Komisi III – Memontum

Evaluasi APBD 2022, Komisi III DPRD Trenggalek Gelar Rapat bersama OPD

Memontum 1 — Tue, 04 Apr 2023 12:40:00 +0000

Memontum Trenggalek – Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama OPD mitra kerja, dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022. Kali ini, Komisi III juga melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek TA 2023, untuk persiapan pembahasan APBD Perubahan TA 2023 dan sinkronisasi perencanaan kegiatan APBD TA 2024.

“Agenda kita hari ini menindaklanjuti temuan yang ada di lapangan terkait evaluasi APBD tahun 2022, khususnya beberapa paket pekerjaan yang belum diselesaikan,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi, Selasa (04/04/2023) sore.

Dari hasil rapat kali ini, ada dua ruas jalan yang kontraknya terputus dikarenakan terkendala cuaca (hujan) dan kurang profesionalnya penyedia jasa. Sehingga, perlu adanya evaluasi dari kesiapan penyedia jasa. Karena, ada kemungkinan saat itu penyedia jasa hanya melihat nominal paket pekerjaan, tanpa memikirkan kesanggupannya dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“Dan ini, tentunya berimbas pada masyarakat. Dan masyarakat pasti merasa dirugikan. Harusnya jalan tersebut sudah bisa dibenahi, tetapi justru terbengkalai karena ketidaksiapan penyedia jasa,” imbuhnya.

Pihaknya juga menekankan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP), agar lebih serius memilih penyedia jasa yang bertanggungjawab dan profesional. Karena, dari hasil evaluasi kali ini ada beberapa kegiatan yang ketersediaan barangnya kurang atau tidak memadai. Sehingga, berdampak pada paket pekerjaan yang belum bisa dilaksanakan.

Baca juga :

“Misalnya, jenis kegiatan hotmix. Dimana sampai saat ini, ada sekitar 12 paket pekerjaan yang belum terbayarkan selama 4 tahun anggaran,” kata Pranoto.

Dijelaskan Pranoto, evaluasi lain terkait pelaksanaan APBD tahun 2022 harus benar-benar dirasakan masyarakat Trenggalek. Melihat dari tahun-tahun sebelumnya, APBD perubahan disetujui di bulan Agustus – Oktober. Akan tetapi, ia menginginkan di tahun 2023 ini APBD perubahan bisa disetujui lebih awal yakni di Bulan Juli.

“Ketika APBD perubahan disetujui di Bulan Juli, harusnya paket pekerjaan yang ada sudah dikerjakan minimal 80 persen. Jadi, kekurangan pekerjaan itu akan lebih cepat diselesaikan jika APBD perubahan disetujui lebih awal,” tegasnya.

Masih terang Politisi PDI-Perjuangan ini, evaluasi lain yakni terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ada beberapa yang dikembalikan. Artinya, ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam SIPD.

“SIPD ini kan aspirasi masyarakat, dan sifatnya konvensional. Maka kalau diberi ya lebih baik, kalau tidak ya tidak apa-apa. Sedikitnya ada sekitar 30 persen yang dikembalikan karena kurang persyaratan,” jelas Pranoto. (mil/gie)

Bahas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Komisi II DPRD Trenggalek Gelar Rapat Dengar Pendapat

Memontum 1 — Fri, 31 Mar 2023 11:20:00 +0000

Memontum Trenggalek – Bahas penyelenggaraan jalan di Kota Keripik Tempe, Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat dengar pendapat bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Satpol-PP Polres Trenggalek dan pengusaha tambang, Jumat (31/03/2023) tadi.

“Hari ini kita rapat dengar pendapat dengan beberapa OPD dan juga para pengusaha tambang, untuk membahas tentang polemik kelas jalan di Kabupaten Trenggalek,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto.

DPRD mencarikan solusi yang terbaik, agar roda perekonomian di Kabupaten Trenggalek tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian, para pengusaha tambang juga tetap jalan dan tidak merusak jalan yang berada di Kabupaten Trenggalek, termasuk Jembatan Plengkung di Bendorejo.

Dikatakan Mugiyanto, Jembatan Plengkung Bendorejo, Kecamatan Pogalan diperkirakan dibangun pada tahun 1930 sebelum Indonesia merdeka, dengan spesifikasi teknisnya sangat terbatas. “Tadi Dinas PUPR menjelaskan secara teknis bahwa Jembatan Plengkung Bendorejo, kendaraan yang lewat maksimal berat 10 ton, dan diperkirakan masih bisa bertahan 10 tahun ke depan. Asalkan yang lewat disesuaikan dengan Jalan Kelas III,” terang Obeng-sapaan akrabnya.

Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan Kelas III dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.

“Jadi Jalan Kelas III (Kabupaten) tidak boleh dilewatkan kendaraan bermuatan 30 sampai 40 ton, karena hanya mampu dilewati kendaraan bermuatan 8 sampai dengan 10 ton saja,” ujarnya.

Baca juga :

Dari hasil rapat kerja hari ini, sambungnya, DPRD sepakat baik OPD, dan juga para pengusaha tambang agar truk pengangkut hasil tambang akan lewat jalur jalan Nasional. Namun harus dikurangi muatannya, mengingat Jembatan Munjungan, Bendorejo saat ini masih dibangun.

“Ini dilakukan karena Jembatan Bailey hanya berkekuatan muatan 35 ton. Jembatan Bailey adalah salah satu jenis jembatan darurat sementara yang berbentuk rangka baja. Rangka Jembatan Bailey berupa panel-panel yang dapat disusun dengan berbagai formasi rangka untuk berbagai bentang dan jumlah lajur,” jelas Obeng.

Masih terang Politisi Demokrat ini, ada dua solusi yang disepakati dari rapat dengar pendapat ini. Yaitu mengurangi muatan dan atau ditambah muatan setelah melewati Jembatan Bailey untuk memenuhi target kiriman hasil tambang.

“Sebenarnya kalau pengusaha tambang mau bersabar menunggu 4 sampai 5 bulan Jembatan Munjungan, di Desa Bendorejo sudah jadi, sehingga tidak perlu repot mencari solusi seperti menambah tiang pancang Jembatan Bailey,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menyepakati bahwa truk pengangkut hasil tambang tidak akan melewati jalur – jalur Kabupaten. Diharapkan, semua pihak bisa saling menjaga keamanan, ketertiban, serta berpedoman pada aturan yang ada.

“Apabila truk pengangkut hasil tambang melanggar ketentuan yang ada, nantinya, Satpol-PP, Dishub, dan Satlantas Polres Trenggalek, akan menindak sesuai peraturan yang ada,” tutur Obeng. (mil/gie)

Komisi III DPRD Menilai Aktifitas Pertambangan Ilegal Sebabkan Kerusakan Infrastruktur di Kabupaten Blitar

Memontum 1 — Mon, 20 Mar 2023 09:20:00 +0000

Memontum Blitar – Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menggelar hearing bersama perwakilan Masyarakat Peduli Kabupaten Blitar, Senin (20/03/2023) tadi. Acara tersebut, membahas pengelolaan pertambangan di Kabupaten Blitar.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, anggota Komisi II, Kepala Dinas PUPR, Dicky Cobandono, Kepala Dispenda, Asmaning Ayu, Perwakilan Satpol PP, Bappeda dan Dishub Kabupaten Blitar.

Joko Susilo warga Dusun Kaligambir, Desa Kaligambir, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, yang hadir pada hearing tersebut mengatakan bahwa pertambangan Bentonit di Kaligambir, memicu tanah longsor dan merusak jalan. Termasuk, juga menyebabkan gesekan di tengah warga masyarakat.

“Kita berharap, tambang ini ditutup total. Karena berdampak buruk di tengah masyarakat dan memicu tanah longsor serta merusak jalan,” kata Joko Susilo.

Lebih lanjut Joko Susilo menyampaikan, meskipun saat ini ditutup, namun ada indikasi akan dibuka kembali. “Ini ada pergerakan-pergerakan akan dibuka kembali. Sepertinya kepala desa, RT, RW yang berpihak ke pertambangan akan membuka kembali,” ujarnya.

Joko Susilo menegaskan, bahwa pertambangan Bentonit yang ada di Dusun Kaligambir, ini hanya mengantongi izin IUP. Namun, terbitnya perizinan tersebut, tidak melalui izin warga terdampak dan juga lingkungan pertambangan.

“Untuk itu, kami berharap pertambangan ini ditutup. Karena selain menyebabkan kerusakan jalan-jalan desa, juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat,” terangnya.

Joko menambahkan, awalnya jalan-jalan desa ini sudah rabat beton dan di hotmik. Namun, karena dilalui armada tambang, jalan menjadi rusak semuanya. Bahkan, jalan hotmik yang rusak ditutup dengan koral. Padahal, jalannya tanjakan. Sehingga, pada saat dilewati truk kerikilnya berserakan dan itu rawan kecelakaan. Kemudian, oleh pihak pertambangan dengan tanah lempung.

Baca juga :

“Kita berharap, jalan-jalan yang rusak segera diperbaiki oleh OPD terkait. Dan pihak pertambangan janganlah menambang di tengah tengah pemukiman. Sehingga, saat longsor tidak berdampak ke desa,” paparnya.

Sementara dari Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya menerima pengaduan dari Masyarakat Peduli Kabupaten Blitar, terkait pertambangan yang ada di Kabupaten Blitar. Karena, masih banyak yang beroperasi, padahal pertambangan tersebut ilegal. Bahkan, menyebabkan kerusakan infrastruktur di Kabupaten Blitar, menjadi semakin rusak parah.

“Menindaklanjuti masukkan dari teman-teman Masyarakat Peduli Kabupaten Blitar, kedepannya kita harus segera mengidentifikasi mana pertambangan-pertambangan yang belum berizin. Sehingga, ke depan bisa menghasilkan PAD yang layak untuk Kabupaten Blitar,” jelas Aryo Nugroho.

Aryo Nugroho menambahkan, sudah berkali-kali pihaknya memberikan rekomendasi kepada Pemkab Blitar, untuk segera menata ulang dari hulu ke hilir. “Terkait sektor pertambangan ini agar ada regulasinya yang jelas. Entah itu hasil pertambangan dikelola oleh BUMD atau seperti apa. Sehingga, bisa menghasilkan PAD yang layak,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cobandono, mengatakan bahwa ini adalah masukkan yang baik dari masyarakat. Sehingga, jalan-jalan juga menjadi tidak gampang rusak.

“Dari informasi masyarakat, kita bisa mengetahui kerusakan jalan tersebut disebabkan karena apa. Apa mutu jalannya yang jelek atau yang melintas melebihi tonase,” jelasnya.

Dicky Cobandono menambahkan, secara umum jalan-jalan di Kabupaten Blitar, itu Kelas III dan tonase kendaraan yang lewat seharusnya maksimal 8 ton. “Kita tahu, kendaraan truk yang bawa pasir itu, tonasenya bisa 15 ton kalau penuh. Ini tentu, yang menyebabkan kerusakan jalan. Oleh karena itu, harus ada penataan yang baik,” tambahnya.

Dicky berharap, keberadaan pertambangan bisa menopang PAD Kabupaten Blitar. Dan, jika PADnya tinggi, tentu bisa mensupport terhadap pembangunan di Kabupaten Blitar. Terutama, untuk membangun jalan-jalan yang rusak akibat dilalui truk-truk bermuatan hasil pertambangan. (jar/sit/adv)

Gelar Rapat Kerja bersama Tiga OPD, Komisi III DPRD Trenggalek Beri Catatan Penting

Memontum 1 — Thu, 02 Mar 2023 09:40:00 +0000

Memontum Trenggalek – Komisi III DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja (Raker) dengan memanggil tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Pelaksanaan yang berlangsung di Ruang Banmus Kantor DPRD Trenggalek, itu sekaligus melakukan evaluasi kinerja.

Dalam rapat tersebut, masing-masing anggota Komisi III memberikan masukan kepada OPD, agar program yang dilaksanakan bisa berjalan maksimal. “Hari ini, Komisi III memanggil beberapa OPD mitra, yang diantaranya adalah Dinas PUPR, Dinas PKPLH dan Dinas Perhubungan. Intinya, kita ingin melakukan sinkronisasi, khususnya dengan tiga OPD ini. Alasannya, tentu ada korelasi diantara tiga OPD itu,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi, Kamis (02/03/2023) siang.

Dirinya menjelaskan, terkait pelabuhan Prigi, meski pembangunannya merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi, akan tetapi untuk Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan bagaimana pelabuhan Prigi ini segera terwujud. Komisi III menilai,.banyak faktor demi terwujudnya Pelabuhan Prigi ini. Salah satunya, koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemkab Trenggalek dengan Pemprov Jatim.

“Kita ingin Pelabuhan Prigi ini terwujud dan segera beroperasi seperti yang diharapkan masyarakat. Jika ini terwujud, kita yakin akan ada potensi yang luar biasa utamanya di sektor ekonomi,” imbuhnya.

Selanjutnya, soal Indeks Kota Hijau (IKH), Komisi III menyoroti masih adanya sampah dijalan-jalan. Hal itu menjadi fokus wakil rakyat, karena belum bisa dikatakan suatu daerah memiliki predikat Kota Hijau kalau masih banyak sampah yang berkeliaran.

“Ini akan mengurangi faktor pendukung Indeks Kota Keripik. Kalau alasan yang disampaikan dinas terkait tadi adalah minimnya armada pengangkut sampah serta operasionalnya. Ditambah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kita terlalu jauh,” kata Pranoto.

Baca juga :

Menurut kajian dari Dinas PKPLH, sambungnya, dalam waktu dekat penanganan sampah akan lebih dimaksimalkan. Mengingat masih ada sedikit anggaran sekitar Rp 200juta yang bisa digunakan untuk operasional.

“Sisa anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membuat tempat pembuangan sampah (TPA, red) sementara. Jadi nanti, tidak ada alasan lagi tempat pembuangannya jauh dan lain sebagainya,” ujarnya.

Kedepannya, Dinas PKPLH juga sudah mengajukan anggaran terkait pengembangan TPA sementara ke Bakeuda. Intinya, jika hal itu merupakan suatu kebutuhan dan bukan keinginan dalam rangka pemenuhan pelaksanaan TPA, Bakeuda secara tangan terbuka mengupayakan untuk anggaran pengembangannya.

Sedangkan untuk Dinas PUPR, Komisi III menanyakan adanya temuan-temuan soal infrastruktur utamanya jalan berlubang. “Ini menjadi atensi kita (Komisi III), saat melakukan kunjungan dalam daerah melihat ada jalan berlubang itu sangat memprihatinkan. Makanya kita ingin bersama-sama mencari solusi untuk penanganan infrastruktur ini agar lebih baik lagi,” jelas Politisi PDI-Perjuangan.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas PUPR kepada Komisi III, bahwa perbaikan infrastruktur akan dilakukan usai musim hujan selesai. Sehingga, kualitas pekerjaannya nanti bisa dipertanggungjawabkan. “Logikanya, kalau hari ini hujan kemudian jalan di hot mix, tentu akan sulit dilakukan. Karena kondisi jalan berlubang usai hujan pasti akan tergenangi air. Yang jelas jika musim hujan ini bisa sedikit reda, maka dipastikan perbaikan jalan akan dilakukan secepatnya. Sepanjang hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan Pemerintah Daerah,” paparnya. (mil/sit)

Komisi III DPRD Kota Bengkulu Gelar Hearing bersama BPMP Provinsi Bengkulu

Memontum 1 — Tue, 15 Nov 2022 10:10:00 +0000

Memontum Bengkulu – Komisi III DPRD Kota Bengkulu, menggelar hearing bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu, Selasa (15/11/2022) tadi. Pelaksanaan hearing tersebut, dipimpin langsung Sekretaris Komisi III, Bustari Nurdin dan anggota Komisi III, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

“Poin dalam pertemuan dengan BPMP Provinsi Bengkulu, yang diikuti langsung Kepala BPMP Provinsi dan rombongon, adalah meminta agar DPRD Kota Bengkulu mendukung program prioritas bidang pendidikan. Seperti, peningkatan mutu serta kwalitas pendidikan. Mulai dari peserta didik, tenaga pendidik serta fasilitas penunjang pendidikan. Terutama, untuk tingkat PAUD, SD dan SMP,” terang Bustari Nurdin.

Sementara itu, Dediyanto menjelaskan bahwa BPMP Provinsi Bengkulu meminta agar dewan dapat mendukung mutu pendidikan melalui alokasi anggaran juga. Sehingga, pendidikan di Kota Bengkulu, dapat meningkat.

“Hering ini juga berkaitan atau meminta dukungan dewan terkait peningkatan mutu pendidikan mulai dari sarana dan prasarana pendidikan. Lalu, mengawal kurikulum pendidikan serta memperhatikan kesejahteraan para guru,” ungkap Dediyanto.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, bahwa hearing juga membahas mengenai raport publik sekolah pada kurikulum pendidikan merdeka belajar. “Jadi, raport sekolah ini ada di setiap sekolah untuk mengukur instrumen literasi, kepemimpinan, numerasi dan kreativitas sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPMP Provinsi Bengkulu, Widiarti Rosita, berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, dapat mengalokasikan anggaran dalam hearing ini. Sehingga, agar supaya ke depan mutu pendidikan dapat meningkat. Karena, bicara mengenai alokasi anggaran, tentu hal ini ada kaitannya dengan DPRD sebagai Banggar.

“Karena ketika Dinas Pendidikan mau menganggarkan, maka pasti melalui proses Banggar di DPRD Kota Bengkulu,” ungkap Widiarti Rosita.

Dirinya berharap, dari hasil pertemuan ini, Komisi III DPRD Kota Bengkulu dapat memahami prioritas kegiatan Kemendikbud dengan menambah alokasi anggaran di OPD terkait. Sehingga, kegiatan belajar mengajar atau kurikulum Merdeka Belajar, bisa berjalan maksimal. (bkl/sit/adv)

Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu Minta Agar Pemenang Lelang Lahan Parkir juga Pikirkan Kesejahteraan Jukir

Memontum 1 — Mon, 10 Oct 2022 09:20:00 +0000

Memontum Bengkulu – Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Mardensi, meminta kepada pihak perusahaan (CV) atau pihak ke tiga sebagai pemenang lelang lahan parkir, untuk tidak semena-mena dalam mematok setoran dari para juru parkir (Jukir). Hal itu disampaikannya, seiring pengelolaan parkir yang akan dikelola oleh pihak ke tiga.

“Pihak ke tiga atau CV sebagai pemenang lelang parkir, itu juga harus memikirkan nasib dari para jukir. Jadi, jangan cuma sekedar kontrak kami sekian. Kemudian, semuanya terserah kepada pihak ke tiga. Itu yang tidak boleh dan harus tetap dikoordinasikan,” terang Mardensi, Senin (10/10/2022) tadi.

Baca juga :

Dijelaskannya, sebelum menjalankan program pengelolaan parkir, semua harus dikoordinasikan dengan baik. Seperti, dilakukan survei atau uji petik terlebih dahulu. Beberapa pendapatan dari suatu zona atau jalan, dalam kurun waktu tertentu.

“Contoh, di wilayah tersebut perhari menghasilkan Rp 100 ribu dan perbulan menghasilkan Rp 3 juta. Sehingga, jangan pula dipatok oleh pihak CV mengambil dari Jukir sebanyak Rp 2 juta pula,” terang Mardensi.

Disampaikan Mardensi, bahwa jika pemenang lelang merasa tidak sanggup menjalankan hasil uji petik atau survei tersebut, artinya pihak ke tiga tersebut tidak layak mengelola parkir di wilayah tersebut. Sehingga, perlu dilakukan kerja sama ulang dengan pihak yang lebih layak dan sesuai. (bkl/sit/adv)

Sidak Pelabuhan Jangkar, Komisi III DPRD Situbondo Tekankan PAD

Memontum 1 — Tue, 27 Sep 2022 10:40:00 +0000

Memontum Situbondo – Anggota Komisi III DPRD Situbondo melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pelabuhan Jangkar, Selasa (27/09/2022) tadi. Sidak ini dilakukan, untuk memastikan progres pembangunan pelebaran jalan menuju ke pelabuhan.

Anggota Komisi III DPRD Situbondo, Mukhammad Badri, mengatakan keberadaan Pelabuhan Jangkar harus berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Santri Pancasila. “Prospek dari pelabuhan ini bertaraf nasional. Karena nantinya, dengan dibukanya trayek ke Lembar dan Lombok, maka akan berdampak pada PAD,” ungkapnya.

Lebih lanjut pria dari Dapil V Situbondo ini menjelaskan, bahwa potensi PAD yang bisa dimaksimalkan berasal dari pajak air tanah, retribusi dari parkir dan karcis masuk. “Sehingga, kami turun ke sana (Pelabuhan Jangkar) agar tahu, bagaimana kesiapan pemerintah daerah dengan keberadaan Pelabuhan Jangkar,” tambahnya.

Badri mengungkapkan, Pelabuhan Jangkar sudah siap melayani trayek jarak jauh. “Dermaganya sudah ready, di sebelah kiri itu dalam proses pembangunan dermaga yang mengarah ke Kalimantan,” ujarnya.

Baca juga :

Namun, Politisi PKB ini menyampaikan, akses jalan menuju Pelabuhan Jangkar harus mendukung. “Kami berharap pemerintah daerah melalui PUPP bisa benar-benar konsen memikirkan ini. Walaupun kemarin wacananya aset itu akan diserahkan ke Pemprov Jatim, tapi itu dalam proses,” tambahnya.

Badri optimis, selain dapat meningkatkan PAD, keberadaan Pelabuhan Jangkar juga mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. “Karena sopir-sopir ini pasti bermalam, sehingga warga yang berjualan pasti laku,” ujarnya.

Kepala Dinas PUPP Situbondo, Gatot Siswoyo, memaparkan panjang jalan yang menuju ke Pelabuhan Jangkar sekitar tiga kilometer. “Itu dari lampu merah perempatan hingga ke gapura Pelabuhan Jangkar,” tuturnya.

Gatot menerangkan, dari tiga kilometer jalan ini, baru sekitar 900 meter yang sudah mengalami pelebaran jalan. “Sisanya, ada sekitar 2,1 kilometer. Untuk pelebaran jalan kira-kira membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 30 miliar,” jelasnya. (her/gie)

Raker bersama Bagian Hukum, Komisi III DPRD Trenggalek Bahas Kebijakan Baru Soal IMB

Memontum 1 — Mon, 27 Jun 2022 11:49:23 +0000

Memontum Trenggalek – Komisi III DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, terkait kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Seperti yang diketahui, jika kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat ini telah dihapus dan digantikan dengan istilah baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung.

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

“Hari ini kita melakukan rapat kerja bersama OPD mitra terkait penjelasan dan evaluasi soal proses perizinan yang secara aturan diwajibkan Pemerintah Daerah, utamanya dari segi retribusi. Maka dari itu, Komisi III hanya mengingatkan sesuai fakta-fakta di lapangan karena Raperda IMB kita belum cukup. Artinya masih dalam proses nota usulan DPRD,” ucap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto saat dikonfirmasi Senin (27/06/2022) tadi.

Dijelaskannya, PP Nomor 16 Tahun 2021 ini merupakan regulasi turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, terutama di Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b. “Sehingga kami menegaskan agar jangan sampai kekosongan maupun pemahaman terkait aturan ini akan menjadi dampak negatif. Kurang pahamnya Surat Edaran (SE) maupun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) 16 tahun 2021, perlu dipelajari lebih lanjut,” imbuhnya.

Baca juga :

Berbeda dengan IMB yang merupakan izin yang harus diperoleh pemilik bangunan sebelum atau saat mendirikan bangunan, dimana teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan permohonan izin. PBG sendiri, lebih bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur soal bagaimana bangunan harus dibangun.

Aturan tersebut, yakni bagaimana sebuah bangunan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan. “Kalau tidak tentu akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Dan jangan sampai menjadi kendala investasi yang ada di Kabupaten Trenggalek,” kata Pranoto.

Pihaknya juga mengaku, hanya ingin melakukan sinkronisasi aturan bersama Bagian Hukum Sekretaris Daerah dan dinas teknis yang memiliki paparan implementasi. “Jadi, jangan sampai saat melayani masyarakat, PBG nya belum ada. Dan alhamdulillah, tadi sudah disampaikan Bagian Hukum, sebelum PBG ini diundangkan. Tetapi masih bisa pakai aturan yang lama terkait penarikan retribusinya,” sambungnya.

Dari tahapan pengurusan izin tetap pada PBG, walaupun Perda yang mengaturnya belum ada. Jadi secara aturan nantinya, membolehkan proses perizinan itu dilakukan.

Kalau untuk target Raperda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu, Komisi III menyebut akan dipercepat. Mengingat, Komisi hanya mengusulkan, sedangkan yang akan menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut adalah Pansus.

Perlu diingat, secara aturan dan Undang-undang proses perijinan ini hanya boleh dilakukan maksimal sampai Januari tahun 2024 mendatang. “Oleh karena itu, Komisi III mendorong untuk proses pembahasan Raperda ditingkat Pansus agar segera diselesaikan,” papar Politisi PDI-Perjuangan ini. (mil/sit)

Sikapi Jembatan Nyaris Ambruk, Komisi III DPRD Sumenep Jadwalkan Pemanggilan dan Kadis Lakukan Survei Lokasi

Memontum 1 — Mon, 20 Jun 2022 13:40:21 +0000

Memontum Sumenep – Bakal ambruknya jembatan di Desa Medelan, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, atau jembatan penghubung tiga desa, mendapat perhatian dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Penyebabnya, akibat kondisi jembatan yang sangat rawan itu, menjadi penghambat aktifitas warga, terutama untuk jasa transportasi bagi tiga desa, yaitu Desa Sendir, Meddelan dan Desa Cangkreng.

Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dul Siam, mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Bahkan, pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk melakukan koordinasi. Utamanya, mengenai kewenangan dari pemeliharaan atau perbaikan jembatan.

“Dengan adanya laporan ini, kami akan segera memanggil dinas terkait. Kita pastikan, apakah jalan itu masuk poros kecamatan yang wajib dibiayai oleh Pemkab Sumenep, ataukah oleh desa,” ujarnya, Senin (20/06/2022) tadi.

Dul Siam menambahkan, untuk sementara itu pihaknya masih ada rapat partai di Jakarta. Sehingga, pemanggilan dinas terkait akan dilakukan seusai mengikuti rapat partai selesai. “Kebetulan kita masih di Jakarta, karena masih ada rapat partai. Setelah ada di Sumenep, maka kita akan langsung memanggil dinas terkait,” ujarnya.

Sementara itu di tempat berbeda, Ketua Karang Taruna Desa Meddelan, Dwi Agus Furqon, mengaku sangat prihatin dengan kondisi di lapangan. Sebab, banyak masyarakat harus menempuh jarak lebih jauh, untuk menuju ke kota.

“Kasihan melihat orang-orang harus memutar ke Barat, untuk bisa mencapai lokasi yang dituju. Itu disebabkan, karena kondisi jembatan,” ujarnya.

Baca juga :

Tokoh masyarakat Desa Meddelan, Amiruddin, pun ikut angkat suara terkait kondisi jembatan. Dirinya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, untuk tidak berdiam diri. Kasus jembatan ambruk, ini salah satu akses utama bagi tiga desa. Jika tidak kunjung diperbaiki, maka akan berimbas pada sektor perekonomian masyarakat.

“Ini bukan hanya soal transportasi kendaraan yang bakal lumpuh. Tapi sektor perekomian masyarakat, juga bakal kena imbas. Kalau sebelumnya hanya kendaraan roda empat (mobil) yang dilarang lewat jembatan, maka mulai hari ini, Senin (20/06/2022) juga sudah ditutup total aksesnya,” terang Mirud, mantan Kadus Meddelan Timur itu.

Kepala Dinas Pengadaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Eri Susanto, saat dikonfirmasi mengatakan akan mengajak langsung wartawan untuk turun langsung. Sehingga, tidak perlu wawancara dan semua harus turun untuk meninjau lokasi.

“Habis ini, kita langsung tinjau lokasi. Karena sebenarnya, kemarin saya sudah terjunkan tim survei. Hanya saja, karena air sungai tinggi, jadi survei lokasi detailnya tidak tuntas. Kalau sudah, kita harus turun langsung ini,” katanya.

Kepala Desa (Kades) Meddelan, Moh Harist, saat dikonfirmasi mengaku memang kondisi jembatan sangat memperihatinkan. Bahkan, banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan kepadanya. Masyarakat meminta, agar jembatan bisa segera diperbaiki.

“Kami selaku Kades Meddelan, sangat apresiatif dengan langkah dari pemerintah daerah. Terutama, Kepala Dinas PUTR Sumenep, yang sudah terjun langsung meninjau lokasi. Bahkan, Pak Eri berjanji akan segera memperbaikinya,” ujar Harist.

Harist menambahkan, berdasarkan keterangan dari Kadis PUTR, bahwa hasil tinjau langsung dan berdasarkan survei sementara, jembatan tersebut sudah harus dirombak total. “Ini nggak bisa diperbaiki saja, tetapi harus diperbaiki total. Itu akan menelan anggaran besar. Untuk itu, akan dibangun jembatan sementara, karena APBD sudah didok,” kata Haris menirukan ucapan Kadis PUTR. (dan/edo/sit)