“Hari ini kita memanggil pihak Rumah Sakit Panggul, dalam kaitannya dengan akan dibukanya pelayanan di sana. Sebelumnya, Komisi IV sudah melakukan sidak dan ternyata gedung yang dibangun masih perlu adanya pembenahan. Contohnya, Ruang Poli Umum yang menurut pandangan kita tidak layak,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin.

Tidak hanya itu, Komisi IV juga meminta adanya pembenahan untuk ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RS Panggul. Diharapkan, beberapa ruangan-ruangan tersebut dibenahi agar dalam memberikan pelayanan kesehatan, nanti akan lebih maksimal dari segi sarana prasarana.

Kemudian, tambahnya, terkait Sumber Daya Manusia (SDM), dari laporan Direktur rumah sakit mengatakan masih sangat kurang. Meski demikian, dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, menyampaikan jika dirasa cukup untuk dua dokter spesialis.

“Dua dokter spesialis ini adalah spesialis anak dan spesialis dalam. Dan keinginan kita (Komisi IV), sedikitnya ada empat dokter spesialis di rumah sakit itu,” imbuhnya.

Baca juga :

Harapannya, dengan adanya SDM yang mumpuni dalam fasilitas kesehatan, tentu akan memberikan kesan baik bagi masyarakat yang datang. Namun, jika tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni, dibukanya rumah sakit Panggul ini akan terkesan dipaksakan.

“Tadi kita meminta kepada Dinas Kesehatan, Bakeuda dan OPD lain untuk melihat langsung di sana. Apakah rumah sakit Panggul ini benar-benar bisa dibuka pada Agustus mendatang. Pada prinsipnya, kita ingin sebelum dibuka, rumah sakit itu sudah cukup memadai dari segi apapun. Kalaupun membutuhkan biaya, bisa dianggarkan pada perubahan anggaran tahun ini,” tambah Sukarudin.

Sebenarnya, tambahnya, untuk progres anggaran yang direncanakan sudah terpenuhi 100 persen. Tetapi, tidak untuk sarana prasarananya. Maka untuk anggaran di tahun 2023, masih berproses.

“Intinya, jika rumah sakit Panggul siap dibuka, Komisi IV meminta agar bekerjasama dengan BPJS. Mengingat 70 persen pasien itu dipastikan menggunakan BPJS,” tegas politisi PKB ini.

Terkait tercukupinya kebutuhan dokter spesialis, Sukarudin meminta sedikitnya harus ada empat dokter. Banyak tidaknya dokter spesialis, itu juga tergantung pada anggaran yang ada. Jika memang dibutuhkan, rumah sakit Panggul bisa menggunakan pinjaman BLUD. Hanya saja, apakah itu dirasa perlu akan ada jawabannya usai sidak bersama eksekutif dalam waktu dekat.

“Jadi nanti akan kita ketahui, apakah rumah sakit ini bisa dibuka hanya dengan dua dokter spesialis saja atau tidak,” ujarnya. (mil/sit)

Dikonfirmasi seusai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, menjelaskan bahwa untuk rapat bersama Dinas Kesehatan, komisi membahas soal progres perencanaan pembangunan Puskesmas Suruh. “Ada beberapa OPD mitra yang kita panggil hari ini. Salah satunya, seperti Dinas Kesehatan. Di sini, kita membahas soal progres perencanaan pembangunan Puskesmas di Kecamatan Suruh. Karena di tahun 2022, masih terganjal pengadaan tanah,” ungkapnya, saat dikonfirmasi, Jumat (17/02/2023) siang.

Pihaknya juga meminta, agar Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) agar bersurat ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Karena APBD 2023 sudah berjalan, maka kita minta di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) nanti. Seharusnya, proses tukar guling sudah beres dan berstatus milik Pemda. Tapi kenyataannya, tidak demikian,” terang Sukarudin.

Politisi PKB ini menegaskan, berkaitan dengan izin ke Gubernur Jatim, harus dilakukan secara ekstra agar nantinya berjalan berkesinambungan untuk proses pembayarannya. Dengan begitu, di tahun 2023 ini bisa dianggarkan dan dieksekusi pembangunannya.

Selain itu, ujarnya, terkait relokasi dan pembebasan aset desa pengembangan Puskesmas Watulimo, sampai saat ini belum ada kepastian. Pasalnya, Komisi IV masih memberikan dua opsi alternatif terkait pengembangan Puskesmas Watulimo.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Untuk pengembangan Puskesmas Watulimo, kita berikan dua opsi alternatif. Yang pertama, mencari lahan baru kemudian dilakukan relokasi total. Dan kedua, melakukan pembebasan lahan milik desa yang lokasinya ada di belakang puskesmas,” imbuhnya.

Mengingat, paparnya, saat ini kondisi Puskesmas Watulimo dinilai belum memadai untuk melayani kesehatan warga setempat. Komisi IV juga mendorong agar Puskesmas yang ada di pesisir Prigi, ini segera dilakukan pengembangan.

Terkait anggaran, sambungnya, Sukarudin menyampaikan jika Pemerintah Daerah sudah menganggarkan pengadaan tanah pada APBD tahun 2023 senilai Rp 2,6 miliar. “Secara teknis, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Kesehatan. Apakah nanti akan memilih opsi pertama atau kedua. Hanya saja kita minta agar Dinas Kesehatan dan Bappeda segera duduk bareng untuk membicarakan hal ini,” jelas Sukarudin.

Sementara itu, untuk Dikpora (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Trenggalek, terkait evaluasi wawasan kebangsaan yang dilakukan mulai awal Januari kemarin. Sampai saat ini, dinas sudah bersurat ke lembaga-lembaga maupun sekolah untuk memutar lagu-lagu kebangsaan.

“Seperti yang disampaikan Dinas Pendidikan dalam rapat tadi, jika pihak sudah bersurat ke lembaga-lembaga maupun sekolah-sekolah naungannya agar memutar lagu kebangsaan pada jam-jam tertentu. Diharapkan, anak-anak nanti akan lebih hafal dan tertanam rasa kebanggaan akan lagu kebangsaan kita,” paparnya.

Masih terang Sukarudin, terkait pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Gajah Putih, itu masih membutuhkan penyempurna, utamanya fasilitas tempat ibadah yang belum ada. Oleh karenanya, pada PAK tahun 2023 ini, tempat ibadah di GOR Gajah Putih akan mulai dikerjakan dan diselesaikan pembangunannya. (mil/sit)

“Karena di tahun 2021 kemarin angka Silpa kita sangat tinggi, maka ini perlu rasionalisasi. Tujuannya, agar pada RKPD tahun 2023, tidak terjadi lagi banyaknya anggaran yang hanya terparkir. Setelah penyisiran anggaran ini dilakukan, selanjutnya akan dimasukkan dalam belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, saat dikonfirmasi, Senin (08/08/2022) sore.

Adapun beberapa persoalan yang ada di beberapa OPD yang perlu dirasionalisasi, terangnya, utamanya terkait gaji pegawai ASN serta tunjangannya. “Ini penting dilakukan, untuk mengevaluasi perbandingan Perda LKPJ tahun 2021 yang sudah pasti terlihat bahwa ada OPD yang memiliki silpa banyak,” imbuhnya.

Terlebih, sambungnya, ketika melihat belanja modal belum memadai. Sehingga, beberapa OPD diminta melakukan rasionalisasi belanja pegawai untuk menambah belanja modal sebagai upaya memprioritaskan kepentingan rakyat.

Dari rasionalisasi, paparnya, menemukan beberapa anggaran di OPD yang dapat dialihkan ke belanja infrastruktur. “Hasil dari rasionalisasi telah dilakukan penyisiran. Seperti pada Dinas Pendidikan, menemukan rasionalisasi sebesar Rp 1,75 miliar, RSUD ada Rp 2 miliar, Dinas Kesehatan Rp 1,7 miliar dan sedangkan pada Dinas PMD tidak terjadi penyisiran, karena nilai pagu anggaran yang terlalu sedikit. Sehingga, dengan melihat pagu yang sedikit bahkan belanja modal hanya masuk data saja maka tidak dilakukan penyisiran,” terang Sukarudin.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Melihat hal ini, ujarnya, Dinas PMD akan ditambah anggarannya, untuk pelaksanaan kegiatan dari peralihan berupa kegiatan batas desa. Dari evaluasi itu perlu dianggarkan untuk batas 152, dengan anggaran sekitar Rp 75 hingga Rp 100 juta per desa.

Akan tetapi, Dinas PMD menyampaikan bahwa pihaknya hanya meminta Rp 100 juta. Sedangkan untuk sarana prasarana di Kantor Dinas PMD, seperti alat TIK juga sangat minim dan memprihatinkan sehingga pada PMD tidak dilakukan penyisiran.

“Untuk penyisiran itu sendiri dilakukan oleh OPD. Maka yang merasionalisasi OPD sendiri. Tentu, angka tersebut perlu ada kajian dari komisi juga,” tegas Politisi PKB ini.

Jadi, ujarnya, agar tidak salah penyisiran, maka yang merasionalisasi adalah OPD. Sehingga, bisa sejalan untuk pemahaman meningkatkan belanja modal pada postur APBD 2023, agar tetap berpihak ke rakyat.

Target peningkatan belanja modal sendiri, lanjutnya, secara utuh akan disampaikan pada Banggar. Sedangkan untuk persoalan P3K masih sama, belum ada informasi tambahan. Namun diinformasikan oleh OPD bahwa untuk prioritas K2 dan lulus PG serta masa kerja 3 tahun, tidak melakukan seleksi.

“Selain guru, yang saat ini masih menjadi PR, di satu sisi kebutuhan SDM terbentur dengan anggaran. Dan masih akan dicarikan jalan keluar, sehingga non guru belum masuk pembahasan,” paparnya. (mil/sit)

“Komisi IV juga mengundang beberapa OPD mitra, seperti diantaranya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, BPBD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, untuk melakukan pembahasan,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Trenggalek, Bambang Sutopo, saat dikonfirmasi seusai rapat, Kamis (14/07/2022) sore.

Hasil dari rapat ini, tambahnya, untuk Disnakertrans diharapkan bisa lebih aktif dalam rangka menyebarkan informasi melalui media sosial terkait informasi maupun progres kegiatan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di masyarakat luas. “Disnakertrans kami mengharapkan agar lebih aktif dalam menginformasikan kepada masyarakat terkait ketenagakerjaan kepada masyarakat. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual. Sosial media dalam hal ini meliputi blog, jejaring sosial, forum dan dunia visual. Saat ini, siapa pun bisa menjadi pembuat berita dan memberikan dampak kepada orang banyak. Begitupun dengan konsumsi informasi yang dapat dengan bebas dinikmati siapa saja melalui media digital,” jelasnya.

Komisi IV berharap, agar Disnakertrans lebih mengoptimalkan informasi kepada masyarakat. Karena selama ini, informasi itu kurang sesuai dengan standar, maka harapan itu informasi diketahui oleh masyarakat banyak sehingga masyarakat banyak sehingga masyarakat menerima manfaat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kemudian untuk Dinas Pariwisata, kita sampaikan jika di sana anggarannya banyak dipakai untuk kepentingan seni dan budaya. Dan justru kurang perhatian terhadap destinasi wisata baru, utamanya pembinaan terhadap desa wisata yang saat mana masuk dalam program kerja Seratus Desa Wisata (Sadewa) inisiatif Bupati Trenggalek,” terang Bambang.

Maka dari itu, pihaknya berharap seiring dengan selesainya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), Dinas Pariwisata lebih memperhatikan destinasi wisata yang baru. Sehingga, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek

“Kita contohkan untuk destinasi wisata yang ada di kabupaten tetangga yang dilalui JLS, itu sudah dikatakan menarik bagi penikmat wisata. Sedangkan di sini, yang sudah dilalui JLS hanya Pantai Pasir Putih di Kecamatan Watulimo dan Pantai Pelang di Kecamatan Panggul,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Politisi PDI-Perjuangan, wisata Guo Lowo diperkirakan juga akan tertinggal seiring dengan terbangunnya JLS. Dirinya menegaskan, jika di Trenggalek ada destinasi wisata baru yang belum dimanfaatkan dengan baik. Bahkan informasinya, wisata tersebut akan dikelola oleh swasta. Jika ini sampai terjadi, tentu Pemkab akan ketinggalan untuk mengelolanya.

“Sedangkan tahun ini, belum ada anggaran yang diarahkan untuk mengerjakan distinasi wisata baru. Padahal, jika Pemerintah Daerah fokus pada pengelolaan wisata, maka sudah tentu akan menambah PAD kita,” papar Bambang. (mil/sit)

Dikonfirmasi seusai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan jika rapat kali ini lebih difokuskan pada pemanfaatan gedung baru RSUD. “Agenda hari ini, kita mengundang beberapa OPD mitra Komisi IV. Adapun yang menjadi prioritas kita adalah pemanfaatan gedung baru RSUD dr Soedomo Trenggalek,” ujarnya, Selasa (24/05/2022) siang.

Terkait pemanfaatan gedung baru rumah sakit plat merah ini, Sukarudin menyampaikan, jika sampai saat ini belum ada serah terima dari Dinas PUPR ke pihak rumah sakit. Untuk itu, statusnya masih pinjam pakai. Hal ini, dimaksudkan agar rumah sakit bisa segera memulai memanfaatkan gedung baru tersebut dengan beberapa tahapan.

“Tahapan yang pertama adalah persiapan. Persiapan yang bisa dilakukan rumah sakit adalah merelokasi alat kesehatan (alkes) atau yang lainnya. Mulai dari IGD, ICU kamar bersih, peralatan bayi dan anak serta ruang pemulihan pasca operasi. Ditambah alkes dari ruang isolasi pasien Covid 19,” terang Sukarudin.

Tidak hanya itu, Alkes lain yang ada di laboratorium dan radiologi, juga perlu dipindahkan. Mengingat, pemindahan Alkes ini bisa dikerjakan kurang lebih sebulan. Maka, pasca pemindahan ini semua fasilitas bisa segera dimanfaatkan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kenapa ini kita dorong untuk segera dilakukan, agar pelayanan yang ada di rumah sakit bisa dinikmati dan dirasakan masyarakat Trenggalek pada umumnya,” imbuhnya.

Diharapkannya, dengan fasilitas yang lengkap ini, pelayanan yang diberikan juga bisa lebih maksimal. Dalam kesempatan itu, Komisi IV juga meminta pihak rumah sakit agar segera membuat schedule terkait pemanfaatan fasilitas pasca pembangunan. Mengingat, gedung yang ditinggalkan seperti IGD, ICU, ruang operasi, kamar pemulihan pasca operasi, ruang ibu dan anak dan ruang isolasi akan dikosongkan.

“Sedangkan untuk gedung depan RSUD yang digunakan sebagai ruang paviliun, saat ini dipakai untuk gudang. Karena ini merupakan salah satu ruang rawat inap favorit bagi pasien, pihak rumah sakit diminta untuk merelokasi,” kata Sukarudin.

Terkait lokasi parkir, Politisi PKB ini menyebut, jika hal itu masih berkaitan dengan pihak ketiga. Yang mana, mulai Juni mendatang, lokasi parkir akan dikelola oleh rumah sakit itu sendiri. Hanya tinggal melakukan penataan saja, baik roda dua maupun roda empat.

“Kalau untuk warung-warung yang ada diseputaran rumah sakit, ini juga merupakan permasalahan lama yang belum terselesaikan sampai saat ini. Kita hanya berharap ini bisa diselesaikan tahun ini, apakah dengan cara direlokasi atau seperti apa. Intinya tidak merugikan kedua belah pihak,” paparnya. (mil/sit)

“Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dengan tiga OPD, yaitu Direktur RSUD, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek. Hasilnya, untuk rumah sakit ditemukan kaitannya dengan retribusi parkir sejak tahun 2019 hingga 2022, yang tidak ada pendapatan sama sekali. Dan itu, kembali kita pertanyakan,” terang Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, Rabu (02/03/2022) tadi.

Dari pihak eksekutif menyebut, jika sudah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), yang nantinya akan dilakukan tindak lanjut MoU antara rumah sakit dengan pihak ketiga. “Kalau bisa, akan dilihat apakah bisa exit (keluar) dari MoU yang dimaksud dengan berbagai kajian. Nantinya, juga akan melibatkan audit lembaga independen. Dari hasil audit, nantinya tentu akan menjadi pertimbangan untuk memutuskan apakah MoU ini dilanjutkan atau tidak,” imbuhnya.

Di sisi lain, lanjut Sukarudin, Komisi IV menyarankan agar fokus retribusi parkir di rumah sakit harus memperhatikan beberapa hal. Seperti, rencana atau Masterplan ditinjau ulang untuk parkir pegawai dan pengunjung. Selanjutnya, untuk parkir kendaraan roda 4, pihaknya menawarkan pola lelang.

Artinya, terangnya, parkir sepeda motor siapa yang berani untuk mengelolanya dengan lokasi yang sudah ada. Begitu pula dengan parkir mobil, akan dilelang dan siapa yang siap mengelolanya.

“Berikutnya, untuk rumah sakit, kita khususnya bangunan yang baru yang saat ini masih dalam proses. Dan baru diperkirakan selesai pertengahan Maret 2022 dan perlu adanya Alat Kesehatan (Alkes) yang membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 150 miliar. Oleh karena itu, di tahun 2022 ini kira-kira kemampuan mengisi Alkes tersebut hanya sekitar Rp 50 hingga 70 miliar. Sisanya, akan diselesaikan di tahun anggaran berikutnya di tahun 2023,” terang Sukarudin.

Tidak hanya itu, yang lebih penting dari semuanya adalah terkait gudang. Karena, di rumah sakit ini gudang yang ada belum bisa dikatakan representatif. Bahkan, gudang sementara yang digunakan saat ini adalah ruang inap paviliun yang lokasinya ada di depan rumah sakit.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Maka, kita meminta di tahun 2022, gudang itu harus dipindahkan. Dan ruang itu dikembalikan fungsinya ke semula. Ini sangat disayangkan, tempat strategis seperti itu hanya digunakan untuk gudang,” tegasnya.

Untuk Dinas Kesehatan, ada beberapa hal yang disoroti Komisi IV. Salah satunya, sisi keadilan pelayanan. Artinya, selama ini masyarakat yang jarak tempuhnya jauh  ke rumah sakit. Mereka memilih untuk ke Puskesmas, yang lokasinya lebih dekat dengan rumah.

“Kita meminta agar Puskesmas yang jauh dengan kota, sarana prasarana untuk lebih dilengkapi. Contohnya di Kecamatan Watulimo, dari hasil Sidak kemarin, ternyata untuk lahannya habis. Maka kita minta, wajib hukumnya di tahun 2023, ada pengembangan Puskesmas Watulimo. Minimal, pengadaan tanah untuk pengembangan puskesmas di sana,” jelas Sukarudin.

Dikarenakan, terangnya, di Kecamatan Watulimo, sangat jauh untuk menjangkau rumah sakit yang ada di kota. Belum lagi, jika Jalur Lintas Selatan (JLS) maupun proyek pembangunan Pelabuhan Prigi, sudah berjalan. Tentu, hal ini dirasa penting dalam rangka mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Dengan demikian, kedepannya dalam jangka panjang, bisa dinaikkan statusnya dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit seperti yang ada di Kecamatan Panggul.

Masih terang Politisi PKB ini, untuk Puskesmas Panggul yang saat ini naik menjadi rumah sakit, kenyataannya belum siap di tahun ini tapi di tahun 2023. “Di tahun 2023 nanti, tentu harus mempersiapkan beberapa hal yang menjadi persyaratan rumah sakit agar boleh beroperasi. Statusnya saat ini kan masih puskesmas, ini bisa dihapus jika puskesmas pengganti harus sudah eksis. Maka ini perlu adanya Peraturan Daerah (Perda), yang mana di tahun 2022 ini haris sudah diundangkan,” paparnya.

Perlu diketahui, jika Perda Puskesmas Panggul ini belum atau tidak ada, dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Trenggalek. (mil/sit)

“Kita hari ini melakukan rapat kerja bersama OPD mitra. Seperti dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek,” terangnya, Kamis (13/01/2022) sore.

Dikatakan Sukarudin, mitra kerja Komisi IV yang dihadirkan hari ini, sementara dari tiga OPD terlebih dahulu. Sedangkan untuk mitra kerja yang lain, akan diundang di pertemuan lebih lanjut. Hal ini dilakukan, mengingat waktu dan tempat yang terbatas. Karena di awal tahun 2022, banyak agenda DPRD yang jadwalnya berbarengan.

“Ada beberapa hal yang nanti akan kita coba tunggu pelaksanaan kegiatannya. Juga laporan atas kegiatan yang dilakukan itu,” imbuhnya.

Hanya saja, ujarnya, fokus kegiatan Komisi IV dan tiga OPD hari ini, untuk mengevaluasi kegiatan tahun 2021 dan rencana kegiatan di tahun 2022. “Beberapa hal yang tadi sempat menjadi pertanyaan, yaitu terkait rumah sakit. Ternyata mulai tahun 2019 sampai hari ini, informasinya untuk parkir tidak ada uang masuk. Padahal kita tahu, semua tempat parkir di rumah sakit itu digunakan. Bahkan, dipasang portal dan menarik retribusi,” jelas Sukarudin.

Secara otomatis, paparnya, jika masyarakat yang masuk ke area parkir rumah sakit, tentu akan melewati portal dan mengambil kartu retribusi. Yang mana, pada saat akan meninggalkan rumah sakit, pun harus membayar.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Saat hal itu ditanyakan ke pihak rumah sakit, tambahnya, menurut direkturnya masih akan digali lebih lanjut terkait penarikan retribusi itu. “Ya, ini kita tunggu saja hasil tindak lanjut dari direktur rumah sakit nantinya,” tegasnya.

Selain penarikan retribusi parkir, juga mengenai pengunjung yang masuk ke rumah sakit. Permasalahan lain adalah tempat atau lokasi parkir dokter dan karyawan RSUD. Karena untuk jumlah karyawan yang ada di RSUD, itu ada ratusan orang. Dan perlu juga menjadi perhatian untuk lokasi parkir yang tepat.

“Kalau untuk warung yang di depan, tepatnya warung yang dipinggir jalan, itu sudah sejak lama ingin dilakukan penataan. Dalam hal ini, bukan berarti menyumbat rejeki orang berjualan. Tetapi, lebih ke arah memberikan tempat yang cocok dan pas bagi para pemilik warung,” terang Sukarudin.

Seperti penempatan warung, lanjutnya, ini akan di pola berbayar setiap bulan atau pemerintah daerah yang menyiapkan lahannya. Dengan begitu, para pedagang bisa membangun sendiri warung mereka dengan konsep dan desain yang diinginkan.

Sementara itu, untuk BPBD pada tahun 2021, mendapat hibah dana rekonstruksi sebesar Rp 11 miliar. Dengan persyaratan biaya umum, ditanggung oleh APBD. Akan tetapi, karena dana rekonstruksi itu kalau mau dieksekusi waktunya tidak selesai, maka ini akan dilaksanakan di tahun 2022.

“Untuk berbagai kegiatannya ada di pendamping. Jadi, kita masih belum tahu gambarannya seperti apa,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyayangkan beberapa hal yang ada di ranah Dinas Kesehatan. Kaitannya, itu dengan rumah sakit yang ada di Kecamatan Panggul. Dimana, di sana untuk pembangunan fisik masih ada kekurangan ruang rawat inap dengan biaya sekitar Rp 5 miliar.

“Kalau butuh Rp 5 miliar, kenapa kemarin tidak diambilkan dari pinjaman PEN senilai Rp 10 miliar untuk Rumah Sakit Panggul. Agar rumah sakit ini segera bisa difungsikan dan dilaunching,” papar Politisi Partai PKB ini.

Jika terkait SDM, lanjutnya, itu tidak akan menjadi masalah. Karena, nanti bisa diambilkan dari 2 puskesmas yang ada disekitarnya. “Sama satu lagi, yaitu kekurangan dokter spesialis di sana. Kita berharap, ada dokter spesialis yang bisa ditempatkan di RS Panggul,” urainya. (mil/sit)

Dalam Raker yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Trenggalek dan memanggil manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Soedomo Trenggalek, membahas kaitan program kerja yang telah disusun pihak rumah sakit plat merah di Trenggalek.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa pihaknya sengaja memanggil RSUD dr Soedomo, dengan maksud untuk mengevaluasi program kegiatan di APBD tahun 2021.

“Jadi, kami berharap tentang Rencana Bisnis Anggaran (RBA), harus sesuai dengan tataran pelaksanaan. Artinya, program tersebut harus sesuai dengan pelaksanaan awal dan jangan sampai ketika nanti rencana sudah disusun tapi pelaksanaannya dirubah lagi,” ungkapnya, Kamis (28/10/2021) siang.

Dari hasil evaluasi, kata Obeng-sapaan akrabnya, ada kegiatan yang sudah dieksekusi dan ada juga yang belum. Bahkan, ada beberapa persoalan yang mungkin akan dicermati kedepannya.

“Kami juga mengklarifikasi beberapa hal, yakni investasi yang ada di rumah sakit harus sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang sudah disampaikan kita semua. Jadi, semua harus ada konsistensi antara RBA dan takaran pelaksanaan,” terangnya.

Politisi Partai Demokrat ini berharap, agar semua yang sudah direncanakan bisa terealisasi dengan baik. Selain itu, dirinya juga menginginkan dana-dana klaim dari pusat segera turun agar bisa melancarkan RBA yang sudah dituangkan.

“Untuk jumlah klaim yang belum turun dari pusat lumayan besar. Seperti bulan kemarin saja, sekitar Rp 70 miliar,” kata Obeng.

Dirinya menambahkan, salah satu yang dievaluasi ialah terkait konsistensi RBA hingga ke takaran pelaksanaan itu seperti apa.

“Intinya, RBA yang sudah direncanakan betul – betul disesuaikan, jangan sampai berubah – ubah. Kalau hari ini merencanakan apa, besuk jangan berubah merencanakan yang lain. Jadi harus konsisten dengan hasil perencanaan awal,” paparnya.

Masih terang Mugiyanto, RBA itu sebenarnya merupakan internal rumah sakit. Akan tetapi, tidak bisa lepas dari pola-pola keuangan daerah.

“Sekali lagi ini masih sebatas klarifikasi saja. Namun, dalam pembahasan terdahulu masih ada yang terselip dan belum tersajikan kepada kita,” terang Mugiyanto. (mil/sit)

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan jika di Kabupaten Trenggalek sudah masuk pada level 3. “Sesuai ketentuan yang ada, saat PPKM di daerah sudah masuk level 3. Kegiatan pembelajaran tatap muka bisa dilakukan,” ungkap Mugiyanto, Kamis (09/09) tadi.

Baca Juga:

• Komisi III DPRD Trenggalek Hearing Tambang Galian C bersama PT Djawani dan Pemdes Ngentrong
• Polres Trenggalek Rilis Capaian Penegakan Hukum sepanjang 2025
• Tegaskan Komitmen Stabilitas Fiskal, Pemkab Trenggalek Lakukan Audiensi bersama Kemenkeu RI

Dari data yang ada, kata Mugiyanto, di Kabupaten Trenggalek saat ini sudah turun dari level 4 ke level 3. Meski begitu, pelaksanaan pembelajaran tatap muka juga masih harus diperhatikan mekanismenya.

Oleh karena itu, Komisi IV meminta Dindikpora untuk mematangkan persiapan tersebut. Mulai dari sarana prasarana maupun mekanisme pelaksanan.

“Jadi sebelum anak-anak ini masuk sekolah dan kembali belajar. Kami meminta agar Dinas terkait memastikan kematangan persiapannya dan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan,” imbuhnya.

Ditegaskan Obeng sapaan akrabnya, kehati-hatian dalam mengambil kebijakan ini dinilai sangat penting. Karena pihaknya tidak menginginkan adanya penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Diharapkan saat pembelajaran tatap muka nanti, tidak akan muncul penyebaran Covid-19 dari cluster sekolah. Dan ini yang harus kita perhatikan,” tegas Obeng.

Pihaknya menambahkan, meski saat ini hampir seluruh tenaga pengajar di Kabupaten Trenggalek sudah menjalani vaksinasi Covid-19. Namun, belum semua pelajar mendapat suntikan vaksin.

“Bukan hanya guru dan pelajarnya sudah menjalani vaksinasi. Namun saat pembelajaran dimulai nanti, pihak sekolah juga harus mendapat ijin dari orang tua. Apakah orang tua itu mengijinkan anaknya untuk kembali belajar meski dalam situasi pandemi Covid-19 atau tidak,” jelasnya.

“Dan untuk meyakinkan orang tua agar anaknya akan relatif aman saat belajar, maka penerapan protokol kesehatan juga wajib dipastikan tersedia. Sehingga proses belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik dan aman,” kata Obeng.

Perlu diketahui, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021. Pembelajaran Tatap Muka bisa dilaksanakan untuk daerah yang turun level dibawah level 4.

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas maksimal 50 persen, kecuali untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, MALB maksimal 62 persen sampai 100 persen dengan jaga jarak minimal 1,5 meter dan peserta didik maksimal 5 orang per kelas. PAUD maksimal 33 persen dengan jaga jarak minimal 1,5 meter dan peserta didik maksimal 5 orang per kelas. (mil/ed2)