Dalam kegiatan ini Bantuan sembako di serahkan bersama Camat Singosari dan Kepala Desa Tanjungtirto. Penyerahan ini berlangsung di Kantor Kelurahan Desa Tanjungtirto Kecamatan Singosari, Jumat (23/07).

Baca Juga:

• Hadiri Rakor Tata Kelola Program MBG bersama Menko Pangan, Sekda Malang Siap Teruskan Instruksi
• Wakili Indonesia Terima Penghargaan di Dubai, Siswi Tahfidz Al Qur’an Audiensi bersama Bupati Malang
• Eksplorasi Jalur Wisata Berbasis Alam, Bupati Malang Offroad dari Turen ke Situs Purbakala Candi Jawar

Wabup Malang menyampaikan ucapan terimakasih kepada Indomaret yang melalui CSR nya telah memberikan bantuan sembako kepada para IKM dan UKM ini karena mereka dianggap sangat terdampak dengan pemberlakuan PPKM Darurat yang di perpanjang hingga tanggal 25 juli yang berganti nama menjadi PPKM Level 4, dengan larangan makan minum ditempat serta pembatasan jam operasional usaha.

“selama PPKM Level 4 berlangsung, warga IKM dan UKM di berikan kesempatan untuk berjualan yang di batasi hingga pukul 17.00 dan selanjutnya agar take away, hal ini akan berlangsung selama pemberlakuan PPKM Level 4,” ucap Wabup Malang.

Pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Malang guna meringankan beban para pedagang ditengah pemberlakuan PPKM Level 4 ini.

Dalam kesempatan itu, Wabup Malang Berpesan “Semoga bantuan ini dapat memberikan kemanfaatan untuk para pedagang. Tentu ini sebagai bentuk upaya kita bersama dalam meringankan beban masyarakat, terutama pedagang kecil agar bisa bangkit di tengah kondisi sulit seperti saat ini,” ujarnya.

Disamping itu, Wabup juga mengajak seluruh masyarakat agar selalu optimis bahwa tingkat penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang dapat ditekan seminim-minimnya sehingga pandemi ini dapat segera berlalu dan perekonomian dapat segera pulih kembali. “Untuk itu saya harap agar masyarakat mematuhi dan melaksanakan prokes yang telah di tetapkan oleh pemerintah untuk sementara waktu agar tetap berjaga jarak, memakai masker dan untuk sementara waktu tidak bersalaman mengingat virus Covid-19 varian delta yang menyebar sangat cepat,” ujar Wabup Malang. (ed2)

Mantan Menteri Sosial RI ini mengatakan, pendampingan ini juga dapat dilaksanakan melalui Bakorwil-Bakorwil disetiap daerah masing-masing. Oleh karenanya pendampingan ini menjadi penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memberikan legalitas bagi IKM dan UKM di Jatim.

Menurutnya, melalui pendampingan BPOM di Bakorwil tersebut, maka akan mempermudah proses perizinan terutama izin edar MD (izin industri besar bersifat lokal untuk pangan) bagi pelaku IKM dan UKM di sektor industri makan dan minum.

Tak hanya itu, dengan adanya Bakorwil, maka BPOM juga tidak perlu repot mencari tanah atau gedung sebagai lokasi kantor. BPOM bisa menggunakan ruangan yang ada di gedung Bakorwil.

Apalagi, Masih Khofifah, di era revolusi industri 4.0, industri makan dan minum menduduki posisi kedua terbesar.

“Kalau ada pendampingan di Bakorwil, bila dalam proses perizinan ada kekurangan persyaratan bisa segera dilengkapi sehingga mempercepat proses, tanpa mereka harus jauh-jauh mengurus sampai Surabaya,” katanya.

“Nanti kita bisa sharing ruangan, selain itu Pemprov juga punya aparat disana jadi kita bisa support,” tambah Khofifah.

Pendampingan ini, lanjutnya, sangat diperlukan mengingat setiap turun ke lapangan,

Hal ini ia sarankan, pasalnya Khofifah sering mendengar keluhan para IKM dan UKM dalam mengurus izin edar MD ke BPOM. Padahal ia menilai potensi yang dimiliki para IKM dan UKM di Jatim ini sangat besar dsn potensial.

“Di Kediri ada desa yang memproduksi makanan produk olahan dari lele, salah satunya nugget. Permintaan atau order dari Surabaya sangat tinggi, tapi mereka tidak bisa jual karena produknya belum mendapat izin MD dari BPOM. Dan banyak yang mengeluhkan soal ini, kalau mengurus Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) lebih mudah, tapi izin edar MD yang susah,” ungkanya.

Maka dari itu, gubernur perempuan pertama di Jatim ini berharap, demgan adanya pendampingan tersebut dapat mempercepat pertumbuhan IKM dan UKM di Jatim.

“Kalau mereka sudah memiliki izin, mereka bisa mengembangkan pemasarannya secara luas salah satunya lewat aplikasi online. Jadi mereka tidak khawatir dalam memasarkan produk. Ini sekaligus langkah kita dalam memberikan rasa aman dan tenang kepada IKM dan UKM dalam menjalankan usahanya,” pungkas Khofifah.

Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Surabaya, I Made Bagus Gerametta, menyambut baik permintaan Gubernur Khofifah. Untuk itu, ia akan segera membahas lebih lanjut terkait pendampingan BPOM di Bakorwil.

“Saat ini kami juga sudah punya dua loka kantor pengawas BPOM di Kediri dan Jember, yang masing-masing membawahi lima kabupaten. Selain itu kami juga punya Balai Besar POM di Surabaya, tapi soal pendampingan ini kami akan bahas lebih dalam lagi,” katanya.

Balai Besar POM di Surabaya, lanjutnya, juga terus mendorong pertumbuhan UMKM di Jatim. Salah satunya memberikan pendampingan terhadap 20 UMKM usaha obat tradisional agar mendapatkan izin dari BPOM.

“Tidak hanya itu, semua proses perizinan saat ini sudah dilakukan secara online,” tutup Bagus. (sur/ano/yan)

]]> 80223