“Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan dapat diikuti dengan sungguh-sungguh oleh para peserta. Sehingga, nantinya dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan sebagaimana kita harapkan bersama. Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Konferensi PGRI Kabupaten Malang pada hari ini,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga menegaskan, bahwa PGRI sebagai organisasi profesi guru berperan penting untuk meningkatkan profesionalisme serta harkat dan martabat guru, menjamin hak dan kewajiban guru, meningkatkan kecakapan profesi serta meningkatkan karier guru. “PGRI juga menjadi ujung tombak perjuangan para guru untuk meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak guru, serta berkontribusi penuh terhadap perkembangan pendidikan nasional,” tambahnya.

Baca juga :

Bupati Malang berharap, pelaksanaan konferensi ini dapat menjadi forum evaluasi terhadap kinerja PGRI Kabupaten Malang, untuk kemudian dilakukan identifikasi pada area-area yang memerlukan perbaikan. Selain itu, perumusan rencana strategis dan program kerja juga harus dilakukan secara seksama dengan terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman serta tantangan di dunia pendidikan yang semakin kompleks.

“Manfaatkan kesempatan yang baik ini sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan gagasan mengenai berbagai isu terkini dalam dunia pendidikan. Serta, menemukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang,” jelas Bupati Malang

Diharapkan, PGRI Kabupaten Malang dapat terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang guna menyukseskan berbagai agenda pembangunan pendidikan. “Mari kita terus bergandeng tangan untuk melahirkan pikiran-pikiran inovatif demi mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Malang,” tambah Bupati Sanusi. (pro/mlg/gie)

Dalam sambutannya, Aries menyampaikan bahwa media sebagai pilar keempat demokrasi di Kota Batu telah tumbuh dan berkembang dengan pesat. Apalagi juga didukung adanya sinergi yang baik dengan jajaran PWI Malang Raya.

“Kami sampaikan terima kasih kepada PWI Malang Raya karena selama ini sudah terjalin kerjasama yang baik. Tentu ini juga harus kita tingkatkan karena media ini juga sebagai pilar ke-empat demokrasi di Kota Batu,” kata Pj Wali Kota Aries.

Kemudian, Aries juga mengakui bahwa kritik dan saran yang disampaikan oleh media terhadap berbagai kegiatan di Pemkot Batu begitu penting. Sebab, baginya tanpa kritik dari media, pemerintah tidak akan maju dan tentu itu sebagai dari tugas serta kewajaran.

“Tanpa media yang mengkritisi, kami tidak akan maju, karena media merupakan kepanjangan tangan kami dalam melengkapi kekurangan kami,” ucapnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pj Wali Kota Batu atas fasilitas yang telah diberikan untuk mendukung kegiatan tersebut. Pihaknya berharap, ke depan Pemkot Batu bersama PWI Malang Raya dapat terus saling bekerjasama.

“Terima kasih Pak Pj Wali Kota Batu atas bantuannya sehingga kami bisa mengadakan halal bi halal dan konferensi kerja tahun 2024 ini. Semoga kerjasama ini dapat terus terjalin,” ujar Cahyono.

Selain itu, Cahyono juga menyampaikan bahwa kegiatan konferensi kerja yang dilakukan tersebut merupakan kewajiban dari pengurus PWI Malang Raya untuk menyusun program kerja selama satu periode. Termasuk juga dalam pelaksanaan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW).

Lebih lanjut, Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, mengatakan kebanggaannya terhadap aktivitas PWI Malang Raya yang selalu tampil di depan. Seperti penyelenggaraan UKW yang terbanyak, hingga gelaran raker tersebut.

“Padahal Raker ini hanya untuk PWI Provinsi namun PWI Malang raya bisa melakukan ini, luar biasa. Ini membuktikan konsistensinya pengurus dalam menyusun program kerja dan tertata,” imbuh Lutfil. (rsy/sit)

“Ketiganya sudah memenuhi syarat. Yakni dari segi keanggotaan dan juga minimal untuk jenjang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) nya telah jenjang madya,” kata Ketua Pelaksana Konferensi PWI Malang Raya, Sunavip Ra Indrata, Jumat (05/01/2024) tadi.

Pria yang kerap disapa Indra, menyampaikan bahwa pada hari ini panitia Konferensi PWI Malang Raya telah melakukan pengundian nomor urut untuk ketiga calon Ketua PWI Malang Raya tersebut. Di mana, untuk nomor urut 1 adalah Rahmat Mashudi Prayoga, nomor urut 2 Cahyono dan nomor urut 3 adalah Toski Dermaleksana.

Baca juga:

“Sesuai PDPRT yang baru dari PWI Pusat, ini memang tahapan yang harus dilakukan. Karena nanti pemilihannya juga harus menggunakan pencoblosan surat suara,” tambahnya.

Dalam konferensi tersebut, juga akan dihadiri lebih dari 100 orang yang merupakan anggota PWI Malang Raya. Mulai dari anggota muda, hingga anggota biasa yang telah memiliki hak suara untuk pemilihan Calon Ketua PWI Malang Raya.

“Kalau data yang kami himpun, juga dari PWI Jawa Timur, ada sekitar 102 undangan. Tapi untuk yang memiliki hak suara ada 34 orang. Itu yang sudah anggota biasa. Prosesnya juga telah dilakukan verfak (verifikasi faktual) oleh tim PWI Jawa Timur,” ucapnya.

Tentu pihaknya berharap, dalam pemilihan tersebut nantinya dapat berjalan dengan lancar, baik dan sesuai dengan yang diharapkan. “Inikan untuk pemilihan siapa yang akan menahkodai PWI Malang Raya di periode selanjutnya. Mari kita sukseskan sama-sama,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam konferensi tersebut, nantinya akan diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021-2023, yang dipimpin oleh Ketua PWI Malang Raya, Cahyono. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Ketua PWI Malang Raya periode 2024-2027.

“Tentu ini bagian dari proses berjalannya sebuah organisasi. Termasuk bagi PWI Malang Raya, yang memang sudah waktunya menggelar konferensi untuk pemilihan ketua (PWI Malang Raya) periode selanjutnya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pembangunan kawasan MICE yang dilengkapi dengan beach club, observation deck dan dermaga kayu ini, untuk menyambut gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, pada Mei 2023. Dimana, kawasan MICE di Golo Mori, akan menjadi salah satu vanue rangkaian kegiatan pertemuan pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN tersebut.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Helson Siagian, mengatakan sampai saat ini pembangunan konstruksi fasilitas MICE dan infrastruktur penunjang sudah mencapai 90,95 persen. “Target selesai akhir Maret 2023,” kata Helson saat meninjau pembangunan kawasan MICE, di Golo Mori, Rabu (22/02/2023) tadi.

Helson menyebut, pembangunan fasilitas MICE dan infrastruktur penunjang di Golo Mori, memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Yakni, mayoritas material, furniture, dan ornamen yang digunakan berasal dari UMKM lokal padat karya. “Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau muatan lokal pada proyek ini sekitar delapan puluh persen,” ungkap Helson.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Helson optimistis, pelaksanaan KTT ASEAN 2023 di Golo Mori, akan semakin mendongkrak geliat pariwisata dan perekonomian di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo.

Sementara itu, Direktur Operasional PT ITDC (persero), Troy Reza Warokka, berharap berbagai fasilitas yang saat ini dibangun di Golo Mori tidak hanya untuk KTT ASEAN. Namun ke depan, bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kami (ITDC) berharap instansi pemerintah, swasta, atau masyarakat luas dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan di tempat ini baik skala nasional maupun internasional,” ujar Troy.

Sebagai informasi, pengembangan kawasan MICE di Golo Mori, akan menjadi salah satu vanue rangkaian kegiatan KTT ASEAN 2023, dimana Indonesia yang menjadi pemegang tampuk keketuaan.

Mengusung tema ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’, Indonesia bertekad memperkokoh posisi dan relevansi ASEAN dalam menjawab tantangan-tantangan global dan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan. (hms/ksp/gie)

Anggota DPR-RI dari Ema Umiyyatul Chusnah, dalam keterangannya menjelaskan bahwa pelaksanaan Konferensi Anak Cabang Muslimat NU disepakati untuk dilaksanakan di Kantor Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Jombang. Hal ini, karena keterbatasan waktu, sehingga tidak mungkin dilakukan di masing-masing PAC.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Kita melihat dari segi efektif dan efisien, untuk mempersingkat waktu. Maka, untuk pelaksanaannya dilakukan di Kantor Pimpinan Cabang serta tidak menyalahi aturan sesuai dengan AD/ART yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, dari Konferensi Anak Cabang ini, salah satunya adalah untuk memilih Ketua PAC Muslimat NU, untuk melahirkan pemimpin PAC terbaik dari pilihan ranting Muslimat NU. “Alhamdulillah, struktur PAC sudah terbentuk dan tinggal nanti di tahun 2023 Muslimat NU akan melaksanakan pelantikan dan PC Muslimat akan melengkapi struktur kepengurusan PAC. Sehingga, PAC dapat menyusun struktur kepengurusannya hingga ke tingkat ranting,” ujarnya. (azl/sit)

Dalam kegiatan itu, dihadiri oleh Rektor Unikama, Dr Pieter Sahertian, Pengurus PPLP PT PGRI, Drs Abdoel Bakar MPd, serta pihak kuasa Hukum PPLP PT PGRI, Hermawi Taslim. Sebagai kuasa hukum, Hermawi Taslim, menjelaskan bahwa pada 17 Januari 2018 lalu, pihak Ketua PPLP PT PGRI, Soedja’i, melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut dengan objek perkara terkait SK Kemenkumham dari PPLP PT PGRI dari kubu Christea No AHU.0000001. AH 01.08 tahun 2018. Sehingga saat itu, pihak Kemenkumham yang digugat.

Perkara ini kemudian berproses hingga Mahkamah Agung dan pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung kemudian menyatakan bahwa, objek gugatan yakni terkait SK Kemenkumham tersebut dinyatakan batal dan mewajibkan Kemenkumham mencabut keputusan No AHU.0000001. AH 01.08 tahun 2018, tersebut.

Lalu, pada tanggal 22 Maret 2019, Menkumham menerbitkan keputusan baru, No AHU 0000270. AH.01.08 tahun 2019 tentang kepengurusan baru yang sah, yang diketuai oleh Drs Soedja’i. “Pada tanggal 25 Agustus 2021, kubu Christea ini melakukan upaya hukum luar biasa dengan mendaftarkan PK. Tapi putusannya PK NO (PK tidak dapat diterima). Itu yang bisa kita lihat, karena dari laman informasi perkara Mahkamah Agung cuma ini. Keputusan utuhnya kita belum tahu,” jelas Taslim, Senin (06/06/2022).

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Pada tahun 2018, pihak Soedja’i selain mengajukan gugatan ke PTUN juga mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Malang dengan nomor Register 167/PN.G/2018/PN.MLG tanggal 16 Agustus 2018. Saat itu, pokok perkara yang dimaksud dalam gugatan sama dengan gugatan sebelumnya, yakni SK dari pihak Christea cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

“Kedua gugatan yang diajukan oleh pihak Soedja’i di PTUN maupun di PN Malang, kedua-duanya memiliki substansi yang sama. PTUN telah terlebih dahulu memberikan keputusan,” lanjutnya.

Dengan demikian putusan PK Nomor 347 PK/Pdt/2022 yang diajukan oleh pihak Soedja’i, putusaanya ditolak. Karena tidak memiliki implikasi hukum apapun. Objek perkara SK Kemenkumham atas keputusan PPLP PT PGRI telah diputuskan terlebih dahulu melalui putusan Mahkamah Agung. “Dengan demikian gugatan di PN Malang sudah tidak ada objek. Itu sebabnya, PK Pak Soedja’i di tolak karena sudah tidak memiliki implikasi hukum,” imbuhnya. (rsy/gie)

Pimpinan Wilayah JQH NU Provinsi Jawa Timur, Ustad Zainul Arifin, dalam sambutannya mengatakan bahwa JQH adalah organisasi yang spesial. Spesialnya, dikarenakan organisasi ini dibentuk oleh ulama-ulama sepuh yang ahli di bidang al-Quran.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Wujudkan Situasi Kondusif Lebaran, Bupati Malang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Pemusnahan Miras
• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026

“Pendiri JQH adalah ulama ulama sepuh. Para ulama pendiri JQH saat ini sudah banyak yang meninggal dunia. Tinggal beberapa ulama yang masih hidup. Semoga beliau dipanjangkan hidupnya,.sehingga bisa tetap membimbing kita semua” papar Ustad Zainul Arifin, dalam sambutannya.

Ulama-ulama pendiri JQH dahulu, terang pria yang tinggal beberapa bulan lagi berakhir masa jabatannya sebagai PW JQH NU Provinsi Jatim, pada tahun 1949 berkumpul di Masjid Ampel. Sebelum subuh,.mereka melantunkan Qiroah secara bergantian. Perkumpulan itu lambat laun menjadi banyak. Dan kemudian terdengar oleh KH. Wahid Hasyim, yang kala itu sudah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Dan atas restu KH. Wahid Hasyim, maka perkumpulan ulama ahli Quro’ itu kemudian menjadi Jamiyyatul Qurro wal Huffazh.

“Dan pada tahun 1959, Jammiyatul Qurro wal Huffazh secara resmi menjadi Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Hanya saja dalam perjalan selanjutnya, JQH Nahdlatul Ulama berubah menjadi lembaga. Dan pada tahun 1999, melalui Muktamar NU di Lirboyo Kediri, JQH Nahdlatul Ulama berubah menjadi Badan Otonom lagi hingga sekarang. Perjalanan panjang itu, dengan jasa para muassis JQH, agar kelak pengurus selanjutnya di JQH NU Kabupaten Situbondo, mampu mengemban tugas secara serius untuk memajukan organisasi,” paparnya.

Senada dengan Ustad Zainal Arifin, Ketua PCNU Kabupaten Situbondo, KH.Muhyidin Khotib, berharap agar kepengurusan JQH NU Situbondo terus menata diri dan ikut bergeliat bersama dengan Banom-Banom lain. (her/sit)

Hadir mewakili UIN Malang, Isroqun menyampaikan rasa terima kasih kepada Polres Batu yang telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan tupoksinya.

“UKM Pagar Nusa segera akan kami bubarkan, hal itu merujuk dari rapat yang kami gelar setelah adanya peristiwa Coban Rais, selanjutnya dari hasil rapat juga akan disampaikan pada pimpinan,” jelas Isroqun.

Ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh UIN Kota Malang, setelah dua mahasiswanya meninggal ketika mengikuti pembaiatan anggota baru UKM Pagar Nusa di Coban Rais, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu, pekan lalu.

Pembubaran itu mengacu dalam surat edaran kemahasiswaan. Didalamnya ada butir yang mengatur tentang pendaftaran, pembekuan, pengaktifan, dan pembubaran sebuah organisasi. Pada bab pembubaran, akan dilakukan apabila dalam sebuah kegiatan disuatu organisasi kampus mengabaikan keselamatan jiwa. “Klausul itu yang akan kami gunakan. Untuk pembubaran UKM Pagar Nusa UIN Malang,” ujar Isroqun.

Adanya klausul tersebut, pihaknya mengira sudah sangat cukup memenuhi unsur pembubaran. Katanya, pembubaran UKM ini juga untuk memenuhi rasa keadilan. Dimana pembubaran itu akan dilakukan pihaknya dalam waktu dekat ini.

Jauh sebelum hal ini terjadi, sebenarnya dari adanya UKM Pagar Nusa ini memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa. Itu karena, UIN memiliki program Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM). Dimana para mahasiswa UIN sebelum melakukan pengerjaan skripsi harus menyerahkan 250 poin SKKM terlebih dahulu.

Baca Juga : Wisata Coban Putri, Sensasi Air Terjun, Spot Foto dan Ayunan Mengarah ke Air Terjun

“Poin itu didapat oleh mahasiswa dari mengikuti kegiatan-kegiatan. Contohnya seperti kepanitiaan, pengurus, dan sebagainya,” ujar Gus Is sapaan akrabnya. Contohnya ketika mengikuti UKM Pagar Nusa ini. Maka secara otomatis mahasiswa akan terbantu untuk memenuhi SKKM yang ditargetkan.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, adanya UKM Pagar Nusa ini juga merupakan inisiasi dari mahasiswa. Karena ada tidaknya sebuah organisasi itu berdasarkan musyawarah dari para mahasiswa. Diketahui UKM Pagar Nusa UIN sudah ada sejak tahun 2001 lalu.

“Kepastian pembubaran UKM Pagar Nusa akan dilakukan langsung oleh Rektor UIN. Dimana saat ini saya rasa pembubaran hanya tinggal menunggu waktu saja. Dengan dibubarkannya UKM ini juga dapat menjadi evaluasi kita bersama,” jelasnya.

Sementara itu, terlepas tidak adanya izin dalam kegiatan pembaiatan UKM Pagar Nusa UIN. Pihak kampus tak serta merta lepas tangan. Dijelaskan Gus Is, hingga saat ini pihaknya terus mensuport secara moral. Baik bagi panitia maupun peserta.

Kedepannya, sesuai dengan indikasi dari Polres Batu yang menyebutkan ada kelalaian dalam peristiwa ini. Sudah pasti sanksi akademik juga akan diberikan kepada panitia. Namun untuk bentuknya seperti apa masih belum ditetapkan. Itu karena, setiap panitia memiliki tugas masing-masing. Sehingga sanksinya sudah pasti akan berbeda.

“Sebelum menetapkan sanksi akademik. Terlebih dahulu kami akan memanggil seluruh panitia. Yang jelas, sanksi akademik berupa DO (Drop Out) ini ada. Namun terlebih dahulu kami akan melihat seperti apa,” tegasnya.(bir/ed2)

Walikota Batu Dewanti Rumpoko sebelum membuka kegiatan ini secara resmi dalam sambutannya mengatakan bahwa ketika masyarakat sudah punya semangat untuk melakukan kegiatan yang positif,Pemerintah harus bisa dan mampu untuk mendukung,memotivasi dan memberi fasilitas.

“Saya titip kepada para kyai dan fatayat mari kita kelola sampah dengan baik agar kita bisa mendapatkan lingkungan yang nyaman, karena Kota Batu itu hulunya sungai brantas sehingga perlu kita jaga kebersihannya. Dalam konferensi ini saya berharap bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam hal pemilihan ketua yang baik juga program – program yang bisa menjadikan masyarakat Kota Batu ini lebih baik,” begitu pungkasnya. (bir/yan)