Menurutnya, dari anggaran Rp 502 triliun yang sudah dikucurkan oleh pemerintah, 80 persen dibakar dan digunakan oleh mereka yang mampu. Sehingga, menurutnya pemerintah harus melakukan dua hal.

“Pertama, pemerintah harus melakukan penyesuaian harga, lalu kedua pembatasan. Tapi kalau pembatasan itu nggak mungkin. Karena melihat antrian yang panjang di SPBU, lalu ada tulisan habis malah menimbulkan dampak sosial,” jelas Eddy.

Pihaknya yang membidangi lingkup Energi, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup, berharap dengan adanya penyesuaian harga ini ada suatu upaya yang dikompensasikan oleh pemerintah melalui pemberian bantuan sosial (Bansos). “Melalui bansos ini pemerintah ada baiknya untuk mengevaluasi dan menambah. Tentu dengan bansos ini juga harus diberikan dengan tepat sasaran,” lanjutnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Pihaknya menegaskan, bahwa saat ini dalam pemberian BBM subsidi harus diawasi dengan ketat. Supaya tidak terjadi kebocoran dalam pemberiannya. Sehingga, perlu ada pembenahan dalam payung hukum Pilpres 191 th 2014.

“Ini harus segera dibenahi supaya diketahui siapa saja penerima BBM subsidi dan siapa yang tidak. Kemudian juga siapa yang akan mengawasi dan apa tindakan hukum bagi mereka yang melanggar,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan gejolaknya masyarakat di daerah yang melakukan demo, menurutnya wajar saja. Karena itu hak konstitusi, dan sah-sah saja jika dilakukan. Menurutnya, yang saat ini perlu untuk ditindak yakni mereka yang mengonsumsi BBM bersubdi padahal mereka orang mampu.

“Ini perlu ada kritikan tajam pada masyarakat yang mampu tetapi mengisi BBM bersubsidi. Apalagi jika mereka pengusaha pertambangan, dan perkebunan. Itu yang harus dikritisi sangat tajam,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kunjungan komisi yang membidangi Agama, Sosial, Kebencanaan dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak, ini disambut hangat oleh Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin dan sejumlah kepala OPD lingkungan pemerintah di Pendopo Bondowoso. Dalam kesempatan ini, Bupati Salwa-sapaannya, menyampaikan bahwa dengan adanya kehadiran DPR RI, maka bisa melihat, mendengar dan merasakan langsung apa yang dirasakan masyarakat Bondowoso.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dirinya pun juga meminta, agar DPR RI dapat memberikan bantuan, terkhusus dalam hal pembangunan di Bondowoso. “Bondowoso berada di lingkungan pegunungan yang diantaranya masih berstatus aktif yaitu Gunung Ijen dan Gunung Raung. Hal inilah, yang menyebabkan seringnya terjadi bencana di Bondowoso,” terang Bupati Salwa.

Bupati menambahkan, selain untuk pembangunan pencegahan bencana, yang perlu menjadi perhatian dan dukungan dari pemerintah adalah ternak sapi serta pendidikan. “Dengan populasi ternak sapi sebanyak 223 ribu ekor, itu telah meresahkan peternak karena terjadinya wabah PMK. Hal ini, dikarenakan masyarakat pedesaan di Bondowoso, masih awam. Karenanya, saya perlu dukungan dari Komisi VIII,” ujarnya.

Terkait pendidikan, tambahnya, jumlah lembaga di Bondowoso terdapat 215 pondok pesantren dari 220 desa, 1.130 masjid dan 5.865 guru ngaji. “Ini salah satu potensi dan semangat yang dimiliki masyarakat Bondowoso. Oleh karenanya, supaya lebih giat lagi, saya harap pemerintah lebih memperhatikan lagi pendidikan di Kota Tape ini,” paparnya.

Dirinya menyebutkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh stakeholder, dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari APBD Provinsi dan APBN swasta serta melakukan berbagai inovasi untuk mempercepat penanganannya. “Diantaranya, untuk penanganan kemiskinan, kami membentuk gerakan Tanggap Peduli Masyarakat Miskin (Tape Manis), sekolah perempuan (Sekoper PKH), pernikahan insan ideal (Perisai) dan sebagainya,” urai Bupati Salwa.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VIII, H Yandri Susanto, mengatakan dirinya bersama tim akan merespon cepat masalah-masalah yang telah diuraikan. Diantaranya, tahapan bantuan pusat, bahwa Bondowoso masih terbelakang.

“Contohnya madrasah, belum ada bantuan SPSN. Sementara kabupaten lain di Jawa Timur, itu sudah. Artinya, terdapat semacam diskriminatif terhadap Bondowoso,” jelas Yandi.

Untuk ke depan, lanjutnya, jika terdapat bantuan dari SPSN untuk madrasah, sejatinya Bondowoso harus dibantu. Karenanya, ini akan menjadi masukan yang sangat baik. (zen/sit)

Mewakili Komisi VIII DPR RI, Ach Fadil Muzakki Syah bersama Kadinsos, Henik Setyorini, dengan Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Khoirul Hidayat, secara bersama-sama melakukan monitoring di Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari dan Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi.

Dalam acara Monev itu, Ach Fadil Muzakki Syah, berpesan supaya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membelanjakan uang yang diperoleh dari Bansos tersebut untuk dibelikan Sembako. Uang tersebut, juga dijelaskan agar tidak digunakan untuk membeli rokok atau bayar hutang. “Pesan saya kepada para KPM, supaya membelanjakan uangnya untuk beli Sembako. Tentunya, tidak untuk beli rokok, Miras, Narkotika atau bayar hutang,” jelas Fadil.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dalam acara Monev tersebut, dirinya juga melakukan penyerahan secara simbolis kepada masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM). Diantaranya, Bansos jenis Penerima Keluarga Harapan (PKH), enam KPM bantuan Sembako/BPNT Tunai melalui POS, bantuan kursi roda kepada empat orang, tongkat elektrik kepada enam orang dan bantuan untuk anak yatim dan piatu korban Covid-19, sebanyak 6 orang.

“Saya berharap, agar bantuan yang diterima dapat bermanfaat sebagaimana mestinya,” paparnya. (aar/gie)

Memontum Jakarta – Komisi VIII DPR RI, telah menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2022, sebesar Rp 78, 256 trilyun. Wakil rakyat mendukung program dan kebijakan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, yang konsisten berpihak pada kepentingan masyarakat pra-sejahtera.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp 78.256.327.121.000. Kami mendorong Kementerian untuk mempercepat realisasi anggaran, khususnya untuk anak yatim, piatu dan yatim-piatu,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senin (20/09/2021).

Raker dihadiri tiga menteri, yakni Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ganip Warsito.

Dalam pengantar rapat, Yandri menyatakan, bahwa selain program prioritas nasional, para menteri diminta untuk mampu memberikan program terobosan baru sehingga birokrasi negara memiliki daya gerak dan kesinambungan dalam membangun berbagai aspek kehidupan.

“Menteri dan pimpinan lembaga memiliki peran strategis. Anggaran harus menyentuh kebutuhan masyarakat hingga lapis ke bawah baik berupa aspek kesehatan, pendidikan, dan terpenuhi kebutuhan pokok,” tutur Yandri.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyatakan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan dorongan DPR melalui Komisi VIII. “Kami ucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VIII terhadap kerja Kemensos yang mengemban tugas tidak mudah. Di tengah pandemi, Kemensos harus memastikan, masyarakat yang terdampak pandemi bisa merasakan kehadiran negara, terutama melalui program bantuan sosial,” kata Mensos. 

Mensos menjelaskan, bahwa dari anggaran TA 2022 sebesar Rp 78,25 triliun tersebut, sebesar 0,66 persen akan dialokasikan untuk Belanja Pegawai, 0,36 persen untuk Belanja Barang Operasional, sebesar 4,18 persen untuk Belanja Barang Non-Operasional (honor pendamping; bantuan operasional untuk LKS, SLRT; program Atensi), dan sebesar 0,13 persen untuk Belanja Modal.

“Kemudian dari anggaran tersebut, kami juga anggarkan sebesar Rp 74,08 trilyun (94,67 persen) untuk Belanja Bansos. Belanja bansos di sini meliputi, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pemberdayaan Komuditas Adat Terpencil (KAT), bantuan korban bencana, Rehabilitasi Sosial RTLH, alat bantu aksesibilitas, dan sebagainya,” terang Mensos.

Secara umum, Kemensos mengalokasikan anggaran untuk Program Perlindungan Sosial sebesar Rp 77,15 trilyun, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,09 triliun. Anggaran untuk Prioritas Nasional, dialokasikan sebesar Rp 76,96 trilyun dan program Non Prioritas Nasional sebesar Rp 1,29 trilyun.

Sejumlah anggota DPR mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah Kemensos tersebut, karena dinilai kebijakan yang diambil menyentuh langsung kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terdampak Covid-19. Khususnya, terkait dengan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Muhammad Rizal, mendukung semua program prioritas yang sudah dijelaskan Kemensos. “Semoga berjalan dengan baik di tahun 2022. Saya minta Mensos memberikan perhatian khusus terhadap pendamping PKH,” ujarnya.

Muhammad Rizal mengusulkan agar Kemensos meningkatkan dukungan kepada pendamping, agar kinerja dalam mempercepat penanganan kemiskinan semakin baik. “Mungkin perlu ada penyegaran (kebijakan). Misalnya dengan penambahan insentif, apalagi mereka harus berjalan ke berbagai wilayah yang memerlukan dana,” jelasnya.

Anggota Fraksi Demokrat Achmad menyatakan, sangat mendukung program santunan untuk anak yatim, piatu dan yatim piatu. “Namun perlu diantisipasi tahun 2021. Saya khawatir orang akan berebut memelihara anak yatim karena ada bantuannya. Ini perlu dipikirkan bersama solusi dan aturan yang lebih jelas,” ungkap Achmad.

Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera, Buchori Yusuf, menyetujui pagu definitif yang telah disetujui banggar, khususnya kepada Kemensos. Sejalan dengan Achmad, Buchori juga menekankan bahwa bantuan anak yatim, piatu dan yatim-piatu bisa menjadi legacy . “Ini artinya amanat Pasal 34 UUD 1945 yang mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, bisa dilaksanakan. Kebijakan ini juga menunjukan negara hadir melakukan intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan,” tuturnya.

Raker gabungan dengan tema Penyesuaian RKA K/L Kementerian Sosial TA 2022, Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran 20 September 2021, dihadiri secara fisik oleh 17 orang, dan virtual 24 orang dari sembilan fraksi. (hms/sos/aye/sit)

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan