Dikatakan Bupati Sanusi, bahwa proses pengangkatan pejabat struktural, termasuk Direktur RSUD, membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini, sesuai dengan aturan bahwa setiap mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang harus mengantongi izin dari Kemendagri terlebih dahulu.

“Izin dari Mendagri ini baru turun Jumat kemarin. Karenanya, langsung kita lantik,” kata Bupati Sanusi, Senin (21/07/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa kekosongan jabatan Direktur RSUD Kanjuruhan, telah berlangsung. Penyebab utamanya, adalah larangan pelantikan selama masa Pilkada, yang membuat posisi tersebut tidak dapat diisi secara definitif. Sedangkan proses Selter, juga sudah diajukan ke Kemendagri.

Disinggung mengenai Selter Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, Bupati Sanusi mengaku, bahwa bahwa proses administrasi yang ketat di Kemendagri menjadi faktor utama mengapa pelantikan belum bisa dilakukan. Karenanya, dari tujuh Selter posisi eselon II, secara bertahap baru lima Selter yang diizinkan Kemendagri.

“Semuanya harus melalui izin pusat. Karenanya, kami sabar menunggu,” ujarnya. (sit)

Dalam momen itu, dirinya menyampaikan apresiasinya atas capaian kinerja yang dilakukan Diskominfo Lumajang. “Secara umum, kinerja Diskominfo Lumajang selama tahun anggaran 2024 patut kita apresiasi dalam mendukung sistem keterbukaan informasi,” kata Reza.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Lumajang, Mustaqim, memaparkan pokok bahasan mengenai Laporan Realisasi Belanja, Capaian Keterbukaan Informasi Publik, Capaian SPBE & Statistik dan Pengelolaan Pengaduan Publik. Keterbukaan informasi publik, menurutnya merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Sedangkan, tujuannya adalah agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang tepat.

“Kita mengadakan Bimtek pelayanan informasi dan kehumasan di setiap OPD, agar penyebaran informasi yang kita lakukan semakin luas. Selama tahun 2024 kemarin, kita juga telah melakukan proyek percontohan PPID Desa di 25 Desa, karena dengan adanya keterbukaan informasi maka terhadap kepercayaan pemerintah juga menguat,” ujarnya.

Baca juga :

Selain itu, Diskominfo Lumajang kini juga tengah meningkatkan SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasi Elektronik agar layanan publik semakin efektif, efisien, dan cepat. Kadis Kominfo Mustaqim juga menjelaskan, bahwa digitalisasi kini menjadi sebuah kebutuhan di pemerintahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan potensi pendapatan daerah.

“Indeks SPBE kita meningkat dari 2,93 di Tahun 2023 menjadi 3,39 di Tahun 2024, ini akan terus kita tingkatkan,” ujarnya

Selain menyampaikan beberapa capaian, Gus Taqim-sapaan akrab Kadis Kominfo Lumajang tersebut juga menyampaikan beberapa tantangan dan kendala yang memerlukan dukungan dari Komisi A DPRD Lumajang. “Namun tantangannya, itu memang kita kekurangan tenaga programer di tengah tuntutan kita harus merombak website resmi Pemkab. Lumajang yang perlu kita terus upgrade baik itu tampilan maupun keamanannya,” ujarnya. (kom/adi/sit)

Kali ini, Ikatan Wartawan Lumajang menggelar tasyakuran bersama Ketua DPRD Lumajang dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), di Sekretariat Ikatan Wartawan Lumajang, Jalan Kapuas Blok, B No 07, Perum Pondok Abadi Kelurahan Jogoyudan Kabupaten Lumajang, Sabtu (22/02/2025) tadi.

Ketua Ikatan Wartawan Lumajang, Ahmad Nizar Zulmi, dalam sambutannya menyampaikan ungkapan terima kasih atas kehadiran dan support dari berbagai pihak. Sehingga, pelaksanaan acara bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

“IWL merupakan organisasi wartawan yang berkomitmen dan tunduk pada UU Pers. Komunitas atau organisasi ini menjadi wadah, sehingga insan pers yang ada, bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Kami berterimakasih atas kehadiran dan support pada semua pihak,” ungkapnya.

Ditambahkan olehnya, pers harus tetap menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi dan menjadi rumah bersama untuk menjernihkan informasi. Dengan niat tulus ikhlas demi Ikatan Wartawan Lumajang yang lebih baik dan profesional.

Sementara itu Ketua DPRD Lumajang, Oktafiani, mengapresiasi kekompakan dan loyalitas insan pers di Kabupaten Lumajang, yang menurutnya makin memperkuat kebersamaan. Pihaknya berharap, insan pers bisa bersinergi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam mendampingi pembangunan dan kontrol di Lumajang.

Baca juga :

“Mari kita semarakkan berita baik di Kabupaten Lumajang. Tebar pemberitaan yang positif dan bermanfaat pada masyarakat luas,” ungkapnya, sambari mengucap selamat Hari Pers Nasional 2025.

Menurutnya, peran insan pers sangat penting dalam menyertai di setiap pembangunan dan kontrol pembangunan. Dirinyapun juga turut mendukung langkah dan upaya dalam rangka peningkatan profesionalisme jurnalis.

Terlebih, melalui tema HPN 2025 yakni ‘Pers Mengawal Ketahanan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa’. “Kami ucapkan Selamat Hari Pers Nasional kepada rekan-rekan Ikatan Wartawan Lumajang,” ucapnya.

Kepala Diskominfo Kabupaten Lumajang, Gus Taqim, dalam kesempatan itu menambahkan bahwa Kominfo memiliki peran dalam menjembatani dan merangkul insan pers. Karenanya, diharapkan peran pemberitaan yang membangun dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Peran pers sangat penting. Kami optimis Kabupaten Lumajang akan terus membaik, terlebih dari peran pers yang ada,” ucap Gus Taqim-sapaan Kadiskominfo Lumajang.

Hadir pada acara tasyakuran Hari Pers Nasional di Sekretariat Ikatan Wartawan Lumajang, yakni sejumlah wartawan senior Lumajang dari berbagai media. Termasuk, sejumlah tamu undangan undangan. (adi/gie)

Kepala Diskominfo Jember, Bobby A Sandy, menerangkan bahwa Diskominfo Jember hadir dengan menampilkan sejumlah layanan yang selama ini sudah berjalan di Jember. Salah satunya, seperti Jember Kota Pintar alias J-KOPI.

“Aplikasi SuperApp ini dapat membantu masyarakat dengan pelayanan online,” katanya, Jumat (25/10/2024) tadi.

J-KOPI menyediakan beragam informasi dan berbagai layanan yang terintegrasi dengan OPD dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam satu aplikasi. Misalnya, terkait dengan tanda tangan kepala desa, camat hingga beberapa layanan OPD yang terintegrasi.

Baca juga :

Selain itu, lanjutnya, ada kabar baik pula dari pengaplikasian PPID Jember. Yakni, Desa Jambearum masuk nominasi. “Desa Jambearum masuk nominasi 10 besar nasional dan Rabu (23/10/2024) kemarin, ada visitasi dari pusat,” terangnya.

Harapannya, ini akan menjadi contoh untuk desa-desa lain. Artinya, keterbukaan informasi untuk semua. “Jika ingin memajukan daerah, maka perlu adanya keterbukaan. Dengan begitu, dapat meningkatkan SDM guna memajukan kemandirian,” tegasnya.

Sekadar informasi, booth Diskominfo Jember pada Digifest 2024, juga menghadirkan KIM Info Reng Tegalgede. Mereka menampilkan Program Rumantis (rumah layanan integrasi dan informasi statistik). Tak hanya itu, Diskominfo Jember juga membuat booth bertema Anti Judi Online. Tujuannya, digunakan untuk kampanye anti judi online. (kom/rio/sit)

Pelaksanaan sendiri, menjadi tonggak penting dengan menghadirkan PPID dari 25 desa di Kabupaten Lumajang. Yakni, sebagai pilot project pembentukan PPID. Hal tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat dan sederhana.

Dalam sambutannya, Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menegaskan bahwa pembinaan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong terciptanya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. “Keterbukaan informasi merupakan tuntutan zaman yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan informasi publik, kami berharap para PPID dapat lebih efektif dalam menyediakan layanan informasi kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” kata Mustaqim.

Baca juga :

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Solahuddin, menerangkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah pilar penting dalam demokrasi. “Melalui pembinaan ini, kami berharap setiap desa di Lumajang dapat menerapkan standar layanan informasi publik yang baik. Sehingga, masyarakat dapat menikmati hak mereka untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa,” jelasnya.

Acara pembinaan tersebut, juga menjadi momentum penting untuk mengukur kesiapan desa dalam menghadapi tantangan era digital, dimana akses informasi menjadi kunci utama. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan desa-desa di Kabupaten Lumajang, tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mampu memberikan layanan informasi yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembinaan tersebut, lanjutnya, juga diharapkan mampu mendorong setiap desa di Kabupaten Lumajang, untuk memberikan layanan informasi publik yang lebih baik. Sehingga, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa meningkat, demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan langkah konkret tersebut, imbuhnya, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan good governance yang berbasis pada keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat. (kom/adi/gie)

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra mewakili Pj Bupati Nganjuk, menyampaikan bahwa digitalisasi adalah sebuah keniscayaan bagi kehidupan saat ini. Karena apa, dengan digitalisasi memberikan kemudahan. Terutamanya, dalam rangka memberikan pelayanan publik terhadap aspek kelembagaan pemerintahan.

Untuk itu, lanjutnya, patut kita apresiasi bersama atas hadirnya inovasi ‘Omah Tandang’ yang digagas Kepala Dinas Kominfo ini bisa memberikan aksesibilitas terbuka kepada masyarakat Nganjuk, dalam mengembangkan dan merevitalisasikan UMKM-nya.

“Diharapkan Omah Tandang ini bisa mengoptimalkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Karena apa, dalam layanannya bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen (masyarakat). Sehingga, nantinya produk-produk unggulan yang ada di desa menjadi khas oleh-oleh Kabupaten Nganjuk,” paparnya.

Tidak hanya itu, Samsul Huda juga menekankan dengan sosialisasi Omah Tandang ini, diharapkan juga bisa meningkatkan kompetensi para pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk. Hal ini juga menjadi jawaban bahwa pemerintah selalu hadir untuk masyarakat dalam rangka menumbuh perekonomian.

“Ini sesuai Visi Misi Kabupaten Nganjuk, yakni Nganjuk Tumbuh,” terangnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Nganjuk, Slamet Basuki, melaporkan bahwa Omah Tandang ini merupakan program yang digagasnya untuk meningkatkan keterampilan digital para pelaku bisnis, terutama pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk.

“Omah Tandang ini adalah solusi layanan terpadu dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat yang memiliki talenta atau keterampilan digital. Sehingga dengan keterampilannya itu, mereka akan melakukan bisnis digital yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan mereka (masyarakat),” ungkapnya.

Kepala Dinas yang akrab disapa Slambas itu juga menuturkan, setidaknya ada empat jenis kegiatan dalam Omah Tandang. Diantaranya yakni, pelatihan keterampilan digital, penyediaan sarpras dan pendampingan, membantu membuat website sebagai etalase penjualan hingga cara promosi dan pemasarannya.

“Jadi ada serangkaian kegiatan berkelanjutan di Omah Tandang, dari pelatihan membuat foto, video dan diskripsi produk sampai live salingnya. Kemudian sarprasnya, website sebagai etalase penjualan sampai cara promosi di media sosial para pelaku UMKM dan Dinas Kominfo,” terangnya.

Selanjutnya, Slambas juga mendorong agar nantinya produk UMKM asli Nganjuk bisa masuk ke e-katalog lokal. Karena dengan masuknya produk itu ke e-katalog lokal memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM, salah satunya produk bisa dibeli oleh instansi pemerintah.

Adapun pelatihan Omah Tandang ini, akan diikuti 40 peserta dari dua perwakilan 19 desa dan satu Kelurahan Percontohan Kampung Digital Anjuk Ladang. (kom/pan/sit)

Pelaksanaan kegiatan sendiri, merupakan rangkaian dari Kominfo Fair 2023, yaitu dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Kota Batu Ke 22 tahun. Hadir dalam pelaksanaan itu, Pj Wali Kota Batu, Sekda Kota Batu, Kepala Dinas Kominfo Kota Batu, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Ketua PHRI Kota Batu, Ketua KONI Kota Batu, Ketua PWI Malang Raya hingga musisi Kota Batu.

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa FFK yang digelar malam ini diharapkan bisa mengangkat kualitas dan mengembangkan sineas muda di Kota Batu. Karena, telah menghasilkan karya-karya, yang tentunya harus mendapatkan apresiasi luar biasa.

“Maka, FFK yang digelar di tahun kedua ini harus memberikan dampak positif. Yaitu, dengan adanya perubahan begitu besar dunia digital. Maka, apresiasi yang kita berikan harus seimbang dengan apa yang diwujudkan dengan karya terbaik untuk Kota Batu,” terang Pj Wali Kota Aries.

Ditambahkannya, banyak kriteria dan banyak nominasi yang sudah diberikan berbagai kategori. Karenanya, Pemkot Batu menyampaikan terima kasih yang luar biasa.

“Saya sebagai Pemkot Batu, menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Karena, anak muda Kota Batu telah mewujudkan kemajuan untuk sineas dan kemajuan film di Kota Batu,” ujarnya.

Untuk itu, Aries menambahkan, tahun 2024 Pemkot Batu akan memberikan apresiasi yang lebih baik lagi. Dengan wujud apresiasi lebih banyak lagi yang luar biasa.

“Karena malam ini hari pertama saya melihat karya yang luar biasa, maka di FFK tahun ketiga pada 2024, tentu harus lebih baik dari tahun 2023 ini,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Batu, Onny Ardianto, mengatakan bahwa FFK 2023 merupakan ajang apresiasi bagi film dan sineas lokal Kota Batu, yang diinisiasi langsung oleh Diskominfo Kota Batu. Di tahun ini, FFK 2023 adalah tahun kedua yang berhasil menarik partisipasi dari 39 peserta, yang bersaing dalam tiga kategori berbeda. Diantaranya seperti kategori masyarakat umum, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan pelajar.

“Ini merupakan acara tahunan yang bertujuan untuk mempromosikan industri film lokal, menghargai karya-karya sineas terbaik dan memajukan kebudayaan perfilman di Indonesia,” jelasnya.

Dirinya menyebut, perbedaan signifikan terletak pada metode apresiasi yang diberikan. Menurutnya, lebih dari sekadar kompetisi film, FFK 2023 kali ini lebih mengutamakan ruang untuk memberikan penghargaan kepada karya cipta dan para pekerja film Kota Batu.

“Dengan kata lain, FFK bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada film terbaik sesuai tema yang telah ditetapkan dan memacu perkembangan perfilman di Kota Wisata Batu. Selain itu, festival ini berfungsi sebagai wadah untuk memotivasi kreativitas para pekerja film,” paparnya.

Lebih lanjut, Onny menyatakan bahwa FFK 2023 ini mengusung tema ‘New life new spirits’ untuk setiap film dokumenter yang diikutkan dalam kompetisinya. Bahwa, isi film harus menceritakan kisah nyata dengan latar Kota Batu, mengambil pendekatan dokudrama atau mengangkat tema-tema penting seputar pendidikan, pertanian, budaya, sosial kemasyarakatan dan pariwisata, dalam durasi 7 menit.

“Jadi registrasi peserta itu sudah mulai 1 September 2023 lalu. Kemudian pengumpulan karya peserta tanggal 18 Oktober 2023. Pesertanya ini tidak hanya mengumpulkan karya film, namun juga mengumpulkan persyaratan lain seperti behind the scene, trailer film, poster. Serta persyaratan administrasi seperti data crew, dan pernyataan orisinalitas karya dan bio data peserta,” ungkap Onny.

Menariknya, tegas Onny, bahwa film-film yang bersaing dalam FFK 2023 ini tidak hanya untuk dinikmati oleh para sineas. Tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat umum melalui kanal YouTube Festival Film Kominfo 2023, mulai tanggal 21 hingga 26 Oktober kemarin.

“Selama kurun waktu tersebut, masyarakat juga telah memberikan apresiasinya kepada peserta. Jadi, nanti film dengan jumlah like dan apresiasi terbanyak, secara otomatis mereka akan memenangkan salah satu kategori, yakni Film Pilihan Masyarakat,” terangnya. (put/sit/adv)

“Kami merasa PPID sudah cukup berjalan dengan baik, dilihat dari hasil monev dan pengumpulan daftar informasi dari PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya kami akan membina perangkat desa. Kami rasa perlu adanya pembinaan kepada perangkat desa terkait keterbukaan informasi,” terangnya.

Baca juga :

Oleh karena itu pada tahun 2024, ujarnya, pihaknya akan berfokus pada pembinaan PPID desa. Caranya, yakni Diskominfo akan berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lumajang untuk membuat pilot project percontohan PPID Desa.

“Pembinaan terhadap PPID Desa akan kami lakukan secara bertahap, sudah kami siapkan website desa, tinggal kami lakukan pembinaan kepada 25 desa,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner KI Jatim, Edi Purwanto, mengatakan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada semua kabupaten atau kota, agar badan publik termasuk desa dapat mengimplementasikan nilai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. “Harapan kami ke depannya, Standar Layanan Informasi Publik Desa dapat kami sosialisasikan kepada seluruh desa. Tentunya, kami sangat mendukung langkah Diskominfo untuk melaksanakan program tersebut,” ujarnya. (kom/adi/gie)

“Program Smart City, saya harapkan mampu mengurai persoalan dasar kita. Khususnya, untuk pelayanan kepada masyarakat,” kata Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Cak Thoriq juga menyampaikan, bahwa saat ini berbagai inovasi dilakukan untuk menuju Lumajang Smart City, yang mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Seperti, CCTV di setiap desa, digitalisasi pelayanan di pemerintah desa.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Namun, paparnya, dirinya juga menginginkan agar berbagai inovasi di perangkat daerah dapat menunjang Program Smart City, dengan mengintegerasikannya. Sehingga, ke depan bisa lebih mudah di akses.

“Perlu cara bagaimana mengelola, memberikan pelayanan quick respons tetapi tetap sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menjelaskan bahwa untuk mendukung Lumajang Smart City, pihaknya melibatkan pemerintah desa menerapkan digitalisasi desa. Digitalisasi yang dimaksud, yaitu saat ini dimulai dengan cara sederhana dengan memanfaatkan website yang dimiliki desa sebagai media pelayanan administrasi desa.

“Sudah ada 20 desa yang siap mengaplikasikan pelayanan berbasis elektronik hingga pelayanan sederhana. Jadi, misalnya masyarakat mengurus administrasi di desa, kehilangan tinggal mendaftar di website, butuh surat rekom, nanti masyarakat tinggal mengambil saja di balai desa,” paparnya. (kom/adi/sit)