Menurutnya, dari anggaran Rp 502 triliun yang sudah dikucurkan oleh pemerintah, 80 persen dibakar dan digunakan oleh mereka yang mampu. Sehingga, menurutnya pemerintah harus melakukan dua hal.

“Pertama, pemerintah harus melakukan penyesuaian harga, lalu kedua pembatasan. Tapi kalau pembatasan itu nggak mungkin. Karena melihat antrian yang panjang di SPBU, lalu ada tulisan habis malah menimbulkan dampak sosial,” jelas Eddy.

Pihaknya yang membidangi lingkup Energi, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup, berharap dengan adanya penyesuaian harga ini ada suatu upaya yang dikompensasikan oleh pemerintah melalui pemberian bantuan sosial (Bansos). “Melalui bansos ini pemerintah ada baiknya untuk mengevaluasi dan menambah. Tentu dengan bansos ini juga harus diberikan dengan tepat sasaran,” lanjutnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Pihaknya menegaskan, bahwa saat ini dalam pemberian BBM subsidi harus diawasi dengan ketat. Supaya tidak terjadi kebocoran dalam pemberiannya. Sehingga, perlu ada pembenahan dalam payung hukum Pilpres 191 th 2014.

“Ini harus segera dibenahi supaya diketahui siapa saja penerima BBM subsidi dan siapa yang tidak. Kemudian juga siapa yang akan mengawasi dan apa tindakan hukum bagi mereka yang melanggar,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan gejolaknya masyarakat di daerah yang melakukan demo, menurutnya wajar saja. Karena itu hak konstitusi, dan sah-sah saja jika dilakukan. Menurutnya, yang saat ini perlu untuk ditindak yakni mereka yang mengonsumsi BBM bersubdi padahal mereka orang mampu.

“Ini perlu ada kritikan tajam pada masyarakat yang mampu tetapi mengisi BBM bersubsidi. Apalagi jika mereka pengusaha pertambangan, dan perkebunan. Itu yang harus dikritisi sangat tajam,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bahkan, berkaca di tahun 2013, sempat berhadapan langsung antara Penyidik PNS (PPNS) dan mafia migas. “Di tahun 2013, pernah berhadapan langsung dan bahkan terjadi kontak senjata dengan mafia Migas. Pada saat itu, PPNS belum dilengkapi persenjataan yang mumpuni untuk melawan para mafia,” kata Moreno, Senin (16/11), seusai penandatanganan MoU.

Dengan dipersenjatainya PPNS Migas, Moreno mengaku, sangat menyambut baik kerjasama tersebut. Karena bertujuan untuk mendukung keselamatan teman-teman mitra dari BPH Migas, yang berada di lapangan melalui PPNS tersebut.

“Ini merupakan upaya yang tepat. Karena sebagaimana kebiasaan orang-orang Indonesia, jika ada pihak-pihak yang di back up, mereka akan merasa takut untuk melakukan perlawanan,” ungkapnya.

Dari DPR RI atau melalui Komisi VII, juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Artinya, apabila terjadi sesuatu, pihak kepala daerah dan Kapolda, sudah paham.

Saat ditanya terkait penyalahgunaan persenjataan, Moreno mengungkap, bahwa di setiap senjata sudah terdata secara detail dan memiliki nomor seri masing-masing.

“PPNS sudah dibekali pelatihan dan penggemblengan oleh BPH Migas. Sehingga, jika terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan, akan ada sanksi berat,” ujarnya. (riz/sit)