“Dari total angka itu, satu perkara desa berhasil ditangani oleh Bidang Pidana Khusus (Pidsus) dan berhasil mengembalian keuangan negara sebesar Rp 123.906.109. Sementara sisanya atau lima desa, ditangani di Bidang Intel dan berhasil mengembalikan kerugian uang negara sebesar Rp 331.580.633. Sehingga, jumlah total yang harus dikembalikan dari enam desa Rp 435.486.742. Uang tersebut, masuk ke rekening desa melalui Bank Jatim Situbondo,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nauli Rahim Sireger, dalam rilis Rabu (15/03/2023) tadi.

Adapun enam desa yang harus mengembalikan keuangan negara, sambung Kajari Situbondo, antara lain yakni Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jatibanteng, Desa Duwet, Kecamatan Panarukan, Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan, Desa Tepos, Kecamatan Banyuglugur, Desa Kalibago, Kecamatan Situbondo dan Desa Wringinanom Panarukan, Kabupaten Situbondo.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Proses ini dalam tahap penyelidikan sebagaimana isi dari MoU Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI dan Kemendagri, yang mengamanatkan dalam menyelamatkan keuangan negara. Potensi dalam pemeriksaan yang dilakukan yakni penyelidikan. Pada tahap penyelidikan ini, masih dimungkinkan proses penyelamatan keuangan negara dan masih bisa kita pertimbangkan. Tapi, jika dalam perkara dana desa ini masuk ke tahap penyidikan, maka uang pengembalian yang masuk akan disita sebagai barang bukti di persidangan,” jelas Kajari Situbondo.

Proses penyelidikan ini, sambung Kajari Situbondo, sesuai dengan MoU Kemendagri, Kejagung RI dan Kepolisian RI, yaitu masih ada tenggang waktu bagi kerugian keuangan negara untuk dikembalikan. Sebab, proses penyelidikan ini masih dilakukan oleh Bidang Intel dan Pidsus Kejaksaan Negeri Situbondo.

“Dari 11 desa yang tidak kita lakukan penyelidikan, yakni Desa Kotakan Kecamatan Situbondo, Desa Gadingan Kecamatan Jangkar, Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan. Karena Kepala Desa Kotakan, Gadingan dan Desa Mlandingan Kulon, sedang menjalani proses hukum. Masih ada dua desa yang belum tuntas proses penyelidikannya, yakni Desa Wringinanom dan Peleyean Kecamatan Panarukan,” papar Kajari Situbondo. (her/sit)

Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Nauli Rahim Siregar, mengatakan bahwa kegiatan ini diprakasai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Pembinaan pengutan proses belajar mengajar, administrasi menggunaan dana BOS dilaksanakan agar sesuai aturan.

“Kepala sekolah, bendahara sekolah dan komite sekolah agar bekerja sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 44 tahun 2012,” tegasnya.

Apabila komite sokolah SMP akan meminta bantuan atau tarikan uang sumbangan kepada orang tua murid, ujarnya, maka harus mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Dan bagi sekolah dasar harus mengacu pada Permendikbud Nomor 44 tahun 2012.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kami minta kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah SMP untuk membaca kembali Permendikbud Nomor 75 tahun 2016. Dan kepala sekolah dasar, bendahara serta ketua komite sekolah SD mau membaca ketentuan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2012. Jika, semua ketentuan ini terpenuhi maka tidak akan timbul persoalan-persoalan tentang sumbangan,” ujar Kajari Situbondo.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Andi Yulian Haryanto, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan agar tata sekolah tingkat SD dan SMP semakin baik. Yakni, mulai dari segi kualitas maupun kuantitas.

“Harapan kami, kepala sekolah dan bendahara mampu menyusun perencanaan, eksekusi program dan membuat laporan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga, mutu pendidikan bisa tercapai dengan baik,” jelasnya.

Dirinua mengatakan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan karena adanya temuan Kejaksaan Negeri Situbondo, terkait dugaan penahanan ijazah yang dilakukan jenjang SMA dan SMK. “Kami mengaca dari temuan tersebut. Maka kami melakukan pembinaan yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Situbondo agar tata kelola di pendidikan SD dan SMP bisa lebih baik serta terhindar dari permasalahan hukum,” tegas Andi. (her/gie)

Khusus SMKN 1 Panji, penyerahan ijazah berlangsung di halaman SMKN 1 Panji. Penyerahan itu, disaksikan langsung oleh Kajari Situbondo, Nauli Rahim Siregar, bersama Kasi Kejari Situbondo, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Bondowoso-Situbondo serta Kepala SMKN dan SMAN se Kabupaten Situbondo.

Kajari Nauli Rahim Siregar saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dengan penyerahan ijazah tersebut, maka pihaknya mengapresiasi kepada sekolah-sekolah yang telah merspon cepat pemberikan ijazah kepada muridnya secara gratis. Karena, ijazah tidak ada relasinya dengan tanggungan administrasi atau tunggakan pembayaran sekolah.

“Dengan dibagikannya ijazah murid-murid yang sempat tertahan di sekolah, maka harapannya dunia pendidikan di Kabupaten Situbondo, bisa lebih baik. Sehingga, tercapai target pemerintah dalam menjadikan generasi emas 2045,” jelas Kajari Situbondo.

Ditambahkan Kajari Nauli, peristiwa hari ini untuk ke depannya, agar sekolah-sekolah tidak lagi berani menahan dan menunda penyerahan ijazah terhadap murid-muridnya. “Jika ke depan masih ada sekolah sekolah yang menahan atau menunda pemberian ijazah kepada siswanya, maka akan kita berikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Kajari Situbondo.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut Kajari Nauli meminta, agar sekolah selalu menghindari praktek-praktek Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) di sekolah. Dalam kesempatan itu, Kepala Sekolah SMKN, SMAN di Kabupaten Situbondo, juga melakukan penandatanganan pakta integritas.

“Tujuan menandatangani fakta integritas ini, agar kepala sekolah menghindari tindakan KKN,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Panji, Anik Sudiartini, mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan penahan ijazah murid-murid. Namun, justru murid-muridnya yang tidak mau mengambil ijazahnya.

“Sebenarnya, tidak ada iuran dan pungutan di sekolah selama kepemimpinan saya,” jelas Anik.

Sementara itu, salah satu orang tua murid SMKN 1 Panji, ketika mengambil ijazah anaknya mengatakan bahwa pihaknya tidak mengambil atau menunda pengambilan ijazah anaknya, karena masih punya uang tunggakan pembayaran di sekolah. “Saya berterimakasih kepada Kajari Situbondo, karena telah memperjuangkan pengambilan ijazah secara gratis,” ujarnya. (her/sit)

Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Nauli Rahim Siregar, mengatakan bahwa kejaksaan mempunyai tupoksi yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini, sesuai dengan amanah undang-undang.

“Kita diberikan kewenangan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Diantaranya, seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD,” ujarnya.

Bank Jatim sendiri, tambahnya, menjadi bagian dari BUMN. Sehingga, bisa menjalin kerja sama dengan Kejaksaan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kita punya kewenangan untuk menjalin kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerja sama yang sudah kita sepakati, yaitu aspek bantuan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lain, pertimbangan hukum dan penindakan hukum,” paparnya.

Sementara itu, Pimpinan Bank Jatim Cabang Situbondo, Siti Herminingsih, menjelaskan bahwa kerja sama antara Bank Jatim dengan kejaksaan ini terutama untuk peningkatan SDM. Terutama, yang berkaitan dengan tata usaha negara. Sehingga, diharapkan bisa saling koordinasi, saling menjaga, karena Bank Jatim merupakan amanah dari rakyat.

“Sehingga nantinya, dalam bidang perdata dan tata usaha negara kita dapat berkomunikasi dengan kejaksaan. Sehingga, dalam perjanjian-perjanjian dengan nasabah kita aman. Jika ada permasalahan dengan nasabah, nantinya yang menyelesaikan salah satunya adalah kejaksaan,” jelasnya. (her/gie)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Situbondo, Nauli Rahem Siregar, mengatakan bahwa 55 perkara yang barang buktinya dimusnahkan itu, yakni dari 10 perkara Narkoba, dengan total sebanyak 13,31 gram sabu-sabu, 6 kasus perkara kehutanan. Lalu, 10 kasus perkara pencurian, 5 kasus perlindungan perempuan dan anak, tujuh kasus perkara ringan yakni 120 minuman keras serta 10 kasus perkara lainya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Barang-bukti ini kami musnahkan semuanya, karena sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar Nauli Rahem di sela acara pemusnahan barang bukti di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo, dalam rangka Hari Adiyaksa Ke-62. (her/gie)

Maklum, saat terdakwa turun dari mobil tahanan, sang ibu kandungnya langsung menyambutnya di halaman Kejaksaan Negeri Situbondo. Terdakwa, pun sontak melakukan sujud sukur di depan Kajari Situbondo. Karena, tuntutan terhadap terdakwa dicabut oleh kejaksaan setelah program restorasi justice diberlakukan dalam perkara ini.

Terdakwa, sebelumnya diancam pidana lebih dari empat tahun. Kajari Situbondo, Nauli Rahim Siregar, pun kemudian menyerahkan surat pembebasan kepada terdakwa dan membuka rompi tahan yang dikenakan oleh terdakwa sebagai simbol terdakwa telah bebas dari jeratan hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Nauli Rahim Siregar,  mengatakan penghentian segala tuntutan terhadap terdakwa merupakan program dari Kejaksaan Agung yaitu penerapan restorasi justice yang salah satu syaratnya pelapor telah mencabut laporannya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Pembebasan ini adalah program dari Kejaksaan Agung, restorasi justice, dimana kita sudah mencabut laporan atas terdakwa dalam kasus pencurian sapi milik ibunya sendiri. Penerapan restorasi justice sendiri baru pertama kali di lakukan di Kabupaten Situbondo, namun untuk skala nasional telah banyak menggunakan program ini,” ujarnya.

Sementara itu terdakwa, mengatakan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang telah menghentikan tuntutannya. Sehingga, dirinya bisa kembali berkumpul bersama ibunya. Yakni, setelah sebulan lebih terpisahkan karena dirinya harus mendekam di jeruji sel Mapolres Situbondo akibat perbuatannya.

“Ya bersyukur sekali. Akibat perbuatan saya ini, saya menyesal dan akan belajar lebih baik lagi. Saya sudah jerah rasanya di jeruji dan tidak bisa kumpul dengan keluarga,” ujarnya.

Sebelumnya, pada bulan April tahun 2022, seorang anak di Situbondo, nekat mencuri seekor sapi milik orang tuanya sendiri. Aksi pencurian ini berhasil diungkap oleh jajaran Kepolisian Sektor Asembagus, kurang dari dua puluh empat jam. Di hadapan penyidik, pelaku nekat mencuri ternak milik orang tuanya sendiri karena tengah terlilit hutang akibat judi online. (her/gie)

Ratusan massa yang datang dari berbagai desa di wilayah Situbondo, datang dengan mengendarai motor dan mobil, langsung menuju Kantor Kejari Situbondo, di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan/Kecamatan Panji. Tidak hanya itu, massa juga membawa poster dengan beragam tulisan. bertuliskan.

‘Ayang ini Kejaksaan, Jangan Open Bo’. Setibanya di depan Kantor Kejaksaan, ratusan massa langsung memadati ruas Jalan Raya arah Surabaya dan Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasinya.

Salah seorang orator aksi, Sumyadi mengatakan, dirinya dan massa datang ke Kejaksaan ini tidak lain tuntutannya hanya satu, yakni ditetapkannya tersangka. Dirinya meminta Kejaksaan tidak diam saja, melainkan dengarkan suara rakyat. “Apa sih susahnya bagi penegak hukum menetapkan tersangka, padahal semua barang bukti sudah disita waktu itu,” kata Sumyadi dalam orasinya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Orator asal wilayah barat ini mengajak para massa untuk tetap bertahan sebelum pihak Kejaksaan menetapkan tersangkanya. “Jek nyorotan taretan (jangan mundur) demi tegaknya keadilan. Kita tetap semangat, kalau bukan kita siapa lagi dan jangan biarkan rakyat menjerit,” teriaknya.

Para massa juga mempertanyakan sejauh mana langkah yang telah dilakukan pihak Kejaksaan dalam menangani kasus ini. “Jika punya jiwa keadilan dan rasa kemanusiaan, bapak keluar temui kami. jangankan biarkan rakyat marah pak. Kalau rakyat marah habis semua. Jangankan pagar besi ini, ranjau saja akan kami lewati,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Syaiful Bahri, mengaku kecewa dengan jawaban dari pihak Kajari Situbondo, karena penjelasanya terlalu normatif. Padahal, kata Syaiful, kedatangan dirinya bersama massa untuk mempertanyakan proses penyelidikannya.

“Kenapa ini telambat, apa karena tahapan atau kendala antar institusi. Ini tidak ada jawaban, karena ini yang kami butuhkan dan apa yang dikatakan Pak Kajari, tadi sama dengan perkataan Kajari bulan lalu,” ujar Syaiful Bahri seusai ditemui Kajari Situbondo.

Syaiful menjelaskan, aksi ini dilakukan untuk meminta penetapan tersangka. “Ini yang kami butuhkan hearing dengan Kajari. Jika kita bicara tahapan, pemanggilan saksi, saksinya kurang atau ahli belum diperiksa dan kerugian negaranya belum dipastikan berupa kerugian nomonalnya. Kita dengar tadi tidak ada itu,” kata Syaiful.

Saat ditanya apa aksinya akan terus bertahan, aktivis asal Desa Tenggir ini menegaskan akan bertahan sampai ada kejelasan penetapan tersangkanya. “Kita akan bertahan, karena kita tidak mendapatkan jawaban. Kecuali ada yang memberikan jawaban kepada kami,” tegasnya.

Dikonformasi terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Nauli Rahim Siregar, mengatakan bahwa tuntutan massa sangat wajar dan pihaknya sangat terapresiasi terhadap kedatangan Imsak yang datang memberi dukungan. “Saya rasa ini dukungan yang positif bagi kami dalam proses penegakan hukum,” ujar Kajari Nauli.

Dirinya juga menjelaskan, sejauh ini masih dalam proses untuk menentukan tersangka sesuai tahapan. “Kita tidak bisa bekerja sendiri, karena ada yang harus dikoordinasikan dengan pihak terkait,” jelasnya.

Dikatakan, prosesnya masih tarap wajar dan tidak ada kendala, namun jika masyarakat menghendaki prosesnya akan dipercepat. “Kalau masyarakat minta dipercepat, ya kita percepat. Pasti ini muaranya nanti di pengadilan,” ujarnya.

Massa akhirnya membubarkan diri sembari mengancam akan berunjuk rasa dalam dua hari ini dengan jumlah massa yang lebih banyak. (her/gie)

“Kegiatan pembagian takjil buka puasa ini adalah gerakan keluarga besar Kejari Situbondo, untuk berbagi bersama masyarakat. Ada pun takjil yang dibagikan, adalah hasil dari patungan atau iuran seluruh komponen di Kejaksaan Negeri Situbondo dan IAD Situbondo,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Nauli Rahim Siregar.

Pembagian takjil ini, tambahnya, bukan hanya sekali ini dilakukan. Namun, akan dilaksanakan sebanyak tiga kali, dengan pemusatan pelaksanaan di depan Kantor Kejari Situbondo.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kegiatan berbagi takjil buka puasa pada Bulan Ramadan, ini merupakan program rutin tahunan yang dilaksanakan seluruh pegawai, jaksa dan ibu-ibu Adhyaksa Dharmakarini Situbondo. Pembagian takjil ini, diharapan bisa membantu buka puasa masyarakat yang sedang menempuh perjalan jauh,” ujarnya.

Dirinya juga menerangkan, takjil buka puasa yang diberikan kepada masyarakat umum kali ini, ada sekitar 150 takjil. Diharapkan, pemberian takjil ini dapat bermanfaat untuk berbuka puasa masyarakat, terutama bagi warga yang menempuh perjalanan jauh. “Pemberian takjil ini bentuk kepedulian kita kepada sesama umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga menjadi barokah untuk kita semua,” ujar Kajari Situbondo. (her/gie)

Tim Kejari Situbondo yang berjumlah sekitar 15 orang tersebut, mulai masuk ke Kantor DLH Situbondo, sekitar pukul 09.00. Mereka langsung melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan sejumlah dokumen-dokumen penting dari ruang Kepala Dinas (Kadis) dan ruang staf lainnya.

“Penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Kejari Situbondo, terkait masalah penyusunan UKL-UPL yang dianggap sudah melewati batas waktu pekerjaan. Untuk proses pengajuan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo Tahun 2021,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Situbondo, Iwan Setiawan SH MHum, Rabu (02/03/2022).

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut Kajari Situbondo menambahkan, penggeledahan ini dilakukan dalam rangka pengumpulan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen maupun barang-barang yang diduga terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jasa Tahun Anggaran 2021, sebanyak 11 paket dengan total Rp 800 jutaan lebih. Sebelumnya, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi-saksi.

“Dari penggeledahan tersebut, sebanyak lima boks dokumen berhasil disita. Kemudian, diamankan oleh tim Kejaksaan Negeri Situbondo,” ujarnya.

Ditegaskan Iwan Setiawan, adapun indikasi temuannya pertama yaitu terkait masalah penyusunan UKL-UPL yang dianggap sudah melewati batas waktu pekerjaan. “Akan tetapi oleh pihak DLH Situbondo masih tetap dikerjakan. Seharusnya, pada 20 Desember 2021 lalu, sudah selesai,” tegasnya.

Iwan Setiawan menambahkan, namun yang terjadi, sampai dengan Februari 2022, masih ada sebagian dokumen yang masih dikerjakan. Selanjutnya, jasa konsultasi dikerjakan oleh konsultan yang bukan ahlinya dan DLH peranannya di sini, disinyalir juga ikut mengerjakan sendiri penyusunan UKL-UPL. Itu artinya, indikasi itu menunjukkan adanya rekayasa penyusunan UKL-UPL untuk proses pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Terkait penanganan perkaranya, hingga saat ini tim penyidik Kejari Situbondo, sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tim ahli yang terkait dengan pengungkapan kasus tersebut. Hingga saat ini, sudah masuk ke tahap penyidikan,” tegasnya. (her/sam/mam/sit)