“Barang bukti yang dimusnahkan oleh Kejari ini diantaranya sejumlah barang elektronik, 11 ribu Pil Okerbaya dan Narkotika hingga puluhan barang bukti lainnya,” kata Kajari, Puji Triasmoro.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kajari Puji juga mengingatkan, kepada masyarakat terutama generasi muda di Kabupaten Bondowoso, agar tidak bermain-main dengan penyalahgunaan Narkoba. Karena, tindakan tegas akan juga akan diberlakukan.

“Jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh siapapun, segera informasikan ke APH biar segera ditindak,” pesan Kajari Puji.

Dalam pemusnahan itu, petugas melakukannya dengan cara dihancurkan dan dibakar. Dengan pemusnahan itu, maka tidak ada pihak-pihak yang menyalahgunakannya. (zen/gie)

Kepala Kejari Bondowoso, Puji Triasmoro mengatakan, penyuluhan ini untuk memberikan edukasi hukum agar dalam penggunaan anggaran sekolah tepat sasaran, sesuai dengan Juklak, Juknis dan aturan. “Anggaran harus sesuai dengan peruntukkannya. Bantuan dalam bentuk apapun, baik BOS, DAK atau hibah, penggunaannya harus sesuai peraturan. Jangan menyimpang,” tegas Kajari.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kejari tidak hanya sebatas memberikan penyuluhan hukum, tapi siap menjadi konsultan pengelola keuangan SD. Penyimpangan bisa saja terjadi karena tidak paham aturan. Agar memahami penggunaan anggaran yang benar, kepala sekolah dan pengelola keuangan harus belajar dan selalu update terhadap peraturan yang terus berubah.

Kejari akan terus mengingatkan, jangan sampai memiliki niat untuk korupsi uang negara. Seketat apapun peraturan, jika ada niat untuk melakukan penyelewengan, maka akan terjadi.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Sugiyono Eksantoso menambahkan, penyuluhan hukum akan dilakukan di semua lembaga pendidikan di Bumi Ki Ronggo. “Saya ingin pendidikan di Bondowoso ini fokus untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak direcoki oleh hal-hal lain. Seperti, penyimpangan anggaran keuangan sekolah karena tidak memahami aturan,” jelasnya. (zen/gie)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Puji Triasmoro, mengatakan bahwa restorasi dilakukan karena antara pelaku dan korban sama-sama sepakat untuk saling memaafkan. Kesepakatan ini, dilakukan setelah dimediasi oleh Kejari.

Informasi tersebut disampaikan ke publik, setelah Kejari memberikan keterangan pada media dan membebaskan terduga pelaku, Kamis (02/06/2022) tadi. Mediasi dilakukan, karena pelaku dan korban, juga masih memiliki ikatan saudara.

“Untuk membebaskan terduga pelaku dari jeratan hukum, bukan dilakukan tanpa dasar. Pembebasan tersebut, ada prosesnya yang diatur dalam Undang Undang (UU),” kata Kajari.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pentingnya restorasi justice, lanjutnya, agar tidak ada dendam antara pelaku dan korban, setelah menjalani proses hukum. Kemudian, yerduga pelaku tidak boleh mengulangi perbuatan yang sama lagi.

Ditambahkannya, disamping itu, restorasi justice dilakukan untuk mengurangi jumlah warga binaan di Lembaga Pemasayarakatan (Lapas), yang semakin tahun penghuninya terus bertambah. Lazimnya, ketika dua orang berperkara, habis menjalani hukuman maka akan muncul balas dendam. Dari pada hal itu terjadi, lebih baik didamaikan.

“Di Bondowoso, kasus yang menonjol adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Insyaallah, kalau ada kasus seperti ini, maka akan dilakukan restorasi justice untuk penyelesaiannya,” kata Puji.

Syarat restorasi justice, lanjutnya, ancaman hukuman bagi pelaku tidak lebih dari lima tahun. Ancaman hukumannya 2,8 tahun, karena melanggar Pasal 351 Ayat 1, tentang penganiayaan. (zen/sit)

Keempat OPD tersebut, yakni Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BMSDA dan BK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), PU Bina Marga Provinsi, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bondowoso.

Kepala bidang (Kabid) Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSP dan Naker) Kabupaten Bondowoso, Kartono, mengatakan bahwa empat OPD tersebut yang mengajukan surat pemohon izin penebangan kayu aset Pemkab Bondowoso, di beberapa titik pada tahun 2021. Kayu-kayu tersebut, di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang sekarang menjadi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BMSDA dan BK).

“Kami mengajak keempat OPD tersebut, melakukan survei sebelum kayu-kayu ditebang,” ujarnya, Jumat (18/02/2022).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kemudian, tambahnya, yang melakukan permohonan izin penebangan kayu, adalah Dinas BMSDA dan BK, yang saat itu bernama Dinas PUPR. Jadi, sekarang sudah bukan ranahnya DPM PTSP dan Naker. Tetapi tanggungjawab Dinas BMSDA dan BK.

Kartono juga mengakui, terkait hal ini, pihaknya telah dimintai dokumen penebangan kayu tersebut oleh Kejari. Karenanya, dokumen itu pun sudah diserahkan. “Pihak Kejaksaan minta dokumen, jadi saya berikan,” kata Kartono pada wartawan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas DPMPTSP dan Naker, Nunung Setianingsih, mengatakan yang paling bertanggung jawab atas penebangan kayu adalah Dinas BSBK, setelah surat izin dikeluarkan oleh DPM PTSP dan Naker.

“Yang mengajukan Surat Permohonn Izin Tebang Kayu waktu itu dari PUPR (saat ini dinas BMSDA dan BK). Kemudian, tim dari DLH, Satpol-PP, PU Bina Marga Provinsi, melakukan survei lokasi,” jelasnya. (zen/sit)

Adalah Sulatis, Kepala Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, yang harus dilantik di Kejari. Yang bersangkutan, tengah berperkara hukum. Meski pun demikian, Sulatis tetap mengikuti prosesi pelantikan dengan didampingi sang istri. Dirinya, memakai ruang yang biasa digunakan untuk sidang virtual oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum), guna mengikuti serangkaian proses pelantikan.

Dalam pelantikan itu, JPU juga tampak terlihat menjaganya. Dengan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Sulatis, juga didampingi oleh Pengacaranya, Husnus Sidqi, SH. Bahkan, suasana haru mengiringi prosesi tersebut.

Usai dilantik, Sulatis pun menyempatkan diri foto bersama dengan isteri, keluarga, dan pendukungnya. Usai sesi foto-foto, yang bersangkutan kemudian kembali dibawa oleh Kejari Bondowoso. Sementara PSL-nya, diserahkan pada istrinya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurut Pengacara Sulatis, yang juga alumni PP Nurul Jadid Paiton, Husnus, kliennya diduga melakukan penggelapan hasil jual-beli tanah di Desa Klekean. Jadi, untuk sementara masih sedang menjalani proses hukum.

“Kasus tersebut terjadi pada tahun 2014. Sebelum kliennya menjadi Kades pada periode yang pertama. Yaitu jual-beli tanah dengan seorang investor,” kata Husnus pada memontum.com.

Pada tahun 2021, lanjutnya, Sulatis menandatangani akta jual-beli. Saat itu, belum penetapan Bakal Calon Kades. Setelah dilakukan verifikasi, luas tanah yang dijual-belikan dalam akta dengan fakta dilapangan tidak sama.

Ditambahkannya, kilennya menolak melakukan tanda tangan akta jual-beli tanah, sebab terdapat perbedaan luasan lahan. Juga karena, banyak warganya yang melakukan protes. Bahkan sebelumnya, ratusan warga Desa Klekean, bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan Sulatis. Kliennya sudah menerima DP sebesar Rp 50 juta. Termasuk, menolak menandatangani akta jua-beli sebelum ada perbaikan atau dirubah. Kemudian Sulatis dituduh telah melakukan penggelapan. (zen/sit)

Kepala Kejari Bondowoso, Asis Widarto, mengatakan bahwa setiap perusahaan wajib hukumnya mendaftarkan staf dan buruhnya menjadi peserta JKN-KIS. Kalau tidak, maka ada sanksi hukumnya bagi perusahaan tersebut.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

“Perusahaan berkewajiban menjaga kesehatan staf dan buruhnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggungjawab wajib mendaftarkannya menjadi peserta JKN-KIS,” ujar Asis Widarto, dalam sambutannya di penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama di Kejari Bondowoso.

Asis-sapaan akrabnya berharap, agar Kejaksaan Negeri dan BPJS Kesehatan, terus melakukan komunikasi. Sehingga, tujuan yang dicita-citakan bisa tercapai. Karena, komunikasi menjadi faktor utama dalam menjalankan kerjasama.

Ditambahkan, agar kesehatan karyawan dan buruh terus terjamin, Kejari akan terus melakukan pemantauan terhadap program JKN-KIS. Jangan sampai terjadi, perusahaan abai terhadap masalah ini.

“Kerja sama dan bekerja bersama. Sebab kalau bekerjasama tapi tidak dilanjutkan dengan kerja bersama, sama dengan bohong. Pass wordnya ada di komunikasi. Yang substantif kepatuhan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya agar kesehatan mereka bisa terjamin,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Wahyu Santoso, mengatakan peran Kejari sangat singinifikan dalam menjalankan program JKN-KIS. Terutama penanganan masalah hukum dan kepatuhan terhadap Badan Usaha yang tidak patuh.

“Ending yang diharapkan kesehatan pekerja. Maka peran Kejari dalam mengawal program ini sangat urgen. Maka BPJS dengan Kejari harus selalu berdampingan,” kata Wahyu.

Wahyu berharap, kerja sama ini harus terus berlanjut dan tidak hanya terjadi di dalam ruangan ini. Tetapi juga di lapangan. “Sehingga seluruh buruh yang ada di wilayah kerjanya terjamin kesehatannya,” paparnya. (sam/sit)

Ketiganya, dipanggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan pertanggungjawaban kegiatan Bumdes Aneka Hasil. Karena, sumber dana dari Bumdes tersebut berasal dari anggaran Dana Desa (DD) tahun 2016 dan 2017. Karenanya, ketiga pengurus itu juga diminta membawa data atau dokumen terkait dengan cash flow anggarannya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kasi Intel Kejari Bondowoso, Sucipto, SH, MH, ketika dikonfirmasi membenarkan mengenai pemanggilan tiga orang Pengurus BUMDes Aneka Hasil Desa Bandelan Kecamatan Binakal. “Kami panggil ketiga Pengurus Bumdes tersebut, untuk diminta keterangan terkait pengelolaan penyerataan DD yang dikelolanya. Karena, ini menyangkut uang negara,” kata Sucipto.

Ditambahkan, pemanggilan itu masih bersifat klarifikasi. Jadi, bukan masuk tahap penyelidikan. Pihaknya masih melakukan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket). Bagaimana hasilnya, sebetulnya Pulbaket ini belum bisa dipublis.

Dalam Media Sosial Aksara Naga, Moh Senol, mengatakan bahwa dalam klarifikasi itu butuh waktu setengah jam. Sementara yang ditanya, seputar kegiatan Bumdes.

“Kasi Intel hanya memberikan petunjuk saja, untuk menyelesaikan administrasi. Jadi, tidak perlu memberikan pernyataan,” kata Sinol-sapaan akrabnya.

Ditambahkan, bahwa BUMDes bagian dari aset pemerintah desa. Modal penyertaannya, disepakati dan disahkan melalui Musdes (Musyawarah Desa). Maka, pertanggungjawabannya juga akan dilakukan lewat Musdes. (sam/sit)

Saat penyerahan BAP, Syaiful, sapaannya, ikut hadir ke kejaksaan didampingi oleh kuasa hukumnya. Para kuli tinta yang hendak meliput penyerahan BAP ini harus bersabar, karena menunggu berjam-jam.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari, Paulus Agung Widaryanto, SH menjelaskan, JPU akan segera bersurat ke Pengadilan Negeri untuk menyidangkan kasus ini. Tersangka tidak kami tahan.

“Setelah proses persidang berjalan, maka kewenangan ada di Pengadilan Negeri. Apakah terdakwa mau ditahan atau tidak sudah bukan merupakan kewenangan Kejaksaan,” kata Paulus.

Di tempat yang sama, Kasi Intel Kejari Bondowoso, Sucipto menjelaskan, sesuai pasal 21 KUHAP, tersangka boleh ditahan, boleh tidak ditahan. Jika yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, bisa tidak ditahan.

“Ditahan atau tidak tergantung JPU (Jaksa Penutunt Umum). Kalau JPU memandang tidak perlu ditahan ya tidak ditahan, demikian juga sebaliknya,” kata Jaksa dari Pamekasan Madura ini.

Kuasa hukum Syaifullah, Husnus Sidqi mengatakan, pihaknya akan mengikuti prosedur hukum atas kasus yang menimpa kliennya. Tentu, timnya akan berjuang all out dalam membela Syaifullah.

“Informasinya, jadwal sidang Syaifullah sebelum perayaan HUT (Hari Ulang Tahun) Kemerdekaan RI yang ke 75, insyaallah tanggal 10 Agustus 2020. Polisi sudah menyiapkan pengaman dalam sidang nanti,” pungkasnya. (sam/mzm)

Selain Bupati Salwa Arifin Ikut menyaksikan penandatangan kerjasama tersebut, Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat, Sekda Syafullah , Kepala Dinas , Kepala Inspektorat dan beberapa kepala OPD.

Menurut Salwa Arifin kerja sama dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan menteri dalam negeri ( Permendagri ) nomor : 12 tahun 2014 tentang pedoman penanganan dilingkungan kementerian dalam negeri dan Pemerintah Daerah,dan menyelaraskan bidang hukum antara Pemkab.Bondowoso dengan tugas dan fungsinya Kejari Bondowoso.

Kerja sama dibangun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemda Bondowoso baik di dalam maupun di luar pengadilan .

” Saya berterima kasih kepada Ibu Kajari Bondowoso atas kerjasama yang dibangun selama ini.sehingga Kabupaten Bondowoso terus berupaya meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku didalam tugas penyelenggaraan pemerintahan ,” ujar Bupati Salwa Arifin.

Bupati Salwa juga berpesan kepada Aparatur Sipil (ASN) dilingkungan Pemkab Bondowoso agar mentaati dan berpegang teguh terhadap perundang -undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat termasuk juga pengelolaan keuangan.

Diharapkan seluruh unsur pimpinan untuk memberikan teladan kepada lingkungannya.terutama penegakan hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Saya berharap perjanjian kerja ini untuk benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah dalam penyelesaian permasalahan hukum ,baik yang bersifat litigasi maupun yang bersifat non litigasi ,” Pungkasnya. (dul/yan)