Disampaikan Ketua DPRD, jika pihaknya akan memperdalam pembongkaran tersebut pada Komisi C DPRD Kota Malang. Itu karena, mengenai anggaran yang dipergunakan untuk pembongkaran pagar, tidak ada.

“Seharusnya, komunikasikan dahulu dengan kami. Karena begitu saya mengecek di Komisi C, belum pernah ada pembahasan anggaran terkait dengan pembongkaran pagar itu. Kami jadwalkan juga untuk menanyakan itu, karena Komisi C terkait dengan DLH dan PUPR. Kami akan tanyakan dari mana anggaran itu? apakah dari refocussing anggaran? Kalau iya, apa alasan refocussingnya. Itu yang akan kami perdalam,” jelas Ketua DPRD, seusai paripurna di DPRD Kota Malang, Kamis (03/08/2023) tadi.

Kemudian, Made menegaskan jika itu memang sepenuhnya wewenang penuh dari eksekutif (Pemkot Malang). Namun, paling tidak secara etika politik, itu disampaikan kepada DPRD Kota Malang terlebih dahulu.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Kami belum ke tahap pengambilan setuju atau tidaknya. Karena kami nanti masih akan melihat. Tapi inilah sebenarnya pola komunikasi dibutuhkan, menurut kami ini kurang adanya komunikasi,” tambahnya.

Ditambahkan Made, jika secara estetika kota, maka harus dilihat secara menyeluruh. Jika pagar Balai Kota tersebut dibongkar, maka ada plus minusnya. Termasuk, juga jika bongkar pagar DPRD Kota Malang.

“Kalau pagar di DPRD Kota Malang dibongkar, misalnya ada demo-demo, siapa yang mau bertanggungjawab? Kan begitu. Secara garis besar kita akan lihat dan dievaluasi. Kalau itu memang menyambung dengan Alun-alun Tugu dan tanggapan masyarakat bagus, ya monggo. Tapi kalau tidak, ya akan kami evaluasi,” katanya.

Dalam hal ini, ujarnya, DPRD Kota Malang akan memenuhi apapun yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Akan melihat pro dan kontranya seperti apa. Karena DPRD Kota Malang mempunyai wewenang dalam pengawasan.

“Kalau memang itu (pagar) harus dikembalikan, ya kami kembalikan lagi. Kita lihat fungsi dan secara estetika, itu seperti apa. Karena sekarang kami belum bisa melihat secara mendalam, karena Alun-alun Tugu juga belum selesai. Setelah dibuka, nanti akan kita lihat dan evaluasi. Mengingat ini adalah kebijakan manusia maka pasti bisa dievaluasi,” imbuh Made. (rsy/sit)

“Perang terhadap Narkoba harus selalu kita dengungkan terus kepada generasi muda kita. Sehingga, benar-benar menjangkau dan tidak mendekat dengan yang namanya Narkoba,” kata Akhmat, Sabtu (29/07/2023) tadi.

Baca juga :

Berbicara mengenai Kabupaten Lumajang, Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, itu akan terus koordinasi dengan pihak-pihak terkait antisipasi penyalahgunaan. Meskipun, langkah-langkah yang dilakukan tentunya harus bersama-sama. Selain petugas kepolisian dan TNI, BNN, pemerintah daerah hingga dinas-dinas terkait.

“Meski kekurangan personil, namun seperti BNN Kabupaten Lumajang dan Satreskoba Polres Lumajang, terus maksimal untuk proses pencegahan. Ini juga harus didukung dari peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah atau memberantas peredaran Narkoba di kalangan generasi muda,” tegasnya.

Karenanya, langkah bersama untuk menjauhkan generasi muda dari Narkoba, harus terus secara masif dilakukan. Pastinya, dengan gerak bersama-sama. Sehingga, generasi muda yang ada, bisa steril dari ancaman tersebut. (adi/sit)

Ketua DPRD Jombang saat dikonfirmasi mengatakan jika paripurna hari ini adalah membahas mengenai pemberhentian masa jabatan Bupati dan wakil Bupati Jombang. Karena, masa jabatan akan berakhir pada tanggal 24 September 2023.

Baca juga :

“Paripurna ini digelar berdasarkan instruksi dari Dirjen Kemendagri untuk segera mengusulkan pemberhentian masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jombang, kata Ketua DPRD.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa semua berita acara hasil paripurna akan segera dikirim ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur, untuk mendapatkan SK pemberhentian Bupati Jombang oleh Kemendagri. Kemudian, DPRD Kabupaten Jombang akan menunggu SK dari Kemendagri, mengenai pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Jombang.

“Pengusulan Pejabat (Pj) Bupati yang diatur di dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, salah satu yang dapat diusulkan menjadi Pj Bupati adalah pejabat pratama tertinggi di kabupaten yakni Sekretaris Daerah,” paparnya. (azl/sit)

Pria yang kerap disapa Made, itu menyampaikan jika tiga hal tersebut meliputi pemberian perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemberian reward dan memastikan bahwa Jukir yang ada di Kota Malang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C. “Saya tadi menekankan tiga hal. Jadi carilah Jukir terbaik, populer, terlama dan sebagainya, berikan reward dan masukkan di anggaran pembinaan itu. Jadi, tidak ada nanti ngambil dari pungutan liar (Pungli) tapi murni dari APBD. Dari situ masukan ke anggaran pembinaan,” kata Made.

Kemudian, tambah Made, dengan adanya pemberian perlindungan sosial kepada para Jukir nantinya diharapkan mendapatkan perlindungan keamanan dan kesejahteraan dalam bekerja. Sehingga, hal tersebut akan terus didorong. “Polresta sudah memberikan sebagian tunjangan kepada supeltas (pengatur lalu lintas), BPJS Ketenagakerjaan ini tentunya dapat memberikan kesadaran penuh kepada jukir. Saya yakin dengan Rp 500 perhari, mereka dapat menggunakan sebagian penghasilan mereka sebesar sepuluh ribu rupiah atau lima ratus rupiah perdua hari untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan. Semoga dengan tiga hal yang saya tekankan, bisa dilaksanakan di tahun 2024,” tutur Made.

Baca juga:

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan mengenai pemberian jaminan dan reward kepada para jukir bisa dilakukan di tahun 2024 mendatang. Namun, tentunya dengan beberapa proses yang harus dilakukan.

“Jadi atas petunjuk dari Pak Wali juga atas usulan Pak Ketua DPRD, program tersebut insyaallah bisa dilakukan di tahun 2024, bisa kita cover untuk BPJS Ketenagakerjaannya. Tapi tentu ada proses yang harus dilalui, diantaranya tentu kita lakukan pendataan, jangan sampai BPJS nya para jukir ini dobel,” jelas Widjaja.

Namun, menurutnya jika Jukir tersebut menjadi tenaga kerja di suatu lahan parkir dan mempunyai bos parkir. Maka, jaminan perlindungan sosial tersebut harus ditanggung oleh pemberi kerja. Kecuali, jika jukir berdiri sendiri, maka akan ditanggung oleh pemerintah.

Tidak hanya itu, usulan pemberian reward di tahun 2024, nantinya juga akan diberikan. Namun, dengan melihat besaran dan kemampuan anggaran yang ada di Kota Malang. (rsy/sit)

Genre sendiri, merupakan ajang pemilihan remaja putra dan putri sebagai figur teladan serta motivator di kalangan remaja di bawah naungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kegiatan ini sendiri, mempertemukan remaja pilihan melalui proses seleksi yang ketat dan nantinya akan menjadi role model dan duta Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan remaja, kependudukan, delapan substansi generasi berencana dan yang lainnya.

“Duta Genre nantinya mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam memberikan pendampingan menjadi tempat untuk berkonsultasi teman sebaya. Keberadaan Duta Genre sendiri diharapkan mampu melayani upaya pencegahan terjadinya pernikahan anak yang bisa berdampak pada stunting,” ungkap Fatik-sapaan akrabnya, Senin (17/07/2023) siang.

Ibu satu anak ini berharap, Genre bisa menjadi contoh di masyarakat. Pendekatan secara intensif, juga sangat diperlukan kepada mereka agar kedepannya permasalahan yang ada bisa ditangani dengan baik.

Baca juga:

“Saya harap, Genre ini bisa menjadi tauladan dan juga menjadi contoh di masyarakat. Sampai kapanpun, Genre kita minta untuk bisa melakukan pendekatan kepada teman-teman sebayanya agar hal hal buruk dan problematika yang dihadapi mereka dapat tertangani dengan baik, seperti halnya pernikahan anak,” imbuhnya.

Perlu diketahui, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tengah aktif dan fokus dalam rangka upaya penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem. “Pernikahan anak, secara fisik atau psikis mereka belum siap. Sehingga, dikhawatirkan akan menurunkan generasi-generasi yang tidak sehat. Juga generasi kekurangan gizi karena kurangnya perawatan pada saat hamil dan melahirkan dan juga Karena kurangnya pengetahuan,” terang Fatik.

Menurutnya, Duta Genre merupakan ajang pemilihan remaja putra dan putri untuk figur teladan serta motivator di kalangan remaja yang nantinya berperan memberikan wawasan kepada generasi muda tentang kesehatan reproduksi. Selain itu, juga menciptakan remaja yang bebas narkoba, seks bebas dan HIV/AIDS.

Tidak hanya itu, remaja juga membutuhkan informasi seluas-luasnya mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya menata masa depan dengan baik, dengan meninggalkan perilaku yang tidak bermanfaat dan merusak masa depan. Untuk itu, dirinya berharap Duta Genre dapat membantu mewujudkan generasi muda Kabupaten Trenggalek yang berkualitas dan memiliki masa depan gemilang

“Saya berharap, mereka mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi remaja sebaya dalam melaksanakan kegiatan yang positif. Untuk merencanakan kehidupan berkeluarga nantinya,” papar Fatik.

Ada sebanyak 25 peserta dari berbagai kecamatan yang mengikuti pemilihan Duta Genre tahun ini. Mereka dikarantina selama lima hari dengan tahapan seleksi yang sangat ketat. Diharapkan dengan pemilihan Duta GenRe tahun 2023 ini nantinya terpilih sosok dan figur yang tepat menjadi konselor dan motivator teman sebaya. (mil/sit)

Ketua Komite Olah Raga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyampaikan apresiasnya pada seluruh penggiat olahraga (atlet) yang telah berpartisipasi dalam ajang tersebut. Meskipun, Kota Malang hanya bisa memberikan fasilitas dan akomodasi yang sangat terbatas, namun tingkat partisipasi dan kehadirannya begitu tinggi.

“Dengan kondisi seperti itu, saya ucapkan terima kasih, karena sudah meraih prestasi. Ada beberapa emas yang diraih dari Cabang Organisasi Olah Raga Masyarakat (COOM). Baik perak maupun perunggu,” kata Bung Edi-sapaan pria yang juga Wawali Kota Malang, Senin (10/07/2023) tadi.

Ditambahkan Bung Edi, jika dari laporan yang telah diterima sampai dengan kemarin, kontingen Jatim meraih lima emas, dari beberapa COOM. Diantaranya, yaitu Keluarga Pencak Silat Nusantara (KPS Nusantara), Persatuan Binaraga dan Fisik (Perbafi), Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia (Perwatusi), Asosiasi Seni Tarung (Asta) dan Perkumpulan Pelayang Seluruh Indonesia (Pelangi).

Baca juga :

“Capaian ini sudah bagus, karena ini merupakan ajang pertama yang diikuti oleh Kota Malang. Walaupun penginapan dan akomodasi lainnya dilakukan serba mandiri, karena Pemkot Malang hanya mampu mensupport transportasi,” ujarnya.

Kemudian, pihaknya juga menilai bahwa progres pencapain tersebut sangat positif, walupun masih banyak kekurangan. Sehingga, pihaknya berharap kedepan ada pembinaan yang lebih bagus kepada para penggiat olahraga rekreasi agar kebugaran masyarakat juga makin meningkat.

“Progres ini nampak. Sebetulnya olahraga rekreasi masyarakat itu berasal dari olahraga hobi dan kesenangan. Jangan dianalog kan dengan prestasi karena beda. Saya apresiasi kepada mereka, dan di awal kita sudah kasih tau yang namanya pegiat olahraga kita bisa bantu kendaraan aja,” lanjutnya.

Pihaknya juga mengatakan, bahwa prinsipnya Pemerintah Kota Malang akan tetap hadir mendukung dan membantu sesuai dengan kemampuan daerah. Meski saat ini masih kurang, namun pihaknya berharap agar waktu demi waktu semakin baik.

“Kalau kita ingin mengangkat yang namanya derajat kebugaran masyarakat, ini harus dibina oleh pemerintah, harus difasilitasi. Tapi beda dengan olahraga prestasi. Saya sampaikan terimakasih pimpinan Coom atas partisipasinya yang tinggi sekali,” imbuh Bung Edi. (rsy/sit)

Dalam sekejap, Alun-alun Kota Probolinggo, pun ramai diserbu ribuan warga Kota Probolinggo yang ingin menyaksikan pembukaan Semipro, Sabtu (08/07/2023) malam. Semipro kali ini, sengaja digelar pada saat libur sekolah untuk mengisi waktu kosong anak-anak yang tidak lagi disibukkan dengan aktivitas akademis. Generasi penerus ini, akan dikenalkan dengan suguhan tampilan kesenian dan budaya serta kuliner khas Kota Probolinggo selama seminggu penuh.

“Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa menumbuhkan semangat dan kekompakan kita semuanya. Karena kunci dari apa yang kita hadapi adalah kebersamaan. Maka, tidak boleh terjadi lagi perpecahan atau perbedaan, maka kita harus bersatu padu di dalam melangkah untuk menuju masa depan yang kita impikan bersama,” kata Wali Kota Probilinggo, Habib Hadi Zainal Abidin.

Habib Hadi menyebutkan, di bulan-bulan mendatang, event lainnya juga akan digelar di Kota Probolinggo. Seperti, Cokro Fair di sepanjang Jalan Cokroaminoto hingga Gladag Serang yang akan digelar Agustus mendatang. Kemudian, event peringatan Hari Jadi Kota Probolinggo (HadiPro) di Bulan September, yang akan dilaksanakan dengan tema dan konteks yang berbeda. Yakni, dengan mengajak stakeholder dan masyarakat untuk menampilkan kesenian dan budaya Kota Probolinggo.

Baca juga:

“Karena sejatinya kegiatan kesenian dan budaya yang dimiliki Kota Probolinggo, sangat luar biasa. Maka, pemerintah mengakomodir atau mewadahi untuk memunculkan potensi-potensi yang ada sehingga kita bisa mengenalkan ke dunia luar,” terangnya.

Pembukaan Semipro kali ini, juga dihadiri Ketua Dekranasda Provinsi Jatim, Arumi Bachsin, Wali Kota Pasuruan, KH Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua Dekranasda Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo.

Di hadapan tamu kehormatan ini, Habib Hadi mengungkapkan batik Kota Probolinggo memiliki 150 lebih motif batik, yang harus terus dikembangkan dan dilestarikan. Dirinya berharap, melalui gelaran kemilau batik ini mampu menunjukkan batik Kota Probolinggo bisa bersaing menuju go nasional dan go internasional ke depannya.

“Insyaallah 22 Juli di Jakarta Fashion Food Festival (JF3), kita gandeng Lia Afif untuk mempromosikan batik Kota Probolinggo. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesuksesan. Sehingga bisa mengenalkan batik-batik Kota Probolinggo, bisa go nasional,” ujarnya.

Sebagai Kota Pendalungan, dimana semua etnis ada di Kota Probolinggo, Habi Hadi terus mengimbau agar tidak ada perpecahan dan permusuhan. Bersatu padu dan bergandengan tangan, tanpa membedakan dan tidak mau diadu domba oleh siapapun.

Dirinya pun meminta, agar masyarakat Kota Probolinggo, terus menjaga kondusifitas, keamanan, ketertiban, kekompakan dan keguyuban agar kota ini tetap aman, harmonis dan tentram. Pihaknya juga terus berupaya melalui berbagai macam terobosan dan event, sehingga perputaran ekonomi dapat terus berjalan dan budaya Kota Probolinggo tetap terjaga.

Wali Kota Habib Hadi bersama Kepala Perangkat Daerah setempat, juga berkomitmen untuk memeberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo. “Selagi kita bisa melakukan yang bermanfaat, maka kita beruntung hidup di dunia ini. Mari kita berlomba-lomba melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warganya. Mudah-mudahan kegiatan Semipro ini akan banyak muncul tampilan seni budaya, supaya masyarakat paham dan mampu menumbuhkan dan mengembangkan karakter yang ada di Kota Probolinggo,” pesannya.

Event Seminggu di Probolinggo (Semipro) yang berbarengan dengan libur sekolah anak-anak, diharapkan mampu menghadirkan nuansa kemeriahan dan keseruan tersendiri. Tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kota Probolinggo, hal yang sama juga dirasakan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin.

Menurut istri Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak ini, Kota Probolinggo memiliki wali kota yang mampu membaca peluang untuk memajukan perekonomian di Kota Probolinggo. Selain menyuguhkan hiburan yang edukatif dengan tampilan seni dan budaya serta kuliner khas Kota Probolinggo, juga menjadikan Semipro ini sebagai event tahunan untuk menarik minat wisatawan asing dan luar daerah agar berkunjung ke Kota Probolinggo.

“Kata orang Surabaya, gak bahaya tha?!. Luar biasa wali kota satu ini. Seminggu warganya dipuaskan dengan makanan dan hiburan budaya. Mudah-mudahan saat liburan ini masyarakat mengajak semua keluarga ke Alun-alun untuk mengikuti Semipro,” ujarnya.

Ibu tiga orang anak ini juga menyempatkan menikmati kuliner ikan asap di Kelurahan Mayangan, dengan sambal dabu-dabu dan sambal belimbing wuluh. Dirinya mengaku betah, walau hanya sejenak datang ke Kota Probolinggo. Ditambah, juga tidak menyangka Kota Probolinggo memiliki 20 lebih replika motif batik lawasan yang telah direplika dari batik aslinya yang saat ini berada di museum Belanda.

“Saya rodhok kaget, motif-motifnya itu ternyata luar biasa dan banyak warnanya. Seingat saya, memang Probolinggo itu suka sekali dengan warna. Seiring dengan berkembangnya pewarnaan pada batik. Batik lawasan ini malah warnanya terlihat lebih halus. Mudah-mudah bisa kita kombinasi agar batik lawasan ini tidak punah, tetapi melalui modernisasi ini batik lawasan bisa tetap tergambarkan dan yang ada sekarang bisa tersirat di batiknya,” terangnya.

Arumi mengapresiasi kegiatan Semipro ini dengan terobosannya menggandeng Lia Afif sebagai desainer ternama di Jawa Timur. “Mudah-mudahan sukses dan masyarakat bisa menikmati dan terus mensupport. Selalu sukses untuk Kota Probolinggo dan sukses untuk Semipro,” tambahnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Forkopimda Kota Probolinggo, Sekda Kabupaten Probolinggo, Sekda Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Pimpinan Bank Jatim, pejabat di lingkup instansi vertikal, pengusaha, dan penggiat seni budaya di Kota Probolinggo. (kom/pix/gie)

“Secara administrasi, laporan pertanggungjawaban memang sudah diterima melalui rapat komisi dengan mitra kerja. Namun, secara pelaksanaan tentunya harus dipantau ke lokasi,” tegasnya, Rabu (28/06/2023) tadi.

Ditambahkan mantan Ketua DPRD ini, agar seperti catatan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga tetap segera ditindaklanjuti. “Semisal laporan anggaran 2022 sudah selesai, namun pekerjaannya ada kekurangan. Jadi, inilah maka yang harus segera ditindaklanjuti. Secara administrasi memang sudah selesai, tapi kita juga akan melakukan pengawasan secara riil kegiatan di lapangan,” imbuh Bukasan.

Baca juga:

Seperti yang dicontohkan olehnya, mengenai penyampaian bupati soal penanganan stunting dengan pemberian makanan tambahan (PMT). Namun, di lapangan masih ditemukan pemberian PMT tidak begitu maksimal, karena hanya dilakukan saat ada kegiatan Posyandu.

“Ini penting, karena status gizi yang kurang dapat mempengaruhi keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan Balita. Apabila Balita mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan dapat menurunkan kualitas Sumber Daya Manusia,” tambahnya.

Di sisi lain untuk laporan dan semua pelaksanaan, kata Bukasan memang perlu diawasi bersama. Sehingga, agar tujuan baik dari program tersebut menjadi maksimal.

“Jangan-jangan hanya untuk laporan pada pimpinan saja dan pelaksanaannya tidak sesuai. Nah, inilah yang harus kita awasi bersama,” ujarnya. (adi/sit)

Dalam penilaian itu, Arumi menyampaikan bahwa dalam lomba desa dan 10 program pokok PKK, Desa Oro-oro Ombo yang masuk nominasi tiga besar. “Saat ini, kami bersama tim penilai langsung turun lapangan di Desa Oro-oro Ombo. Dan, hari ini adalah akhir dari proses penilaian,” terangnya di Desa Oro-oro Ombo.

Hasil pandangannya terhadap Desa Oro-oro Ombo, ujarnya, bahwa pembangunan di desa tersebut begitu pesat. Dimana, potensi yang di desa, dinilai masih bisa dikembangkan untuk menambah pemasukan daerah.

Sedangkan maksud dan tujuan kunjungan lapang, tambah Arumi, yaitu ingin mensinkronkan apa yang telah dipaparkan dengan kondisi lapang. Harapannya, apa yang telah dipaparkan banyak kesesuaian dengan yang ada dan bahkan lebih bagus.

Baca juga :

“Jadi dari penilaian lapangan ini nanti, kita betul-betul bisa tahu satu-persatu apa saja yang dipaparkan kemarin. Dan, aslinya seperti apa. Terutama Desa Oro-oro Ombo, dengan inovasinya yang paling banyak dibanding yang lain,” tuturnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa Desa Wisata Oro-oro Ombo di Tahun 2020 memiliki PADes sebesar Rp 134 juta dan meningkat 467 persen menjadi Rp 850 juta di Tahun 2022. Peningkatan PADes, ini diperoleh dari pengelolaan tanah kas desa dan juga kerja sama desa, baik wisata dan kuliner.

Dengan peningkatan PADes ini, urainya, Desa Wisata Oro-oro Ombo menjadi salah satu desa yang berhasil menurunkan angka kemiskinannya sangat signifikan yaitu 66,6 persen dari Tahun 2018. Sedangkan, tahun 2018 tercatat jumlah kemiskinan mencapai 234 KK dan Tahun 2022 menurun menjadi 78 KK. Dimana, desa ini memiliki APBDes sebesar Rp 8 Miliar ini, memiliki luas wilayah 1.381 Ha dan jumlah penduduk 11.982 jiwa.

“Kami berharap, kedatangan tim penilai akan memberikan inspirasi sekaligus masukan untuk perbaikan ke depan. Terutama berkaitan dengan upaya kolaborasi yang harus dibangun, antara pemerintah pusat, desa, PKK dan juga masyarakat, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (put/sit)