“Jadi, tadi kita menerima pengaduan masyarakat atas permasalahan lahan yang mereka garap selama ini. Prinsip Pemprov Bengkulu bersama BPN, itu akan menelusuri terlebih dahulu sejarah lahan yang ada. Untuk itu, tadi saya meminta OPD teknis bersama BPN untuk mencari data yang jelas,” jelas Gubernur Rohidin, seusai menerima LSM Maju bersama terkait Konflik Tanah Kelompok Tani Regional di Wilayah Pekan Sabtu Kota Bengkulu, di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (10/01/2023) tadi.

Lebih lanjut Gubernur Rohidin mengatakan, bahwa lahan yang saat ini bermasalah tersebut tidak tercatat sebagai aset Pemprov Bengkulu. Itu, sesuai data BPKD Provinsi Bengkulu, maupun sebagai aset dari PUPR Provinsi Bengkulu.

Bahkan, Kelompok Tani Regional Wilayah Pekan Sabtu Kota Bengkulu, diketahui juga belum terdaftar di Dinas TPHP Provinsi Bengkulu. “Juga dari BPN Bengkulu, itu belum bisa memastikan terkait legalitas lahan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengambilan data di lapangan,” ujarnya.

Baca juga :

• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026
• Pasokan Masih Bergantung dari Luar Daerah, Harga Telur di Kota Malang Alami Kenaikan Jelang Lebaran

Sementara itu, Kelompok Tani Regional Pekan Sabtu Kota Bengkulu, mengklaim sejak mereka menggarap lahan seluas 6 hektar di lokasi Pekan Sabtu pada 2008 lalu, belum pernah ada pihak yang memiliki lahan tersebut. Barulah pada 2020, ada pihak yang menyatakan lahan seluas 26 hektar yang didalamnya termasuk lahan 6 hektar yang digarap Kelompok Tani Regional Pekan Sabtu.

Atas kondisi ini, Kelompok Tani Regional Pekan Sabtu berharap ada solusi terbaik dari Pemprov Bengkulu. Sehingga, mereka kembali bisa mencari nafkah di lahan dimaksud secara aman tanpa terusik dari pihak manapun.

“Tadi respon dari Pak Gubernur sangatlah baik. Kami berharap, ada perhatian dari solusi terbaik dari permasalahan ataupun konflik yang sedang kami hadapi ini,” ungkap Sekretaris Kelompok Tani Regional Pekan Sabtu Asrin. (bkl/sit)

Saat Rembuk Tani tersebut, para petani menyampaikan keluhan kepada Gus Muhaimin, bahwa mayoritas mereka mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang. Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi, pun langsung ditanggapi dengan bijak oleh Gus Muhaimin untuk nantinya akan dicarikan solusi demi kemaslahatan petani.

“Masalah utamanya masih berkutat pada pupuk. Setelah ini, saya akan menemui Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN dan Kapolri, untuk segera mengatasi siklus rentetan yang tidak segera berhasil diatasi tersebut,” kata Gus Abdul Muhaimin Iskandar.

Baca juga :

• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026
• Pasokan Masih Bergantung dari Luar Daerah, Harga Telur di Kota Malang Alami Kenaikan Jelang Lebaran

Dirinya juga menjelaskan, bahwa setiap kali kunjungan ke beberapa daerah, keluhannya masih sama. Yakni, berkutat pada keluhan pupuk.

“Semua petani di Malang mengindikasikan, ada mafia subsidi pupuk. Ini akan saya laporkan ke Kapolri dan instansi terkait, untuk mengatasi dan menindak persoalan tersebut,” terangnya.

Selain masalah kelangkaan pupuk bersubsidi, Gus Muhaimin juga menyoroti berbagai masalah lain. Seperti, keamanan data pribadi yang diduga dibocorkan oleh hacker. (cw1/sit)

Aswino, salah satu pemegang kartu tani di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo mengungkapkan, saya sangat kecewa. Sebab, kartu tani yang diperoleh dari Pemerintah tidak bisa digunakan dan membeli pupuk bersubsidi dari kelompok tani harganya lumayan mahal juga berbeda harga yang pernah digaungkan oleh dinas terkait dengan fakta dilapangan.

“Saya membeli pupuk bersubsidi dari kelompok tani dengan harga Rp 150 ribu, per saknya, itupun membelinya melalui ketua kelompok tani di desa saya,” ujarnya.

Menanggapi keluhan para petani di Kecamatan Arjasa, anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Fraksi Demokrat, Hadi Prianto mengatakan, mahalnya harga pupuk bersubsidi membuat para petani kerap terlambat dalam memproduksi tanaman padinya.

“Kami telah kebanjiran keluhan petani dari berbagai desa di Kabupaten Situbondo terkait mahalnya harga pupuk bersubsidi,” kata Hadi Prianto, Senin (18/01) siang.

Menurutnya setiap kali turun ke masyarakat pihaknya selalu mendapat keluhan dari para petani soal harga pupuk. Diduga mahalnya harga pupuk tersebut akibat adanya permainan harga di tingkat pengecer.

Harga pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) memang sering terjadi di tingkat petani. Hal itu membuat petani selalu dirugikan. Selain harganya mahal tidak jarang pupuk bersubsidi menghilang di tingkat pengecer.

“Kami sering menemukan adanya penaikan harga pupuk bersubsidi di beberapa desa di Kabupaten Situbondo termasuk juga di wilayah Kecamatan Arjasa,“ jelas dia.

Bahkan kenaikan harga pupuk terkadang juga karena ada kesepakatan antara anggota kelompok tani dengan pengecer. Hal itu terkait dengan permintaan tambahan biaya transport saat mengirim pupuk bersubsidi.

Selain itu, kesepakatan harga pupuk bersubsidi di atas HET karena disisihkan untuk kas dikelompok tani. Pihaknya berharap agar pemerintah betul-betul mengawasi secara ekstra ketat terkait pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Serta memperketat pengawasan harga pupuk di tingkat pengecer. Terlebih saat pupuk menjadi langka akibat kios penjual pupuk tidak mampu menebus pupuk bersubsidi,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo, Ir. Sentot Sugiyono, M. Si., saat dihubungi wartawan memontum.com melalui telepon seluler dan WhatsApp nya namun tidak diangkat, (mam/ed2)

Seperti yang disampaikan oleh Sujibno (56), salah satu petani di Dusun Krajan mengatakan, ia tidak mendapatkan air kurang lebih sebulan yang lalu, padahal hampir setiap waktu ia melaporkannya ke petugas Sublok, agar lahan yang ditanami jagung (jagung merpati) sudah waktunya untuk dialiri air sawah.

Lahan di Dusun timur Curah, Krajan Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo

“Sempat satu petak dialiri air saat itu, itupun air sisa. Saya berharap keesokan harinya dilanjutkan, namun dibiarkan sampai sekarang, jagung saya mulai mengering tanahnya sudah pecah pecah, tapi kenapa lahan tebu yang baru saja ditebang dialiri air, ini sebagai perbandingan saja,” ungkap Sujibno.

Ini bukan dialami Sujibno, masih banyak keluhan petani yang lainnya, namun tidak berani mengatakan khawatir lahan pertaniannya tidak mendapatkan air kalau melapor. Dan petani termasuk Sujibno khawatir gagal panen, dari penghasilan sebelumnya sekitar 7 juta rupiah, akan merosot bahkan rugi akibat kekurangan air.

Pantauan wartawan, Senin pukul 08.20 WIB, di lokasi mendapati lahan jagung mulai mengering serta kondisi tanahnya mulai pecah-pecah dan mengering. Kebutuhan air pertanian di Desa Kedungdowo, khususnya di Dusun Krajan, dari 36 Ha lahan pertanian, membutuhkan air irigasi.

Sementara air untuk pertanian dimusim kemarau mulai berkurang untuk memenuhi permintaan petani. Hingga berita ini ditulis, belum bisa menemui Himpunan Petani Paemakai Air (HIPPA) serta Sublok dan Kepala Desa di Desa Kedungdowo, terkait dengan keluhan petani tersebut.

Ditemui di kantor Desa, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Sayadi membantah di Desanya sejauh ini belum ada petani gagal panen, selama ini belum ada laporan untuk itu.

“Untuk air, itu sudah ada tugasnya masing masing melalui Sublok, kebutuhan air untuk saat ini semua petani akan merasakan hal yang sama, karena dari 36 hektar lahan pertanian yang semuanya membutuhkan air, namun bisa dibayangkan, satu minggunya hanya bisa mengairi sebanyak 3 hektar lahan, untuk mencukupi itu secara tidak langsung harus bergantian, itupun sudah dibantu progam bantuan Proyek Pengembangan Air Tanah (P2AT),” pungkasnya. (tik/im/mzm)

Salah satu perwakilan petani dari dua kecamatan, Abdul Muhaimin mengatakan jika saat ini debit air untuk mengaliri persawahan di Kecamatan Sumberpucung dan Kecamatan Kromengan sudah mulai menyusut. Menurutnya, hal itu juga beberapa kali menimbulkan cek-cok antar petani, sebab harus berebut air.

“Semalam saya dilapori kelompok tani, kadang-kadang petani di lapangan sering geger rebutan air,” kata Muhaimin, Senin (29/6/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan, jika kondisi ini tidak segera mendapat penanganan, hal yang dikhawatirkan adalah timbulnua konflik horizontal yang lebih luas antar petani. Untuk itu, dirinya berharap, agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki plengsengan Sungai Molek ini.

“Jebolnya kan 9 Mei, ya sejak saat itu otomatis debit airnya sangat kecil. Kan belum dibangun sama sekali, hanya tanggul dari pasir itu,” terangnya.

Selain itu, Muhaimin juga mengatakan bahwa ara ratusan hektar sawah di dua kecamatan yang dikhawatirkan terdampak jebolnya plengsengan tersebut.

“Kalau tidak segera diatasi, maka rakyat kecil, terutama petani, akan lebih menderita,” pungkasnya.

Sementara itu seperti yang diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk segera menindaklanjuti ambrolnya plengsengan Kali Molek di perbatasan antara Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan dan Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, hal itu dilakukan karena ada sekitar 1.500 hektar lahan di dua kecamatan yang dikhawatirkan terdampak ambrolnya plengsengan kali molek tersebut. Untuk itu pihaknya mendesak pihak Pemkab Malang agar bisa meneruskan hal ini kepada pihak PJT Das Brantas.

“Ya kami meminta kepada Pemkab Malang, agar melalui Dinas PU SDA dan Dinas Pertanian bisa memperhatikan peristiwa ini. Karena ada sekitar 1500 hektar lahan yang menggantungkan aliran sungai molek ini untuk mengaliri tanamannya. Paling tidak, Pemkab Malang segera menanyakan progresnya kepada PJT Das Brantas,” ujar Didik saat ditemui usai meninjau kondisi plengsengan, Senin (8/6/2020).

Lebih lanjut Didik mengatakan, Pemkab Malang juga diharapkan bisa menyiapkan langkah antisipatif untuk meminimalisir dampak atas ambrolnya plengsengan tersebut. Sebab menurutnya, lahan yang terdampak juga berpengaruh pada upaya Pemkab Malang dalam memperkuat ketahanan pangan.

“Artinya apa, kami berharap Pemkab Malang bisa sigap dan tanggap agar proses pengairan ini tetap berjalan sambil menunggu proses perbaikan plengsengan ini dilakukan,” imbuh Didik.

Berdasarkan informasi yang didapat dan pantauan di lapangan, plengsengan tersebut ambrol dikarenakan usia konstruksi yang sudah tua. Ditambah lagi struktur konstruksinya yang terkikis oleh faktor alam.

“Ini kan bangunan lama, dan kami lihat di bawah juga ada mata air, dan dimungkinkan secara alamiah juga terkikis,” pungkasnya.

Sebagai informasi, plengsengan Kali Molek diketahui ambrol pada Sabtu (9/5/2020) lalu. Sementara itu, saat ini plengsengan yang ambrol sepanjang sekitar 10 meter tersebut, saat ini telah dilakukan pengalihan aliran air, sebagai penanganan sementara. Pengalihan yang dilakukan dengan menumpuk kantong-pasir di sisi sekitar ambrolnya plengsengan. (iki/yan)

Kondisi demikian disinyalir sebagai penyebab utama kekurangan air saat menanam padi bagi petani yang berada di hilir Purboyo yang mengandalkan air dari sungai tersebut. Sebagaimana dikeluhkan oleh petani beberapa desa dari Kecamatan Tulangan.

Diantaranya Petani Desa Kepuh Kemiri, Grinting, Modong , dan Kajeksan. Fadil petani dari Desa Grinting menyesalkan kondisi itu. Dikatakan Fadil banyaknya sedimen di tengah sungai itu sangat mengurangi debit air.

“Kalau dari hulu di Desa Suwalo dan sepanjang aliran banyak pendangkalan , pasti daya dorong air berkurang akibatnya sampai di tempat kami aliran air kecil,” tuturnya.

Pemompaan air yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo Bidang Pengairan dari Afvur Bader untuk mencukupi kebutuhan air selama ini dianggap tidak efektif selamanya. Fadil berkeluh , sampai kapan air itu haru dipompa padahal air dibutuhkan selamanya.

” Yang tepat sungai Purboyo harus dinormalisasi dari hulu sampai hilir dan memperbaiki tangkisnya agar air tidak bocor,” katanya. (par/yan)