Komisi III DPRD – Memontum

Sidak Pelabuhan Jangkar, Komisi III DPRD Situbondo Tekankan PAD

Memontum 1 — Tue, 27 Sep 2022 10:40:00 +0000

Memontum Situbondo – Anggota Komisi III DPRD Situbondo melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pelabuhan Jangkar, Selasa (27/09/2022) tadi. Sidak ini dilakukan, untuk memastikan progres pembangunan pelebaran jalan menuju ke pelabuhan.

Anggota Komisi III DPRD Situbondo, Mukhammad Badri, mengatakan keberadaan Pelabuhan Jangkar harus berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Santri Pancasila. “Prospek dari pelabuhan ini bertaraf nasional. Karena nantinya, dengan dibukanya trayek ke Lembar dan Lombok, maka akan berdampak pada PAD,” ungkapnya.

Lebih lanjut pria dari Dapil V Situbondo ini menjelaskan, bahwa potensi PAD yang bisa dimaksimalkan berasal dari pajak air tanah, retribusi dari parkir dan karcis masuk. “Sehingga, kami turun ke sana (Pelabuhan Jangkar) agar tahu, bagaimana kesiapan pemerintah daerah dengan keberadaan Pelabuhan Jangkar,” tambahnya.

Badri mengungkapkan, Pelabuhan Jangkar sudah siap melayani trayek jarak jauh. “Dermaganya sudah ready, di sebelah kiri itu dalam proses pembangunan dermaga yang mengarah ke Kalimantan,” ujarnya.

Baca juga :

Namun, Politisi PKB ini menyampaikan, akses jalan menuju Pelabuhan Jangkar harus mendukung. “Kami berharap pemerintah daerah melalui PUPP bisa benar-benar konsen memikirkan ini. Walaupun kemarin wacananya aset itu akan diserahkan ke Pemprov Jatim, tapi itu dalam proses,” tambahnya.

Badri optimis, selain dapat meningkatkan PAD, keberadaan Pelabuhan Jangkar juga mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. “Karena sopir-sopir ini pasti bermalam, sehingga warga yang berjualan pasti laku,” ujarnya.

Kepala Dinas PUPP Situbondo, Gatot Siswoyo, memaparkan panjang jalan yang menuju ke Pelabuhan Jangkar sekitar tiga kilometer. “Itu dari lampu merah perempatan hingga ke gapura Pelabuhan Jangkar,” tuturnya.

Gatot menerangkan, dari tiga kilometer jalan ini, baru sekitar 900 meter yang sudah mengalami pelebaran jalan. “Sisanya, ada sekitar 2,1 kilometer. Untuk pelebaran jalan kira-kira membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 30 miliar,” jelasnya. (her/gie)

Raker bersama Bagian Hukum, Komisi III DPRD Trenggalek Bahas Kebijakan Baru Soal IMB

Memontum 1 — Mon, 27 Jun 2022 11:49:23 +0000

Memontum Trenggalek – Komisi III DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, terkait kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Seperti yang diketahui, jika kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat ini telah dihapus dan digantikan dengan istilah baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung.

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

“Hari ini kita melakukan rapat kerja bersama OPD mitra terkait penjelasan dan evaluasi soal proses perizinan yang secara aturan diwajibkan Pemerintah Daerah, utamanya dari segi retribusi. Maka dari itu, Komisi III hanya mengingatkan sesuai fakta-fakta di lapangan karena Raperda IMB kita belum cukup. Artinya masih dalam proses nota usulan DPRD,” ucap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto saat dikonfirmasi Senin (27/06/2022) tadi.

Dijelaskannya, PP Nomor 16 Tahun 2021 ini merupakan regulasi turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, terutama di Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b. “Sehingga kami menegaskan agar jangan sampai kekosongan maupun pemahaman terkait aturan ini akan menjadi dampak negatif. Kurang pahamnya Surat Edaran (SE) maupun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) 16 tahun 2021, perlu dipelajari lebih lanjut,” imbuhnya.

Baca juga :

Berbeda dengan IMB yang merupakan izin yang harus diperoleh pemilik bangunan sebelum atau saat mendirikan bangunan, dimana teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan permohonan izin. PBG sendiri, lebih bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur soal bagaimana bangunan harus dibangun.

Aturan tersebut, yakni bagaimana sebuah bangunan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan. “Kalau tidak tentu akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Dan jangan sampai menjadi kendala investasi yang ada di Kabupaten Trenggalek,” kata Pranoto.

Pihaknya juga mengaku, hanya ingin melakukan sinkronisasi aturan bersama Bagian Hukum Sekretaris Daerah dan dinas teknis yang memiliki paparan implementasi. “Jadi, jangan sampai saat melayani masyarakat, PBG nya belum ada. Dan alhamdulillah, tadi sudah disampaikan Bagian Hukum, sebelum PBG ini diundangkan. Tetapi masih bisa pakai aturan yang lama terkait penarikan retribusinya,” sambungnya.

Dari tahapan pengurusan izin tetap pada PBG, walaupun Perda yang mengaturnya belum ada. Jadi secara aturan nantinya, membolehkan proses perizinan itu dilakukan.

Kalau untuk target Raperda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu, Komisi III menyebut akan dipercepat. Mengingat, Komisi hanya mengusulkan, sedangkan yang akan menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut adalah Pansus.

Perlu diingat, secara aturan dan Undang-undang proses perijinan ini hanya boleh dilakukan maksimal sampai Januari tahun 2024 mendatang. “Oleh karena itu, Komisi III mendorong untuk proses pembahasan Raperda ditingkat Pansus agar segera diselesaikan,” papar Politisi PDI-Perjuangan ini. (mil/sit)

Sikapi Jembatan Nyaris Ambruk, Komisi III DPRD Sumenep Jadwalkan Pemanggilan dan Kadis Lakukan Survei Lokasi

Memontum 1 — Mon, 20 Jun 2022 13:40:21 +0000

Memontum Sumenep – Bakal ambruknya jembatan di Desa Medelan, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, atau jembatan penghubung tiga desa, mendapat perhatian dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Penyebabnya, akibat kondisi jembatan yang sangat rawan itu, menjadi penghambat aktifitas warga, terutama untuk jasa transportasi bagi tiga desa, yaitu Desa Sendir, Meddelan dan Desa Cangkreng.

Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dul Siam, mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Bahkan, pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk melakukan koordinasi. Utamanya, mengenai kewenangan dari pemeliharaan atau perbaikan jembatan.

“Dengan adanya laporan ini, kami akan segera memanggil dinas terkait. Kita pastikan, apakah jalan itu masuk poros kecamatan yang wajib dibiayai oleh Pemkab Sumenep, ataukah oleh desa,” ujarnya, Senin (20/06/2022) tadi.

Dul Siam menambahkan, untuk sementara itu pihaknya masih ada rapat partai di Jakarta. Sehingga, pemanggilan dinas terkait akan dilakukan seusai mengikuti rapat partai selesai. “Kebetulan kita masih di Jakarta, karena masih ada rapat partai. Setelah ada di Sumenep, maka kita akan langsung memanggil dinas terkait,” ujarnya.

Sementara itu di tempat berbeda, Ketua Karang Taruna Desa Meddelan, Dwi Agus Furqon, mengaku sangat prihatin dengan kondisi di lapangan. Sebab, banyak masyarakat harus menempuh jarak lebih jauh, untuk menuju ke kota.

“Kasihan melihat orang-orang harus memutar ke Barat, untuk bisa mencapai lokasi yang dituju. Itu disebabkan, karena kondisi jembatan,” ujarnya.

Baca juga :

Tokoh masyarakat Desa Meddelan, Amiruddin, pun ikut angkat suara terkait kondisi jembatan. Dirinya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, untuk tidak berdiam diri. Kasus jembatan ambruk, ini salah satu akses utama bagi tiga desa. Jika tidak kunjung diperbaiki, maka akan berimbas pada sektor perekonomian masyarakat.

“Ini bukan hanya soal transportasi kendaraan yang bakal lumpuh. Tapi sektor perekomian masyarakat, juga bakal kena imbas. Kalau sebelumnya hanya kendaraan roda empat (mobil) yang dilarang lewat jembatan, maka mulai hari ini, Senin (20/06/2022) juga sudah ditutup total aksesnya,” terang Mirud, mantan Kadus Meddelan Timur itu.

Kepala Dinas Pengadaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Eri Susanto, saat dikonfirmasi mengatakan akan mengajak langsung wartawan untuk turun langsung. Sehingga, tidak perlu wawancara dan semua harus turun untuk meninjau lokasi.

“Habis ini, kita langsung tinjau lokasi. Karena sebenarnya, kemarin saya sudah terjunkan tim survei. Hanya saja, karena air sungai tinggi, jadi survei lokasi detailnya tidak tuntas. Kalau sudah, kita harus turun langsung ini,” katanya.

Kepala Desa (Kades) Meddelan, Moh Harist, saat dikonfirmasi mengaku memang kondisi jembatan sangat memperihatinkan. Bahkan, banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan kepadanya. Masyarakat meminta, agar jembatan bisa segera diperbaiki.

“Kami selaku Kades Meddelan, sangat apresiatif dengan langkah dari pemerintah daerah. Terutama, Kepala Dinas PUTR Sumenep, yang sudah terjun langsung meninjau lokasi. Bahkan, Pak Eri berjanji akan segera memperbaikinya,” ujar Harist.

Harist menambahkan, berdasarkan keterangan dari Kadis PUTR, bahwa hasil tinjau langsung dan berdasarkan survei sementara, jembatan tersebut sudah harus dirombak total. “Ini nggak bisa diperbaiki saja, tetapi harus diperbaiki total. Itu akan menelan anggaran besar. Untuk itu, akan dibangun jembatan sementara, karena APBD sudah didok,” kata Haris menirukan ucapan Kadis PUTR. (dan/edo/sit)

Gelar Hearing Kulit dan Kepala Udang, Komisi III Situbondo Ancam Tutup Pelanggar Kesepakatan

Memontum 1 — Thu, 16 Jun 2022 13:30:38 +0000

Memontum Situbondo – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo melakukan hearing dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Satpol PP, Camat Kapongan, Kades Saletreng, PT PMMP Landangan, pengusaha dan perwakilan tokoh masyarakat (Tomas) Desa Saletreng, Kamis (16/06/2022) tadi. Hearing tersebut sengaja dilakukan, untuk menindaklanjuti hasil pertemuan DLH dengan pihak PT PMMP, dalam mencari solusi pemecahan masalah penjemuran kulit udang di Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.

Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Arifin, menjelaskan bahwa limbah kepala dan kulit udang tersebut ada dari dua daerah. Yakni, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.

“Jadi, untuk meminimalisir aroma bau kurang enak itu, kami menyarankan dan mengintruksikan bahwa dari luar daerah untuk sementara di stop pengiriman limbahnya. Kecuali, kalau nantinya pengusaha membeli alat pengeringan seperti drayer atau oven. Baru, silahkan masuk kembali,” kata Arifin.

Selain itu, Arifin juga menjelaskan, bahwa limbah yang boleh dijemur di daerah tersebut adalah limbah berupa kulit udang. Sedangkan untuk limbah kepala udang, supaya dikirim ke luar daerah Situbondo.

“Artinya, tidak boleh melakukan penjemuran kepala udang di daerah tersebut. Proses penjemuran ini harus memakai oven, yang suhunya 60 persen tingkat kekeringannya. Setelah itu, tidak masalah melakukan penjemuran secara manual,” jelasnya.

Baca juga :

Arifin menambahkan, Komisi III DPRD Situbondo sudah memberikan ruang agar masyarakat bisa mengawasi para pengusaha yang masih belum mempunyai oven atau drayer, dilarang melakukan aktifitas penjemuran. “Apabila pengusaha tidak punya oven atau drayer, maka dilarang melakukan aktifitas penjemuran limbah kepala dan kulit udang tersebut,” tegasnya.

Apabila para pengusaha masih ada yang melanggar ketentuan tersebut, ujar Arifin, Komisi III DPRD Situbondo sudah merekomendasikan pada Kasatpol Pamong Praja (PP) untuk menindak tegas kepada pelanggar. Termasuk, hingga penutupan usaha.

Seorang pengusaha, Hadi Prianto, merespon hal itu menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan hearing dengan Komisi III DPRD. “Saya sebagai pengusaha, mengapresiasi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha,” kata Hadi.

Pihaknya, pun sudah mencoba pengasapan dengan oven dan hasilnya sangat baik. “Untuk mengurangi dampak bau, kami sudah melakukan trailer pengoperasian pengasapan oven yang sudah dilakukan. Ini tentunya akan menjadi solusi bagi pengusaha pengusaha yang lainnya,” kata Hadi Prianto. (her/gie)

Serap Keluhan Warga, Tiga Lokasi Disidak Komisi III Situbondo

Memontum 1 — Wed, 25 May 2022 12:52:53 +0000

Memontum Situbondo – Dalam kurun waktu sehari, Komisi III DPRD Situbondo, menggelar inspeksi mendadak (Sidak) tiga lokasi berbeda di wilayah Situbondo. Adalah Jalan Desa Peleyan, PT Bina Mustika Windu di Kecamatan Panarukan dan Penjemuran Kulit Udang di Desa Saletreng, Kecamatan Kapongan, yang menjadi jujugan legislatif, Rabu (25/05/2022) tadi. Langkah cepat ini dilakukan, karena sebelumnya Komisi III DPRD mendapat pengaduan dari masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Arifin, mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemantauan atau turun langsung ke lapangan, untuk mengecek adanya jalan yang rusak di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan. Selain itu, jalan yang mengalami kerusakan tersebut adalah jalan kabupaten. Sehingga, pihaknya meminta agar Dinas PUPR, untuk segera melakukan kalkulasi tentang kerusakan jalan yang diakibatkan lalu lintas dumptruck ketika nyuplai tanah urukan ke tambak di Desa Peleyan.

“Jadi, kami nanti minta pertanggungjawaban kepada pengguna jalan. Dalam hal ini, karena dilewati oleh penambang, maka untuk meminta pertanggungjawaban tentunya pembiayaannya berdasarkan kalkulasi dari dinas PUPR,” kata Arifin, Rabu (25/05/2022) tadi.

Baca juga :

Selain itu, tambahnya, pihaknya akan mengundang Dinas PUPR, penambang, dan Kepala Desa Peleyan, untuk duduk bersama. “Insyaallah, dalam waktu dekat dekat ini Komisi III akan mengagendakan pertemuan itu. Tujuannya, supaya bisa cepat terselesaikan,” terangnya.

Dilain sisi, pihaknya juga menyelesaikan permasalahan warga yang merasa dirugikan dengan perjanjian atau MoU tambak. Dimana, disitu disebutkan bahwa akan dibuat saluran drainase. Akan tetapi, faktanya sampai perhari ini itu tidak dibuat.

“Alhamdulillah, kami tadi sudah menemui pihak tambak untuk memenuhi tuntutan warga. Karena ketika musim hujan, daerah di sana rawan banjir dan terjadi genangan air,” imbuhnya.

Sehingga, Komisi III DPRD memberikan jangka waktu selama dua bulan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Alhamdulillah, pemilik tambak sudah menyanggupinya. Namun, apabila pemilik tambak ingkar atau lewat dari batas yang diberikan Komisi III, maka akan melakukan upaya yang lebih tegas,” paparnya. (her/sit)

Komisi III DPRD Sumenep Dukung Penambahan Armada Penyebrangan Kapal Kalianget – Talango

Memontum 1 — Thu, 21 Apr 2022 13:28:47 +0000

Memontum Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, memberikan respon baik terkait penambahan armada baru di Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Talango, Sumenep.

Diketahui, armada baru di penyeberangan Kalianget, direncanakan beroperasi pada Jumat (22/04/2022) besok. Hal itu, mendapat dukungan dari Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dul Siam. “Semoga rencana ini berjalan dengan baik dan lancar, sebagaimana permintaan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, penambahan armada baru penyeberangan tersebut sebagai solusi dari pemerintah untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di penyeberangan Kalianget maupun Talango. “Dengan keberadaan armada baru itu dapat mempermudah akses bagi masyarakat yang hendak melakukan aktivitas ke darat serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,” ujarnya.

Baca juga :

Diharapkan, dengan adanya penambahan armada baru tersebut bisa mempermudah masyakarat luar Sumenep yang hendak berwisata religi ke Asta Said Yusuf Talango. “Nah ini langkah yang sangat konkrit sekali untuk kita dukung,” terangnya.

Sekretaris DPC PKB Sumenep itu menegaskan, bahwa penambahan armada di penyeberangan Kalianget-Talango merupakan permintaan masyarakat kepada Komisi III pada waktu lalu. “Kita kabulkan permintaan masyarakat itu. Karena apapun permintaan masyarakat harus dipenuhi guna menunjang kenyamanan bersama,” ujarnya. (dan/gie)

Komisi III DPRD Situbondo Desak Eksekutif Percepat Realisasi Kegiatan Fisik

Memontum 1 — Wed, 20 Apr 2022 15:07:36 +0000

Memontum Situbondo – Komisi III DPRD Situbondo mendesak pihak eksekutif untuk segera melakukan koordinasi dengan pimpinan OPD yang memiliki kegiatan fisik atau infrastruktur untuk segera memulai pekerjaan di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Situbondo. Sehingga, diharapkan semua pekerjaan tahun 2022 ini, bisa selesai dan terealisasi dengan tepat waktu.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo, Arifin, mengatakan bahwa pihaknya membenarkan telah menggelar rapat koordinasi dengan Dinas PUPP, DLH dan Bagian ULP. “Ya, kemarin kami telah mendengarkan penjelasan dari OPD terkait. Diambil kesimpulan bahwa sampai saat ini ratusan paket kegiatan infrastruktur belum ada satu pun dari anggaran DAU yang terealisasi,” ujar Arifin kepada memontum.com, Rabu (20/04/2022) tadi.

Politisi PPP itu menambahkan, melihat kondisi tersebut, Komisi III DPRD Situbondo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, untuk segera memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan kegiatan Infrastruktur di Kota Santri Pancasila. “Sebab, peningkatan pembangunan di sektor infrastruktur ini akan menunjang peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Situbondo,” ungkap Arifin.

Tidak hanya itu, pihak Komisi III DPRD juga mendesak OPD-OPD yang mempunyai kegiatan fisik untuk segera melouncing. Sehingga, finishing pekerjaan fisik tersebut sesuai dengan harapan bersama.

Baca juga :

“Ya kami dari Komisi III DPRD Situbondo tidak menginginkan persoalan molornya kegiatan fisik yang terjadi pada tahun 2021 lalu, kembali terjadi pada tahun ini. Makanya pekerjaan fisik yang sekarang segera di realisasikan dengan cepat,” terang Arifin.

Jika tidak segera di mulai, imbuh Arifin, Komisi III DPRD khawatir mepetnya waktu akan mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik di Kabupaten Situbondo. Bahkan, dikawatirkan akan berdampak terhadap kualitas pekerjaan dengan ditambah cuaca yang tidak mendukung.

Oleh Sebab itu, tambahnua, Komisi III mendesak OPD yang mempunyai kegiatan fisik untuk segera mengambil langkah konkrit. “Ini agar semua persoalan cepat teratasi dengan baik dan tepat sasaran,” papar Arifin.

Sementara itu dari data yang ada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, ratusan paket pekerjaan fisik baru sekitar 15 paket yang masuk. Padahal saat ini, sudah memasuki triwulan dua sehingga jika terus dibiarkan berlarut maka kegiatan fisik yang bersumber dari dana DAU tersebut akan menumpuk pada kegiatan fisik di masa PAK tahun 2022. (her/sit)

Panggil Eksekutif dan OPD Mitra, Komisi III DPRD Trenggalek Bahas Persiapan Lelang Tahun 2022

Memontum 1 — Mon, 07 Mar 2022 16:24:41 +0000

Memontum Trenggalek – Bahas persiapan rencana pelaksanaan lelang serta menyikapi perencanaan kegiatan tahun 2022, Komisi III DPRD Trenggalek, menggelar rapat kerja (Raker) bersama eksekutif dan Organisasi Perangkat Daerah mitra.

“Jadi, hari ini Komisi III menggelar rapat bersama Asisten Pemerintahan, Bappeda Litbang, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas PKPLH dan Bagian Pembangunan dan juga Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Yang mana, kita membahas terkait regulasi untuk taat hukum,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi, Senin (07/03/2022) tadi.

Dikatakan Pranoto, jika pijakan terkait APBD 2023 akan dimulai dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terlebih dahulu. Menurut pandangan Komisi III, yang perlu dievaluasi adalah SIPD. Karena, ada sebagian dari sisi waktu atau batasan memasukkan SIPD ini, yang mungkin akan dilakukan anggota DPRD maupun masyarakat di Trenggalek.

“Setelah ada sebagian masyarakat maupun anggota DPRD yang ingin mencoba memasukkan SIPD, ternyata tidak menemukan menu pipanisasi dalam sistem tersebut,” imbuhnya.

Baca juga :

Oleh karena itu, Politisi PDI-Perjuangan Trenggalek ini, mengingatkan jika hal tersebut merupakan pijakan untuk proses APBD di tahun berikutnya. “Maka, ini akan merepotkan kita semua. Karena kita tau, jika setiap kegiatan apapun harus wajib masuk SIPD,” kata Pranoto.

Selain itu, ada pula beberapa hal yang menurut kajian Komisi III, perlu dijadikan acuan adalah penyamaan persepsi dengan OPD. Dalam rapat kali ini juga sudah ada titik temu, untuk menambahkan menu+menu yang kurang dalam sistem SIPD.

“Akan tetapi, karena yang memiliki wewenang untuk menambah menu tersebut tidak lain adalah Ketua Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Sekretaris Daerah, maka dalam pertemuan selanjutnya Komisi III juga akan memanggil Sekretaris Daerah, untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” terangnya.

Pihaknya berharap, pembahasan terkait pelaksanaan lelang bisa lebih cepat diselesaikan. Dengan begitu, kegiatan APBD di tahun 2022 bisa berjalan lancar. (mil/sit)

Bahas Pendapatan OPD, Komisi II DPRD Trenggalek Berharap Sektor Ekonomi Bisa Lebih Meningkat

Memontum 2 — Wed, 02 Mar 2022 09:03:36 +0000

Memontum Trenggalek – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Pelaksanaan tersebut, digelar di Aula Kantor DPRD dan dalam rapat kerja kali ini membahas pendapatan dalam masing-masing OPD di Kabupaten Trenggalek.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan jika rapat kerjanya kali ini berfokus pada klarifikasi debitor pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Bank Jatim. “Hari ini kita rapat bersama Bank Jatim, khususnya untuk mengklarifikasi beberapa debitor UMKM, dan juga ada berapa jumlahnya. Dari laporannya, baru ada sekitar 10 persen yang menjadi debitur Bank Jatim,” ungkapnya, Rabu (02/03/2022) siang.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada Bank Jatim, agar lebih aktif kembali untuk membantu UMKM demi mendongkrak ekonomi serta mengentaskan kemiskinan dengan menumbuhkembangkan UMKM di Kabupaten Trenggalek.

Dalam rapat kali ini, Bank Jatim juga sudah terbuka dengan mempermudah persyaratan kepada calon debitur pelaku UMKM. “Jadi, para pelaku UMKM akan dipermudah persyaratannya untuk menjadi debitur di Bank Jatim, dengan mensosialisasikan kerja sama antar keduanya,” imbuhnya.