“Hari ini kita memanggil pihak Rumah Sakit Panggul, dalam kaitannya dengan akan dibukanya pelayanan di sana. Sebelumnya, Komisi IV sudah melakukan sidak dan ternyata gedung yang dibangun masih perlu adanya pembenahan. Contohnya, Ruang Poli Umum yang menurut pandangan kita tidak layak,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin.

Tidak hanya itu, Komisi IV juga meminta adanya pembenahan untuk ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RS Panggul. Diharapkan, beberapa ruangan-ruangan tersebut dibenahi agar dalam memberikan pelayanan kesehatan, nanti akan lebih maksimal dari segi sarana prasarana.

Kemudian, tambahnya, terkait Sumber Daya Manusia (SDM), dari laporan Direktur rumah sakit mengatakan masih sangat kurang. Meski demikian, dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, menyampaikan jika dirasa cukup untuk dua dokter spesialis.

“Dua dokter spesialis ini adalah spesialis anak dan spesialis dalam. Dan keinginan kita (Komisi IV), sedikitnya ada empat dokter spesialis di rumah sakit itu,” imbuhnya.

Baca juga :

Harapannya, dengan adanya SDM yang mumpuni dalam fasilitas kesehatan, tentu akan memberikan kesan baik bagi masyarakat yang datang. Namun, jika tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni, dibukanya rumah sakit Panggul ini akan terkesan dipaksakan.

“Tadi kita meminta kepada Dinas Kesehatan, Bakeuda dan OPD lain untuk melihat langsung di sana. Apakah rumah sakit Panggul ini benar-benar bisa dibuka pada Agustus mendatang. Pada prinsipnya, kita ingin sebelum dibuka, rumah sakit itu sudah cukup memadai dari segi apapun. Kalaupun membutuhkan biaya, bisa dianggarkan pada perubahan anggaran tahun ini,” tambah Sukarudin.

Sebenarnya, tambahnya, untuk progres anggaran yang direncanakan sudah terpenuhi 100 persen. Tetapi, tidak untuk sarana prasarananya. Maka untuk anggaran di tahun 2023, masih berproses.

“Intinya, jika rumah sakit Panggul siap dibuka, Komisi IV meminta agar bekerjasama dengan BPJS. Mengingat 70 persen pasien itu dipastikan menggunakan BPJS,” tegas politisi PKB ini.

Terkait tercukupinya kebutuhan dokter spesialis, Sukarudin meminta sedikitnya harus ada empat dokter. Banyak tidaknya dokter spesialis, itu juga tergantung pada anggaran yang ada. Jika memang dibutuhkan, rumah sakit Panggul bisa menggunakan pinjaman BLUD. Hanya saja, apakah itu dirasa perlu akan ada jawabannya usai sidak bersama eksekutif dalam waktu dekat.

“Jadi nanti akan kita ketahui, apakah rumah sakit ini bisa dibuka hanya dengan dua dokter spesialis saja atau tidak,” ujarnya. (mil/sit)

Bahkan, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Akis Jazuli, menilai pemerintah belum serius dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana olah raga di Kabupaten Sumenep. “Pemerintah kurang serius dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olah raga yang ada di Kota Keris,” kata Akis, Senin (20/02/2023) tadi.

Akis Jazuli juga mengatakan, hal tersebut sangat nampak dari GOR yang tidak terawat. Padahal, GOR merupakan tempat atlet berlatih untuk bisa meraih prestasi. “Sangat disayangkan, jika hal itu terus dibiarkan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Politisi PKB, KH Sami’oddien. Dikatakannya, setelah Sidak di GOR Achmad Yani, diketahui bahwa kondisinya sangat tidak layak dan perlu diperbaiki. “Sudah kemarin (Sidak, red), memang banyak lahan yang tidak layak,” kata KH Sami’oddien.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kemudian, tambahnya, soal anggaran renovasi GOR, Politisi PKB ini telah bertanya kepada KONI. Akan tetapi, anggaran tersebut melekat di Disparbudporapar. “Anggaran renovasi GOR itu tidak melekat di KONI. Tetapi di Dinas terkait,” kata KH Sami’oddien.

Diungkapkannya, bahwa semangat para atlet perlu didukung dengan fasilitas yang memadai seperti kelayakan GOR. “Tentu, semangat para atlet harus ditopang dengan fasilitas yang memadai,” tuturnya.

Untuk itu, terkait anggaran nantinya akan dibahas. Karena, melalui sarana olah raga, akan mampu membawa atlet berprestasi baik regional dan nasional.

Ditambahkannya, saat Sidak DPRD, sebenarnya pihaknya ingin bertemu secara langsung dengan perwakilan para atlet. Termasuk, bisa memberikan motivasi. “Secepatnya untuk masuk dalam pembahasan. Kami juga ingin, para atlet untuk tetap semangat berlatih meskipun dengan sarana prasarana seadanya,” ujarnya. (dan/gie)

Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Hadi Priyanto, mengatakan bahwa terkait PPPK, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo untuk formasi guru, sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mendapatkan jatah sebanyak 345 orang. “Dari 345 yang ditentukan lolos calon PPPK, itu sudah ada namanya, alamat dan di mana sekolah yang akan ditempatkan. Namun pada kenyataannya, ada 32 calon PPPK yang dinyatakan lolos dan tiba-tiba dibatalkan lalu berganti nama orang lain,” jelas Ketua Komisi I DPRD, Hadi Prianto.

Karenanya, sambung Hadi, Komisi I dan Komisi IV DPRD Situbondo, ingin mengetahui terkait hal tersebut. “Kami minta Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo, untuk mencari solusi dan mencari tahu kenapa persoalan di atas bisa terjadi,” papar Hadi dihadapan Kepala BKDSM dan Perwakilan Diknasbud Situbondo.

Sementara itu, Feni salah satu calon PPPK Guru yang lolos seleksi, mengatakan bahwa dirinya sudah masuk di daftar 345 calon PPPK Guru yang lolos. Namun, dirinya tiba-tiba mendapatkan notifikasi pembatalan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Dari jumlah kouta 345 calon PPPK di Situbondo, ada sekitar 32 orang yang mendapatkan notifikasi pembatalan,” jelas Feni, yang turut dihadirkan dalam hearing

Selain itu, ujar Feni, pihaknya juga telah mengikuti tahapan-tahapan rekrutmen calon PPPK sesui dengan prosesnya. “Saya sudah mengikuti tes dan lolos dengan nilai passing grade. Tapi, ternyata nama saya tergeser dan mendapat notifikasi pembatalan,” terangnya.

Dilain pihak, Kepala BKSDM Kabupaten Situbondo, Syamsuri, mengatakan bahwa kuota PPPK di Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 seluruhnya 345 orang. “Saya juga nggak habis pikir, tiba-tiba ada 32 orang calon PPPK yang tergeser posisinya dan tergantikan dengan nama orang lain. Padahal, proses seleksi dilakukan secara online dan setiap peserta PPPK mendapat akun dan password untuk masuk ke sistem tersebut,” jelasnya.

Dengan adanya persoalan ini, kata Syamsuri, pihaknya meminta agar persoalan ini ditelusuri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Aparat Penegak Hukum. “Harus ditelusuri melalui APH. Tapi sebelum ke APH, biar persoalan ini ditangani oleh APIP dulu,” ujarnya. (her/gie)

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Desy Tariustanti, mengatakan bahwa jumlah pasien di semua rumah sakit milik Pemerintah Daerah Situbondo, tercatat sebanyak 86 pasien. Dari jumlah itu, sudah ada yang dinyatakan sembuh dan masih dalam perawatan.

“Untuk data tahun 2023, atau sejak Januari sampai sekarang hanya ada 86 orang yang terkena penyakit DBD. Sedangkan data satu orang yang meninggal kemarin, itu bukan data di tahun 2023. Tetapi, data pada tahun 2022,” kata Desy Tariustanti, seusai memenuhi panggilan Komisi IV DPRD Situbondo.

Lebih rinci Desy Tariustanti menjelaskan, bahwa data pasien DBD sejak awal tahun 2023, adalah seperti di Kecamatan Besuki, ada sebanyak sembilan orang pasien. Lalu, Kecamatan Banyuglugur sebanyak dua orang, Kecamatan Jatibanteng tiga orang pasien, Kecamatan Suboh ada empat orang pasien dan Kecamatan Mlandingan ada sebanyak 19 orang pasien. Sisanya, ada Kecamatan Bungatan sebanyak lima orang pasien, Kecamatan Kendit ada empat orang Kecamatan Panarukan ada tujuh orang pasien.

Kemudian, tambahnya, ada lagi di Kecamatan Situbondo, ada dua orang pasien, Kecamatan Mengaran lima orang pasien, Kecamatan Panji ada sebanyak delapan orang pasien. Kemudian, untuk Kecamatan Kapongan ada empat orang, Kecamatan Arjasa sembilan orang pasien, Kecamatan Jangkar satu orang, Kecamatan Banyuputih satu orang pasien dan Kecamatan Sumbermalang ada tiga orang pasien.

“Sejauh ini, pasien DBD yang paling tinggi ada di wilayah Kecamatan Mlandingan,” jelas Desy Tariustanti.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Tidak hanya itu, Desy Tariustanti juga menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan upaya pencegahan di semua daerah di Kabupaten Situbondo. Seperti dari melakukan fogging hingga memberi bubuk pembunuh jentik nyamuk. Kemudian, kegiatan tersebut juga dibantu oleh pihak desa dan relawan.

“Penyakit DBD dan tipes hampir sama gejalanya. Sehingga, butuh waktu bagi dokter untuk melakukan observasi untuk memastikan penyakit tersebut demam berdarah dengue atau bukan. Untuk memastikan DBD, harus menunggu hasil laboratorium,” jelas Desy Tariustanti.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, H Tolakatin, mengatakan bahwa tujuan Komisi IV DPRD Situbondo memanggil Dinas Kesehatan, adalah untuk menyamakan data dan memastikan apakah langkah pencegahan sudah dilakukan. “Mereka kami panggil untuk memastikan ada upaya pencegahan dan menyamakan persepsi tentang data yang dikeluarkan, supaya tidak berbeda pendapat. Sebab, data jumlah kasus DBD yang diterima bervariasi. Ada yang bilang 88 dan 86 pasien. Sehingga, pihak legislatif meminta pihak Dinkes untuk penyampaikan data,” ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Situbondo.

Dirinya menegaskan, agar Dinkes Situbondo tidak simpang siur dalam menyampaikan data BDB kepada masyarakat. Data yang disampaikan ke masyarakat, itu harus jelas dan satu suara. Kondisi tersebut, supaya publik tidak salah dalam menangkap informasi.

“Terkait pencegahan dan termasuk fogging, itu sebenarnya sudah ada anggarannya yakni Rp 480 ribu. Anggaran tersebut, untuk membeli solar dan bensin serta bahan-bahan lain. Jika ada masyarakat terjangkit DBD, maka daerahnya harus dilakukan fogging secara gratis,” tegasnya. (her/sit)

Dikonfirmasi seusai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, menjelaskan bahwa untuk rapat bersama Dinas Kesehatan, komisi membahas soal progres perencanaan pembangunan Puskesmas Suruh. “Ada beberapa OPD mitra yang kita panggil hari ini. Salah satunya, seperti Dinas Kesehatan. Di sini, kita membahas soal progres perencanaan pembangunan Puskesmas di Kecamatan Suruh. Karena di tahun 2022, masih terganjal pengadaan tanah,” ungkapnya, saat dikonfirmasi, Jumat (17/02/2023) siang.

Pihaknya juga meminta, agar Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) agar bersurat ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Karena APBD 2023 sudah berjalan, maka kita minta di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) nanti. Seharusnya, proses tukar guling sudah beres dan berstatus milik Pemda. Tapi kenyataannya, tidak demikian,” terang Sukarudin.

Politisi PKB ini menegaskan, berkaitan dengan izin ke Gubernur Jatim, harus dilakukan secara ekstra agar nantinya berjalan berkesinambungan untuk proses pembayarannya. Dengan begitu, di tahun 2023 ini bisa dianggarkan dan dieksekusi pembangunannya.

Selain itu, ujarnya, terkait relokasi dan pembebasan aset desa pengembangan Puskesmas Watulimo, sampai saat ini belum ada kepastian. Pasalnya, Komisi IV masih memberikan dua opsi alternatif terkait pengembangan Puskesmas Watulimo.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Untuk pengembangan Puskesmas Watulimo, kita berikan dua opsi alternatif. Yang pertama, mencari lahan baru kemudian dilakukan relokasi total. Dan kedua, melakukan pembebasan lahan milik desa yang lokasinya ada di belakang puskesmas,” imbuhnya.

Mengingat, paparnya, saat ini kondisi Puskesmas Watulimo dinilai belum memadai untuk melayani kesehatan warga setempat. Komisi IV juga mendorong agar Puskesmas yang ada di pesisir Prigi, ini segera dilakukan pengembangan.

Terkait anggaran, sambungnya, Sukarudin menyampaikan jika Pemerintah Daerah sudah menganggarkan pengadaan tanah pada APBD tahun 2023 senilai Rp 2,6 miliar. “Secara teknis, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Kesehatan. Apakah nanti akan memilih opsi pertama atau kedua. Hanya saja kita minta agar Dinas Kesehatan dan Bappeda segera duduk bareng untuk membicarakan hal ini,” jelas Sukarudin.

Sementara itu, untuk Dikpora (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Trenggalek, terkait evaluasi wawasan kebangsaan yang dilakukan mulai awal Januari kemarin. Sampai saat ini, dinas sudah bersurat ke lembaga-lembaga maupun sekolah untuk memutar lagu-lagu kebangsaan.

“Seperti yang disampaikan Dinas Pendidikan dalam rapat tadi, jika pihak sudah bersurat ke lembaga-lembaga maupun sekolah-sekolah naungannya agar memutar lagu kebangsaan pada jam-jam tertentu. Diharapkan, anak-anak nanti akan lebih hafal dan tertanam rasa kebanggaan akan lagu kebangsaan kita,” paparnya.

Masih terang Sukarudin, terkait pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Gajah Putih, itu masih membutuhkan penyempurna, utamanya fasilitas tempat ibadah yang belum ada. Oleh karenanya, pada PAK tahun 2023 ini, tempat ibadah di GOR Gajah Putih akan mulai dikerjakan dan diselesaikan pembangunannya. (mil/sit)

Mengawali sambutannya, Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR-RI, Anggia Erma Rini, mengatakan bahwa beras adalah komoditas sangat penting, yang tidak hanya menjadi makanan pokok tetapi juga menyumbang inflasi. Karenanya, beberapa waktu lalu, Komisi IV memang meminta kepada Menteri Pertanian, terkait estimasi panen yang bisa didapatkan di bulan sekarang.

“Karena di lapangan maupun di dalam komisi, tampak adanya perbedaan data atau fakta. Berdasarkan hasil data yang didapat, beras minus dalam waktu enam bulan. Sedangkan data disampaikan oleh pimpinan pertanian berdasarkan BPS, sudah surplus. Hal tersebut, tentunya perlu lebih digali lagi,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa masalah beras adalah masalah krusial dan harus segera ditangani. Apalagi, saat ini ada isu global krisis pangan, sehingga harus disikapi dengan sangat baik. Secara nasional, Februari ada 1,06 juta hektar luas lahan pertanian dan diperkiraan dapat memproduksi 5,61 kg setara dengan 2,23 juta ton beras.

Sedangkan di Jawa timur, tambahnya, perkiraan di Februari ini sebanyak 689.000 ton beras. Sedangkan di Maret, sebanyak 1,3 juta ton beras. Potensi tersebut, harus dioptimalkan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Semoga estimasi tersebut benar. Karena, di Februari dan Maret merupakan bulan ketika kita mendapatkan panen raya. Untuk itu, data dimanapun, harusnya mendiskusikan. Baik itu antara menteri Pertanian dengan Badan Pangan Nasional, terkait kesediaan beras untuk masyarakat,” imbuhnya.

Di tempat sama, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutannya menyampaikan semoga melalui Kunker dapat menggali informasi strategis yang diperlukan di bidang ketersediaan pangan nasional, utamanya di Kabupaten Jombang. Karena, pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus dijaga ketersediaannya.

“Kabupaten Jombang adalah salah satu sentra produksi pangan, khususnya padi di Jawa Timur. Kabupaten Jombang memasok pangan di tingkat regional bahkan nasional,” tegas Bupati Hj Mundjidah.

Ditambahkannya, bahwa tanaman padi di Jombang, ditanam di 21 kecamatan dengan luas lahannya mencapai 73.693,4 hektar dengan produksi 455.960,4 ton. Setiap tahun, Kabupaten Jombang surplus beras mencapai 100.000 ton lebih. Bahkan, di Kabupaten Jombang juga berkembang penggilingan padi, baik yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok tani.

“Dua usaha penggilingan tersebut, merupakan skala perusahaan cukup besar. Sehingga, proses managemen agribisnis di dalamnya cukup kompleks,” imbuhnya. (azl/sit)

“Karena di tahun 2021 kemarin angka Silpa kita sangat tinggi, maka ini perlu rasionalisasi. Tujuannya, agar pada RKPD tahun 2023, tidak terjadi lagi banyaknya anggaran yang hanya terparkir. Setelah penyisiran anggaran ini dilakukan, selanjutnya akan dimasukkan dalam belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, saat dikonfirmasi, Senin (08/08/2022) sore.

Adapun beberapa persoalan yang ada di beberapa OPD yang perlu dirasionalisasi, terangnya, utamanya terkait gaji pegawai ASN serta tunjangannya. “Ini penting dilakukan, untuk mengevaluasi perbandingan Perda LKPJ tahun 2021 yang sudah pasti terlihat bahwa ada OPD yang memiliki silpa banyak,” imbuhnya.

Terlebih, sambungnya, ketika melihat belanja modal belum memadai. Sehingga, beberapa OPD diminta melakukan rasionalisasi belanja pegawai untuk menambah belanja modal sebagai upaya memprioritaskan kepentingan rakyat.

Dari rasionalisasi, paparnya, menemukan beberapa anggaran di OPD yang dapat dialihkan ke belanja infrastruktur. “Hasil dari rasionalisasi telah dilakukan penyisiran. Seperti pada Dinas Pendidikan, menemukan rasionalisasi sebesar Rp 1,75 miliar, RSUD ada Rp 2 miliar, Dinas Kesehatan Rp 1,7 miliar dan sedangkan pada Dinas PMD tidak terjadi penyisiran, karena nilai pagu anggaran yang terlalu sedikit. Sehingga, dengan melihat pagu yang sedikit bahkan belanja modal hanya masuk data saja maka tidak dilakukan penyisiran,” terang Sukarudin.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Melihat hal ini, ujarnya, Dinas PMD akan ditambah anggarannya, untuk pelaksanaan kegiatan dari peralihan berupa kegiatan batas desa. Dari evaluasi itu perlu dianggarkan untuk batas 152, dengan anggaran sekitar Rp 75 hingga Rp 100 juta per desa.

Akan tetapi, Dinas PMD menyampaikan bahwa pihaknya hanya meminta Rp 100 juta. Sedangkan untuk sarana prasarana di Kantor Dinas PMD, seperti alat TIK juga sangat minim dan memprihatinkan sehingga pada PMD tidak dilakukan penyisiran.

“Untuk penyisiran itu sendiri dilakukan oleh OPD. Maka yang merasionalisasi OPD sendiri. Tentu, angka tersebut perlu ada kajian dari komisi juga,” tegas Politisi PKB ini.

Jadi, ujarnya, agar tidak salah penyisiran, maka yang merasionalisasi adalah OPD. Sehingga, bisa sejalan untuk pemahaman meningkatkan belanja modal pada postur APBD 2023, agar tetap berpihak ke rakyat.

Target peningkatan belanja modal sendiri, lanjutnya, secara utuh akan disampaikan pada Banggar. Sedangkan untuk persoalan P3K masih sama, belum ada informasi tambahan. Namun diinformasikan oleh OPD bahwa untuk prioritas K2 dan lulus PG serta masa kerja 3 tahun, tidak melakukan seleksi.

“Selain guru, yang saat ini masih menjadi PR, di satu sisi kebutuhan SDM terbentur dengan anggaran. Dan masih akan dicarikan jalan keluar, sehingga non guru belum masuk pembahasan,” paparnya. (mil/sit)

“Komisi IV juga mengundang beberapa OPD mitra, seperti diantaranya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, BPBD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, untuk melakukan pembahasan,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Trenggalek, Bambang Sutopo, saat dikonfirmasi seusai rapat, Kamis (14/07/2022) sore.

Hasil dari rapat ini, tambahnya, untuk Disnakertrans diharapkan bisa lebih aktif dalam rangka menyebarkan informasi melalui media sosial terkait informasi maupun progres kegiatan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di masyarakat luas. “Disnakertrans kami mengharapkan agar lebih aktif dalam menginformasikan kepada masyarakat terkait ketenagakerjaan kepada masyarakat. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual. Sosial media dalam hal ini meliputi blog, jejaring sosial, forum dan dunia visual. Saat ini, siapa pun bisa menjadi pembuat berita dan memberikan dampak kepada orang banyak. Begitupun dengan konsumsi informasi yang dapat dengan bebas dinikmati siapa saja melalui media digital,” jelasnya.

Komisi IV berharap, agar Disnakertrans lebih mengoptimalkan informasi kepada masyarakat. Karena selama ini, informasi itu kurang sesuai dengan standar, maka harapan itu informasi diketahui oleh masyarakat banyak sehingga masyarakat banyak sehingga masyarakat menerima manfaat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kemudian untuk Dinas Pariwisata, kita sampaikan jika di sana anggarannya banyak dipakai untuk kepentingan seni dan budaya. Dan justru kurang perhatian terhadap destinasi wisata baru, utamanya pembinaan terhadap desa wisata yang saat mana masuk dalam program kerja Seratus Desa Wisata (Sadewa) inisiatif Bupati Trenggalek,” terang Bambang.

Maka dari itu, pihaknya berharap seiring dengan selesainya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), Dinas Pariwisata lebih memperhatikan destinasi wisata yang baru. Sehingga, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek

“Kita contohkan untuk destinasi wisata yang ada di kabupaten tetangga yang dilalui JLS, itu sudah dikatakan menarik bagi penikmat wisata. Sedangkan di sini, yang sudah dilalui JLS hanya Pantai Pasir Putih di Kecamatan Watulimo dan Pantai Pelang di Kecamatan Panggul,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Politisi PDI-Perjuangan, wisata Guo Lowo diperkirakan juga akan tertinggal seiring dengan terbangunnya JLS. Dirinya menegaskan, jika di Trenggalek ada destinasi wisata baru yang belum dimanfaatkan dengan baik. Bahkan informasinya, wisata tersebut akan dikelola oleh swasta. Jika ini sampai terjadi, tentu Pemkab akan ketinggalan untuk mengelolanya.

“Sedangkan tahun ini, belum ada anggaran yang diarahkan untuk mengerjakan distinasi wisata baru. Padahal, jika Pemerintah Daerah fokus pada pengelolaan wisata, maka sudah tentu akan menambah PAD kita,” papar Bambang. (mil/sit)

Dikonfirmasi seusai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan jika rapat kali ini lebih difokuskan pada pemanfaatan gedung baru RSUD. “Agenda hari ini, kita mengundang beberapa OPD mitra Komisi IV. Adapun yang menjadi prioritas kita adalah pemanfaatan gedung baru RSUD dr Soedomo Trenggalek,” ujarnya, Selasa (24/05/2022) siang.

Terkait pemanfaatan gedung baru rumah sakit plat merah ini, Sukarudin menyampaikan, jika sampai saat ini belum ada serah terima dari Dinas PUPR ke pihak rumah sakit. Untuk itu, statusnya masih pinjam pakai. Hal ini, dimaksudkan agar rumah sakit bisa segera memulai memanfaatkan gedung baru tersebut dengan beberapa tahapan.

“Tahapan yang pertama adalah persiapan. Persiapan yang bisa dilakukan rumah sakit adalah merelokasi alat kesehatan (alkes) atau yang lainnya. Mulai dari IGD, ICU kamar bersih, peralatan bayi dan anak serta ruang pemulihan pasca operasi. Ditambah alkes dari ruang isolasi pasien Covid 19,” terang Sukarudin.

Tidak hanya itu, Alkes lain yang ada di laboratorium dan radiologi, juga perlu dipindahkan. Mengingat, pemindahan Alkes ini bisa dikerjakan kurang lebih sebulan. Maka, pasca pemindahan ini semua fasilitas bisa segera dimanfaatkan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kenapa ini kita dorong untuk segera dilakukan, agar pelayanan yang ada di rumah sakit bisa dinikmati dan dirasakan masyarakat Trenggalek pada umumnya,” imbuhnya.

Diharapkannya, dengan fasilitas yang lengkap ini, pelayanan yang diberikan juga bisa lebih maksimal. Dalam kesempatan itu, Komisi IV juga meminta pihak rumah sakit agar segera membuat schedule terkait pemanfaatan fasilitas pasca pembangunan. Mengingat, gedung yang ditinggalkan seperti IGD, ICU, ruang operasi, kamar pemulihan pasca operasi, ruang ibu dan anak dan ruang isolasi akan dikosongkan.

“Sedangkan untuk gedung depan RSUD yang digunakan sebagai ruang paviliun, saat ini dipakai untuk gudang. Karena ini merupakan salah satu ruang rawat inap favorit bagi pasien, pihak rumah sakit diminta untuk merelokasi,” kata Sukarudin.

Terkait lokasi parkir, Politisi PKB ini menyebut, jika hal itu masih berkaitan dengan pihak ketiga. Yang mana, mulai Juni mendatang, lokasi parkir akan dikelola oleh rumah sakit itu sendiri. Hanya tinggal melakukan penataan saja, baik roda dua maupun roda empat.

“Kalau untuk warung-warung yang ada diseputaran rumah sakit, ini juga merupakan permasalahan lama yang belum terselesaikan sampai saat ini. Kita hanya berharap ini bisa diselesaikan tahun ini, apakah dengan cara direlokasi atau seperti apa. Intinya tidak merugikan kedua belah pihak,” paparnya. (mil/sit)