Menurutnya, terdapat tiga tugas utama SPPG, yaitu mendata sasaran 3B, mendistribusikan bantuan dan melakukan evaluasi. “Khusus distribusi bagi ibu hamil dan menyusui dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui bantuan Makanan Bergizi (MBG),” jelas Wihaji, saat Kunjungan Kerja (Kunker) di Kota Malang, Selasa (12/08/2025) tadi.

Secara nasional, data BKKBN mencatat hampir 8,6 juta sasaran 3B. Namun, baru sekitar 200 ribu yang telah menerima bantuan tersebut. Untuk di Kota Malang, angka pastinya masih belum diketahui.

“Nanti seluruh SPPG akan melaksanakan itu, untuk sekarang masih 49 persen yang melaksanakan itu. Untuk yang lainnya masih persiapan uji coba,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa di Kota Malang program tersebut belum berjalan. Karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Tetapi, sementara ini hanya Kelurahan Bareng yang sudah melaksanakan Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan kapasitasnya 3.000 penerima dan yang 300 untuk kelompok 3B,” ucap Donny.

Lebih lanjut Donny juga menyebut, bahwa Dinsos P3AP2KB Kota Malang memiliki data, sebanyak 20 ribu keluarga berisiko stunting. Dengan kriteria yang tidak hanya mencakup kondisi anak, tetapi juga faktor lingkungan keluarga seperti tidak memiliki jamban atau adanya anggota keluarga yang merokok.

“Intervensi terus dilakukan agar kelompok 3B terpenuhi kebutuhan vitamin, kesehatan dan fisiknya,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Dalam fokus utama peninjauan kali ini, adalah pada layanan kesehatan ibu dan anak. Termasuk, fasilitas pemeriksaan USG gratis, pemantauan kehamilan, serta akses dokumen administrasi seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran, semuanya dapat diakses langsung melalui fasilitas kesehatan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap ibu dan anak bisa mendapatkan pelayanan yang layak tanpa harus jauh ke kota. Bahkan, melahirkan pun gratis di Lumajang karena ada program yang menjamin itu. Semoga anak-anak kita lahir sehat, tumbuh baik dan menjadi generasi sholeh dan sholehah,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, seusai berdialog dengan petugas Puskesmas dan pasien.

Baca juga :

Langkah ini, tambahnya, menjadi bagian dari strategi integrasi pelayanan publik yang menempatkan fasilitas kesehatan sebagai pusat akses pelayanan dasar masyarakat. Mulai dari kesehatan hingga pencatatan sipil.

Wakil Bupati, Yudha Adji Kusuma, menambahkan mengenai pentingnya mengawasi langsung pelayanan agar benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat. “Pelayanan publik tidak cukup hanya disiapkan. Harus dipastikan benar-benar berjalan di lapangan. Dari pemeriksaan kehamilan sampai anak lahir dan tercatat resmi, semua harus mudah dan terjamin bagi warga desa,” kata Mas Yudha.

Kegiatan ini, ungkapnya, memperkuat model layanan sejak lahir yang diusung Pemkab Lumajang. Dimana setiap anak yang lahir tidak hanya mendapat perawatan medis, tetapi juga langsung tercatat dalam sistem kependudukan dengan dokumen sah dan lengkap.

Dengan mendekatkan pelayanan hingga ke level Puskesmas desa, Lumajang membuktikan bahwa birokrasi bisa ditransformasikan menjadi sistem yang proaktif, tanggap dan ramah warga. Dari satu lokasi pelayanan terpadu, rakyat tidak hanya dilayani, tetapi diakui, dijamin, dan dirangkul. Dan dari seorang bayi yang lahir sehat dan tercatat lengkap, negara menegaskan bahwa pelayanan publik terbaik adalah yang hadir sejak awal kehidupan. (kom/adi/gie)

Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, menyampaikan jika data kenaikan tersebut terus bergerak dan dinamis. Apalagi, tiap harinya usia 17 tahun juga terus bertambah.

“Sebenarnya capaiannya ini agak susah. Karena data ini kan nambah terus, jumlah kependudukannya juga bertambah. Kami sekarang sudah mencapai 54 ribu dari target 160 ribu, sampai akhir tahun 2024 nanti. Memang agak sulit sebetulnya,” kata Lusi, Selasa (23/04/2024) tadi.

Dalam hal ini, berbagai upaya terus dilakukan untuk dapat mencapai target. Salah satunya, dengan mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap Organisasi Perangkat Daerah daerah (OPD) Kota Malang untuk mengaktivasi IKD nya.

Baca juga :

“Kalau ASN kami sudah melakukan perekaman di OPD-OPD, kan SE Wali Kota juga sudah ada, mewajibkan ASN dan Non ASN kalangan Pemkot Malang untuk IKD,” ujarnya.

Namun, dikatakannya jika tidak semua ASN di Kota Malang merupakan warga Kota Malang. Sehingga, dimungkinkan jika ASN yang telah melakukan aktivasi IKD di Kota Malang tercatat di daerah asalnya.

“Cuma memang kan ASN ini tidak semua penduduk Kota Malang. Jadi kami sudah ke OPD, kadang seperempatannya penduduk luar kota. IKD nya juga tercatat di daerah asalnya. Kemudian juga dari mereka kan ada yang dinas luar, dan sebagainya, nah ini dimohon bisa ke Kantor Dispendukcapil Kota Malang. Karena kan tenaga kami terbatas untuk itu,” tuturnya.

Selain itu, upaya sosialisasi dan jemput bola pun juga terus dilakukan. Seperti mendatangi beberapa sekolah SMA hingga membuka layanan kependudukan di Mal.

“Kemarin waktu kita buka di Mal itu memperoleh 967 pemohon. Jadi memang brosurnya kita share tidak melayani kalau belum IKD. Jadi itu caranya menggenjot,” imbuh Lusi. (rsy/sit)

Kepala DPPKB Kabupaten Nganjuk, Nafhan Tohawi, mengatakan bahwa MTs 1 Nganjuk merupakan lembaga pendidikan atau sekolah ke 11 yang menjalin kerja sama dengan Dinas PPKB terkait program SSK. Program SSK akan terus berlanjut secara bertahap ke seluruh sekolah tingkat SMP atau MTs, SMA dan SMK se Kabupaten Nganjuk.

“Ini merupakan sekolah kedua yang menjalin kerja sama terkait Sekolah Siaga Kependudukan Dinas PPKB. Dan nantinya, akan terus kita kembangkan ke seluruh sekolah di Kabupaten Nganjuk,” katanya.

Dirinya mengungkapkan, program SSK ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta mengedukasi kepada peserta didik dalam hal ilmu kependudukan untuk menciptakan generasi muda yang berencana dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. “Program kita membangun sinergitas dengan lembaga pendidikan untuk bisa menyampaikan kepada anak-anak tentang kependudukan. Kita ingin mewujudkan generasi emas karena 2045 nanti Indonesia sudah menjadi Indonesia Emas,” ujarnya.

Kepada siswa-siswi MTs Aisyiyah 1 Nganjuk, Kadis Nafhan memberikan motivasi bahwa sebagai insan pendidikan, harus selalu bersyukur dan terus mengembangkan potensi yang dimiliki dengan semangat dan tetap menjalankan ibadah sungguh-sungguh. “Kalian harus bersyukur, karena dididik di tempat yang luar biasa dan kita tidak perlu berkecil hati atau minder. Karena semua memiliki potensi dan kesempatan sukses yang sama. Tetap berjuang semangat dan tetap menjaga ibadah salat lima waktu,” ungkapnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Sekolah MTs Aisyiyah 1 Nganjuk, H Aris Nasution, mengucapkan rasa terima kasihnya atas kerja sama yang terjalin antara Dinas PPKB dengan lembaga pendidikan yang dirinya pimpin. “Alhamdulillah, kami keluarga MTs Aisyiyah 1 Nganjuk sangat berterima kasih kepada jajaran Dinas PPKB yang telah berkenan menjalin kerja sama ini untuk memberikan wawasan kependudukan kepada anak-anak didik kami ini,” tambahnya.

Dengan motto ‘Mendidik Tanpa Diskriminasi’, pihaknya berharap supaya semua anak didiknya dapat memperoleh ilmu dan wawasan yang sama terkait kependudukan, stunting dan keluarga berencana oleh Dinas PPKB Nganjuk. “Kami sedang proses untuk menerbitkan buku tentang stunting, kemarin kita sudah ikuti lomba menulis essai. Dan alhamdulillah, sekolah kami sudah menerbitkan 12 buku, tentu ini pengalaman yang luar biasa bagi kami,” paparnya.

Dirinya juga berharap, kegiatan tersebut dapat terus berlanjut dalam mengedukasi siswa/siswi MTs Aisyiyah 1 Nganjuk, yang dikemas seperti kegiatan kepanduan atau kepramukaan. “Harapan kami, melalui kegiatan ini bisa berlanjut. Kepada Dinas PPKB kami harap dapat meluangkan waktu untuk memberikan wawasan kependudukan lebih lanjut lagi seperti dalam bentuk kegiatan kepanduan dan kepramukaan,” harapnya.

Sebagai informasi, acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) antara Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dengan MTs Aisyiyah 1 Nganjuk serta dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kabid Dalduk dan Siga Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dr Cipto. (kom/sit)

Kepala Dispendukcapil Kota Batu, Wiwik Nuryati, mengatakan bahwa warga di Kota Batu saat ini sudah ada 7.036 warga yang sudah memiliki KTP digital. Di mana, IKD tersebut bisa langsung diakses melalui pegawai untuk keperluan administrasi.

“Jadi, warga Kota Batu sekarang bisa membuat KTP digital melalui aplikasi IKD,” terangnya, di Balai Uji KIR Kota Batu, Kamis (21/09/2023) tadi.

Tidak hanya KTP, tambahnya, kemudahan administrasi tersebut juga bisa digunakan untuk kepengurusan surat kependudukan lain. Sehingga, nantinya untuk melakukan kebutuhan administrasi masyarakat, itu tidak perlu mengeluarkan secara fisik E-KTP. Cukup, yang ditunjukkan dalam bentuk digital saja.

Baca juga:

“KTP digital atau IKD ini sudah diterapkan sejak akhir 2022 lalu. Kami terus sosialisasikan agar masyarakat segera mengaktifkan IKD, untuk kebutuhan dan memudahkan administrasi dalam berbagai hal. Dan, KTP digital ini juga bisa dicetak di Mall Pelayanan Publik tanpa dipungut biaya,” tuturnya.

Dalam aplikasi IKD ini, ujarnya, di dalamnya ada KTP dan KK. Bahkan, di aplikasi tersebut pemilik juga bisa melakukan tanda tangan digital. Serta, setiap aktifitas kepengurusan Adminduk juga akan tercatat historinya.

KTP digital ini, ujarnya, juga sebagai antisipasi ketika Dispendukcapil Kota Batu, kehabisan blangko E-KTP. Namun, di Kota Batu sendiri masih banyak tersedia blangko E-KTP. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir. Karena, Kota Batu rutin mendapatkan blangko KTP dari provinsi maupun pemerintah pusat.

Bahkan pekan lalu, tambahnya, baru saja mendapat jatah blangko dari pemerintah pusat sebanyak 2 ribu blangko. Sedangkan dari provinsi, dapat 500 blangko setiap bulannya. Dan, ketika persedian banyak bisa mendapat 4 ribu blangko dari pusat.

Bahkan, ujarnya, rata-rata perhari pihaknya mencetak sekitar 100 E-KTP. Artinya, saat ini masih tersisa sekitar 3 ribu blangko E-KTP.  Di sini, Dispendukcapil masih memiliki persedian hingga satu bulan atau 30 hari ke depan.

“Kami tegaskan, masyarakat Kota Batu yang ingin membuat permohonan E-KTP, tidak perlu panik. Karena, kami masih memiliki sekitar 3.000 blangko E-KTP,” paparnya. (put/sit)

Kepala Dispendukcapil Jember, Isnaini Dwi Susanti, mengatakan bahwa Dispendukcapil Jember terus memberikan pelayanan yang prima dengan cara langsung jemput bola. Karenanya, Dispendukcapil dalam kesempatan ini bekerja sama dengan Desa Mlokorejo, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Balai Desa Mlokorejo.

“Hari ini kami melaksanakan pelayanan regitrasi IKD dan juga perekaman KTP elektronik di Desa Mlokorejo. Tercatat, ada sebanyak 64 orang telah teregistrasi IKD,” katanya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, di hari yang sama di tempat berbeda, Dispendukcapil Jember juga memberikan layanan berupa registrasi IKD dan layanan perekaman KTP elektronik di Kecamatan Gumukmas. Tercatat, ada 106 orang yang terdiri atas sejumlah 61 orang mengurus perekaman KTP dan sebanyak 45 orang melakukan layanan registrasi IKD.

Bagi warga yang terkendala atau KTP-nya bermasalah, paparnya, tidak perlu khawatir. Itu karena, Dispendukcapil Jember mempermudah dalam memberikan pelayanan.

“Kami juga memberikan IKD kepada warga yang KTP-nya hilang, revisi atau rusak,” paparnya. (kom/rio/sit)

Administrator Kependudukan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Asteria Sri Susetyowati, menyampaikan dengan adanya program IKD tersebut tentunya sudah terintegrasi ke berbagai lembaga. Itu juga akan lebih memudahkan masyarakat.

“Tentu ke depan, saya yakin sudah paperless. Jadi, kemana-mana tidak perlu membawa dokumen-dokumen atau berkas yang banyak. Lalu, nggak perlu fotocopy KTP, KK dan sebagainya. Karena semuanya sudah ada di dalam aplikasi IKD itu,” jelas Aster, saat dikonfirmasi, Sabtu (21/01/2023) tadi.

Di Kota Malang sendiri, tambahnya, saat ini sudah ada sekitar 30 hingga 40 persen, masyarakat yang telah mendaftarkan diri di IKD tersebut. Sosialisasi pada masyarakat juga gencar dilakukan, agar semua bisa memanfaatkan pelayanan yang lebih mudah tersebut.

Baca juga :

• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun
• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen

“Sosialisasi tersebut terus kami lakukan ke kelurahan, masyarakat, lembaga-lembaga, sampai juga ke event-event kami datangi. Terlebih juga memanfaatkan layanan mobil keliling Dispendukcapil Kota Malang,” katanya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, persyaratan untuk mendapatkan IKD, juga cukup mudah. Yakni memiliki gawai (smartphone) dengan sistem android, kemudian memiliki KTP elektronik, memiliki e-mail dan nomor ponsel.

“Untuk sementara ini masih di OS Android, belum tersedia di IOS. Tapi kedepannya bisa didapatkan di IOS juga. Untuk mengurus IKD juga tidak memakan waktu yang banyak, kurang lebih hanya lima menit saja,” ujarnya.

Kemudian, dipastikan aplikasi IKD tersebut aman karena dilengkapi dengan fitur pencegahan tangkap layar (screenshot). Sehingga, meminimalkan penyalahgunaan informasi. Selain itu, kode QR yang dibagikan pun selalu berubah-ubah dan hanya berlaku selama 90 detik.

Sebagai informasi, Identitas digital itu juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-El, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. (rsy/sit)

Dalam kegiatan sosialisasi itu, pelaksanaan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang (Sekdakab) Jombang, Dr Akhmad. Jazuli, SH, M.Si, mewakili Bupati Jombang. Sementara hadir dalam sosialisasi itu, Asisten 1, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Drs Masduki Zakaria, M.Si dan Kepala OPD terkait.

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama

Sekdakab Jombang, Akhmad Jazuli, dalam sambutannya menyampaikan bahwa meski saat ini kasus Covid-19 di kabupaten sudah makin menurun, namun masyarakat agar tidak lengah. “Disiplin protokol kesehatan (Prokes), tetap harus dilaksanakan. Terlebih lagi, di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi dasar dari semua pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dengan menggunakan NIK sebagai basis datanya,” tutur Sekdakab Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tambahnya, akan terus mendorong upaya pendekatan dan percepatan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Sehingga, masyarakat kita mampu mendapatkan dokumen kependudukan dengan mudah dan cepat.

“Kepada perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terutama, masalah administrasi kependudukan,” tambah Sekdakab Jombang.

Sekdakab Jombang juga mengapresiasi, adanya inovasi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Seperti, ‘Ning Yaonah’ (Nikmatnya Ngantri dan Pelayanan Online Mudah) serta ‘Cak Ngateso’ (Cetak Pengajuan Teko Deso). Awalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik hanya dilakukan di tingkat kecamatan dan saat ini bisa dilakukan di tingkat desa.

“Saya harapkan perangkat desa harus mampu mentransformasikannya di desa masing-masing. Karena pendekatan dan percepatan pelayanan hanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ujar Sekdakab Jombang.

Sehingga, ujarnya, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jombang. Cukup hanya datang di Kantor Desa, untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk mendorong percepatan pendekatan pelayanan tersebut. “Jadikan sosialisasi ini untuk meningkatkan kemampuan terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Terapkan ilmu yang telah didapatkan dari kegiatan ini dalam pelayanan di desa masing-masing. Sehingga, akan tercipta pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat kita,” terang Sekdakab Jombang. (azl/sit)

“Kota Malang punya Tim Percepatan Target Nasional dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Ini lah salah satu terobosan Pemkot Malang dalam hal mengupayakan administrasi,” terang Wali Kota Malang, Sutiaji, Sabtu (28/08).

Baca Juga:

• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen

Bahkan dikatakan orang nomor satu di Kota Malang tersebut, slogan-slogannya dan komitmen Pemkot Malang selanjutnya adalah, mencatat menjadi keharusan untuk tertib administrasi.

“Sesuatu yang hak tetapi tidak tercatat akan dikalahkan dengan sesuatu yang batil tapi tercatat,” tambah Sutiaji.

Berkaitan dengan itu, maka Wali Kota Sutiaji dan Wawali Kota Sofyan Edi Jarwoko, dalam membuat visi dan misi Kota Malang, salah satunya ingin menertibkan masalah administrasi kependudukan. Kuncinya adalah pada pelayanan administrasi kependudukan.

Sutiaji menuturkan bahwa menurut peraturan perundang-undangan, setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, ganti rugi dan juga pemulihan nama baik.

“Untuk itu tiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting kependudukan. Misalnya pelaporan orang yang meninggal dunia. Ini sejalan dengan visi keempat Kota Malang bermartabat adalah memastikan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel,” tegas Sutiaji.

Visi dan komitmen Kota Malang ini pun searah dengan gerakan Indonesia sadar tertib administrasi kependudukan, yang mana sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri.

“Artinya, apa yang dilakukan Kota Malang akan sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat,” papar pemilik kursi N1 itu. (hms/mus/ed2)