“Pancasila harus kita jiwai dan pedomani agar menjadi ideologi yang tidak hanya berbicara, tetapi juga dirasakan dan memberi manfaat bagi setiap warga Indonesia,” kata Bupati Yuyun.

Selain menegaskan pentingnya semangat gotong royong dan kerja sama antar warga, Pj Bupati Yuyun juga menyoroti perlunya membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya percaya, bahwa fondasi Pancasila yang kuat merupakan kunci bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Baca juga :

Dalam konteks ini, Pj Bupati Yuyun juga menggarisbawahi bahwa Pancasila bukan hanya sebuah ideologi yang diajarkan, tetapi juga harus dijalankan dalam setiap tindakan dan interaksi sehari-hari. Dirinya menyadari, bahwa tantangan global yang semakin kompleks membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dalam membangun kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, ujarnya, membumikan nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap individu dalam masyarakat. “Hanya dengan demikian, Indonesia dapat terus bersaing dan berkembang sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing di dunia global,” terang Pj Bupati Yuyun. (kom/adi/gie)

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan bahwa penyerahan bantuan seperti ini adalah sebuah kewajiban, terlebih di Bulan Ramadan yang penuh berkah ini. “Penyaluran bantuan kepada anak yatim ini tentunya menjadi prioritas Pemkab Lamongan. Karena sesuai dengan aturannya, bahwa anak yatim dan fakir miskin menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Bupati Yuhronur.

Bentuk dukungan kepada anak yatim di Lamongan, ujarnya, juga diberikan melalui APBD di setiap tahunnya. Bantuan tersebut, berupa uang senilai Rp 150 ribu. Di Lamongan sendiri, ada 2.672 anak yatim yang dinaungi dalam 40 LKSA. Dalam setiap bulannya, seluruh anak yatim juga menerima bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 200 ribu peranak.

Baca juga :

Ketua Forum LKSA Lamongan, Nadzir, menambahkan bahwa ada 18 LKSA Lamongan yang sudah berhasil berpredikat A, 19 LKSA berpredikat B dan 3 LKSA masih berpredikat C. Capaian tersebut menunjukkan bahwa LKSA di Lamongan, telah memenuhi standar program, proses layanan, manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan hasil layanan. “Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua LKSA masing-masing yang telah berkontribusi dalam LKSA. Sehingga, ini menjadikan LKSA Lamongan memenuhi standar nasional,” ujar Nadzir.

Selanjutnya, Nadzir menerangkan bahwa dana yang dipergunakan LKSA Lamongan sebesar 70 persen dari APBD, zakat, infaq, sadaqoh (ZIS) dan lainnya, yang berasal dari lembaga usaha milik LKSA. Berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lamongan, masing-masing LKSA menerima bantuan sosial berupa uang tunai Rp 5,5 juta, beras 50 kg, mie instan 2 karton, minyak goreng 1 karton dan 5 kitab suci Al Qur’an.

Ketua Baznas Lamongan, Bambang Eko, menegaskan bahwa tahun ini Baznas Lamongan berhasil mengumpulkan Rp 6,48 miliar. Dari capaian tersebut, 92,5 persen berasal dari ASN di Lamongan. (kom/gie)

Hal itu, disampaikan Prof Suko Wiyono, karena PTS di Jatim yang jumlahnya 253 PTS, memiliki Badan Penyelenggara yang visi dan misinya berbeda antara PTS yang satu dengan yang lain. Sehingga, banyak kemungkinan antara pengelola PTS yang satu berbeda pilihan dengan PTS yang lain.

“Kami mengimbau agar pimpinan PTS di Jatim, tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meski harus berbeda pilihan dan juga beda pendapat dalam Pilpres. Pimpinan PTS harus memberi teladan kepada segenap warga masyarakat bangsa dan negara, untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Tidak melanggar etika juga tidak melanggar peraturan-perundang undangan yang berlaku,” tegas Prof Suko, Senin (05/02/2024) tadi.

Baca juga:

Dirinya juga berharap, netralitas tidak hanya dilakukan oleh pimpinan PTS  saja. Melainkan, juga dilakukan oleh semua yang diberi amanah untuk memimpin bangsa.

“Di semua lini dan lapisan dari level tertinggi presiden sampai lapisan yang paling bawah. Ini adalah tugas kita bersama,” sambung Profesor Suko. 

Masih menurut Prof Suko, bahwa dalam memberikan masukan kepada calon pimpinan, dirinya juga tegas mengajak seluruh warga bangsa untuk selalu berpegang pada kultur ataupun budaya bangsa. “Jangan sampai narasi-narasi yang kita sampaikan bisa membuat ketersinggungan orang ataupun pihak lain,” tambahnya.

Prof Suko menegaskan, setiap orang memiliki hak demokrasi tanpa terkecuali. Karena, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tanpa terkecuali. Hal ini, sudah dijamin dalam UUD 1945.

“Silakan menggunakan haknya, tapi jangan memaksakan orang lain bahwa pendapatnya paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Kami mengimbau untuk menjaga iklim demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara diatas kepentingan kelompok, golongan tertentu,” terangnya.

Dirinya berpesan, agar seluruh komponen bangsa hingga aparatur negara untuk tidak menyakiti hati masyarakat. “Harus hati-hati dalam menyampaikan narasi. Apalagi di masa Pemilu ini. Karena, perlu pendekatan kultural kepada siapapun. Tidak boleh main kasar dan harus merangkul serta menyentuh semua golongan dengan baik,” tambahnya. (hms/gie)

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang turut hadir, mengajak masyarakat Muslimat NU untuk mengumandangkan salawat bersama-sama, berdoa dan mendengarkan pengajian dari salah satu sosok mubalig, Gus Miftah. “Ini rangkaian dari HUT Muslimat NU yang sebelumnya juga sudah banyak dilakukan di provinsi lain. Kemudian, di Stadion Gelora Bung Karno (GKB) dan sekarang juga terus berjalan selama 6 bulan. Oleh karena itu, konsolidasi di lingkungan muslimat NU harus tetap dilakukan,” kata Gubernur Khofifah.

Tak hanya itu, menurut Khofifah, para perempuan Muslimat NU juga harus tetap memberikan doa terbaik untuk kelanjutan bangsa dan Negara Indonesia, ke depan. Karena dengan doa, itu menjadi kekuatan yang sangat penting.

Baca juga :

“Kita berdoa di sini tadi, resonansinya insyaallah ke seluruh negeri dan ini dibutuhkan membangun keseiringan antara kerja profesional, kerja terukur dengan indikator yang sudah disiapkan oleh masing-masing daerah, provinsi, maupun nasional. Karena dengan doa, itu menjadi kekuatan yang sangat penting. Supaya apa yang kita capai berseiring dengan ridho dan barokah Allah,” tuturnya.

Diakhir, Khofifah berharap agar para Muslimat NU juga dapat turut serta menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi, doa-doa yang telah dilantunkan juga untuk bangsa dan negara.

“Inikan hanya momentum satu tahunan. Tetapi di lingkungan ranting, anak ranting, anak cabang, itukan terus dan selalu berdoa untuk keamanan dan kebaikan bangsa dan itu harus diyakini bahwa resonansinya harus bisa menjadi bagian dari pagar untuk menjaga keamanan NKRI,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang kerapa disapa Made, itu menyampaikan jika melalui dialog tersebut diharapkan nantinya bisa mempererat silaturahmi dan membingkai persatuan serta kesatuan ditengah kebhinekaan. Apalagi, dalam menghadapi kontestasi politik dibutuhkan banyak persiapan agar tidak menimbulkan perpecahan.

“Jadi menjelang kampanye ini, semua akan melakukan persiapan-persiapan dan pencegahan agar tidak terjadi perpecahan di Kota Malang. Ini harus kita antisipasi,” kata Made, seusai menjadi nara sumber dalam Dialog Kebangsaan Membangun Persatuan dalam Bingkai Kebhinekaan.

Baca juga:

Kemudian, Made juga berpesan agar tidak mencampur adukkan antara urusan berkeyakinan terhadap agama dengan urusan berpolitik. Karena, hal itu menurutnya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Ranah agama yang menjadi urusan vertikal dengan Tuhan, jangan pernah di bawah-bawah ke ranah politik. Karena, pasti itu akan memecah belah kita. Karena ada enam agama di Indonesia yang diakui, jika sudah urusan keyakinan, semua akan membela mati-matian. Jadi, kita pisahkan urusan duniawi dan urusan akhirat,” tegasnya.

Namun, Made yakin bahwa hal tersebut tidak akan terjadi di Kota Malang. Apalagi, dalam survei terakhir yang didapatkan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), bahwa urusan toleransi antar umat di Kota malang tertinggi se Jawa Timur.

“Sehingga, berdasarkan ini saya menyakini bahwa kita sudah sangat dewasa untuk urusan perbedaan agama. Yang kita khawatirkan, jangan sampai urusan agama dibawa-bawa ke ranah politik,” ujarnya.

Apalagi, paparnya, hal tersebut ditunjukkan saat dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Malang dan hingga menjabat sebagai pimpinan tertinggi legislatif. Dimana, tidak ada penolakan yang datang dari masyarakat.

“Malah seluruh organisasi keagamaan memberikan selamat. Dari situ, saya meyakini bahwa toleransi antar umat beragama di Kota Malang sudah sangat bagus,” imbuh Made.

Sebagai informasi, kegiatan Dialog Kebangsaan tersebut akan terus digelar pada lima Kecamatan yang ada di Kota Malang. Terlebih, menjelang masa kampanye pada 28 November 2023 mendatang. Sehingga, nantinya Dialog Kebangsaan akan terus digelar hingga 15 Desember 2023. (rsy/sit/adv)

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan bahwa penanaman pohon ini sebagai salah satu bentuk bakti kepolisian untuk negeri. “Selain memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari Ke-71 dan HUT Polwan Ke-75, gerakan tanam pohon ini juga untuk upaya kepolisian untuk menggelorakan penghijauan di Kota Malang,” jelasnya.

Dijelaskan bahwa banyak manfaat yang didapat dari gerakan penanaman ratusan pohon ini. “Pohon memegang kunci utama dalam kehidupan, karena dari setiap pohon yang kita tanam ini akan menciptakan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh mahluk hidup,” ungkapnya.

Baca juga:

Kapolresta lulusan Akpol 2000 ini juga menambahkan, dalam gerakan penanaman pohon ini, pihaknya juga melibatkan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. “Bersinergi dengan masyarakat, harapannya akan timbul kepedulian pentingnya penghijauan lingkungan dan juga menjaga kelestarian pohon yang ditanam,” urainya.

Adapun ratusan pohon yang ditanam, diantaranya, pohon Buah Mangga, rambutan, durian dan banyak lainnya. Selain untuk penghijauan, nantinya buahnya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat.

Kegiatan sendiri, diawali dengan penanaman pohon oleh Kapolresta Malang Kota dan Ketua Bhayangkari Cabang Kota Malang Kota, Enic Budi Hermanto yang kemudian diikuti oleh Wakapolresta beserta jajaran. Secara simbolis, penanaman pohon ini dilaksanakan di halaman belakang Mapolresta Malang Kota. (gie/sit)

Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, dalam sambutannya mengatakan bahwa adanya peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dimasa-masa akhir jabatannya, merupakan sebuah memontum indah. Itu karena, PKK Jombang dengan segala cara, untuk semua kegiatannya bisa berjalan lancar dengan sebenarnya.

Karenanya, dirinya berharap ibu-ibu PKK mampu mencetak generasi handal, tidak hanya keterampilan, akan tetapi juga pengetahuan. Karenanya, harus terus belajar guna menyongsong generasi emas.

“Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan,” jelasnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sementara itu, Ketua Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Wiwin Sumrambah, menyampaikan bahwa kegiatan semacam ini bukan semata-mata kegiatan rutin tahunan. Bukan pula, merupakan kegiatan yang hanya sarat dengan acara seremonial sesaat.

“Dalam memperingati HKG PKK, haruslah selalu menimbulkan semangat yakni membawa semangat baru dan energi baru pada setiap gerak. Langkah dan kriteria gerakan PKK, harus dengan semangat yang menggelora. Tim penggerak PKK sebagai mitra kerja, maka haruslah mampu menjadi pelopor, pembaharu dan inspiratif. Pola pendekatan pemberdayaan keluarga bertumpu pada pergerakan peran dan masyarakat harus menjadi ciri khas tim penggerak PKK dalam berbagai aspek pembangunan,” ujarnya.

Karenanya, dalam kesempatan ini pihaknya mengajak seluruh dan bimbingan pembinaan dan fasilitas yang berkelanjutan kepada kader-kader PKK. Termasuk, untuk Kader Dasa Wisma. “Karena kepada merekalah sesungguhnya terletak fungsi kinerja dan program-program PKK, agar tetap selaras dengan program-program pemerintah. Sesuai dengan tema sentral dan kesatuan gerak PKK Ke-51, yang difokuskan pada aspek bergerak bersama. Satu hal pokok PKK yaitu bergerak bekerja tanpa pamrih untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan Indonesia maju,” tegasnya.

Hadir pula dalam pelaksanaan itu, Ketua Bhayangkari, Ketua Persit, Ketua Pia Ardhyaksa Garini, Ketua Adhiyaksa Darmakarini, Ketua Dahrmayukti Karini, Ketua Forsid, Ketua Ormas, Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang serta Ketua TP PKK Desa se-Kabupaten Jombang. (azl/gie)