“Jangan sampai, ada penumpang-penumpang gelap di situ yang memanfaatkan situasi. Jadi, agar kiranya setiap aksi dilakukan secara damai,” paparnya.

Made juga mendukung, terhadap upaya dan langkah yang telah dilakukan oleh Polresta Malang Kota. Artinya, siapa yang melanggar hukum, maka akan menerima konsekuensinya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Karena ini sudah arahnya pidana, otomatis sudah ada laporan kepada petugas hukum. Apalagi, ini adalah pidana murni,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, kepolisian juga akan bersikap profesional dalam memeriksa terduga pelaku. Begitu juga sebaliknya, mereka yang tidak terlibat, pun akan dibebaskan.

“Di kepolisian, itu juga sudah ada lembaga perlindungan anak. Jadi, ketika itu yang melakukan anak-anak, maka Polresta Malang Kota sudah sangat paham. Yang terpenting, jangan sampai kejadian terulang kembali dan siapa pelakunya, bisa ditangkap,” imbuhnya. (rsy/sit)

Yakni, di sekitar lokasi sudah dilakukan pengaspalan atau menyesuaikan dengan nama tender, yakni belanja konstruksi pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong perkotaan Jalan Dieng. Bahkan, alat berat perata aspal, juga masih dibiarkan standby di sekitar lokasi. Sementara di bagian sisi luar jalan, masih didapati banyak matrial yang dibiarkan menumpuk.

Menanggapi molornya pengerjaan proyek, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menegaskan bahwa sesuai aturan maka harus disanksi denda. Karena, jangka waktu penyelesaian proyek, yaitu akhir tahun. “Karena belum selesai, maka aturannya tetap ada. Nanti, ada punishment di situ,” kata Made, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (03/01/2023) tadi.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Terkait temuan itu, Made juga meminta, agar hal tersebut bisa segera secepatnya diselesaikan. Sehingga, tidak menimbulkan tingginya sisa lebih pengeluaran anggaran (SILPA) 2022. Sebab, DPUPRPKP Silpanya banyak sekali. “DDPUPRPKP, itu kemarin laporannya belum resmi ke kita (dewan, red). Silpanya banyak sekali. Sehingga kita harapkan, ini bisa diselesaikan. Mungkin, ini juga belum dibayar. Sehingga, akan muncul Silpa tinggi. Karena, mereka harusnya tidak membayar jika proyek belum selesai,” lanjutnya.

Secara keseluruhan, tambah Made, Silpa dari DPUPRPKP di tahun 2022, masih belum masuk di DPRD Kota Malang. Namun, diperkirakan itu di atas Rp 50 miliar. Karenanya, itu akan terlihat nanti di laporan akhir pada 10 Januari 2023 mendatang.

“Nanti laporannya, Silpa terakhir di tanggal 10 Januari 2023. Nanti kita akan tahu, berapa jumlah Silpanya. Karena, BPK akan memeriksa keuangan 2022 per10 Januari 2023 nanti,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, melalui Komisi C atau Bidang Pembangunan DPRD Kota Malang, tentunya nanti akan dilakukan Sidak pada DPUPRPKP. Kemudian, dilakukan evaluasi pelaksanaannya seperti apa. Sebab, dengan tingginya Silpa, maka akan berpengaruh pada APBD Kota Malang.

“Nanti saya akan minta Komisi C untuk segera lakukan Sidak. Kita akan evalusi nanti, pelaksanaannya seperti apa. Kok permintaan anggaran besar, ternyata tidak dibelanjakan. Mungkin bisa perencanaannya kurang bagus, kemudian dari sisi eksekusi anggarannya juga kurang bagus. Sehingga, tidak bisa terserap dengan baik,” imbuhnya. (rsy/sit)

Menurut Ketua DPRD Kota Malang, bahwa Kecamatan Klojen merupakan salah satu kecamatan yang memiliki permasalahan-permasalahan sosial yang cukup krusial. Sehingga, hal itu dirasa kurang untuk menampung aspirasi masyarakat.

“Dengan 6 kursi saja, itu saya merasakan kurang. Maksudnya kurang, itu dari sisi untuk menampung aspirasi masyarakat. Klojen itu jangan dilihat dari sisi jumlah penduduknya atau dari sisi teknis, tetapi permasalahan-permasalahan sosial itukan juga ada di Klojen,” jelas Made saat dikonfirmasi, Kamis (15/12/2022) tadi.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dipertegas Made, dengan jumlah 6 kursi saja, itu sudah minimal sekali. Apalagi dengan 5 kursi, itu sangat sedikit sekali. Sehingga, jika KPU hanya memberi patokan dari jumlah penduduk saja, maka beberapa tahun ke depan, Klojen akan mendapatkan kursi yang jauh lebih sedikit dari tahun 2024.

“Lama-lama di Klojen itu hanya ada 2 kursi, saya yakin itu. Karena kalau dihitung secara 2034 atau 2039, Klojen bisa merosot bahkan cuma 1 kursi. Karena perkembangannya ini, pasti akan naik turun. Tidak akan mungkin Klojen ini bisa dikembangkan untuk jumlah penduduknya,” lanjutnya.

Ke depan dirinya berharap, agar KPU bisa dapat lebih realistis dan berkesinambungan dalam mengalokasikan kursi Dapil DPRD seperti tahun 2019. Sebab, hal itu dinilai bisa memaksimalkan kinerja DPRD selama masa jabatannya.

“Yang kita harapkan, tetapkan saja seperti pemilu 2019 yang berkesinambungan. Karena kalau Kota Malang itu nanti menjadi 50 kursi dengan penduduk di atas satu juta. Monggo, silahkan,” imbuh Made. (rsy/sit)

“Karena kalau terlalu tinggi, pihak pengusaha juga nanti yang merasa keberatan. Karena, iklim ini keseimbangannya harus kita jaga. Sehingga, kita menghitung UMK dengan besaran Rp 3 juta sekian itu sudah cukup. Jangan sampai di bawah Rp 3 juta,” ucap Made, seusai mengikuti sosialiasi UMK tahun 2023, di salah satu hotel, Rabu (14/12/2022) siang.

Disampaikan Made, jika DPRD akan terus berupaya mengawal nilai UMK tersebut. Jika hal itu sudah ditentukan oleh Pemprov dengan standart UMK dan perusahaan membayar karyawan dengan besaran UMK, maka harus diberikan. Jika tidak dibayarkan itu yang menjadi masalah.

“Sepanjang ada kesepakatan, pekerja dan perusahaan di awal kerja, misalnya pembayaran Rp 2 juta, atau Rp 1,5 juta. Kalau (2 belah pihak) sepakat. Saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau perusahaan itu diaturannya wajib membayar UMK, kemudian tidak dibayarkan, itu yang masalah,” jelasnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Lebih lanjut Made menghitung, jika keseluruhan upah yang diterima buruh, nantinya hampir mencapai Rp 3,5 juta. Hal tersebut, dilihat dari adanya fasilitas tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang diterima buruh dari perusahaan.

“Karena ada BPJS Kesehatan yang tidak diterimakan dan tunjangan BPJS ketenagakerjaan yang tidak dibagikan. Yang diterimakan itu sekitar Rp 3 juta seratus sekian, tanpa ada potongan pajak. Saya rasa sudah bagus itu. Titik tengahnya ketemu lah,” lanjutnya.

Sementara itu, untuk mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) PMPTSP, mengadakan sosialisasi UMK tahun 2023 untuk memberikan jalan tengah, terkait kenaikan UMK Kota Malang.

“Nah, makanya ini lagi kita sosialisasikan. Tugasnya Disnaker, mensosialisasikan dan mengundang pengusaha untuk mencari titik tengah,” imbuhnya. (rsy/sit)

Menurut Made, pelantikan tersebut seharusnya tidak dilakukan pada akhir tahun seperti ini. Pasalnya, hal itu nanti akan mengganggu dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaksanaan akhir dari penyerapan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Saya rasa ini waktunya tidak tepat. Seharusnya, mutasi dilakukan bisa di awal tahun, untuk yang lebih tepatnya. Karena, ini bisa mengganggu SPJ dan pelaksanaan akhir dari penyerapan PAK,” tegas Ketua DPRD, saat ditemui tadi di Mini Block Office Balai Kota Malang, Jumat (02/12/2022) tadi.

Made menilai, jika nantinya pasti ada kesulitan dalam pelaksanaannya. Karena pejabat baru, harus melakukan adaptasi terlebih dahulu. Apalagi, dalam pengerjaan SPJ di akhir tahun ini hanya tinggal tiga minggu saja.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Karena di awal itu yang melakukan tanda tangan pejabat lama, kemudian pertanggungjawabannya pejabat baru. Tentu pejabat baru akan kesulitan, dan memulai dari nol. Itu juga perlu adaptasi, saya rasa ini kurang tepat,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, jika yang menjadi keberatan dari DPRD yaitu karena tidak diundang dalam acara pelantikan tersebut. Apalagi, dalam pelantikan itu melibatkan pejabat administrator dan pengawas.

“Biasanya, setiap mutasi DPRD diundang. Lha ini, kita nggak diundang. Kalau untuk pelantikan Kepala Dispendukcapil, kita sepakat dan menyadari. Tapi dalam pelantikan ini, dibawahnya berubah juga. Total ada 28 pejabat, ini saya rasa kurang tepat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, meminta penyerapan Sisa Lebih Penyerapan Anggaran (Silpa) 2022 berada di bawah angka Rp 200 miliar. Sebelumnya, enam fraksi DPRD Kota Malang menyoroti nilai Silpa yang cukup tinggi, yakni Rp 484 miliar. Itu dinilai Pemerintah Kota Malang kurang maksimal dalam menyerap anggaran untuk kepentingan masyarakat.

“Nanti di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), Silpa harus habis kemudian kita targetkan di tahun 2022 yang akan dilaporkan di 2023 harus dibawah Rp 200 miliar. Itu namanya kenaikan signifikan. Kalau Silpa masih di atas Rp 200 miliar, saya rasa tidak ada niat baik menyelesaikan permasalahan klasik ini,” jelas Made, Selasa (28/06/2022).

Dikatakan Made, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang selalu mengulang permasalahan klasik. Bukan hanya terkait SilpaI, namun juga mengenai kemacetan, banjir, dan aset milik Pemkot yang belum terurus. Sehingga, menurutnya jawaban dari Wali Kota Malang yang diwakilkan oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, masih terkesan sangat normatif.

“Terkait jawaban Pak Wali yang disampaikan oleh Wawali tadi sifatnya masih normatif. Akan kami perdalam lagi, kami perintahkan komisi untuk datangkan tenaga ahli jelang hiring sebelum kami panggil OPD-OPD,” lanjutnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Senada dengan itu, salah satu fraksi PKB, Arief Wahyudi, menyoroti terkait aset milik Pemkot Malang yang digunakan untuk usaha masyarakat namun tidak ada kontribusi balik, yang akhirnya terjadi status hukum tanah tidak jelas kepemilikannya.

“Kawasan Pulosari banyak PKL yang tidak dikenai retribusi, kemudian lahan sebelah taman merjosari yang dimanfaatkan masyarakat sekitar tapi tidak ada kontribusi yang masuk untuk Pemkot. Lalu, dua warung disisi barat parkiran Stadion Gajayana,” kata Arief Wahyudi.

Dikatakan Arief, bahwa pihaknya mendukung kawasan penataan dan penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Malang. Namun, untuk cara yang dilakukan yakni harus bersifat humanis (sisi kemanusian, red).

Sementara itu, Wawali Kota Malang, Bung Edi, menjelaskan bahwa Pemkot Malang akan terus memperhatikan saran yang telah diberikan oleh para fraksi. Secara teknis dan detail apa yang ditindaklanjuti dalam pembahasan siap akan diikuti.

“Berkaitan debgan upaya percepatan penyerapan APBD akan terus dilakukan dengan monitoring, evaluasi, dan pengendalian secara periodik. Termasuk tanggapan balik mengenai aset yang ada di masyarakat tentu sangat tekni sekali. Saya kira eksekutif pada trek yang betul. Secara teknis dan detail apa yang ditindaklanjuti, kami siap ikuti program itu,” imbuh Bung Edi.

Pihaknya juga menambahkan, bahwa perincian dari Silpa sebesar Rp 484 miliar tersebut diantaranya, Rp 148 miliar atau 38 persen merupakan surplus pendapatan transfer yang direalisasikan setelah perubahan APBD ditetapkan. Sedangkan, untuk 62 persen sisanya merupakan Silpa dari dana BOS, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan selisih dari Pagu Anggaran dengan nilai kontrak pada pengadaan barang dan Jasa. (rsy/sit)

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, menekan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang agar mengambil langkah tegas dan strategis. Salah satunya adalah menghibahkan rusunawa.

“Memang kita tahu, kalau melanggar dan menyalahi aturan itu pasti akan menimbulkan musibah. Sama halnya dengan perkampungan di DAS yang mana rawan sekali ketika banjir datang. Apalagi, banjir bandang seperti minggu lalu,” terang Made, Jumat (12/11/2021).

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Tidak hanya itu, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait musibah dan ancaman ini juga dirasa perlu bertindak tegas. Agar, masyarakat tidak diselimuti kekhawatiran tiap hujan turun.

“Ini nanti menjadi pintu masuk kita, dimana kita akan buat kebijakan. Memang harus tegas semuanya dalam melaksanakan kebijakan. Apa warga harus selalu hidup dengan dihantui oleh kekhawatiran, jika ada hujan pasti banjir,” tekan Politisi PDI-Perjuangan itu.

Sehingga, Made mengusulkan untuk membangun rusunawa dan menghibahkan kepada rakyat. “Rusunawa sekarang kenapa harus sewa. Kita hibahkan saja, kan itu bagian dari diskresi. Kalau mereka disuruh nyewa, jelas berat,” tambahnya.

Oleh karena itu, Pemkot Malang patut mengambil trobosan berani agar kenyamanan dan keamanan warga terjamin. “Ya sudah digerakkan, ambil trobosan-trobosan. Kalau kami mengusulkan bangun rusunawa, berikan ke mereka. Pemeliharaan jadikan satu Rt atau satu Rw, sudah biar dikelola sendiri. Itulah wujud bagian dari negara hadir di tengah masyarakat,” beber Made.

Pihaknya mengungkap bahwa Pemkot Malang terus menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan banjir. Bahkan sedang mencari solusi yang tepat.

“Setelah itu akan dibawa ke dewan hasilnya seperti apa, dan kita akan ambil sikap. Kami tekankan pemerintah harus mengatur dan hadir. Tapi kalau pemerintah diam saja tidak mau mengatur, lantas siapa yang mengatur kesalahan-kesalahan yang terlanjur terjadi. Ini pelajaran bagi kita,” kata Made. (mus/sit)