Kemenkumham Jatim – Memontum

Serahkan Sertifikat Merk, Kakanwil Kemenkumham Jatim Apresiasi Karya Rutan Situbondo

Memontum 1 — Thu, 09 Feb 2023 15:01:37 +0000

Memontum Situbondo – Sebuah kreasi Rutan Kelas IIB Situbondo yaitu seni gambar yang memiliki unsur kata #RusibonSantriCong secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sertifikat Hak Cipta tersebut, secara langsung diserahkan oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari, kepada Karutan Situbondo, Rudi Kristiawan, Kamis (09/02/2023) tadi di Wisda Rengganis Pantai Pasir Putih. Dalam kesempatan itu, Kakanwil mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Rutan Situbondo, khususnya terkait kekayaan intelektual.

“Ini dapat menjadi contoh positif untuk semua pihak, agar semakin melek terhadap kekayaan intelektual dan segera mendaftarkan karyanya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Rutan Situbondo, Rudi Kristiawan, menyampaikan bahwa logo Rutan Situbondo tersebut memiliki arti dan filosofi yaitu kata Rusibon. Dimana, itu kepanjangan dari Rutan Situbondo. Burung Elang merupakan logo Kabupaten Situbondo, sebagai kearifan lokal dan lokus Rutan Situbondo.

Baca juga :

Sedangkan perahu layar, urainya, sebagai tanda Rutan Situbondo ada di daerah pesisir pantai utara. Kata santri merujuk pada jargon dan semangat Rutan Situbondo dalam menuju WBK dan WBBM. “Yang merupakan akronim dari Sigap, Amanah, Nasionalis, Tanggon, Ramah dan Inspiratif. Sedangkan warna-warni dalam logo tersebut, menunjukkan dinamika, kecerian dan semangat yang berkobar serta berapi-api. Sehingga, semakin menguatkan seluruh pegawai untuk berkinerja lebih baik,” ujarnya.

Sementara kata Cong, ujarnya, sebagai penanda bahwa letak Rutan Situbondo ada di daerah tapal kuda yang mayoritas masyarakatnya Suku Madura dan mempunyai panggilan cong. Terakhir yaitu penggunaan tagar atau hastag (#) untuk memudahkan pencarian kata Rusibon, khususnya dalam laman media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dll.

“Ini menunjukkan bahwa kami juga terbuka terhadap perkembangan yang ada di dunia digital,” ujarnya.

Dirinya berharap, langkah tersebut dapat memberi inspirasi kepada masyarakat sekitar serta satker lain untuk segera mendaftarkan berbagai karya atau produk mereka di DJKI sehingga tidak di plagiat pihak lain. “Ini juga sebagai komitmen Rutan Situbondo dalam berkontestasi menuju WBK/WBBM dengan dicetuskan jargon, logo dan semangat baru,” terangnya. (her/gie)

Dampingi Wamenkumham Kunjungi Rutan Situbondo, Kemenkumham Jatim Bakal Fokus Kembalikan Fungsi Rutan

Memontum 1 — Thu, 21 Apr 2022 13:25:36 +0000

Memontum Situbondo – Overload atau over kapasitas membuat Rumah Tahanan (Rutan) sulit menjalankan fungsinya melayani tahanan. Salah satu contohnya, yang ada di Rutan Situbondo. Dari 290 penghuni, 70 persen diantaranya berstatus narapidana.

Realita itulah, yang dijumpai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Republik Indonesia (RI), Prof Edward Omar Sharif Hiariej, saat melakukan kunjungan ke Rutan Situbondo, Kamis (21/04/2022) tadi. “Padahal pola pelayanan dan pembinaan kepada tahanan dan narapidana itu berbeda,” ujar Wamenkumham, Kamis (21/04/2022).

Pejabat yang akrab disapa Prof Eddy ini menyatakan, kondisi di Rutan Situbondo masih belum ideal. Meski, tingkat over kapasitas di Rutan Situbondo relatif rendah. “Namanya Rutan, itu harusnya diisi para tahanan yang sedang menjalani proses pidana. Sedangkan Lapas adalah pembinaan setelah putusan,” ungkapnya.

Untuk itu, Prof Eddy yang didampingi Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim, Wisnu Nugroho Dewanto menyebut salah satu tujuannya melakukan kunjungan kerja ke Rutan Situbondo untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Karena risiko terjadinya masalah di Rutan cukup besar. Apalagi jika antara anggaran yang ada tidak bisa menjawab kebutuhan di lapangan. “Masalah ini selalu memiliki dampak yang harus diminimalisir sedini mungkin. Kami sedang bahas agar segera ada solusi,” tegas Wamenkumham.

Baca juga :

Sementara itu, Wisnu Nugroho Dewanto yang juga menjabat Kepala Biro Keuangan Kemenkumham, ini menjelaskan bahwa saat ini ada teknis dan prosedur yang tidak memungkinkan memasukkan anggaran pembinaan narapidana ke Rutan. Untuk itu, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan agar ada kebijakan untuk memberikan diskresi.

“Tentunya, kami berharap para warga binaan mendapatkan pelayanan dan pembinaan sesuai dengan status pidana yang diterimanya,” paparnya.

Sementara dalam kunjungan kerjanya kali ini, Wamenkumham juga mengapresiasi kegiatan pembasuhan kaki ibunda oleh WBP. Menurutnya, kegiatan semacam ini perlu dilakukan secara rutin. Tidak hanya digelar saat momen Hari Kartini saja. Tapi di momen-momen keagamaan juga digelar. “Jadi ini penting untuk mengingatkan WBP agar punya keinginan untuk kembali ke rumah dan bersimpuh di hadapan ibunya,” terang Prof Eddy. (her/gie)

Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim Acungi Jempol Pembinaan Kemandirian dan Kepribadian WBP Lapas Kelas 1 Malang

Memontum 1 — Tue, 25 Jan 2022 10:25:00 +0000

Memontum Kota Malang – Plt. Kakanwil Kemenkumham Jatim, Wisnu Nugroho Dewanto, acungi jempol dan apresiasi pembinaan kemandirian dan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas 1 Malang, Selasa (25/01/2022).

Kedatangan Plt. Kakanwil Wisnu di Lapas Kelas 1 Malang dalam rangka Pembinaan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (Bintorwasdal). Saat memasuki Lapas Kelas 1 Malang, langsung disambut baik oleh Kalapas RB Danang Yudiawan beserta seluruh pegawai dan pejabat struktural.

Kalapas RB Danang mengajak Plt.Kakanwil Wisnu berkeliling mulai dari Ruang Layanan Penitipan Barang, Klinik Pratama Paricara, Ruang Video Call, Budi Daya Burung Murai dan Ayam Serama.

Tidak hanya itu, Wisnu juga diajak berkunjung menuju L’SIMA Green House, melihat secara langsung pembinaan – pembinaan maupun budi daya – budi daya yang di canangkan oleh Lapas Kelas I Malang. Diantaranya budi daya Jamur. Di lokasi ini Wisnu diperkenalkan dan dijelaskan proses tentang pembibitan Jamur, serta melihat Anggrek hasil aklimatisasi warga binaan Lapas Kelas I Malang yang ada disana.

Setelah berkeliling, Plt. Kakanwil Wisnu dihibur oleh penampilan dari CC-Liyan, sebuah grup band binaan kreativitas Lapas Kelas I Malang. “Secara umum sudah bagus, alur layanan juga sudah jelas, banyak pembinaan dan budi daya kreatif yang sangat berdaya guna bagi WBP kelak” jelasnya saat bersantap siang di Pojok Kuliner, Selasa (25/01/2022) siang.

Baca juga :

Pihaknya berpesan agar ketika pelayanan berlangsung, petugas tetap memastikan agar Prokes tetap berjalan. Dimulai dari pemberian Hand Eanitizer, cek suhu, Physical Distancing dan penggunakan masker dengan benar. “Lakukan sesuai protokol kesehatan yang ada,” ujarnya lagi.

Kalapas Kelas 1 Malang, RB Danang Yudiawan mengucapakan terimakasih atas kunjungan tersebut. Pihaknya memastikan pesan dari Plt. Kakanwil Wisnu akan diterapkan untuk menyempurnakan pelayanan yang ada di Lapas Kelas I Malang.

“Kunjungan beliau kesini untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Lapas . Beliau juga meminta kebersihan lingkungan maupun bahan makanan harus dipastikan, agar warga binaan tetap sehat selama pandemi,” ujar RB Danang.

Kalapas berharap dengan adanya kunjungan dari Plt. Kakanwil Jawa Timur lebih memotivasi setiap jajaran dan pegawai di Lapas Kelas I Malang untuk lebih giat dan memacu kinerjanya. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. (gie)

100 WNA Asal Afghanistan Datangi Kemenkumham Jatim minta Diberangkatkan ke Negara Tujuan ke Tiga

Memontum 1 — Thu, 11 Nov 2021 08:56:55 +0000

Memontum Surabaya – Sekitar 100 pengungsi internasional asal Afghanistan yang berada di Tempat Penampungan Puspa Agro mendatangi Kanwil Kemenkumham Jatim, Kamis (11/11/2021). Tujuannya mereka, untuk memperjuangkan nasibnya yang terkatung-katung selama 11 tahun terakhir, untuk diberangkatkan ke negara ke tiga.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Krismono, dalam kesempatan itu melakukan audiensi dengan tiga perwakilan pengungsi yaitu Muhammad Alif, Muhammad Asbari dan Asad. Alif yang sekaligus sebagai translator, mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan pihak Kanwil Kemenkumham Jatim untuk menemui perwakilan pengungsi. Alif menyampaikan tujuannya, bahwa pihaknya membutuhkan bantuan agar bisa segera berangkat ke negara ketiga. “Kami sudah 11 tahun berada di Indonesia, namun belum mendapat keputusan kapan segera berangkat,” ujar Alif.

Lebih lanjut Alif menceritakan, bahwa selama ini pihaknya telah menyuarakan aspirasi ke Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) sejak 2011. Namun, selama itu pula pihaknya selalu diberikan janji-janji.

“Sebenarnya kami ke Indonesia hanya untuk transit saja. Tapi selama ini menunggu sudah belasan tahun,” keluhnya.

Baca juga :

Selain itu, Alif menjelaskan, para pengungsi khususnya dari Afghanistan merasa cemas. Apalagi, melihat situasi politik di negara asalnya yang semakin tidak menentu.

“Kami percaya bahwa sekarang merupakan waktu yang tepat untuk mencari perhatian negara donor. Sehingga, mereka dapat membantu kami,” ujarnya.

Sementara itu, Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkuham Jatim, Jaya Saputra, juga menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang dialami para pengungsi. Pihaknya berharap persoalan yang dialami pengungsi bisa cepat mendapatkan jalan keluar.

Jaya mengatakan, pihaknya akan menampung semua aspirasi yang disampaikan pengungsi. Aspriasi itu selanjutnya akan disampampaikan kepada pemerintah pusat. Selain itu, Jaya juga menegaskan bahwa posisi pihaknya adalah sebagai fasilitator saja.

“Karena bukan porsi kami untuk mengambil kebijakan,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, bahwa pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan UNHCR terkait masalah ini. Karena yang berwenang memproses ke negara ketiga bukan pemerintah Indonesia.

“Kami juga mendorong agar ada kantor perwakilan UNHCR di Surabaya, agar para pengungsi tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk melakukan koordinasi,” ujarnya.

Saat ini, total ada 396 pengungsi internasional dari 14 negara di Jawa Timur. Paling banyak berasal dari Afghanistan dengan 283 orang. Mereka tersebar di Pusat Akomodasi Puspa Agro, Pusat Akomodasi Green Bamboo maupun Pengungsi Mandiri. (ade/gie)

Kanwil Kemenkumham Jatim Gelar Penyuluhan Hukum bagi Warga Miskin di Lamongan

memontum — Sun, 08 Apr 2018 13:17:50 +0000

Memontum Lamongan — Sudah saatnya pejabat abdi negara harus terjun langsung bertemu dengan memasyarakat, hal ini seperti dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jatim ke Lamongan. Dengan memanfaatkan momen senam jumat pagi bersama PNS dilingkup Pemkab Lamongan dan masyarakat umum guna melakukan sosialisasi informasi hukum, norma hukum, dan peraturan perundangan di alun-alun Lamongan. Kemarin (7/4/2018)

Koordinator fungsional pejabat penyuluhan hukum Kanwil Kemenkumham, Noor Prapto mengungkapkan momen senam jumat pagi yang banyak melibatkan kalangan PNS dan sebagian masyarakat ini sangat efektif untuk penyampaian informasi tentang hukum

“Pelayanan hukum sekarang ini harus menyentuh langsung ke masyarakat,” ungkap Noor

Didampingi Sekkab Lamongan Yuhronur Efendi, bagian hukum Lamongan dan LBH Al Banna Lamongan, Noor Prapto mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum keliling tersebut akan bisa menciptakan budaya hukum yang tertib, taat serta patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Ditambahkan olehnya, pelayanan hukum saat ini harus lebih maksimal dan bisa menyentuh masyarakat. Bahkan lanjutnya pemerintah sudah menyediakan alokasi anggaran negara khusus bagi orang miskin atau tidak mampu yang bersentuhan dengan hukum.

“Bantuan tersebut sifatnya gratis dan harus memenuhi beberapa persyaratan yakni dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala desa setempat,” sambung Noor sapaan akrabnya.

Lebih lanjut ditegaskanya, untuk melengkapi persyaratan tersebut akan dibantu oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada diseluruh Indonesia yang sudah terakreditasi, termasuk yang ada di Lamongan yakni LBH Al Banna.

Sementara itu, ketua LBH Al Banna Drs.Luqmanul Hakim, SH, MH didampingi Direktur Biro Bantuan Hukum (BBH) Juris Law Firm, Faridatul Bahiyah, SH, MH mengatakan pihaknya selalu siap untuk melakukan penyuluhan hukum sebagai mitra Kemenkumham. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa advokat dan paralegal khusus untuk melakukan pelayanan hukum gratis untuk orang atau kelompok masyarakat miskin.

“Cukup dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari desa setempat akan dibantu oleh Organisasi Bantuan Hukun (OBH) yang ada di seluruh Indonesia yang sudah terakreditasi, Untuk di Lamongan ada LBH Al Banna,” pungkasnya. (bis/zen/nay)