Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika para penyandang disabilitas tentunya memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga, kesempatan kerja itu bisa diberikan kepada siapa saja.

“Kami terus memberikan fasilitas kepada anak-anak istimewa dan kami terus menerus berbenah karena seluruh anak istimewa tentunya mempunyai kemampuan yang luar biasa,” jelas Wali Kota Sutiaji, seusai mengikuti kegiatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Selasa (13/12/2022) siang.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Menurutnya, di Kota Malang sendiri ada sejumlah 2.729 penyandang disabilitas. Sehingga, pemenuhan fasilitas pelayanan publik, seperti trotoar, hingga pendampingan, dan penguatan literasi bagi mereka terus diberikan.

“Fasilitas pelayanan, pendampingan dan penguatan literasi terus diberikan. Sehingga anak tetap mempunyai semangat, jangan sampai mempunyai rasa pesimis, terutama pendampingan yang kita lakukan,” lanjutnya.

Dalam kegiatan itu, kesempatan kerja yang telah diberikan oleh salah satu hotel dan Pemkot Malang itu, yakni kepada empat orang penyandang disabilitas. Diharapkan, kedepan berbagai sektor usaha maupun OPD Kota Malang, juga bisa memberikan kesempatan yang sama.

“Kesempatan kerja terus diberikan. Di kami juga ada porsinya, di Kominfo, di Dinsos, dan dinas lainnya. Saya kira yang lain bisa mencontoh untuk memberikan kesempatan kerja ini,” katanya. (rsy/sit)

“Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar dalam rangka mewujudkan kesempatan bekerja bagi disabilitas. Pemkot melalui Dinsos-P3AP2KB bekerjasama dengan Grand Mercure,” terang Wawali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

Pria yang akrab disapa Bung Edi itu juga menjelaskan, bahwa langkah lainnya yang turut ditempuh adalah dengan mengarahkan anak-anak disabilitas untuk menjadi pengusaha yang mandiri. “Jadi mereka bisa bersama bersaing secara bebas dalam mengembangkan usaha. Pemerintah memfasilitasi supaya mampu masuk ke dunia usaha dengan legal formal, maka proses perijinan pun juga difasilitasi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos-P3AP2KB, Penny Indriani, mengaku senang atas kerjasama ini. “Saya sangat setuju Grand Mercure mau memberikan kesempatan yang sama bagi disabilitas untuk bekerja. Pertama ada magang, lalu untuk disabilitas yang tidak terlalu parah, bisa dipekerjakan di sana,” terangnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dirinya meyakini, bahwa disabilitas memiliki kemampuan yang tidak kalah. Pasalnya, sudah banyak pelatihan yang diberikan untuk menambah kemampuan mereka.

“Kita sudah pernah pelatihan cleaning service dan sebagainya, Insyaallah bisa mengampu. Kita di sini juga berperan sebagai pihak yang meyakinkan bahwa mereka ini punya potensi dan bisa,” tegas Penny.

Selain itu, kerja sama dengan Grand Mercure pun juga menitikberatkan pada promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disabilitas. “Kita taruh produk-produk di hotel, supaya tamu yang berkunjung bisa mampir dan melihat-lihat. Ya promosi lewat hotel, begitulah. Ke depan saya harap semua hotel ataupun industri lainnya juga tergerak untuk memberi kesempatan yang sama bagi disabilitas,” jelasnya.

Tak berhenti sampai di situ, Penny sangat berharap, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Malang juga bisa mengangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) dari disabilitas. “Saya ingin di Dinsos ada pendamping disabilitas untuk bahasa isyarat. Saya sudah bilang pak Wawali mgkin kita bisa outsourching untuk bahasa isyarat. Lalu saya sempat bertemu disabilitas lulusan Psikologi. Nah itu kan bisa dengan kita di bagian penanganan kasus, dia bisa jadi pendamping untuk masalah psikologis. Kalau bisa semua OPD melibatkan disabilitas ya di instansinya,” terang Penny. (mus/sit)

Menaker, Ida Fauziyah mengatakan, selama ini Gojek dinilai berhasil memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Tidak hanya itu, Gojek juga telah memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang mencari pekerjaan sehingga banyak hal yang bisa diinisiasi Kemnaker untuk bekerja sama dengan Gojek.

Baca Juga:

• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang
• Pastikan Program MBG Jangkau Pesantren, Menko Pangan Tinjau Tiga Sekolah di Kota Malang

“Misalnya informasi tentang pelatihan vokasi, informasi pasar kerja bisa dimasukkan pada aplikasi Gojek. Mungkin ada juga misalnya lewat Gopay, bisa menjadi alternatif pembayaran manajemen di ketenagakerjaan dan insentif untuk program vokasi ketenagakerjaan, ini juga bisa,” ujar Menaker Ida Fauziyah dalam video conference dengan Co-Chief Executive Officer Go-Jek, Andre Soelistyo dan CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, di Jakarta, Rabu (05/05) tadi.

Menurut Menaker Ida Fauziyah, Gojek menjadi contoh pemain ekonomi digital yang dapat berkontribusi meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Aplikasi on-demand services pada Gojek dianggap memiliki model bisnis yang inklusif.

Komitmen Gojek, untuk mendorong ekonomi digital yang inklusif telah terbukti melalui kontribusinya selama ini. Dalam penelitian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) pada 2019, Gojek telah berkontribusi berkisar Rp 44,2-55 triliun terhadap perekonomian nasional.

“Hasil survei LD FEB UI menyatakan, bahwa kehadiran perusahaan aplikasi layanan on-demand Gojek secara efektif mengurangi pengangguran,” ucap Menaker Ida.

Menaker Ida mengungkapkan, bahwa Kemnaker melalui Ditjen Binalattas (sekarang Binalatvoktas), telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Gojek pada 20 Mei 2019 lalu. Disebutkan dalam Nota Kesepahaman tersebut, Kemnaker RI akan membantu Gojek untuk meningkatkan kemampuan SDM dari Mitra Gojek melalui pelatihan. (hms/ker/aye/ed2)