat Tangguh dan Amanah di Masa Pandemi’, Senin (23/11) tadi.

“Banyak investor luar negeri yang hanya singgah ke Indonesia. Tetapi tidak menetap,” ujar Agus melalui Zoom.

Agus membeberkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, masih sangat angkuh ketika harus melayani masyarakatnya. Padahal seharusnya, sebagai abdi negara, ASN harus bisa memulai citozen oriented (orientasi bekerja) yang harus melayani masyarakatnya.

“Di Indonesia ini, mental penguasa harus dihilangkan. Sebagaimana pelayan publik, ya harusnya melayani masyarakat. Jika ada yang mengeluh, kita dengarkan dan jika ada yang mengapresiasi ya kita ucapkan terimakasih,” ungkapnya.

Agus juga membandingkan, kinerja ASN yang ada di Indonesia dengan ASN luar negeri seperti China dan Jepang.

“Dua negara itu banyak investor, karena kinerja ASNnya sangat baik. Bagaimana tidak, di China saja etos kerja ASN jika proyek dijadwalkan satu tahun kelar, malah bisa lebih cepat dari itu. Di Jepang pun, total waktu telat dalam kurun waktu satu tahun hanya 7 menit, kan hebat. Jika bisa sehebat itu dan se komitmen itu, pasti para investor melirik mereka karena melihat kinerjanya saja sangat luar biasa. Itulah yang harus dilakukan para ASN yang berada di Indonesia,” terangnya.

Sekedar diketahui, dalam webinar tersebut juga hadir sebagai pembicara yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat dan juga Media Expert sekaligus Direktur Deazha, Dewi Yuhana. (riz/sit)