Dimana, Kota Malang sendiri dinilai kaya akan peninggalan-peninggalan sejarah. Namun, masih belum mendapatkan perhatian. Sehingga menurutnya, perlu untuk didorong agar bisa melakukan inovasi pembaharuan.

“Sangat disayangkan untuk anggarannya. Karena, tidak terlalu banyak. Tapi kemarin, sudah ditambahkan dan kurang lebih Rp 1 miliar, untuk tahun ini. Tapi saya pikir, itu masih kurang, karena menangani budaya sejarah,” jelas Amithya, seusai mengikuti kegiatan Festival Museum Vaganza, di Museum Mpu Purwa, Kota Malang.

Dikatakannya, bahwa dengan adanya gelaran Festival Museum Vaganza tersebut, juga menjadi pemantik. Bagaimana tidak, kegiatan yang berlangsung selama empat hari, itu dapat menjadi suatu promosi tersendiri untuk mengenalkan budaya lokal Kota Malang.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Karena didalamnya, mengundang beberapa stakeholder yang berkaitan dengan museum dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Ini sebagai pemantik untuk bisa merangsang teman-teman kita. Terutama yang ada di dalam dunia pendidikan untuk bisa aware lagi dengan dunia sejarah,” katanya.

Lebih lanjut pihaknya menyampaikan, bahwa mengenalkan budaya melalui museum tentu menjadi keasyikan tersendiri. Mengenal sejarah dengan menjelajahi dimensi waktu yang berbeda.

“Saya pikir dengan acara ini merupakan salah satu cara untuk mendongkrak popularitas tersebut. Nanti mungkin kedepannya kami berharap kepada Disdikbud Kota Malang untuk mengadakan inovasi bagaimana caranya menggaet seluruh stakeholder pendidikan di Kota Malang,” imbuh Amithya.

Wanita yang juga merupakan Politisi PDI-Perjuangan tersebut, mengatakan bahwa berbagai program yang menjadi agenda Pemkot Malang tentu tidak hanya bersifat eventual saja, melainkan juga ada esensi dan dampak apa yang diperoleh dari program tersebut. (rsy/sit)

Anggota Komisi D, Pujianto, mengatakan bahwa dalam hearing tersebut pihaknya menanyakan terkait dengan program pencegahan perundungan yang terjadi pada siswa sekolah. Terutama, pada siswa Sekolah Dasar (SD) dan juga Siswa Menengah Pertama (SMP).

“Tadi, sudah kita tanyakan terkait dengan program perundungan. Salah satunya, hal yang sempat mencuat dan itu sudah diserahkan ke pihak berwajib,” ucap Pujiono.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, upaya untuk pencegahan terjadinya perundungan, maka siswa harus ditanamkan pendidikan karakter sejak dini. Terutama, mengenai nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga, diperlukan pendampingan atau pengawasan dalam melakukan proses belajar mengajar.

“Karena anak-anak itu nggak bisa langsung dilepas begitu saja. Maka, perlu adanya pendampingan dalam melakukan proses belajar itu. Apalagi mereka yang masih duduk di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),” ujarnya.

Menurutnya, perundungan itu bisa terjadi pada siswa, akibat dari kurangnya melakukan sosialisasi dan bertatap muka dengan orang lain. Apalagi, jika pembelajaran dilakukan secara online, itu membuat siswa hidup bebas.

“Pembelajaran secara online, itu ada dampak negatifnya. Sehingga, siswa itu bisa bebas dalam melakukan apapun. Siswa itu, perlu yang namanya pendekatan secara langsung atau psikologis dengan guru. Kalau itu nggak ada, maka terjadi pembulian itu,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD PAN Kota Malang.

Sehingga, tambahnya, saat ini pembelajaran yang dilakukan secara luring atau tatap muka, dinilai sangat efektif. Karena itu, pihaknya berharap ke depan pembelajaran bisa kembali normal seperti sedia kala, sebelum adanya pandemi Covid-19.

“Pembelajaran tatap muka itu sangat efektif dan itu sangat penting. Tentu, di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini masih belum betul-betul mereda, vaksinasi untuk anak sekolah juga perlu dilakukan. Tentu itu juga untuk menjaga kekebalan para siswa tersebut,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Dora Maharani, menjelaskan bahwa pelaksanaan ini untuk kontrol serta monitoring kinerja semua OPD di leading sektor Komisi D. Dengan langkah ini, diharapkan semua leading sektor bisa menjalankan kinerja dengan baik.

“Dengan adanya komisioning (shearing, red) ini, diharapkan kinerjanya bisa lebih baik lagi dalam mengemban tugas serta bisa memajukan masyarakat Kabupaten Jombang,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Senen, dalam kesempatan ini menyampaikan ada beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan itu. Salah satunya, terkait program rencana Dinas Pendidikan Tahun 2023. Mulai dari kegiatan rutin, serta keluhan masyarakat terutama tentang seragam.

“Terkait seragam, ini sudah tidak ada masalah. Anggarannya sudah ada dan tinggal menunggu proses,” terangnya

Terkait beberapa persoalan seperti gedung yang rusak, tambahnya, rencananya ada sebanyak 80 paket untuk pembangunan gedung sekolah yang rusak se-Kabupaten Jombang. “Sebenarnya, pembangunan gedung nanti mulai dari PAUD. Karena, kita juga memiliki PAUD Negeri. Berhubung jumlah SD paling banyak, sehingga akan diprioritaskan untuk SD,” ungkapnya. (azl/sit)

Anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Ir Gandi Wardoyo, mengungkapkan saat mulai pengerjaan nanti, atau sekitar Juli hingga September, pengerjaan dengan sistem beton sudah mulai dilakukan. Tentunya, itu juga tidak sampai molor dalam setiap pengerjaan.

“Saya berharap seperti di Sendang, karena ini jalannya adalah pegunungan, maka saya tidak berharap dibuat aspal atau hotmix,” ungkap Ir Gandi Wardoyo, Kamis (23/06/2022) tadi.

Dengan dibuat beton, tambahnya, maka jalan akan mampu bertahan lebih lama dibandingkan jalan aspal. Apalagi, karakteristik atau kontur tanah di kawasan itu, juga berbeda dengan non pegunungan.

“Usulan saya ini, harapannya adalah sekali bangun bisa dinikmati puluhan tahun. Sehingga, tidak sering benah-benah karena jalan yang rusak,” jelasnya.

Pria yang juga Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung ini mengungkapkan, jumlah realisasi pengerjaan jalan pasca pandemi cukup signifikan. Sejak Covid-19 reda, penambahan untuk sarana prasarana jalan ini sudah sekitar 50 persen. Sekarang, ini bisa diperkirakan hingga 150 persen.

“Cuma pelaksanaan untuk saat ini, jangan berharap Juni sudah mulai. Mungkin sekitar akhir Juli hingga Agustus, karena mayoritas pekerjaan yang besar-besar semua butuh lelang,” bebernya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, saat ini mungkin sudah ada yang selesai lelang. Bahkan, ada yang baru perencanaan belum selesai, karena disebabkan perubahan anggaran untuk recofusing. Selain itu, tahun kemarin ada yang sudah tidak layak, ada pertimbangan saat hearing telah tersampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Perihal lokasi jalan rusak, Gandi tidak hafal secara detail. Namun, khusus di Kecamatan Sendang, dirinya sedikit banyak mengetahui titik-titiknya. Nilai anggaran perbaikan yang sedikit besar seperti di Desa Kedoyo, Picisan, Nyawangan hingga Desa Ngluntung.

“Ada juga Jembatan Dono, ini kalau nilanya besar ada di 10 titik di Sendang,” bebernya.

Dirinya menambahkan, perihal anggaran total yang di Sendang, diperkirakan itu Rp 12 miliar. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak kepada dinas terkait untuk bisa mengoptimalkan rencana kerja (Renja), supaya akses jalan di Kecamatan Sendang bisa baik. Yang mana notabene, banyak wisata yang bisa memudahkan wisatawan.

“Kita berharap Renjanya PU bisa optimal,” ujarnya.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Aris Wahyudiono SSTP, menambahkan bahwa harapan dari dinas, jika wilayah Sendang nantinya bisa seperti di Kota Batu. Selain suhunya enak, juga ada desa wisata. Seperti di Origreen, Jurang Senggani, Pesantren Argowilis.

“Sarana dan prasarana, ini memang yang paling utama. Karenanya, ini akan dikoordinasikan kembali,” ujarnya. (jaz/sit)

Sedangkan waktu untuk perhelatan besar Porprov Jatim 2022, kurang dari 3 bulan. Menurut anggota Komisi D DPRD Jember, Gembong Konsul Alam, masih ditemukan venue yang belum siap dan masih perlu pembenahan.

“Dari Sidak yang kita lakukan dua hari, Selasa dan Rabu ini, contoh di gedung serba guna untuk pertandingan Wushu hanya di bawah 50 persen (persiapannya). Padahal timeline kita sangat mepet dan ketat, juga hanya tersedia waktu 3 bulan. Jadi tadi Sidak kami itu, minta agar Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga), mempersiapkan segalanya, terutama venue,” kata Gembong saat dikonfirmasi usai Sidak di DPRD Jember, Rabu (23/02/2022).

Nantinya akan ada 5000 peserta dari 17 Cabor yang akan bertanding di Jember. “Sehingga kita sebagai tuan rumah, tidak boleh membuat malu dan harus siap. Kita contoh saja, Sidak soal venue di GOR Kaliwates Parkit di bawah lapangan itu (juga) masih banyak lubang-lubang dan juga adanya tempat duduk penonton yang harus menggunakan keramik, tidak boleh dari kayu. Itu belum diganti,” ungkapnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pihaknya juga sudah koordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya dalam persiapan menyambut Porprov tersebut. “Sehingga tadi dalam Sidak, selain dengan Dispora, kita juga koordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya. Bahwa 3 bulan ini harus selesai, JSG paling banyak butuh perawatan juga, jadi ini harus diperhatikan H-15 sudah harus ready agar venue ini siap,” sambungnya.

Diakui oleh Gembong, terkait anggaran yang disiapkan memang dirasa kurang. “Tapi bisa disiasati dengan koordinasi antara Provinsi Jatim dan Jember. Jadi ya bagaimanapun harus dioptimalkan Rp 3 miliar itu yang dikelola KONI Jember. Bahkan jika perlu, bisa dilakukan koordinasi dengan pihak swasta. Karena even Porprov ini adalah even kita bersama seluruh masyarakat Jember,” ujarnya.

Kendala soal Plt Kepala Dispora Jember yang mengalami pergantian, kata legislator dari Nasdem ini, juga tidak menjadi masalah. “Harusnya kita siap lah. Acara Porprov ini juga harus bisa kita sukseskan. Soal Mes atlet juga, kita sudah koordinasi dengan sejumlah hotel-hotel milik pemerintah ataupun swasta. Nanti kita tinjau kembali. Soal publikasi itu utama, jadi tadi saya sudah bilang kepada ketua Panpel bahwa ini even seluruh masyarakat Jember, ayo diramaikan,” ujarnya.(ark/rio/gie)

“Kami ke sini mencari masukan terkait penanganan banjir di Lamongan. Kami juga sudah koordinasi dengan pihak BBWS, untuk mengawal permasalahan ini. Sehingga, permasalahan banjir di Lamongan segera teratasi,” terang Makin Abbas di hadapan Bupati Lamongan.

Bupati Yuhronur dalam kesempatan tersebut menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Lamongan. Mulai dari normalisasi sistem saluran drainase sungai-sungai yang ada di Lamongan, peningkatan kapasitas pompa pengendalian banjir, normalisasi rawa-rawa akibat sedimentasi hingga pemanfaatan xbow/bengawan mati sebagai penampung sementara pengendalian banjir.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Namun, menurut Bupati Yuhronur, perlunya sinergitas penanganan berdasarkan kewenangan pusat, provinsi maupun daerah. Dengan menilik sistem yang ada berdasarkan kewenangan provinsi, perlu adanya normalisasi pada area-area tampungan air baku di Kabupaten Lamongan.

“Kami berharap, melalui konsolidasi ini dapat mempercepat penanganan banjir di Kabupaten Lamongan. Terutama, untuk normalisasi rawa-rawa karena bisa sebagai penampung air,” paparnya.

Menindaklanjuti usulan Bupati Yuhronur, Kabid Sungai Waduk dan Pantai PU SDA Provinsi Jatim, Dwi Y Windyarto, menyampaikan jika pihaknya akan melakukan normalisasi di tiga rawa. Yakni, Rawa Semando di Kecamatan Babat, Rawa Cungkup di Kecamatan Pucuk dan Rawa Sekaran di Kecamatan Sekaran. Dengan normalisasi tiga rawa tersebut, diharapkan dapat mempercepat penanganan banjir di Lamongan.

“Menindaklanjuti usulan Pak Bupati, pihak kami telah melakukan survey. Insyaallah, Mei mendatang proyek normalisasi akan kami lakukan sambil menunggu air surut,” terangnya.

Tidak hanya dukungan penanganan banjir, kunjungan tersebut sekaligus konsolidasi meningkatkan perekonomian di daerah. Pemerintah provinsi melalui Dishub Jatim, akan melakukan peningkatan terminal B Kabupaten Lamongan.

Diungkapkan Kepala Seksi Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jatim, Ainur Rofiq, bahwa Dishub Provinsi Jatim telah menganggarkan milyaran rupiah untuk pemanfaatan terminal di Lamongan. “Terminal Lamongan ini sangat potensial. Kami ingin, mengembangkan terminal ini menjadi bernilai lebih supaya bisa mengungkit ekonomi masyarakat melalui wisata kuliner. Selain itu, bisa digunakan untuk wahana edukasi siswa siswi SMA/SMK dan guru dalam hal keselamatan transportasi,” ungkapnya. (zen/sit)

Selain itu, meskipun Pemkot Surabaya hingga saat ini juga masih terus mendata untuk memberikan intervensi berupa permakanan, asrama, hingga beasiswa untuk anak yang terdampak Covid-19 karena orang tuanya meninggal.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Namun juga, perlu adanya payung hukum baru bagi perlindungan anak korban non bencana alam Covid-19.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah, mendesak Pemkot Surabaya, untuk segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

“Dalam PP yang baru diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Agustus lalu, ada pasal yang membahas soal perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, termasuk anak korban bencana non alam seperti pandemi Covid-19,” kata Khusnul Khotimah, Jumat (27/08).

Lanjut Khusnul menjelaskan, Setelah terbitnya PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak ini, kami mendesak Pemkot Surabaya untuk segera merevisi perda perlindungan anak yang sudah ada.

“Sebab perda yang ada saat ini belum ada perlindungan anak korban bencana non alam seperti Covid-19,” ujarnya.

Menurut Khusnul anak-anak yang ditinggalkan orang tua karena meninggal Covid-19 ini harus segera mendapatkan intervensi dari pemerintah.  Apalagi jumlah anak yang menjadi korban pandemi jumlahnya kurang lebih 1.400 anak di Surabaya.

Lebih lanjut lagi legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, revisi perda ini berasal dari usulan pemkot atau dari inisiatif dewan.

Kata dia yang penting revisi Perda Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011 bisa segera disesuaikan dengan PP terbaru yakni PP 78 Tahun 2021.

“Anak yang menjadi korban pandemi Covid-19 ini harus segera ditangani Pemkot Surabaya. Pak Wali Kota ingin agar anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 ditampung di asrama. Namun tentu saja dilakukan pendekatan secara persuasif melalui kunjungan ke rumah anak tersebut terlebih dahulu,” terangnya.

Selain intervensi program berupa pendidikan, Khusnul juga mengusulkan agar data anak tersebut bisa di entri di database milik Pemkot Surabaya.

Lebih lanjut Ia menambahkan dari data tersebut nantinya bisa terus bersama-sama dipantau. “Kita upayakan memenuhi kebutuhan dari anak-anak tersebut. Nah untuk mengatur itu semua, perlu ada payung hukumnya yakni perda perlindungan anak ini,” paparnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan bahwa pemkot akan memastikan hak-hak anak-anak itu terpenuhi. Seperti, hak pendidikan, hak pengasuhan, dan hak kesehatan.

“Kita pastikan mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tentunya kesehatannya juga, mereka harus mendapatkan intervensi kesehatan, termasuk hak pengasuhan,” ucapnya.

Lebih lanjut lagi ia menambahkan, seperti yang disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bahwa mereka harus ada keluarga yang bisa mengasuh, bisa melindungi, menjaga. “Kalau tidak, maka pemkot akan memberikan tempat (asrama) yang bisa digunakan anak tersebut untuk tinggal,” tambahnya.  (ade/ed2)