Padahal, sebelumnya pada pedagang menjual kepada para pembeli, sebesar Rp 35 ribu perkilogram. “Ya, harga cabai sekarang naik. Jika sebelumnya Rp 35 ribu, sekarang naik menjadi Rp 60 ribu,” kata Dian, salah seorang pedagang di Pasar Tradisional, Kelurahan/Kecamatan Panji, kepada memontum.com, Kamis (03/03/2022).

Sebelum harga cabai melejit, kata Dian, dalam satu minggu terakhir ini harga cabai tidak stabil alias naik-turun. “Kemarin harganya sempat Rp 45 ribu, lalu turun menjadi Rp 35 ribu dan sekarang naik lagi mencapai Rp 60 ribu,” jelasnya.

Dian mengaku, dirinya tidak mengetahui secara pasti, penyebab naiknya harga cabai saat ini. Namun, dirinya menduga karena banyaknya permintaan cabai di luar Situbondo, yang membuat stoknya kini mulai berkurang.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Saya tidak tahu, yang jelas stok cabai di Situbondo sedikit,” katanya.

Semenatara itu, lanjut Dian, untuk harga tomat, saat ini harganya justru turun menjadi Rp 6 ribu. Dari harga sebelumnya, yang sekitar Rp 8 ribu perkilogramya. Sedangkan untuk harga bawang merah, juga mengalami kenaikan sebesar Rp 3 ribu perkilogramnya.

“Sekarang harga bawang di pasar sebesar Rp 30 ribu perkilonya,” paparnya.

Ditempat yang sama, Kiki Aulia, pedagang cabai juga menjelaskan, bahwa harga cabai merah besar juga naik hingga mencapai sebesar Rp 35 ribu dari harga sebelumnya yang hanya sebesar Rp 25 ribu perkilogramnya. “Kalau naiknya, berkisar Rp 10 ribu perkilonya,” kata pedagang yang selalu mengenakan jilbab ini. (her/sit)

Salah satu pedagang Cabai di Pasar Besar Kota Malang, Suhema, mengungkapkan bahwa akibat kenaikan harga tersebut, omset penjualan cabai menjadi menurun. “Sejak 28 Februari, harga cabai melonjak 20 persen. Karenanya, sekarang harganya menjadi Rp 60 perkilogramnya,” ujarnya.

Suhema memperkirakan, bahwa naiknya harga cabai, karena dampak curah hujan yang tinggi. Di samping, harga bahan pokok lain yang terus mengalami kenaikan.

“Karena hanyanya mahal, pembeli pastinya komplain. Sementara karena kenaikan itu, juga membuat cabai banyak yang tertahan sehingga akan membusuk,” paparnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Akibatnya, jika biasanya dalam sehari dirinya mampu memperoleh pendapatan kotor hingga Rp 700 ribu, kini menjadi turun hingga angka Rp 300 ribu. “Karena harga cabainya mahal, jadi pengunjung juga jarang beli,” lanjutnya.

Selain harga cabai yang naik, ujar Sugema, harga bawang merah juga ikut naik. Harga sebelumnya Rp 30 ribu perkilogram, kini naik menjadi Rp 35 ribu perkilogram.

“Sekarang bawang merah juga ikutan naik. Sebelumnya cuma Rp 30 ribu perkilogram, sekarang naik Rp 5 ribu,” tegasnya. (mg2/sit)

Beberapa pedagang mengeluh saat ditemui di pasar Kepanjen Kabupaten Malang. Pasalnya, stok beras yang dimiliki tidak kunjung berkurang. Ini dikarenakan kurangnya minat pengunjung pasar.

“Kalau normal biasanya bisa menjual 1 kuintal dalam sehari. Sekarang hanya 20 kg sehari,” ungkap Saiful, salah satu pedagang sembako di pasar Kepanjen.

Meski sudah diterapkan new normal, tapi pasar tetap sepi pengunjung. Padahal harga beras sudah kian bersahabat.

“Mungkin penyebab tidak lakunya beras ini, dikarenakan orang masih takut mau datang ke pasar, untuk berkumpul di keramaian,” ujarnya.

Harapan para pedagang kedepannya, setelah diberlakukannya new normal, masyarakat bisa datang lagi ke pasar tanpa rasa takut akan berkumpul di keramaian dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.  (mg2/yan)

Kebijakan sehari buka dan sehari tutup pasar tradisional di Sidoarjo itu, dinilai sebagai kebijakan yang salah kaprah. Meski kebijakan Bidang Pasar, Disperindag Pemkab Sidoarjo itu berdalih dampak pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua di Sidoarjo.

KELUHAN – Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendengarkan keluhan pedagang Pasar Sukodono sejak diberlakukannya kebijakan buka tutup pasar pelaksanaan PSBB tahap kedua di Sidoarjo karena merugikan pedagang dan konsumen, Sabtu (16/05/2020)

Karena itu, BHS bersama timnya terjun langsung ke pasar tradisional untuk mendengarkan keluhan pedagang dan pembeli (konsumen) itu. Salah satunya ke Pasar Sukodono yang sudah diperjuangkannya menjadi pasar berstandar nasional Indonesia (SNI).

Saat tiba di Pasar Sukodono, BHS langsung menuju sejumlah stand pedagang. Mulai stand pedagang sayur-sayuran dilanjutkan ke stand penjualan ayam potong dan daging, hingga ke stand penjualan ikan segar serta ke sejumlah stand pedagang lainnya. Hal itu untuk menampung semua keluhan pedagang.

“Kebijakan buka tutup pasar tradisional banyak dikeluhkan masyarakat. Karena saat buka kerap kali terjadi penumpukan pembeli. Alhamdulillah sekarang aturan itu sudah dihapus dan kembalikan pada aturan lama yakni hanya pembatasan jam operasional saja. Pedagang dan konsumen menyambut baik aturan baru ini karena setiap hari semua dapat melakukan aktivitas ekonomi di pasar,” terang Bambang Haryo Soekartono, Sabtu (16/5/2020) disela-sela pembagian masker untuk pedagang dan pembeli itu.

Lebih jauh, pengusaha transportasi sekaligus mantan anggota DPR RI ini menjelaskan kebijakan Pemkab Sidoarjo menerapkan sistem buka tutup pasar sangat merugikan pedagang dan konsumen. Apalagi, kebutuhan pokok sehari-hari yang dijual pedagang kebanyakan tidak dapat bertahan lama. Seperti sayuran dan daging yang mudah busuk. Bahkan kebijakan itu bisa merugikan konsumen karena tidak lagi mendapatkan barang yang segar (fresh). Begitu juga dengan pedagang pasti banyak merugi atas kebijakan yang tidak populis itu.

“Pasar tradisional harus buka. Karena mall buka setiap hari. Maka pasar juga harus bisa buka setiap hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seperti menyediakan tempat cuci tangan dan wajib pakai masker. Yang penting masyarakat tidak perlu berbelanja ke tempat yang lebih jauh. Karena konsep PSBB adalah masyarakat dapat berbelanja di tempat terdekat,” tegasnya.

Selain itu, Bacabup yang bakal berangkat dari Partai Golkar dan Gerindra ini memaparkan jika dirinya diamanahi menjadi Bupati Sidoarjo akan mengubah semua pasar tradisional yang ada di Sidoarjo menjadi pasar ber SNI. Seperti Pasar Sukodono yang sudah SNI.

“Pasar ber SNI ini wajib dipertahankan. Karena SNI butuh fasilitas pasar yang memadai mulai adanya layanan bank, petunjuk los/stand, stanfar petugas keamanan. Termasuk adanya ruang layanan kesehatan, penitipan balita dan anak serta ada tim kesehatan.

Pasar Sukodono tinggal menambahkan ATM dan tenaga keamanan,” paparnya.

Salah seorang pedagang ayam potong, Siti Sarirotin mengeluhkan selama penerapan PSBB pendapatannya turun drastis. Apalagi saat dilaksanakan kebijan buka tutup pasar. Pendapatannya bertambah anjlok drastis hingga 50 persen dari hari biasanya.

“Kalau kebijakan buka tutup hasil jualan turun drastis. Apalagi saat diberlakukan buka tutup pendapatan tambah merosot. Alhamdullillah sekarang kebijakannya dikembalikan seperti sebelumnya,” urainya.

Sementara Kepala Pengelolah Pasar Sukodono Hariyanto menegaskan pemberlakuan kebijakan buka tutup banyak dikeluhkan pedagang dan konsumen. Karena itu, pihaknya berinisiatif berkirim surat ke Pemkab Sidoarjo agar sekitar 300 pedagang Pasar Sukodono bisa berjualan normal.

“Mulai hari ini kebijakannya hanya diberlakukan pembatasan jam operasional. Buka dari jam 04.00 sampai 11.00 WIB dan tutup pukul 11. 00 sampai pukul 04.00 WIB. Kami juga sudah memberlakukan pembebasan retribusi selama tiga bulan bagi seluruh pedagang,” tandasnya. Wan/yan

Para pedagang ini, rata-rata mengeluhkan omzetnya yang menurun drastis sejak adanya pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Pembasaan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahkan omzetnya menurun hingga 75 sampai 80 persen per hari. Keluhan itu disampaikan mulai pedagang kopi hingga makanan siap saji seperti penyetan.

DISAMBATI – Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) disambati PKL penghuni Sentra Kuliner Gajahmada yang omzetnya turun 80 persen selak pelaksanaan PSBB di Sidoarjo dan Pandemi Covid-19, Senin (04/05/2020)

“Sebelumnya permintaan bisa 50 sampai 60 porsi dalam beberapa jam berjualan. Sekarang sehari ada permintaan 10 sampai 15 porsi saja sudah bagus. Karena sangat sepi pembeli. Beda saat masih di jalan dulu,” ucap Sunarti salah seorang pedagang penyetan di Sentra Kuliner Gajahmada, Sidoarjo, Senin (4/5/2020).

Menanggapi keluhan pedagang itu, BHS menilai Sentra Kuliner Gajahmada bangunannya sangat bagus, strategis dan bersih. Oleh karenanya, harus bisa dikembangkan. Apalagi selama pandemu Covid-19 dan pelaksanaan PSBB omzet pedagang menurun drastis hingga 80 persen itu.

“Seyogyanya Pemda Sidoarjo memberikan pembebasan retribusi selama 1 tahun bagi pedagang. Meski retribusi tidak besar Rp 12.000 per hari, itu cukup meringankan dan mengurangi biaya operasional pedagang. Pembebasan retribusi saat pandemi sangat membantu pedagang,” pintahnya.

Sedangkan agar Sentra Kuliner Gajahmada kembali ramai dan diminati pembeli, lanjut Bambang Haryo dibutuhkan penataan ulang terutama untuk pengelompokan pedagang. Misalnya grup pedagang rawon dan soto dijadikan satu dan lainnya. Selain penataan ulang juga dibutuhkan sosialisasi ke masyarakat jika makanan di sentar kuliner itu enak-enak, bermutu, terjamin dan bersih. Sekaligus disiapkan hiburan misalnya live music setiap Jumat dan Sabtu agar pengunjungnya semakin ramai.

“Kalau sekarang setiap waktu yang diperbolehkan pemerintah warga bisa memesan makanan dan nimunam sejak pukul 11.00 hingga pukul 21.00 WIB. Kami mohon masyarakat Sidoarjo bisa beli disini agar menyemarakkan kembali kuliner makanan dan minuman disini. Apalagi bisa dipesan online. Pembelian produk kuliner ini akan menambah 20 persen omset pedagang. Silahkan beli makanan Sidoarjo di Sentra Kuliner Gajahmada jangan di Surabaya,” tegasnya.

Sementara dalam acara BHS Peduli itu, sembako tidak hanya dibagikan ke para janda, warga miskin, PKL serta penjaga makam Taman Makam Pahlawan serta penjaga Makam Bupati Pertama Sidoarjo, RT Notopuro yang bergelar RTP Tjokronegoro I di makam Asri Hing Pendhem di belakang Masjid Agung Sidoarjo. Akan tetapi juga diberikan ke tukang becak, tukang penarik gerobak sampah serta penjaga perlintasan KA tak berpalang pintu seperti di Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo.

“Semoga bantuan ini bisa bermanfaat saat pelaksanaan PSBB. Yang kami beri bantuan sembako adalah mereka yang terdampak Covid-19. Apalagi sebagian pendapatannya kecil ada yang Rp 300.000 per bulan. Saya rasa tidak cukup uang sebesar itu karena selam Corona semua serba mahal,” tandasnya. Wan/yan

“Ya intinya komunikasi,” ujar Asmadi saat ditemui di depan ruang kerjanya seusai menerima pengurus HPP , Selasa (3/3/2020).

Menanggapi keluhan para pedagang akibat ucapan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Asmadi mengatakan akan bertemu langsung dengan Dewanti. Asmadi belum mengetahui secara detail apa yang diucapkan Dewanti. Sejauh ini hanya mengetahui dari surat kabar dan media sosial.

“Seorang pemimpin kalau ngomong kadang emosi. Tapi kami tahunya di surat kabar dan sosial media. Sampai saat ini saya belum ketemu wali kota. Kalau mungkin saat itu menyinggung perasaan pedagang ya harus saya sampaikan utuh biar kalau ngomongnya salah, minta maaf atau bagaimana. Ini tadi intinya keluhan, karena keluhan, nanti saya sampaikan saat ketemu,” ungkapnya.

Kata Asmadi, pemimpin kadang emosi sehingga omongannya menyinggung perasaan. Terkadang baru sadar setelah ngomong.
“Akan kami tanyakan. Apapun yang terjadi, perundingan pertama perlu dilibatkan. Pembangunan dengan biaya besar seperti ini, kalau tidak disampaikan ke kelompok-kelompok yang ada di Kota Batu ya salah semua nanti. Perjalan awal ini paling tidak sering bertemu,” ujarnya.

Mengamati kondisi saat ini, Asmadi menilai masing-masing pihak harus mengedepankan kepentingan bersama. Maka dari itu, perlu kolaborasi dan dialog agar semua keinginan bisa ditampung.

“Kalau maunya sendiri-sendiri, dan ujuk-ujuk tanpa pertemuan ya menjadi persoalan. Permasalahan yang sulit bisa menjadi mudah karena adanya komunikasi. Kalau tidak ada pertemuan bisa saling salah sangka. Sekarang ini segala sesuatu harus terbuka untuk hal yang lebih baik. Apalagi dalam hal pembangunan yang menggunakan anggaran Rp 200 Miliar,” kata Asmadi.

BACA : Tersinggung Pernyataan Walikota, HPP Tuntut Dewanti Mundur

Sementara itu Kepala Dinas UKM, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Batu Eko Suhartono saat hadir dengar pendapat dengan dewan dan pedagang pasar besar lebih banyak membicarakan terkait rencana pembangunan Pasar Besar, daripada menanggapi keluhan akibat pernyataan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Pun Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu Arief Setiawan yang terang-terangan mengatakan tidak memiliki kapasitas untuk menjawab keluhan pedagang.

“Kami tidak punya kapasitas untuk menjawab, tapi kami mencermati apa yang diinginkan Bu Wali. Menurut kami, Bu Wali sangat bersemangat, saking cepatnya anggaran turun, disayangkan kalau tidak dilakukan percepatan, maka kesempatan itu bisa saja tidak ada lagi. Kalau DED selesai September atau Oktober, saya segera koordinasi dengan Kementerian PUPR,” kata Arif. (bir/yan)

“TPS di sini keberadaannya kurang tepat karena berada di pintu masuk ke pasar sayur. Ini dikeluhkan oleh rekan pedagang yang lain. Sebab saat proses pengangkutan mengganggu para pedagang yang hendak masuk pasar,” ucap Marno.

Selain itu, proses pengambilan juga tidak tuntas, karena armada yang tersedia sangat minim. Hamya satu unit truck saja. Jauh dari volume sampah yang setiap hari terkumpul tambahnya.

“Antara kendaraan yang mengangkut dengan volume sampah tidak seimbang. Jadi meskipun diambil setiap hari, tetap saja ada sisa sampah yang tertinggal di penampungan sementara. Karena sampah di sini tidak dari pasar sayur saja. Tetapi juga dari pasar semi modern serta dari masyarakat sekitar. Itu yang menjadikan bau yang menyengat,” lanjut Marno.

Dari pantauan memontum di lokasi TPS, memang terlihat kemacetan saat sampah diangkut dan di sisi lain kendaraan pedagang mau masuk ke lokasi pasar. Kondisi seperti itu kembali Sumarno menjelaskan, sebenarnya sudah ada rencana relokasi ke sebelah barat yang lebih luas dan representatif.

Sementara itu Kepala Unit Pengelolaan Pasar Daerah (UPPD) pasar sayur Karangploso, Deni Andrianto saat ditemui memontum di ruang kerjanya tidak menampik bahwa keberadaan tempat penampungan sementara memang meresahkan masyarakat pasar.

“Benar, memang ada keresahan di kalangan masyarakat pasar disini. Hal itu saya anggap wajar. Sebab pada saat musim hujan seperti saat ini, limbah sayur akan mudah sekali menimbulkan bau. Apalagi lebih beberapa hari di penampungan. Limbah sayur mengeluarkan cairan, tapi kami selaku petugas yang di tempatkan disini tentu melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Karena hal itu menjadi ranah DLH, sedang kami hanya mengelola administrasinya saja,” tegas Deni. ( bir/yan)

Hal tersebut membuat petani dan para pengepul buah mangga menjadi kewalahan. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Gani (74), salah satu pengepul mangga di kawasan jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji – Situbondo.

“Harga mangga gadung sekarang hanya Rp. 20,000/kg, padahal harga sebelum ramadan mencapai Rp. 30,000/kg. Dan harga mangga manalagi sekarang Rp. 15,000/kg, harga sebelum ramadan Rp. 20,000/kg. Sedangkan harga mangga Arum sekarang Rp. 10,000/kg, untuk harga sebelum ramadan Rp. 15,000/kg. Turunnya harga Kami pun belum tahu pasti, mungkin daya tarik pembeli yang kurang.” ujar Abdul Gani kepada Wartawan Memontum.com, Senin (13/5/2019).

Penurunan harga yang sangat signifikan bukan dikarenakan perubahan cuaca, karena jika perubahan cuaca akan menyebabkan penurunan kualitas mangga. Penurunan harga disebabkan daya beli masyarakat yang menurun pada saat bulan puasa tiba.

“Penurunan disebabkan kurangnya minat pembeli pada bulan suci ramadan saat ini. Padahal kualitas mangga bagus, cuaca bukan kendala turunnya harga.” Lanjut Abdul Gani.

Untuk itu menurut Abdul dirinya beserta rekan-rekan pengepul yang lain berharap adanya perhatian dari Pemerintah terkait turunnya harga dan daya beli masyarakat sehingga membuat dirinya dan rekan-rekan pengepul dan petani menjadi rugi.

“Kami sebagai pedagang buah mengharapkan kepada pemerintah untuk bisa membuat paguyuban atau seperti koperasi buat kami pedagang buah. Supaya bisa menstabilkan harga dan perekonomian masyarakat pada saat harga anjlok, “ pungkasnya. (im/yan)

Salah satu keluhan itu disampaikan pemilik kios Toha pemilik kios ukuran 4 x 4 meter di sisi depan pasar. Suami Wiwik Hamdana ini mengaku keberatan membayar retribusi Rp 1 juta per meter atau Rp 16 juta keseluruhan selama 3 tahun yakni Juni 2017 sampai Juni 2020. Apalagi, ada kabar jika rencana retribusi pemakaian stan/bangunan bakal dinaikkan dari Rp 1 juta per meter naik menjadi Rp 3 juta per meter.

“Jelas kami keberatan. Karena kami biaya relokasi pasar dan lainnya atas biaya sendiri,” terangnya kepada Memo X, Senin (8/10/2018).

Hal yang sama disampaikan pemilik los sayur lainnya. Menurutnya jika saat ini pihaknya membayar Rp 500.000 per meter jika punya ukuran luas 9 meter persegi maka dikenakan Rp 4,5 juta.

“Ada informasi tahun selanjutnya yang kena Rp 500.000 per meter menjadi 2,5 juta per meter. Ini memberatkan pedagang. Kalau naik 2 kali lipat tak masalah ini naik 5 kali lipat,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono berusaha menghadirkan Kabid Pasar, Disperindag Pemkab Sidoarjo, Nawari dalam kunjungan itu. Hasilnya, terjadi kesalahpahaman antara pedagang dan Disperindag Pemkab Sidoarjo.