“Saya sudah melihat langsung kondisinya. Ada luka bakar, lebam kemudian fisiknya memang nampak ada banyak bekas akibat kekerasan,” ungkap Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, Senin (12/12/2022) tadi.

Bupati juga mengungkapkan, bahwa bocah yang masih berusia 6 tahun tersebut, diduga menjadi korban penganiayaan oleh orang tuanya sendiri. Kini, untuk perawatan luka-luka atau kondisi korban, bocah tersebut tengah menjalani perawatan khusus di RSUD dr. Haryoto Lumajang.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam kesempatan itu, Cak Thoriq juga meminta agar tim psikolog anak dapat turut melakukan pendampingan terhadap pasien. Sebab, kekerasan terhadap anak diasumsi dapat berdampak pada psikologis anak. Parahnya, hal ini juga dapat menyebabkan trauma pada anak.

“Menurut informasi yang saya dapat, awal beberapa hari di rumah sakit ini sangat diam. Tetapi kemarin, (10/12/2022) lalu, saya datang sudah ekspresif. Sudah mulai bisa diajak bicara, sudah mulai menangis dan brontaknya sudah ada,” jelasnya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa pemerintah juga akan menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan yang dijalani oleh pasien MWS, selama di rumah sakit. “Biaya penuh akan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui rumah sakit ini,” imbuhnya. (kom/adi/sit)

Kapolres Blitar, AKBP Adhitya Panji Anom, mengatakan bahwa kedua tersangka mengaku melakukan pemukulan hingga menyulutkan rokok pada korban selama 15 hari terakhir. “Korban mengalami luka memar di kepala, mata, hidung, mulut, dada, kedua tangan dan kaki. Kemudian, ada memar di pantat, yang disebabkan juga karena kekerasan,” kata AKBP Adhiya Panji Anom, Senin (05/09/2022) tadi.

Pihaknya mengatakan, penetapan kedua pelaku sebagai tersangka, juga berdasarkan hasil visum yang diketahui adanya luka memar di bagian kepala, mulut, mata, hidung, dada, tangan dan kaki. “Hasil visum diketahui, akibat kekerasan atau pemukulan dengan benda tumpul. Seperti gagang sapu, gayung dan tangan bahkan menyulutnya dengan rokok,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut AKBP Adhitya menyampaikan, adapun motif tersangka melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap korban, karena jengkel dan emosi, hingga marah dan memukul korban. “Setiap jengkel dan emosi, pelaku melakukan pemukulan dan menyulutnya dengan rokok. Karena, korban yang masih abalita ini juga sering bangun kesiangan, diajari membaca dan menulis, tetapi tidak bisa. Bahkan buang air kecil dan BAB di celana,” jelasnya.

Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 76 C Jo 80 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Keduanya diancam dengan hukuman lima tahun penjara. (jar/gie)

Mensos Risma menjelaskan, bahwa dirinya mendapatkan kabar terkait adanya Balita tersebut, dari media scanning yang dilakukan kementerian sosial. “Saya lihat ada sesuatu. Apa masalahnya, kok aneh anak dititipkan ke tetangganya (orang tua angkat, red),” kata Tri Risma Harini.

Lebih lanjut Mensos Risma menegaskan, Balita tersebut saat ini kondisi fisiknya sudah membaik. Namun, sepertinya masih mengalami trauma berat.

“Ini staf saya, yang nanti saya tugaskan tinggal di sini untuk menangani masalah ini,” tegasnya.

Risma juga meminta kepada ibu Balita tersebut, agar tidak berangkat bekerja menjadi tenaga migran. Karena, kondisi anaknya yang trauma dan tidak mau dengan siapapun selain dengan sang ibu.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Untuk masalah dengan PJKTI di Malang, kita nanti selesaikan. Nanti, ibunya kita tawari untuk bekerja di Makam Bung Karno, karena itukan di bawah Kementerian Sosial,” terang Mensos Risma.

Sementara itu, Kapolres Blitar, AKBP Adhitya Panji Anom, mengatakan bahwa saat ini kedua terduga pelaku atau orang tua angkat korban, telah diamankan. “Terkait proses hukum, orang tua angkat korban yang menjadi terduga pelaku, sudah diperiksa dan sudah ditahan. Proses hukum sudah berjalan,” kata Adhitya Panji Anom.

Kapolres menambahkan, berdasarkan pengakuan kedua pelaku, mereka melakukan penganiayaan terhadap korban dengan alasan korban sering ngompol sembarang tempat. “Berdasarkan keterangan pelaku, anak ini sering pipis dimana-mana tanpa memberi tahu orang tuanya. Sehingga, ini memicu kejengkelan. Kami juga  mendalami dari tetangga sekitar, jika pelaku laki-laki atau orang tua angkat prianya, ini memang temperamental,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Balita perempuan menjadi korban kekerasan atau penganiayaan oleh orang tua angkatnya. Akibat peristiwa itu, beberapa bagian tubuhnya lebam dan memar. Peristiwa penganiayaan tersebut, terjadi di rumah orang tua angkat yakni di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. (jar/sit)

Kegiatan penyuluhan ini, dijadwalkan digelar mulai 08 hingga 22 Februari 2022. Ada pun prosesnya, dengan mengunjungi sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA di Kabupaten Sidoarjo. Sementara program Berlian menjadi salah satu upaya DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Dalam kampanye program ini, DP3AKB menghadirkan beberapa nara sumber, yang diterjunkan langsung ke sekolah. Dimana, perserta yang melibatkan siswa dan guru, diberi penyuluhan tentang peran UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, dalam penanganan kasus lekerasan dan perundungan terhadap anak serta  penggunaan internet sehat beserta dampaknya.

Pemandangan itu, seperti yang telah dilakukan di SMP Muhammadiyah 4 Porong, yang menghadirkan nara sumber dari UPT PPA Sidoarjo dan Dinas Kominfo.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kepala SMP Muhammdiyah 4 Porong, Rozaq Akbar, mengatakan bahwa sosialisasi atau kampanye tersebut memang sangat penting untuk anak didik. Karena, selain menambah wawasan, juga untuk pengetahuan tentang bagaimana cara mencegah kekerasan pada anak, bullying, pelecehan seksual serta berinternet dengan sehat.

“Ini tentunya akan menambah wawasan untuk peserta. Terutama, untuk murid-murid,” ujarnya, Jumat (11/02/2022).

Sementara itu, Kepala seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AKB Sidoarjo, Ritz Noor Widiyastutik Antarlina, menyampaikan dengan kampanye atau sosialisasi tersebut, maka apabila terjadi kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan sekolah, peserta atau anak didik bisa mengantisipasi atau mengatakan ‘tidak’.

“Larilah langsung tinggalkan orang atau tempat dimana anak merasa terancam. Laporkan segera kejadian yang anak alami, baik oleh diri sendiri atau orang lain. Seperti kepada guru, orang tua atau pihak lain yang berwenang seperti UPTD PPA atau polisi,” terangnya.

Hal ini, tambahnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1a). Dimana, secara tegas menyatakan bahwa ‘Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di Satuan Pendidikan dari Kejahatan Seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, Sesama Peserta Didik dari atau pihak lain’. (zal/sit)