keluhan masyarakat – Memontum

Jembatan Tak Kunjung Diperbaiki di Jalan Lembah Dieng Kota Malang Jadi Bahan Keluhan

Memontum 1 — Thu, 05 Jan 2023 07:50:00 +0000

Memontum Kota Malang – Kondisi jembatan ambrol yang menuju Vihara Vajra Bumi Kertanegara, di Jalan Lembah Dieng, Kelurahan Pisangcandi, Kota Malang, menuai keluhan salah satu penganut umat beragama Budha. Itu karena, jembatan yang tidak kunjung diperbaiki, membuat akses untuk beribadah menjadi terkendala.

“Kita mohon bantuannya, supaya bisa dibantu segera dibangun,” ujar Hadi, saat dikonfirmasi disela mengikuti forum silaturahmi Forkopimda dan FKUB dengan umat Budha, Kamis (05/01/2023) tadi.

Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam kesempatan itu mengatakan jika pihaknya telah melakukan jemput bola, guna memanggil pengembang agar segera memperbaiki jembatan tersebut. Pihak pengembang sendiri, pun telah menyanggupi untuk melakukan perbaikan sendiri.

“Sudah lama kami lakukan jemput bola. Sudah kita panggil pengembannya dan ada kesediaan dari pihak pengembang untuk membuat jembatan waktu itu,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Baca juga :

Hanya saja, tambahnya, hal itu tak kunjung diperbaiki hingga saat ini. Karenanya, terhadap pengembang akan segera dilakukan pemberian teguran. Termasuk, dengan melibatkan lurah dan camat.

Kondisi itu, tambah Sutiaji, akan sebaliknya jika fasilitas umum sudah diserahkan kepada Pemkot Malang. Maka, bisa segera dibenahi.

“Tidak menutup kemungkinan, kalau itu sudah dibolehkan oleh aturan, maka segera dibangun di tahun 2024. Karena di tahun 2023, masih dalam proses pembahasan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, jembatan tersebut telah ambrol sejak Mei 2022 lalu. Sementara hingga kini, kondisinya masih ditutup rapat dengan beberapa meterial, seperti kayu dan seng. (rsy/sit)

Pekerjaan Proyek Jargas Lumajang Terus Dikeluhkan Masyarakat, Truk pun Jadi Korban

Memontum 1 — Tue, 20 Dec 2022 15:32:06 +0000

Memontum Lumajang – Proyek pemasangan pipa jaringan gas bumi atau Jargas di Kabupaten Lumajang, terus dikeluhkan warga. Keluhan tersebut muncul, dikarenakan sejak awal pemasangan hingga saat ini pekerjaan proyek Jargas, dinilai minim sosialisasi dan banyak merugikan masyarakat.

Dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak profesional dan terkesan asal-asalan, hingga banyaknya warga yang terperosok ke lubang galian karena tidak adanya rambu yang terpasang. Seperti salah satunya, yang disampaikan tokoh masyarakat Klakah, Cong Noji, kepada Memontum.com.

Dirinya mengatakan, bahwa tidak ada rambu pada galian. Sehingga, membuat orang yang tidak tahu, menjadi korban. “Seperti kemarin, ada kejadian di depan toko bangunan Klakah. Yakni, sempat ada truk terperosok masuk ke dalam lubang galian, karena tidak ada rambu. Selain itu, galian itu dibiarkan begitu saja sehingga masyarakat banyak dirugikan,” ujarnya Selasa (20/12/2022) tadi.

Menurutnya, permasalahan ini sebenarnya sudah lama mencuat. Hanya saja, belum adanya tindakan dari pihak terkait atau perbaikan pengerjaan dari pelaksana proyek. “Mulai pertama, selalu ada kesalahan dan sampai saat ini, tidak ada tindakan dari pihak terkait. Kita sebagai masyarakat, cuma bisa teriak menyampaikan dengan harapan bisa ada perbaikan. Seperti di sini, ada Forkopimca mulai Polsek, Koramil, kecamatan harus turun tangan,” terang Cong Noji.

Menurutnya, terkait permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek Jargas, masyarakat berharap ada tindakan tegas dari pihak terkait. Itu karena, pihak pelaksana terkesan bandel dan tidak peduli dengan keselamatan warga.

Baca juga :

Cong Noji juga menyatakan, jika dirinya juga pernah menyampaikan langsung pada Bupati Lumajang, terkait permasalahan ini. “Kalau soal permasalahan di masyarakat ini, saya sudah mungkin yang ke tiga kalinya. Karena, dahulu setelah digali, kemudian ditinggalkan begitu saja. Setelah itu, masyarakat terpaksa mengatasi sendiri dengan cara menutup lubang-lubang yang sudah digali waktu itu untuk memasukkan pipa besar. Setelah itu, digali lagi untuk memasukkan pipa kecil, kemudian itu ditinggal lagi. Bahkan, saya pernah menyampaikan kepada Pak Thoriq (Bupati, red) pada acara Klakah Salawat,” jelasnya.

Cong Noji pun mempertanyakan, siapa yang harus bertanggung jawab dalam proyek ini. “Dan sepertinya, mereka bukan tenaga ahli yang ditempatkan. Bahkan, condong ini tenaga gali pipa. Maaf lho mas, jangan sampai salah mengabarkan, jangan seakan-akan masyarakat Klakah, itu tidak menerima pembangunan ini. Masyarakat hanya mempersoalkan terkait pelaksanaan pekerjaan. Kalau di Kampung Pesantren kemarin, sudah kita larang mas. Jadi, saya bukan melarang orang bekerja, tetapi saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Dirinya pun meminta, supaya ada pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan agar galian tersebut tidak menimbulkan korban dan kerugian masyarakat. “Mirisnya, tidak sedikit anak-anak juga terperosok ke dalam lubang galian. Bisa di cek ke kampung kampung, cuma penyampaiannya harus ke mana. Seharusnya ada pihak-pihak terkait yang harus bertanggung jawab dipermasalahan ini dalam melakukan pengawasan. Seharusnya, ada sosialisasi dan setiap pelaksanaan ada pemberitahuan. Tapi ini tidak ada, ini yang perlu dipertanyakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Construction Area Superintendent Jargas Kabupaten Lumajang, Indra, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp menyatakan akan menindak lanjuti terkait keluhan masyarakat. “Baik Pak, langsung saya info ke PPK selaku Pimpro proyek ini, ” terangnya singkat. (adi/gie)

Gelar Safari Jumat di Kedungjajang, Bupati Lumajang Tuai Keluhan Pupuk dan Penerangan Jalan Umum

Memontum 1 — Fri, 18 Nov 2022 11:03:01 +0000

Memontum Lumajang – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, meresmikan Masjid Baitur Rohman Desa Pandansari, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jumat (18/11/2022) tadi. Momen pelaksanaan yang ditandai dengan penandatangan prasasti itu, juga dikemas dalam Safari Jumat, atau salah satu cara pemerintah untuk menjalin komunikasi secara langsung dengan masyarakat, khususnya warga di Desa Pandansari.

“Safari Jumat ini kita jadikan kegiatan serap aspirasi yang bertujuan agar dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat di Kabupaten Lumajang. Selain itu, juga untuk jemput informasi dari masyarakat, sembari melaksanakan Ibadah Salat Jumat,” kata Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Usai menjadi imam pada Salat Jumat, Bupati Lumajang kemudian melakukan dialog bersama sejumlah jamaah. Tujuannya, agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam dialog itu, Cak Thoriq mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penerangan jalan dan masalah pertanian, khususnya harga dan pendistribusian pupuk subsidi.

Baca juga :

Merespon hal itu, Cak Thoriq menjelaskan, bahwa pemberian pupuk bersubsidi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang pendistribusian dan kuota pupuknya diatur dalam peraturan kementerian. Terkait sulitnya memperoleh pupuk subsidi, tidak hanya dirasakan oleh warga Pandansari. Namun, juga melainkan hampir semua wilayah. Itu karena, jatah pupuk subsidi memang terbatas.

“Pemerintah daerah ini tidak bisa memproduksi pupuk sendiri. Jadi, alokasi dari pemerintah melalui pabrik dan itu juga diatur oleh peraturan dari kementerian,” paparnya.

Selanjutnya, Cak Thoriq juga menerima laporan dari masyarakat, terkait permasalahan penerangan jalan umum (PJU). Menanggapi hal itu, Cak Thoriq akan terus berupaya untuk melakukan koordinasi dengan jajaran OPD terkait, sehingga nantinya permasalahan tersebut bisa cepat terselesaikan.

“Saya minta doanya, agar Pemerintah Kabupaten Lumajang semakin baik dalam melayani masyarakat dan permasalahan yang ada segera dapat terselesaikan,” tambahnya. (kom/adi/sit)

Warga Sembon Ngajum Keluhkan Jalanan Rusak ke Bupati Malang

Memontum 1 — Mon, 13 Jun 2022 14:48:47 +0000

Memontum Malang – Kedatangan Bupati Malang, HM Sanusi dalam giat Bersih Dusun di Dusun Sembon, Desa Ngajum, Senin (13/06/2022) sore, disambut suka cita oleh masyarakat setempat. Namun, pada kesempatan yang sama, masyarakat desa yang diwakili Kepala Desa Ngajum, mengeluhkan jalanan di Desa Ngajum, terutama di Dusun Sembon yang rusak parah.

“Karena masyarakat mengetahui luas desa yang cukup luas. Bahkan kita sudah mensosialisasikan dengan DD yang ada, ternyata dana tersebut belum cukup untuk membenahi jalan. Sehingga kita berupaya kali ini mengundang Pak Bupati, supaya jalan segera dibenahi,” kata Kepala Desa Ngajum, Setyo Budi, kepada Memontum.com, Senin (13/06/2022).

Ia juga menyampaikan jika jalan tersebut segera dibenahi Pemerintah Kabupaten Malang, maka masyarakat akan komitmen dan loyal kepada pimpinan. “Apabila ini terealisasi, maka masyarakat akan komitmen dan loyal kepada pimpinan yang ada,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi merespon aspirasi dari masyarakat yang disampaikan, dengan baik. “Ya persoalan jalan tadi kan aspirasi masyarakat. Kita terima dan akan kita anggarkan serta rencanakan, direalisasikan di PAK,” tutur Sanusi.

Dari pantauan Memontum.com, tampak jalanan menuju Dusun Sembon memang sangat rusak parah. Jalanan yang menanjak dan berkelok-kelok, ditambah bebatuan yang ada di jalan tersebut, membuat pengendara kesulitan melajukan kendaraannya. (cw1/gie)

Parkir di Jalan PB Sudirman Kota Lumajang Dikeluhkan Masyarakat, Ini Kata Dishub

Memontum 1 — Wed, 25 May 2022 12:14:29 +0000

Memontum Lumajang – Pungutan parkir kendaraan di Jalan PB Sudirman Kota Lumajang, menuai tanya dan keluhan masyarakat. Hal itu disampaikan, karena petugas parkir yang memakai atribut seragam, saat meminta uang parkir tanpa dilengkapi dengan karcis atau retribusi parkir. Sementara nada yang disampaikan, pun kurang bersahabat.

Salah seorang warga, sebut saja DS (Perempuan) warga Lumajang, pun menyampaikan uneg-unegnya melalui pesan di media sosial di Grup Lapor Lumajang. Disampaikan, apakah betul retribusi parkir Rp 2 ribu dan bagaimana jika dirinya tiga kali memarkirkan kendaraan dan apakah harus tiga kali pula membayar biaya parkir.

“Kalau Jukirnya tidak narget, mungkin saya ok. Lha wong kesannya maksa ya sudah saya nekat curhat di medsos. Masya Allah gak nyangka cuitan saya bakal serame ini, Alhamdulillah kalau ada tindak lanjut. Kadang yang bikin tambah mangkel, saat belanja sebentar barang yang dibeli kosong. Padahal jukirnya gak bantuin apa-apa, tidak pernah diberi karcis. Ini sudah kesekian kalinya, justru yang jukir liar yang diam saat dikasih berapa aja, gak narget,” ungkap DS kepada memontum.com, Rabu (25/05/2022) tadi.

Akibat unggahan itu, akun Facebook Dyn’s Setyorini, pun mendapat beragam tanggapan. Termasuk, pihak Dinas Perhubungan Lumajang.

Baca juga :

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang, Yudha Nugraha, ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut dengan nada bertanya, dirinyaa memberi jawaban. “Apa Jukir Dishub yg melakukan penarikan?? tolong sebut identitas, smw jukir dishub ada nama dada n berseragam,” terangnya melalui pesan WhatsApp kepada Memontum.com.

Lebih lanjut Yudha menjelaskan, jika para pengendara tidak wajib membayar parkir dan ditegaskan, petugas dilarang untuk melakukan pungutan terkecuali nomor kendaraan luar Lumajang. “Tidak wajib n dilarang u/ melakukan pemungutan retribusi kecuali kendaraan nopol luar lumajang,” ujarnya.

Kepada masyarakat, pihaknya mengimbau untuk melaporkan agar petugas yang melakukan diberi sangsi. “lo berseragam sebut saja namanya n akan dilakukan pembinaan. Masyarakat pemilik kendaraan dg nopol Lumajang, karena sdh membayar retribusi parkir berlangganan jangan membayar parkir n laporkan dg jelas nama jukir resmi yg meminta/memungut,” tambahnya. (adi/sit)

Silaturahmi dengan Awak Media, Dandim Pesan Penyampaian Prokes ke Masyarakat

memontum — Wed, 12 May 2021 17:58:59 +0000

Memontum Probolinggo – Beragam kegiatan dan kesibukan dilakukan umat Muslim, untuk memperoleh keberkahan di Bulan Suci Ramadhan. Seperti yang dilakukan Komando Distrik Militer (Kodim) 0820/Probolinggo, menggelar sejumlah serangkaian kegiatan berbagi dengan sesama, selama mengisi Bulan Suci Ramadhan.

Tidak terkecuali pula, dalam kegiatan Rabu (12/05) tadi. Bersama sejumlah awak media, menggelar silaturahmi bersama. Kegiatan itu digelar, juga sebagai wujud kedekatan antara Institusi TNI khususnya Kodim 0820/Probolinggo, dengan wartawan dari media cetak maupun online.

Baca Juga:

Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Makodim tersebut, selain diisi dengan acara ramah tamah dan silaturahmi, juga dilakukan acara pemberian bingkisan. “Sebagai bentuk terima kasih, karena selama ini telah menjadi mitra kerja Kodim, karenanya dirasa perlu digelar acara ini. Karena bagaimana pun, tanpa peran rekan-rekan media, informasi yang disampaikan Kodim, tidak bisa optimal diterima oleh masyarakat,” kata Kapendim 0820/Probolinggo, Serma Sumartono.

Sementara itu, Dandim 0820/Probolinggo, Letkol Inf Imam Wibowo, dalam kesempatan itu menghimbau kepada sejumlah awak media, agar selama di masa Pandemi Covid-19, tetap menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah. Salah satunya, tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

“Wartawan juga menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat secara luas. Terutama, terkait dengan pandemi Covid-19. Karenanya, agar tetap mematuhi Prokes dan terus membantu dalam pencegahan penyebaran Covid-19,” terang Dandim. (geo/sit)

Peringati HKB Kepala BPBD Situbondo Ajak Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Bencana

memontum — Mon, 26 Apr 2021 15:07:26 +0000

Memontum Situbondo – Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo memperingati hari kesiapsiagaan bencana (HKB). Acara tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Graha Amukti Praja, Senin (26/04).

Acara juga dihadiri, Sekretaris Daerah (Sekda) Situbondo, Syaifullah, Kepala Bakesbangpol dan perwakilan Polres dan Kodim 0823.

Baca Juga:

Dalam sambutannya Kepala BPBD Kabupaten Situbondo, Prio Handoko mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dengan begitu bisa meminimalisir terjadinya korba jiwa.

“Dalam rangka memperingati HKB ini, kami mengajak masyarakat Situbondo untuk meningkatkan sadar bercana. Agar kita bisa mencegah timbulnya korban jiwa dan kerugian harta benda,” ucap Prio Handoko.

Langkah pertama yang bisa dilakukan masyarakat apabila terjadi becana, yaitu dengan melakukan evakuasi mandiri menuju tempat yang lebih aman.

Peringatan HKB BPBD Situbondo, dirayakan dengan memukul kentongan secara bersama-sama. “Ada 50 anggota BPBD Situbondo yang hadir serentak kita memukul kentongan selama 1 menit,” jelasnya.

Menurutnya kegiatan tersebut berlangsung secara bersamaan di setiap kecamatan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Situbondo. “Kita lakukan serentak ya, jam 10.00 WIB pagi ini,” katanya. (her/ed2)

Ketua DPRD Kota Probolinggo Bantu 50 Paket Sembako Kepada Warga Terdampak Banjir di Tengah Pandemi

memontum — Mon, 15 Mar 2021 02:10:54 +0000

Memontum Probolinggo – Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib tergerak hati menyisihkan gajinya untuk membantu warga yang kesulitan di tengah wabah virus corona (Covid-19). Mujib mengatakan, aksi kemanusiaan yang dia lakukan untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat di tengah wabah corona.

“Saat saya membagikan masker, ada masyarakat mengadu kepada kami, kapan Covid 19 ini berakhir, ada yang kesulitan mendapatkan penghasilan. Saya tergerak hati membantu sesama dengan memberikan sembako melalui gaji yang kami sisihkan untuk membantu mereka,” katanya, Senin (15/03).

Politisi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini menjelaskan, aksi yang dia lakukan bukan karena siapa. Tetapi tergerak secara pribadi, ada rasa kebersamaan. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Melihat keadaan masyarakat saat ini, selain pandemi Covid-19 juga musibah yang telah menimpa warga yang ada di Kedunggaleng akibat dampak banjir waktu lalu sekalian silahturahmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar. Selain itu kami juga melakukan survey lokasi pembangunan Musholla Nuruzzaman di Jrebeng Kidul.

“Ini rutinitas kami dalam berbagi dan pembagian bahan pokok ini diatur bagi warga yang mendapatkan 5 kilogram beras. Intinya, bantuan ini untuk warga yang benar-benar membutuhkan atau kesulitan utamanya di tengah wabah corona,” jelas Mujib yang juga Ketua DPC PKB Kota Probolinggo. (geo/ed2)

Gelar Rapat Bersama Komisi III, Warga Tambak Ukir Situbondo Minta Tambang Ditutup

memontum — Tue, 23 Feb 2021 10:00:31 +0000

Memontum Situbondo – Komisi III DPRD Situbondo mendesak agar permasalahan tambang di Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit, Situbondo, bisa segera mendapatkan solusi. Pernyataan itu disampaikan, saat menggelar rapat bersama dinas terkait, bersama 4 pengusaha tambang, dan masyarakat, Selasa (23/02).

Ternyata tambang di 4 tempat berbeda yakni tambang di Kotakan dengan pengelola Imam Solichin, tambang di Seletreng dengan pengelola, Ahmad Chudoiri, tambang di Tambak ukir Kendit dengan pengelola, Muri, serta tambang di Curahsuri dengan pengelola, H. Solahudin permasalahannya sama yaitu jalan rusak akibat dilalui dumptruk pengangkut material tambang. Dari ke empat lokasi tambang tersebut, tambang Desa Tambak Ukir, yang banyak mendapatkan keluhan mulai dari masalah jalan rusak dan kemacetan jalan, hingga perhatian pengusaha terhadap masyarakat yang menerima dampak.

Menyikapi hal itu, salah satu anggota Komisi III DPRD Situbondo, Arifin berpendapat, jika tambang di Desa Tambak Ukir memang sangat mengganggu, terlebih lokasi tambang ini memang memanfaatkan jalan desa dan jalan kabupaten.

“Jalan rusak itu tanggung jawab siapa? Kalau disebabkan oleh armada truk pengangkut hasil tambang, maka bagaimana pertanggung jawabannya, ini harus ada solusi,” bebernya.

Lebih lanjut politisi PPP ini juga meminta penjelasan, terkait mekanisme aturan ketika lokasi tambang tidak memiliki atau membuat akses jalan sendiri.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Situbondo, Gatot Siswoyo, memberikan tanggapan, jika salah satu faktor penyebab yang dominan, jalan tersebut rusak karena truk pengangkut tambang yang melebihi tonase.

Gatot mebeberkan, jika dalam Undang-Undang Minerba sudah diatur, jika memang pengusaha tambang tidak bisa atau memiliki jalan tambang sendiri, maka bisa memanfaatkan jalan fasilitas umum.

“Tetapi tentunya harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang ada, yang dimaksud Undang-Undang dan aturan itu, salah satu adalah tentang muatan, kondisi truk, serta faktor lain yang tidak melanggar aturan,” jelasnya dalam rapat.

Lebih lanjut Gatot menyampaikan, terkait tambang di Kecamatan Kendit itu, pihaknya sebenarnya sudah membuat kesepakatan bersama, diantaranya adalah kades dari dua desa yang jalannya dilalui armada truk, serta pengusaha.

Dalam kesepakatan itu dicapai kata mufakat, bahwa pengusaha tambang siap menyisihkan sebagian uang hasil tambang dan dimasukkan ke rekening bersama. Dana yang terkumpul itu nantinya yang akan digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak. “Tetapi kesepakatan itu hingga hari ini belum terealisasi,” tuturnya.

Dilain pihak, salah satu perwakilan warga Desa Tambak Ukir, Matrosi, yang juga diundang dalam rapat menjelaskan, jika persoalan tambang warga merasa sudah tidak bisa mengadu ke desa dan pihak lainnya, kecuali membawa masalah itu ke DPRD.

Menurutnya, pihak yang ada terkesan terlalu membela kepentingan penambang, dari pada menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Kami berterimakasih sudah diundang oleh bapak dewan, saya doakan semoga bapak dewan kembali terpilih, anda orang baik yang mau menerima aspirasi kami. Yang jelas kami punya banyak data dan bukti, terkait masalah tambang ini. Tetapi kami masih bersabar, dan berharap semua keluhan masyarakat bisa dipenuhi. Kami harap tambang itu ditutup dulu sampai ada solusi yang pasti,” jelasnya.

Menurutnya, selama ini mediasi yang dilakukan di tingkat desa tidak pernah mencapai kata mufakat, karena hampir semua elemen yang ada cenderung membela penambang. Dirinya mengaku punya banyak bukti, terkait permainan uang kenapa aspirasi masyarakat kemudian tidak diindahkan.

Beberapa tuntutan warga, sambung Matrosi, diantaranya solusi jalan rusak, pengaturan jumlah armada yang melintas, serta kesejahteraan warga terdampak.

“Itu semua harus dipenuhi, jika belum ada solusi terkait permintaan warga ini, maka kami berharap agar tambang ditutup dulu,” bebernya.

Sementara itu, Samori, sebagai pengusaha tambang mengaku akan mentaati segala regulasi yang ada. Termasuk jika harus membuat penampungan bahan berbahaya dan beracun (B3). Dirinya menjelaskan, jika selama aktivitas tambang itu berlangsung, Rencana kerja anggaran dan belanja (RKAB) selalu diisi sesuai aturan.

“Karena itu adalah berkaitan dengan kewajiban kami membayar pajak nantinya, masalah tambang itu mau ditutup atau tidak saya no komen,” katanya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo, Arifin SH., MH minta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat untuk mundur dari jabatan nya, jika tidak mampu menangani masalah kecil seperti kasus tambang di Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit.

Tak mengindahkan rekomendasi Komisi III, Tambang di desa Tambak Ukir minta ditutup, malah DLH pilih berkirim surat ke ESDM.

Selain tambang di Desa Tambak Ukir, rapat itu juga membahas dan mengundang pemilik tambang di Desa Sletreng dan Desa Kotakan, namun tambang di Desa Seletreng, Desa Kotakan dan Desa Curahsuri yang sudah teratasi solusi perbaikan jalan rusak sudah disepakati oleh pengusaha tambang tersebut. (her/ed2)