Dalam kesempatan itu, Cak Thoriq-sapaan bupati, mengatakan bahwa santri merupakan agen perubahan untuk pemimpin bangsa yang akan datang. Sehingga, para santri harus bangga dan bisa mewujudkannya dengan terus belajar dan berupaya mengejar kesuksesan.

“Alhamdulillah, ini satu syukur karena saya bersama kepala daerah yang lain, yang dahulunya pernah menjadi santri diundang langsung oleh Pak Menko (Mahfud MD) dalam acara ini,” kata Cak Thoriq saat dimintai keterangan seusai acara.

Cak Thoriq juga mengatakan, sesuai dengan arahan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam HSN yang bertema ‘Halaqah Kebangsaan: Ideologi Negara, Ideologi Santri’ tersebut, disebutkan bahwa sejak sebelum Kemerdekaan Indonesia, santri telah berperan untuk mengusir penjajah dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Sejak sebelum kemerdekaan mengusir penjajahan, santri-santri juga terlibat. Kemudian juga, dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian tadi disebut lahirnya Hari Santri ditetapkan pada 22 Oktober, yaitu dengan lahirnya resolusi jihad dan terus berkiprah untuk mengisi pembangunan untuk Indonesia maju,” ujarnya.

Menurutnya, peringatan Hari Santri kali ini terasa spesial, karena diadakan oleh pejabat negara yang semuanya adalah santri. Itu membuktikan, jika santri juga dapat berkiprah bahkan jadi presiden dan wakil presiden.

“Ini untuk pertama kalinya, karena Menko Polhukam juga santri. Dan yang luar biasa, Maulid dibaca oleh Gubernur Jatim, Salawat oleh Menko Polhukam dan juga Wapres, ini luar biasa,” terangnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, serta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan juga Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, serta sejumlah ulama besar dan habaib. (kom/adi/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa berempati terhadap situasi yang dialami Joko Santoso, yang mengalami gangguan kesehatan mata (gangguan penglihatan). “Insyaallah akan terus saya dimonitor. Semoga Allah SWT segera memberikan kesembuhan. Aamiin ya Rabb,” demikian doa dan respons Wali Kota Sutiaji, saat dikonfirmasi di tengah pelaksanaan tugas kedinasan di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (02/12/2021).

Sutiaji menjelaskan, Pemkot Malang bersama sejumlah pihak telah melakukan upaya pendampingan dan menyampaikan bantuan demi meringankan beban ekonomi Joko Santoso dan keluarga.

Bahkan, Camat Kedungkandang, Prayitno, juga melaporkan, pada September telah disampaikan lima skema bantuan. Mulai dari bantuan dana dari warga yang dikoordinir Rt/Rw pada 4 September 2021, pengurusan BPJS dan KIS serta pendampingan ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) oleh Kelurahan Arjowinangun dan Puskesmas Arjowinangun pada 6 September 2021, pemeriksaan lanjutan pada 14 September 2021, bantuan sembako dan donasi kelurahan pada 15 September 2021 dan bantuan biaya pengobatan pada 23 September 2021.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Perhatian juga kembali disampaikan pada Oktober 2021 dalam bentuk sembako dari Dinas Sosial P3AP2KB dan bantuan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang pada 11 Oktober 2021. Selain itu, mengalir pula kepedulian dari seorang dermawan atas nama Abdul Wahid (anggota Komisi D DPRD Kota Malang).

“Kami bersama lurah, petugas Puskesos dan PSM Arjowinangun juga sudah memproses bantuan dalam skema DTKS dan BPNTD pada minggu kedua November,” tambah Prayitno setelah kunjungan silaturahmi ke rumah Joko Santoso, Rabu (02/12/2021).

Bersama jajaran terkait, dirinya menegaskan, siap menerjemahkan arahan Wali Kota Malang untuk terus memantau dan mendampingi upaya pemulihan kondisi kesehatan Joko Santoso. “Intinya, kami sudah dan terus berproses perhatian kepada warga,” papar Prayitno. (hms/mus/sit)

Wali Kota Sutiaji menjelaskan, terdapat penguatan delapan area reformasi birokrasi yang terus dibangun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. “Delapan area perubahan itu antara lain manajemen perubahan, deregulasi, penataan dan penguatan organisasi, serta tata laksana. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik,” ujar Sutiaji dari Jakarta.

Pada manajemen perubahan, pihaknya membina mental seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang, menjadi titik awal membentuk pemerintahan yang bersih, akuntabel, taat asas dan memuaskan masyarakat.

“Saya langsung menjadi motivator bagi ASN dan itu tiap tahun dilakukan. Karena yang menentukan bagaimana ke depannya adalah dimensi waktu saat ini, kita mau berbuat apa,” tambahnya.

Kemudian berkaitan dengan deregulasi, Sutiaji menjelaskan bahwa ada harmonisasi peraturan perundang-undangan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, yang berjalan dengan baik akibat komunikasi yang harmonis dari legislatif dan eksekutif.

“Maka regulasi kami tata, dan penataan organisasi menjadi kunci. Waktu itu di Kota Malang ada 34 perangkat daerah, saat ini dipangkas menjadi 28. Sehingga mampu mengefisiensi lebih dari Rp103 miliar. Karena lebih baik ramping tapi kaya kerja,” beber pemilik kursi N1 tersebut.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Sutiaji memaparkan, berkaitan dengan lelang kinerja yang memiliki tiga poin penting, yakni gentlement’s agreement, breakdown konkrit prioritas pembangunan, serta titik nol dan kecepatan titik akhir kinerja.

“Kalau ASN tidak terukur dan tidak tercapai, siap-siap digeser. Ukuran kinerja individu disempurnakan melalui proses pendampingan perjanjian kerja. Kami sudah punya e-Kinerja yang menjadi dasar dalam pemberian apresiasi bagi pegawai,” sambungnya.

Reformasi birokrasi Pemkot Malang juga tercermin melalui dikuatkannya merit system dan indeks profesionalisme ASN. Di mana hal tersebut juga memicu penguatan ekosistem birokrasi inovatif. “Sistem informasi Kepegawaian berbasis online juga sudah terintegrasi. Kemudian lelang jabatan kritikal telah dilakukan secara terbuka. Tidak lupa pengawasan khusus untuk review dan evaluasi perbaikan, perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan,” terangnya.

Sementara itu, Menko Polhukam RI Prof. Moh. Mahfud MD mengungkapkan, saat ini merupakan periode ketiga dari Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010.

“Oleh sebab itu, kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) yang mengimplementasikan reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan pelayanan baik. Sehingga tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bagi pemda yang belum melaksanakan, dapat termotivasi dan berkomitmen untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi sebagai upaya pembaharuan dan perubahan,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dihimpunnya, terdapat 59 kabupaten/kota di Indonesia yang masih belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural. Selain itu terdapat juga terdapat enam kabupaten/kota yang pada tahun sebelumnya telah menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, tetapi malah tahun ini tidak menyampaikan.

“Selaku Menko Polhukam, saya mengingatkan kepada saudara-saudara para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendorong dan membina kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi. Selain itu, mengevaluasi kendala-kendala apa yang menyebabkan daerah belum melaksanakan reformasi birokrasi,” terangnya. (mus/sit/adv)

“Jadi, pihak Kemenko Polhukam menggali informasi berkaitan dengan beberapa hal. Seperti masalah layanan publik, masalah budaya kerja, merit system, dan lain sebagainya,” terang Wali Kota Sutiaji, seusai acara pertemuan.

Baca Juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dikatakan orang nomor satu di Kota Malang tersebut, Kunker audiensi kali ini lebih seperti curhatan Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Pemerintah Pusat. “Kita juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi. Seperti permasalahan gaji, merit system dan macam-macam lah. Isinya curhatan-curhatan kami,” terang Wali Kota berkacamata itu.

Dari sekitar 11 poin yang didiskusikan, Sutiaji berujar, paling dominan pembahasan tentang merit system. “Seperti tunjangan, kita itu kan menganut merit system. Jadi, gajinya berbasis kinerja. Nah dari pusat kan belum ada, tunjangannya bukan berbasis kinerja tapi masih pakai acuan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 1974. Ini katanya sudah mulai digodog untuk mengacu pada Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2014,” beber Sutiaji.

Dirinya berharap melalui kunjungan ini, nantinya beberapa masalah bisa teratasi bersama. “Keluhan kita akan disampaikan ke pusat. Tapi selama Pemkot Malang mampu mengatasi, ya kita atasi,” terangnya.

Sementara itu, Asdep Tata kelola Pemerintahan Deputi Komunikasi Informasi Aparatur Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, menjelaskan bahwa ada dua tujuan utama dari kunker kali ini. “Pertama sebagai koordinator dari Pemerintah Pusat ke Pemda, dalam hal ini adalah Pemkot Malang. Kedua, kami inventarisasi data terkait dengan permasalahan di bidang reformasi birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),” beber Syaiful.

Karena Kota Malang memiliki nilai SAKIP yang baik, selain menggali informasi hambatan, pihaknya juga mengambil sisi positifnya. “Kami menggali sisi positif yang sudah dicapai oleh Pemkot Malang sebagai sharing knowledge ke daerah lain. Agar dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang nilainya belum sebaik Pemkot Malang,” terangnya.

Syaiful berujar terdapat permasalahan yang sering ia temui di berbagai Pemda kabupaten/kota, salah satunya juga ditemui di Kota Malang.

“Salah satu contoh masalah yang sering disampaikan adalah tentang pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, atau jabatan administrasi pengawas ke fungsional. Tentu mekanismenya dan teknisnya membawa dampak yang cukup signifikan terhadap administratif. Baik dari sisi jabatan yang tunjangannya masih belum ditetapkan, dan ada yang menerima tunjangan lebih rendah daripada sebelumnya. Padahal kan amanat Pak Presisden, ketika ada transformasi perubahan dari jabatan struktural ke fungsional jangan sampai Aparatur Sipil Negara (ASN) dirugikan,” tegasnya. Sehingga, masukan dan keluhan dari Pemkot Malang akan ia tampung dan sampaikan dalam rapat bersama Pemerintah Pusat. “Semoga apa yang tadi jadi masukan bisa membawa perubahan ke dalam bentuk regulasi yang akan diterbitkan di masa yang akan datang. Tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Wali beserta jajarannya tadi , mudah-mudahan bisa diakomodir dalam regulasi yang baru,” katanya. (hms/mus/ed2)