Pada pertemuan tersebut, Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP, Abtenego Tarigan dan Tenaga Ahli Utama KSP, Brigjen TNI (Purn) Noch Tiranduk Mallisa, menerima laporan terkait kesejahteraan prajurit TNI. Dimana, sejak 1 Januari 2018 masih belum ada kenaikan tunjangan Renumerasi dan ULP. Padahal, saat ini harga-harga kebutuhan pokok naik.

Dari laporan yang didisampaikan, saat ini kesejahteraan tunjangan kinerja prajurit TNI sebesar 75 persen. Prajurit dengan pangkat terendah mendapat tunjangan kinerja sebesar Rp 2.089.000, dengan gaji sebesar Rp 1.680.000. Sedangkan ULP yang diterima Rp 60.000 per hari.

Menanggapi hal ini, Moeldoko, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. “Mengapa? Karena negara betul betul memerlukan kalian untuk menjaga keutuhan NKRI. Saya akan dorong ke kementrian dan lembaga termasuk ke Presiden,” tegasnya.

Baca juga :

Pada arahannya, Moeldoko mewanti-wanti agar prajurit tetap netral pada Pemilu 2024 dan mampu menjaga demokrasi dengan baik. Dirinya mengakui, ruang TNI tidak luas dalam menjaga demokrasi. Sebab, di sisi lain anggota TNI juga berkewajiban menjaga stabilitas.

“Kita harus bisa menyeimbangkan stabilitas dan demokrasi untuk bisa tetap tumbuh dengan baik. Jadi siapkan diri kalian untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya,” kata Panglima TNI 2013-2015 ini.

Sebagai nformasi, Kesatrian Yonif Raider 700/Wira Yudha Cakti, Kodam XIV/Hasanuddin, Makassar, merupakan tempat pertama kali Moeldoko ditugaskan setelah lulus dari Akademi Militer pada 1981. Di markas pasukan elit Infanteri Raider TNI AD itu, Moeldoko memulai kepangkatan dari Letnan Dua hingga Kapten.

“Di sini saya banyak belajar dari komandan-komandan saya tentang kepemimpinan. Di sini juga saya menggambar garis hidup saya,” kenangnya.

Pada kunjungannya, Moeldoko menyempatkan diri menengok rumah dinas yang dulu ditinggalinya. “Kayu kusennya kayaknya masih sama,” kata Moeldoko sambil tertawa. (hms/ksp/gie)

“Kita ini menghadapi ancaman krisis air. Dunia juga akan menghadapinya dan untuk itu sumber air ditata dan kelola dengan baik. Para petani juga diharapkan tetap guyub rukun bersiap menghadapi krisis apapun,” kata Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan yang juga merupakan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), ini hadir pada acara panen di Kabupaten Jember untuk melihat langsung keberhasilan panen melalui teknologi intensifikasi pertanian. Mengacu pada pesan Presiden Jokowi, Moeldoko, mengatakan intensifikasi akan memotong masa tanam sekaligus meningkatkan hasil panen.

“Kesejahteraan petani akan membaik,” kata Moeldoko.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Sejak setahun terakhir, ladang pertanian seluas 500 hektare di Desa Lojejer ditanami bibit padi super M70D. Masyarakat desa pun telah membuktikan hasil panen bibit M70D mencapai 9 ton per hektar. Angka ini, jauh di atas rata-rata hasil panen padi di Indonesia yang menghasilkan 5,7 ton per hektar.

Tidak hanya itu, menurut Sugeng Widodo, Direktur M-Tani yang menghasilkan bibit M70D, bahwa bibit ini juga sudah bisa dipanen di usia 75 hari. Padahal usia padi rata-rata di Indonesia masih diatas 90 hari.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember, Arief Tjahyono, mengatakan bahwa Kabupaten Jember merupakan wilayah dengan hamparan lahan pertanian terluas nomor 3 di Indonesia dengan total 86.000 hektar. Namun, produktivitas pertanian di Kabupaten Jember, masih kalah jika dibandingkan Kabupaten Ngawi, yang sama-sama ada di Jawa Timur. Padahal, luasan lahan di Kabupaten Ngawi tidak sebesar di Kabupsten Jember.

“Pelan-pelan beralih pakai pupuk organik. Nanti tanahnya akan gembur seperti yang ada di Ngawi. Jadi, jangan hanya mengandalkan pupuk anorganik,” pesan Moeldoko. (hms/gie)

Moeldoko yang juga Ketua Periklindo, itu menyinggung soal masa depan mobil listrik. Menurutnya, dunia mobil listrik lama-lama akan seperti UMKM. Sebab, Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi mobil listrik beserta komponennya.

“Jika nanti baterai, motor, dinamo, dan controllernya diproduksi di Indonesia, dunia mobil listrik lama-lama seperti UMKM,” katanya.

Untuk itu, lanjut Moedoko, mulai saat ini pengembangan riset terhadap komponen mobil listrik harus dioptimalkan. Agar Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri mobil listrik dunia.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Putra-putri Indonesia harus memaksimalkan momentum ini, dan jangan sampai diambil oleh negara lain. Kita jangan jadi follower, tapi kita harus jadi industri,” tegasnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini menyampaikan, bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. Komitmen tersebut diwujudkan dengan keluarnya Perpres No 55/2019 tentang percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Inpres No 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah.

“Ini sebagai pemicu untuk menumbuhkan industri kendaraan listrik. Sebagai pemacunya, pemerintah juga menyiapkan skema insentif agar masyarakat beralih ke mobil listrik,” terangnya.

Di akhir sambutannya, Moeldoko menekankan pentingnya seluruh pihak memiliki kesadaran yang sama akan pentingnya percepatan pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai demi mewujudkan Indonesia Zero Emisi pada 2060. (hms/ksp/gie)

“Kalian memang tidak berperan dalam politik praktis, tapi saya ingin kalian, para mahasiswa, terlibat dalam upaya mencegah politik adu domba memasuki tahun politik. Kita masih ingat polarisasi yang terjadi di Pemilu sebelumnya dan ini menimbulkan suasana tidak nyaman yang masih membekas hingga sekarang. Saya berharap teman-teman terlibat agar membawa suasana semakin jernih,” kata Moeldoko.

Baca Juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Purnawirawan Panglima TNI ini juga mengatakan bahwa pemerintah selalu menerima kritik dari semua kalangan, termasuk mahasiswa. Ia bahkan menghargai upaya komunikasi yang dibangun oleh mahasiswa dengan para petinggi di istana sebagai bagian dari proses pembentukan leadership.

“Saya tidak pernah pusing kalau kalian mengkritik saya atau pemerintah. Saya tidak peduli tentang siapa yang menyampaikan kritik, saya tidak akan marah. Yang penting, tema dari kritik yang disampaikan jelas, supaya kita bisa tindaklanjuti. Sebagai seorang pelayan yang baik, sudah menjadi tugas kita untuk selalu mendengarkan kritik,” imbuhnya.

KAMMI sendiri punya sekitar 16.000 kader dibawah 126 kepengurusan level kota kabupaten yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Tujuan KAMMI datang beraudiensi dengan KSP adalah untuk berdiskusi terkait peningkatan kapasitas, karakter dan pendidikan kepimpinan mahasiswa. Selain itu, sebagai organisasi mahasiswa muslim, mereka memiliki tujuan untuk menyamakan frekuensi dalam tujuan moderasi beragama yang digaungkan oleh pemerintah.

“Kami menyadari bahwa sebagai organisasi kepemudaan, KAMMI butuh bekal agar tidak ikut polarisasi politik menjelang tahun politik 2024. Apalagi sebagai organisasi kemahasiswaan, kita juga harus independen dan netral secara politik. Kami bisa diterima di KSP ini adalah suatu penghargaan dan perhatian yang tinggi bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan,” kata Ketua Umum KAMMI, Zaki A Rivai. (hms/ksp/gie)

Ketua Satgas P2MI Projo, Sinal Blegur, mengatakan praktik pemberangkatan PMI non prosedural merupakan masalah sangat serius, di mana negara harus hadir dan memberikan pelindungan bagi warganya. Terlebih, dari tahun ke tahun jumlah kasus pemberangkatan PMI non prosedural mengalami peningkatan dan mayoritas tujuan pemberangkatan adalah negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan UEA.

“Ini terjadi karena adanya permintaan yang tinggi untuk mencari peluang kerja yang lebih baik di luar negeri,” kata Sinal.

Sinal Blegur mengklaim, Satgas P2MI Projo telah berperan serta dalam mencegah pemberangkatan PMI non prosedural. Dirinya mencontohkan, pada 2 September 2022, Satgas P2MI Projo bersama Polsek Cileungsi berhasil mencegah pemberangkatan 7 calon PMI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah secara non prosedural.

“Kami juga terlibat dalam pemulangan PMI non prosedural, yang terkena masalah di negara penempatan kerja,” tutur Sinal.

Menanggapi hal itu, Kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyampaikan apresiasi atas peran Satgas P2MI Projo. Hal ini, sejalan dengan komitmen pemerintah yang serius memerangi penempatan PMI non prosedural. Dirinya pun mendorong elemen masyarakat lainnya juga ikut berperan dalam memberikan pelindungan kepada PMI.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Keterlibatan elemen masyarakat dalam memerangi penempatan PMI non prosedural sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan butuh dukungan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan pelindungan kepada PMI,” tegas Moeldoko.

Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan, bahwa Kantor Staf Presiden bersama Kementerian/lembaga terkait telah bekerja keras untuk mencegah dan menekan penempatan PMI non prosedural. Diantaranya, melakukan pemangkasan prosedur keberangkatan dan penempatan PMI, yang selama ini prosesnya dinilai rumit panjang dan menghambat.

Selain itu, sambungnya, tim Kantor Staf Presiden juga telah mereview kembali regulasi soal pembiyaan penempatan PMI. Di mana, di dalam UU No 18/2017 dan aturan turunannya, yakni Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Perban) No 9/2020, pemerintah telah membebaskan biaya penempatan PMI, termasuk biaya pelatihan yang dibebankan kepada pemerintah daerah. Namun, implementasi aturan tersebut masih belum berjalan maksimal, karena keterbatasan alokasi dana dari pemerintah daerah.

“Memang kita menghadapi dilema. Satu sisi kita memiliki undang-undang untuk pembebasan biaya, tapi di sisi lain Pemda tidak bisa menjalankan. Kondisi ini stagnan. Untuk itu, saat ini kami (Kantor Staf Presiden) mendorong alokasi pembiyaan pelatihan untuk Calon PMI di pemerintah pusat diperbesar,” terangnya.

Adapun dalam kaitannya dengan masih adanya moratorium penempatan PMI di beberapa negara tujuan, seperti Arab Saudi dan beberapa negara di Timur Tengah. Pemerintah tengah melakukan diplomasi dan mendorong pelaksanaan penempatan PMI berbasis kawasan. Sehingga nantinya penempatan PMI bisa dipercepat.

“Kita harus menutup semua celah penempatan PMI non prosedural. Jangan sampai keinginan besar PMI untuk berangkat kerja ke luar negeri ini dilakukan dengan mengabaikan prosedur, dan sayangnya lagi ada yang mengakomodasi,” tegas Moeldoko. (hms/ksp/gie)

Moeldoko menyampaikan, bahwa apa yang dilakukan oleh para petani di Kecamatan Warungpring merupakan bentuk nyata dalam membangun dan menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini, kata dia, sejalan dengan amanah Presiden Joko Widodo terkait pembangunan dan penguatan sektor pertanian.

“Saya sangat bangga, warga di sini sangat serius dengan pertanian, bahkan lebih serius dari Istana. Dalam kesempatan ini saya tegaskan, Presiden sangat concern dengan pertanian. Jadi petaninya juga harus lebih semangat, ” tegas Moeldoko di depan ribuan petani.

Baca juga:

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Moeldoko yang juga banyak disebut sebagai Panglima Tani itu mengajak masyarakat petani di pedesaan untuk menciptakan inovasi dalam pengelolaan sektor pertanian. “Mari kita tinggalkan kebiasaan lama, petani hanya tanam dan panen. Bapak, ibu dan anak muda di Pemalang harus mulai belajar mengelola pertanian dengan baik. Bertani itu untuk kehidupan, bukan bertani untuk sekedar hidup,” ujar Moeldoko yang juga ketua HKTI.

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga mendengarkan keluhan para petani dan sejumlah pamong desa. Diantaranya, soal ketersediaan dan tingginya harga pupuk dan banjir rob yang sering terjadi di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. “Saya sudah dengar dan catat keluhan panjenengan (bapak-ibu), dan akan saya sampaikan dalam rapat di Istana,” tegas Moeldoko.

Selain melakukan panen raya jagung, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Pemalang, Panglima TNI 2013 – 2015 ini juga mendatangi festival UMKM di lapangan Randudongkal. Sebelum meninjau stand-stand UMKM, Moeldoko didaulat untuk mengikuti tarian Jaran Ebeg, salah satu kesenian tradisional Pemalang. “Kearifan lokal seperti ini harus terus dijaga. Ini salah satu pondasi kuat ntuk menjaga kedaulatan bangsa kita,” ujar Moeldoko. (hms/ksp/gie)

Dalam pertemuan itu, Moeldoko menekankan pentingnya penguatan penelitian di bidang pangan untuk menghadapi ancaman krisis pangan global. Disampaikan, bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang mengembangkan tanaman sorgum, sebagai salah satu alternatif pangan. Bahkan, peneliti Indonesia mulai mengembangkan varietas sorgum unggulan, yakni yang lebih tahan lama dan memiliki produktivitas yang lebih tinggi.

“Tantangan pangan tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun oleh seluruh negara. Untuk itu, saya mendorong adanya kolaborasi peneliti pangan dari berbagai negara. Salah satu tanaman yang sangat berpotensi namun belum banyak dikembangkan, yakni sorgum.” kata Moeldoko

Moeldoko menyebut, sorgum merupakan tanaman yang sangat bermanfaat. Bahkan, bisa dikatakan sebagai tanaman unggul. Sebab, sorgum memiliki banyak kelebihan baik dari segi gizi dan kesehatan.

Baca Juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Sangat baik untuk masyarakat yang ingin mengkonsumsi makanan yang tinggi protein sekaligus menghindari diabetes dan gluten,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, peneliti pangan Indonesia, Soeronto Human, mengakui bahwa sorgum unggul dari kecocokan lahan di Indonesia. Hanya saja, sampai saat ini masyarakat Indonesia, masih terbiasa mengkonsumsi beras dan gandum. Untuk itu, perlu ada perhatian bersar dari pemerintah dan masyarakat terkait pengembangan dan pemanfaatan sorgum sebagai salah satu alternatif pangan.

“Dari segi penelitian, masih banyak yang bisa dipelajari peneliti Indonesia dari negara-negara lain,” tutur Soeronto yang juga peneliti utama BRIN.

Sebagai informasi, sebelumnya peneliti pangan ini mengikuti pelatihan dan penelitian bersama terkait tanaman sorgum, di Jonggol Jawa Barat, pada Rabu (27/07/2022) lalu. Dalam pelatihan tersebut, para peneliti pangan saling berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan dan pengolahan tanaman sorgum menjadi sumber pangan, biomas, bioenergi dan gula atau pemanis. (hms/ksp/gie)

Usai menunaikan Salat Jumat, Moeldoko diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi kepada santri. Dalam kesempatan ini, dirinya berpesan kepada para santri untuk berani bermimpi besar dan menjadi pemimpin bangsa. “Kalian sangat beruntung bisa mengenyam pendidikan di pesantren yang dapat memberikan pendidikan karakter yang kuat dan pendidikan Agama Islam secara komprehensif. Maka, kalian bisa meraih mimpi apapun. Jadi pemimpin, bisa,” ujar Moeldoko.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Moeldoko juga sempat mengutip buku “Perang Kebudayaan” oleh Ali Khameini. Ia mengatakan bahwa serangan kepada unsur-unsur kebudayaan umat lain itu dilakukan dengan menghilangkan keyakinan, mendegradasi kekuatan ideologi dan menghilangkan kebanggaan atas identitas bangsa. “Fenomena ini sudah terjadi. Namun saya yakin sistem pendidikan di pesantren-pesantren bisa memperkuat identitas keagamaan sekaligus identitas bangsa,” lanjutnya.

Dalam kunjungan ini, Moeldoko disambut oleh Pengasuh Ponpes, KH Asep Saifuddin Chalim. Dirinya juga menceritakan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk dirinya sekarang. “Dulu, saya itu tidurnya di langgar. Kalau telat bangun Salat Subuh, Pak Kyai dulu sudah siap dengan penjalin [sejenis rotan]. Disiplin sekali, benar-benar digembleng. Saya gak akan jadi Jenderal kalau tidak digembleng dengan pendidikan agama,” kata Moeldoko.

Kyai Asep mengapresiasi bentuk perhatian Moeldoko ke pendidikan pesantren. Ia pun mengatakan bahwa ekosistem pesantren siap mengawal guru-guru pendidik dalam menangkal radikalisme di lingkungan sekolah. (hms/gie)

Pada rapat koordinasi (Rakor) di Kantor Pelindo, Makassar, Jumat (26/11/2021), Febry menekankan perlunya kerja cepat untuk mengejar keterlambatan pencapaian target yang sudah bertumpuk. Ketegasan Febry, mengacu pada tahap pengadaan lahan yang menjadi titik awal krusial dalam kesuksesan pembangunan.

“Tidak bisa tidak, groundbreaking harus dilaksanakan Desember ini. Kami usulkan tanggal 28 Desember dengan syarat lahan sudah clean and clear,” kata Febry.

Merespon pernyataan Deputi I KSP, Head of PMO Investment Arwin, menyatakan bahwa pihaknya telah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran lahan pada 23 November 2021. Langkah tersebut, merupakan hasil dari rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KSP empat hari sebelumnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Efek dominonya membuahkan percepatan terkait pengadaan lahan yang sebelumnya sangat lambat dilakukan. Alhamdulillah dalam 3 hari sudah selesai,” ucap Arwin.

Percepatan pengukuran tanah tersebut telah merampungkan pemetaan 146 bidang untuk menjadi luasan pengadaan tanah bagi jalan akses ini. Setelah itu, dalam pekan ini akan diselesaikan daftar nominatif penerima uang ganti rugi (UGR).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan Bambang Priono, menekankan bahwa percepatan luar biasa ini didukung dengan pengerahan maksimal SDM dari Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. “Selama 38 tahun saya berkarir, baru kali ini proses pengadaan lahan super cepat. Kami sungguh mengapresiasi bantuan dari KSP dan Pemda. Sehingga, saat konsultasi publik dan pengukuran, situasi kondusif di lapangan,” paparnya.

Detail lainnya terkait peta bidang dan alih trase, Detailed Engineering Design (DED), serta persiapan administrasi pembayaran UGR akan diselesaikan dalam pekan ini sembari PT Pelindo mempersiapkan pencairan UGR dengan Bank Mandiri. Sehingga, agar tidak ada jeda yang terlalu lama antara penetapan daftar nominatif dengan realisasi pencairan. (kom/sit)