Pelaksanaan peresmian yang dipimpin langsung Bupati Jember, Muhammad Fawait, merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalam menertibkan tata kelola migrasi tenaga kerja di wilayah tersebut. Kebijakan ini, bukan sekadar seremoni formal, melainkan bagian dari desain besar pembenahan sistem perlindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir guna memastikan legalitas dan keamanan keberangkatan.

Bupati Fawait dalam sambutannya menggarisbawahi urgensi kesehatan sebagai pilar utama perlindungan. Dirinya menyampaikan secara tegas posisi pekerja migran, di mata pemerintah.

“Pekerja migran adalah pahlawan devisa. Negara wajib hadir memberi perlindungan maksimal, termasuk dari sisi kesehatan,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Pernyataan ini, menjadi landasan bagi RSD Balung untuk mengoperasikan unit layanan terpadu, yang mencakup pemeriksaan fisik, laboratorium, hingga pemeriksaan penunjang yang telah disesuaikan dengan standarisasi medis negara-negara tujuan penempatan secara profesional. Aspek krusial dari peluncuran klinik ini, adalah efisiensi pembiayaan bagi masyarakat kecil.

Dalam hal ini, Pemkab Jember mengambil langkah berani dengan memangkas tarif medical check up (MCU) dari Rp 750 ribu menjadi Rp 450 ribu. Intervensi harga ini, diharapkan menjadi stimulus bagi warga untuk beralih dari jalur non prosedural ke jalur resmi yang lebih aman.

Selain itu, juga penyederhanaan akses layanan dan dokumen yang kini dapat diselesaikan di dalam daerah. “Sekarang kita sederhanakan semuanya di Jember,” tambah Bupati Fawait.

Pemerintah daerah juga mengintegrasikan layanan administrasi, melalui kehadiran perwakilan P4MI di Mall Pelayanan Publik (MPP). Dengan dukungan dari jajaran Forkopimda dan instansi terkait, RSD Balung diproyeksikan menjadi episentrum layanan kesehatan CPMI bagi wilayah Jember dan sekitarnya.

Ke depannya, Pemkab Jember berencana menyiapkan rumah sakit daerah lain untuk memperluas jangkauan layanan serupa, menciptakan ekosistem migrasi yang lebih aman, terjangkau dan terstruktur demi melindungi pahlawan devisa dari risiko keberangkatan ilegal. (rio/gie/adv)

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa Lumajang adalah permata tersembunyi di timur Pulau Jawa, yang siap diperkenalkan secara strategis ke dunia. Melalui visi Lumajang Aman dan delapan misi Asta Cita Nararya, pemerintah daerah menekankan penguatan sektor unggulan seperti agroindustri, hilirisasi produk pertanian, pariwisata berkelanjutan, serta industri kreatif berbasis potensi lokal, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Investasi bukan sekadar angka, tetapi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Semua sektor harus memberikan manfaat nyata bagi ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah,” tegas Bupati Lumajang.

Data realisasi investasi hingga Triwulan III 2025, mencatat nilai mencapai Rp 1,989 triliun, tersebar di pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan industri pengolahan. Nilai ini, menunjukkan bahwa Lumajang memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai pusat ekonomi berkelanjutan di Jawa Timur.

Baca juga :

Bupati Lumajang juga menekankan, akan pentingnya kolaborasi strategis lintas sektor, pemerintah, investor, lembaga keuangan dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang berintegritas, cepat dan aman. “Tidak ada lagi Pungli. Pelayanan publik harus prima dan investor harus merasa aman dan didukung dalam menanamkan modalnya,” imbuhnya.

Roadshow ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga forum diskusi strategis bagi para investor untuk merancang model investasi yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat branding daerah sebagai destinasi investasi yang inovatif dan ramah bagi pelaku usaha. “Investasi harus menjadi alat transformasi ekonomi lokal. Ketika investor berkembang, masyarakat sejahtera, desa maju dan Lumajang tumbuh sebagai daerah tangguh dan berdaya saing,” pesannya.

Dengan pendekatan inovatif, regulasi yang jelas, pelayanan prima dan kolaborasi lintas sektor, Lumajang menegaskan diri sebagai magnet investasi baru di Jawa Timur, sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

Sementara itu, hadir dalam acara tersebut, yakni Koordinator Substansi Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jatim, Kapolres Lumajang, serta Head of PT Mitsui Indonesia, menegaskan komitmen lintas sektor untuk mendukung iklim investasi yang sehat dan berorientasi pada masyarakat. (kom/adi/gie)

Dalam kunjungannya itu, rombongan PMI Jatim, yang dipimpin oleh Sekretaris, Edy Purwinarto, didampingi Kepala Bidang Organisasi, Muchamad Taufik dan Komite Audit, Nurwiyatno, membawa pesan khusus dari Ketua PMI Provinsi Jatim, Imam Utomo. “Pak Imam minta agar klinik kesehatan pratama PMI dan pelayanan ambulans gratis dihidupkan kembali,” tegas Edy Purwinarto.

Dirinya menilai, penting bagi PMI Jember untuk segera menjawab alasan penutupan dan tidak beroperasionalnya layanan tersebut. Apalagi, hal ini merupakan momentum yang tepat bagi PMI Jember untuk menata ulang Unit Pelaksana Teknis (UPT) layanannya.

Baca juga :

Edy Purwinarto juga mengapresiasi kebangkitan PMI Jember, yang dinilainya sudah mulai aktif kembali dengan banyaknya kegiatan. Namun, dirinya juga berharap PMI Jember dapat segera move on dengan mengelola organisasi, UDD dan keuangan secara lebih baik.

Sementara itu, Ketua PMI Jember, Zainollah, menjelaskan berkaitan dengan pesan ketua PMI Jawa Timur tentang pengoperasian kembali Klinik Pratama Jember, PMI Jember akan melakukan kajian kembali bersama pengurus terkait layanan kemanusiaan tersebut. “Untuk menghidupkan Klinik Pratama di PMI Jember, akan melakukan kajian kembali meski telah diketahui ada beberapa substansi yang masih sulit ditembus serta analisa biaya operasional,” kata Zainollah.

Terkait kondisi finansial, Zainollah, melaporkan adanya perbaikan, meskipun beban utang warisan masih ada. “Kita dapat warisan utang Rp 13 miliar dan hingga sekarang tersisa Rp 7,6 miliar. Apabila piutang di sejumlah rumah sakit di jember terbayarkan semua maka hutang PMI Jember akan bisa terlunasi,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Dalam penyerahan itu, Bupati Sanusi berharap bahwa dengan diserahkannya surat izin usaha, klinik kecantikan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Salah satunya, dengan menyediakan layanan yang berkualitas dan aman.

Baca juga :

“Yang tidak kalah pentingnya, klinik kecantikan PJ Ayomi Beaute Clinic untuk selalu mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan dan menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Bupati Malang

Sementara itu, Owner PJ Ayomi Beaute Clinic mengucapkan terima kasih kepada Bupati Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang, atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan serta kemudahan dalam pengurusan surat izin. “Kami berkomitmen akan memberikan layanan yang prima dan memuaskan bagi setiap pasien, serta menjaga kualitas dan keamanan layanan,” ujarnya. (kom/mlg/gie)

Disampaikan Bupati, bahwa dengan peresmian itu, artinya NU ikut berkontribusi untuk Jember dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di sektor kesehatan. “Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk bisa memiliki semangat kerakyatan maka klinik-klinik bisa dikelola oleh organisasi masyarakat, seperti contohnya Nahdlatul Ulama,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Pemerintah Kabupaten Jember, tambahnya, berharap juga bisa menggandeng organisasi masyarakat yang lain, untuk bisa membangun fasilitas kesehatan di kecamatan-kecamatan. Diketahui, bahwa AKI dan AKB masih terbilang cukup tinggi di Kabupaten Jember. Tentunya, masyarakat juga berharap di setiap wilayahnya perlu adanya fasilitas kesehatan seperti klinik.

“Saya sangat mendukung apabila Klinik NU seperti ini, dibangun di setiap kecamatan dan nantinya diharapkan bisa membantu masyarakat untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan cepat” tambah Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Bupati Jember berpesan, agar Klinik NU ini bisa segera bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai Faskes pertama. Jika Klinik NU ini sudah bekerjasama dengan BPJS, maka nantinya bisa ikut bersinergi dan mensukseskan program UHC. (kom/rio/gie)

Dalam sambutannya, Pj Bupati Teguh mengatakan bahwa inovasi daerah sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2017. Di mana, kepala daerah wajib melaporkan penerapan inovasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), baik inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, pelayan publik, maupun inovasi lain yang sesuai dengan urusan pemerintahan.

“Laporan akan dinilai Mendagri menggunakan indikator indeks inovasi daerah dan diberikan penghargaan kepada daerah yang sangat inovatif melalui Innovative Government Awards yang diadakan setiap tahun,” kata Pj Bupati Jombang.

Dirinya juga mengungkapkan, untuk mencapai kategori sangat inovatif dalam indeks inovasi daerah, selain menyelenggarakan Lomba Krenova, diperlukan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah. “Lomba kreativitas dan inovasi merupakan bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang, untuk memacu inovasi masyarakat, khususnya perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Krenova terus dilakukan setiap tahunnya. Sehingga, itu menghasilkan peningkatan nilai indeks inovasi daerah.

Baca juga :

“Pada 2022, nilai indeks inovasi daerah Jombang mencapai 47,04, masuk kategori inovatif dan merupakan rangking 181 kabupaten dan kota se-Indonesia atau 36 kabupaten dan kota se-Provinsi Jatim,” jelasnya.

Sedangkan tahun 2023, tambahnya, indeks inovasi daerah Kabupaten Jombang, semakin meningkat. “Meningkat menjadi 52,69 masuk ranking 93 se-Indonesia atau ranking 18 se-Jatim. Sedangkan pada tahun 2024, ini mencapai 69,94 dan masih proses verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.

Selain upaya pelaksanaan lomba Krenova, pada tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Jombang juga melaunching Klinik Inovasi Daerah. Klinik Inovasi Daerah ini, sebagai forum konsultasi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam menciptakan, menerapkan, mengembangkan serta melaporkan inovasi daerah.

“Saya berharap melalui lomba Krenova dan keberadaan Klinik Inovasi Daerah, tidak hanya lahir ide gagasan dan inovasi yang meningkat dari segi kuantitas maupun nilai indeks inovasi Kabupaten Jombang, melainkan yang lebih penting adalah dampak nyata dari seluruh Inovasi dan teknologi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” urainya.

Teguh berpesan, agar setiap perangkat daerah harus memiliki 1 inovasi unggulan disamping adanya 1 inovasi di setiap bidang. “Harus selalu berinovasi yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Jombang,” tambahnya.

Adapun nama-nama pemenang lomba Krenova kategori OPD, yakni untuk Juara I yaitu RSUD Ploso, Juara II yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Juara III yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Juara IV yaitu RSUD Jombang, Juara V yaitu Dinas Ketenagakerjaan. Sedangkan kategori masyarakat kelompok 1 SMA/SMK/MA, yakni Juara I yakni MAN 3 Tambakberas Jombang, Juara II yaitu SMAN 2 Wonosalam dan Juara III yaitu SMKN Ngoro. (azl/gie)

Selasa (02/07/2024) tadi. Aplikasi ini, untuk melayani masyarakat agar tidak terjebak informasi bohong yang menyesatkan.

Pj Wali Kota Nurkholis mengungkapkan apresiasinya atas layanan verifikasi hoaks ini. Hal itu, karena masyarakat bisa melakukan verifikasi fakta sebelum menyebarkan informasi. Bahkan, mampu mengecek kebenaran informasi dan memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya.

Karena itu, Pemerintah Kota Probolinggo mereplikasi Aplikasi Klinik Hoaks yang diinisiasi oleh Provinsi Jawa Timur dengan tujuan membantu masyarakat memeriksa kebenaran sebuah informasi, khususnya berita hoaks. “Saya sangat mengapresiasi. Melalui aplikasi ini masyarakat akan lebih cerdas dan kritis dalam mengkonsumsi informasi, sehingga dapat mengurangi dampak buruk dari berita hoaks yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebingungan di masyarakat,” katanya.

Memberantas hoaks, ujar Pj Wali Kota, bukanlah tugas yang bisa dilakukan sendirian. Perlu kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah, media, masyarakat, akademisi dan masyarakat secara keseluruhan.

Baca juga :

“Mari kita gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan literasi informasi dan menjadi agen perubahan yang lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi di lingkungan kita masing-masing,” papar Pj Wali Kota Nurkholis.

Di kesempatan yang sama melalui tayangan video, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, juga mengapresiasi inisiasi yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai kabupaten atau kota keenam yang mereplikasi Klinik Hoaks. Hal ini, sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan ruang kepada masyarakat mengklarifikasi berita yang ada.

“Kami mengapresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Probolinggo yang telah melakukan inisiasi untuk mereplikasi Klinik Hoaks ini. Semoga kerjasama dan kolaborasi yang sangat baik di antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Provinsi Jatim, bisa terus berlanjut. Selamat dan sukses atas dilaunchingnya Klinik Hoaks Kota Probolinggo,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aman Suryaman, menyampaikan bahwa Klinik Hoaks sangat membantu masyarakat dalam memeriksa kebenaran sebuah informasi, khususnya berita hoaks dengan memberikan sumber yang dapat dipercaya. Sekaligus, memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya mengecek fakta sebelum menyebarkan informasi dengan verifikasi informasi yang diterima.

“Di aplikasi klinikhoaks.probolinggokota.go.id terdapat fitur yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, mulai dari pengecekan fakta dan pelaporan informasi yang tidak benar. Caranya mudah, cukup memasukkan nama, email, nomor HP, isi laporan, serta link bukti atau alamat situs yang ingin dicek. Kurang dari 1×24 jam sudah bisa kami jawab,” ujarnya. (kom/pix/gie)

Koordinator Klinik Bisnis Diskopindag, Firsty Cynthia Nanda, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan wadah bagi para pelaku usaha mikro di Kota Malang untuk mengatasi masalah bisnis dan meningkatkan skala usaha mereka.

“Melalui klinik ini diharapkan bisa menjadi tempat mereka untuk konsultasi, meningkatkan pengetahuan, dan menyelesaikan masalah yang ada,” kata Nanda.

Selain itu, Nanda juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Malang untuk mensukseskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Ini merupakan bentuk keterikatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan skala usaha mikro di Kota Malang. Dari sisi mereka mendapatkan akses untuk membantu skala usahanya dan dari sisi kami juga mensukseskan program, serta pendapatan daerah,” ujarnya.

Baca Juga :

Sementara itu, Instruktur Kriya, Peni Budi Astuti, menambahkan bahwa dalam kegiatan pembuatan hampers tersebut dilakukan praktik bersama agar para pelaku usaha dapat mengimplementasikan ke depannya. “Kegiatan klinik ini tidak seperti pelatihan lainnya. Kita memanfaatkan dari apa yang ada. Kita juga bisa belajar bagaimana menentukan harga jual hampers,” ujar Peni.

Dalam kegiatan ini, para peserta diajak untuk berinovasi dalam pembuatan hampers. Seperti, memanfaatkan kain goni, keranjang bambu, toples bekas yang dikreasikan dan lain sebagainya.

“Karena orientasinya bisnis, jadi jangan sampai over budget. Kalau mau menggunakan daun kering itu bisa, tetapi itu bisa diakali. Nilainya tinggi sekali, tapi kalau sudah bicara kreasi, kreativitas nilainya tidak bisa diperhitungkan,” imbuh Peni. (rsy/sit)

Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Klinik Husada Mulia Tunjung, merupakan klinik yang ketiga yang ada di berapa titik di Lumajang. Diantaranya, yaitu di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang dan Desa Tunjung, Kecamatan Randuagung.

Dengan adanya klinik itu, Wabup berharap, agar masyarakat Lumajang bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan di Klinik Husada Mulia. “Jangan sampai menunggu sakit. Ini tentu ada kompetitifnya dalam pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Randuagung. Untuk itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang berterima kasih dan kepada Klinik Husada Mulia Tunjung atas kepedulian Kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang,” kata Bunda Indah.

Baca juga:

• Perkuat Tranformasi Digital, Bupati Malang Terima Kunjungan Green Blue Consortium dari Republik Korea
• Pasca Lebaran, Inflasi Kota Malang Melandai di Angka 0,05 Persen
• Relokasi Pedagang Pasar Gadang Direspon Positif Meski Omzet Alami Penurunkan
• 11 Ribu Nakes dan Named di Kota Malang Diusulkan Terima Vaksin MR Dewasa
• Realisasi Opsen PKB Kota Malang Tembus 30,36 Persen, Bapenda Optimalkan Layanan Jemput Bola

Selain itu, disampaikan Bunda Indah, bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus berupaya meningkatkan pelayanan di Lumajang. Salah satunya, di bidang kesehatan, terutama di Desa Tunjung.

“Ini adalah untuk cara mendekatkan kepada masyarakat pelayanan untuk bisa dioptimalkan dan bisa menjaga keramahan kepada pasien. Serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Tunjung,” katanya.

Sementara itu, Direktur klinik Husada Mulia, dr Ainun Indrajaya, mengungkapkan bahwa pihaknya berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang. Yakni atas dukungan yang telah diberikan dalam pendirian Klinik Husada Mulia, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, serta meningkatkan kesehatan masyarakat yang ada di Desa Tunjung. “Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lumajang, sudah meresmikan Klinik Husada Mulia yang ketiga ini,” ungkapnya. (kom/adi/gie)