Sebagai bagian dari kluster kelima, dalam hal ini LPKA ikut berperan serta berpartisipasi dalam tujuan untuk bersama mewujudkan dan menyukseskan Kota Bengkulu, menjadi Kota Layak Anak (KLA) berpredikat Nindya. LPKA Kelas II Bengkulu, nantinya akan semangat membantu dan mendukung program pemerintah Kota Bengkulu. Untuk itu, LPKA berharap dukungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dalam mewujudkannya.

“Kita meminta dukungan dari Pemkot Bengkulu, mengenai sarana dan prasarana. Yang mana, LPKA ikut berperan serta berpartisipasi dalam tujuan untuk bersama mewujudkan Kota Bengkulu layak anak,” ujar Ahmad.

Menurutnya, KLA sendiri akan terwujud dengan diikuti suksesnya pemenuhan dan perlindungan kepada setiap anak. “KLA ini pasti akan kita raih, jika kita semua bisa memastikan hak tumbuh dan berkembang. Serta, perlindungan dari kekerasan dapat kita berikan kepada setiap anak. Tentu program-program yang telah kita lakukan harus terus menerus dibenahi. Salah satunya pemenuhan sarana dan prasarana,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sebagai informasi, terdapat 24 indikator yang harus dipenuhi oleh setiap peserta KLA. Keenamnya dibagi menjadi enam klaster. Pertama, klaster kelembagaan mencakup keberadaan Perda KLA, kelembagaan KLA, keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media. Kedua, klaster hak sipil kebebasan, yang meliputi keberadaan dan kemudahan akses akta kelahiran, informasi layak anak, dan partisipasi anak.

Klaster ketiga adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan (perkawinan anak, lembaga konsultasi bagi orang tua/anak, lembaga pengasuhan alternatif dan infrastruktur ramah anak). Klaster keempat adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi persalinan di Faskes, prevalensi gizi, Faskes dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, kawasan tanpa rokok.

Klaster kelima, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, mencakup PAUD, wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak dan pusat kreativitas anak. Keenam, klaster perlindungan khusus, terutama bagi korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum/terorisme/stigma. (mc/bkl/gie)

Bung Edi-sapaan Wawali Kota Malang, menyampaikan jika apresiasi tersebut diberikan, karena Ranperda mengenai Kota Layak merupakan wujud keseriusan dan kesungguhan untuk melindungi anak di Kota Malang. “Kita sudah laksanakan sebelumnya mengenai perencanaan. Karena, ada Musrenbang tematik tentang anak. Itu sekarang dikuatkan dan diterbitkan Perda, supaya stakeholder termasuk pemerhati masalah anak dan kelompok strategis, itu peduli terhadap keselamatan anak dan masalah kota layak anak,” jelas Bung Edi.

Kemudian, dikatakannya, jika dengan adanya Musrenbang tematik dan anak, itu tentu mempengaruhi beberapa fasilitas umum yang disediakan bagi anak di Kota Malang. Seperti, muncul taman anak dan beberapa kantor menyediakan tempat bermain anak.

“Tidak heran, jika sekarang banyak muncul taman anak, kantor yang ada tempat bermain untuk anak, termasuk ruang laktasi bagi ibu yang menyusui anaknya. Ini tentu wujud keseriusan dari Pemkot Malang, untuk membangun Kota Layak Anak,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, jika Perda Layak Anak nantinya juga melindungi anak dari berbagai macam eksploitasi. Seperti, anak jalanan yang sering dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk mengemis di pinggir jalan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kita sering lihat anak-anak (eksploitasi), tentu tidak sendiri mesti ada yang mendampingi biasanya orang tuanya. Makanya, untuk sama-sama peduli dan ikut terlibat masalah ini, kita kuatkan secara regulasi dengan perda kota layak anak,” paparnya.

Namun, tambahnya, dalam mengatasi hal itu, Pemkot Malang juga sudah memberikan tempat binaan bagi anak jalanan. Salah satunya, yakni di desaku menanti kampung topeng. Menurutnya, sampai saat ini, tempat tersebut masih berjalan dengan baik.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika latar belakang dari adanya Perda Kota Layak Anak tersebut, yakni karena Pemkot Malang tidak memiliki dasar hukum, jika ada laporan mengenai bullying pada anak. “Pemkot melihat, tidak ada dasar hukum, jika ada laporan tentang bullying sesama anak. Kemudian, Satpol PP tidak bisa menindak, karena yang langsung menindak itu Polres. Lha ini, sehingga diperlukan Perda,” ujar Made.

Ketua DPRD Kota Malang berharap, dengan adanya Ranperda tersebut, ada hak-hak khusus yang nantinya bisa diterima oleh anak. Baik dari sisi tempat hiburan, maupun ruang terbuka yang lebih banyak. Sehingga, dirinya menargetkan Ranperda tersebut dapat disahkan pada minggu pertama bulan Maret 2023 mendatang.

“Kita menargetkan maksimal minggu pertama Maret, sudah kita sahkan. Karena, minggu kedua Maret, LKPJ sudah masuk, bahasan lainnya juga banyak. Termasuk, Ranperda baik KUA PPAS APBD murni 2024, juga sudah masuk dan mumpung di awal kita akan fokuskan Ranperda Kota Layak Anak ini,” imbuh Made. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika nantinya Perda KLA tersebut, untuk memberikan garis besar mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot Malang terkait dengan anak. Termasuk juga mengenai kejelasan payung hukum untuk melindungi anak-anak di Kota Malang.

“Misalnya, nanti meliputi fasilitasi, edukasi dan literasi yang harus dikuatkan. Kemudian, ada payung hukum bagi sipil, bagi kita, ketika melakukan pemberdayaan anak,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyinggung terkait dengan perundungan terhadap anak yang kerap kali menjadi perbincangan. Sehingga, pihaknya berharap nantinya instansi pendidikan dapat melakukan pendekatan andragogi yang lebih memanusiakan anak.

“Memang sumber ajar bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di luar lingkungan kelas. Diciptakan suasana pendekatan andragogi, yang memanusiakan manusia. Dengan adanya Perda KLA ini juga kita ingin membangun semangat untuk semakin membangun generasi bangsa kita,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika nantinya akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan pemerhati anak. Sebab, hal itu nantinya dinilai dapat menyempurnakan Ranperda tersebut.

“Akhir-akhir ini banyak kejadian yang menimpa anak, perlakuan KDRT. Sehingga kita harapkan dengan Ranperda ini bisa melibatkan banyak pihak dalam pansus, seperti melibatkan pemerhati anak untuk penyempurnaan Ranperda,” kata Made.

Ketua DPRD Kota Malang berharap, nantinya Perda tersebut bisa menjadi perlindungan bagi anak di Kota Malang. Ditargetkan pada awal bulan Maret mendatang, Ranperda Kota Malang mengenai Kota Layak Anak ini dapat diresmikan menjadi Perda Kota Malang.

“Bulan Maret harus sudah kita sahkan. Karena setelah ini banyak Ranperda masuk, baik tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, Laporan Pertanggungjawaban dan APBD 2024 Pak Wali Kota sudah sepakat lebih cepat akan menyampaikan ke kita,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), hadir untuk membantu keluarga. Khususnya, orang tua dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Puspaga merupakan one stop service atau layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak, yang dilakukan oleh tenaga profesi atau psikolog, untuk memberikan solusi bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pencegahan. “Edukasi dan pembelajaran bagi orang tua itu perlu dan permasalahan yang dihadapi antara satu keluarga dengan lainnya berbeda. Untuk itu kami memberikan pendampingan melalui Puspaga. Karena Puspaga memang bergerak di sisi pencegahan. Kami harapkan konsultasinya di sini, karena ada psikolog dan konselor, supaya hak anak-anak tetap terlindungi dan mencegah anak mendapat perlakuan buruk atau justifikasi, baik oleh orang tua maupun orang dewasa di sekitarnya,” ujar Kabid PPPA, Lusi Aris Yulianti, saat pra launching Puspaga di Taman Baca Disperpusip, Jumat (25/11/2022) tadi.

Sasaran pelayanan Puspaga diberikan kepada anak, orang tua, wali, calon orang tua serta orang yang bertanggung jawab terhadap anak. Puspaga hadir dengan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, mudah diakses dengan sarana yang penuh warna, mempunyai konsep layanan yang nyaman dan menyenangkan.

Prinsip tersebut diharapkan dapat membuat Puspaga lebih dekat dengan keluarga. Dapat dijangkau bagi keluarga manapun untuk mendapatkan layanan. Baik layanan konseling, konsultasi dan informasi terkait pengetahuan dan keterampilan menjadi orang tua sesuai hak anak.

Pelayanan Puspaga buka setiap hari Senin-Kamis pukul 07.30-16.00. Hari Jumat mulai pukul 07.30-13.00. Sedangkan Sabtu tidak ada pelayanan, tetapi bagi permasalahan yang sifatnya harus mendapatkan diagnosa secara akurat by on call.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lusi menambahkan personel di Puspaga di Kota Probolinggo ini terdiri dari 1 konselor, 2 psikolog dan 1 psikolog klinis yang telah tersertifikasi. “Masyarakat bisa menggunakan fasilitas ini dengan sebaik mungkin. Karena fasilitas ini dibangun dan ditujukan untuk masyarakat Kota Probolinggo secara gratis. Dan juga tidak perlu takut untuk datang karena kerahasiaannya akan terjaga dan hasil dari konseling tidak akan diekspose. Selain itu masyarakat bisa mendapatkan manfaat, baik secara implementasi mampu menerjemahkan perilaku anak dan tidak menjustifikasi anak,” pesannya.

Konselor Puspaga, Agus Ryan Kushariyanto mengungkapkan, Puspaga memiliki 4 layanan yaitu layanan konseling, konsultasi, literasi dan penjangkauan. Selain menerima konsultasi juga akan memberikan layanan penjangkauan di rumah, jika memang diperlukan.

“Ketika kami menerima permasalahan, maka kami assessment dulu, apakah memerlukan rujukan atau tidak. Jika hasil assessment menunjukkan bisa konseling di Puspaga  maka kami akan memberikan di sini. Tetapi ketika ada permasalahan yang perlu dirujuk misal pengaduan masyarakat yang mengarah pada unsur kekerasan, tindakan penelantaran dan pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi, maka bisa kami lakukan rujukan. Rujukan ini ke lembaga-lembaga terkait seperti yang ada di Dinas Sosial yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) dan lainnya,” bebernya.

Agus berharap jika ada permasalahan terkait pengasuhan anak, pembelajaran anak dan hal-hal yang perlu dikonsultasikan terkait anak dan keluarga, maka masyarakat bisa datang ke Puspaga ini.

 “Agar kami bisa memberikan layanan-layanan yang bisa mensejahterakan atau mengedukasi keluarga dan anak supaya tidak ada kekerasan pada anak. Semoga Kota Probolinggo terbebas dari kekerasan dan penelantaran anak dan keluarga, juga Kota Probolinggo menjadi Kota Layak Anak yang selayaknya dan semaksimal mungkin,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Paud Darussalam Kelurahan Kebonsari Kulon, Diastuti Vidia Pancawati merasa bersyukur dan terbantu karena lembaganya dilibatkan pada pra launching Puspaga.

“Dari sini saya tahu ada wadah yang bisa menjembatani keluhan-keluhan kami terutama selaku pendidik yang memiliki anak didik yang berkarakter berbeda diantara teman-temannnya. Kami bisa berdiskusi dan berkonsultasi dengan psikolog, kami bersyukur bisa mencurahkan pertanyaan yang selama ini ada di pikiran kami terutama bagi anak yang berkebutuhan khusus,” ungkapnya. Ia juga akan membagikan informasi ini, baik kepada teman, rekan bahkan ke masyarakat luas tentang keberadaan Puspaga. (kom/pix/gie)

Penandatanganan tersebut, dilakukan Kepala Diskominfo, Pujo Agung Satrio, bersama perwakilan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Probolinggo Raya, HA Suyuti, Aliansi Wartawan Probolinggo Raya (AWPR), S Fahrul Mozza, Jurnalis Probolinggo (Jispro), Rhoma Dona, Forum Wartawan Mingguan Probolinggo (F-Wamipro), Moch Suhri.

“Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari giat monitoring evaluasi (monev) atas dokumen yang sudah dikoordinasikan bersama Dinas Sosial PPPA, untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak kategori Utama,” ujar Pujo, pada acara yang dilaksanakan di ruang rapat Diskominfo itu.

Pujo menjelaskan, salah satu dokumen yang diminta adalah adanya komitmen bersama antara Diskominfo bersama Organisasi Profesi Wartawan di Wilayah Kota Probolinggo, dalam rangka mendukung pemberitaan ramah anak sebagai salah satu upaya melindungi hak, harkat dan martabat anak. “Ada empat organisasi profesi wartawan dimaksud. Di sini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor : 01/PERATURAN-DP/II/2019, ada 12 butir didalamnya yang menjadi sasaran dari komitmen ini,” jelasnya.

12 butir itu, tambahnya, antara lain wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak. Khususnya, yang berkaitan dengan istilah diduga atau disangka atau didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya. Lalu, wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat atau narasi atau visual atau audio yang bernuansa positif, empati dan atau tidak membuat deskripsi atau rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksualitas dan sadistis.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lalu, wartawan juga tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian atau perceraian atau perselingkuhan orangtuanya dan atau keluarga. Serta, kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

Selain itu, wartawan bisa mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum. Namun, tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi atau pencapaian mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif atas pemberitaan yang berlebih.

Dalam komitmen itu, juga tertulis bahwa wartawan tidak menggali informasi dan memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK. Lalu, tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap atau ditahan.

Pujo berharap, penandatanganan komitmen bersama ini bisa mendukung dan melengkapi dokumen dimaksud, yang didalamnya juga tertuang fungsi edukasi, teknik pengambilan visual, pemberitaan positif, efek positif negatif dan lain-lain yang perlu ditekankan, sebelum diterimakan tim penilai di Jakarta. “Dokumen ini nantinya akan kami kirim ke Dinsos selaku koordinator, yang selanjutnya akan dikirim pada Tim Penilai yang ada di Kementerian PPA,” terangnya.

Menanggapi itu, Ketua PWI Probolinggo, Raya Suyuti, mengatakan jauh sebelum adanya penandatanganan komitmen bersama, sebenarnya wartawan dalam proses peliputan dan pemberitaan anak telah melakukan hal-hal yang tertuang dalam 12 butir yang telah disepakati. “Ini sebenarnya sudah dilakukan selama ini. Karena (apa yang tertuang dalam butir-butir) ini bagian dari sebuah keharusan bagi media dan diatur dalam kode etik jurnalistik. Jadi kalaupun tidak ada komitmen ini, ya harus (dilakukan),” tegasnya.

Sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak, menurutnya, sudah seharusnya pihaknya turut serta mendukung program-program pembangunan yang ada. “Maju tidaknya suatu daerah, itu juga tergantung dari media itu sendiri dan ini adalah bagian dari bentuk kerja sama terhadap pembangunan di Kota Probolinggo. Salah satunya, dengan melakukan pemberitaan-pemberitaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita ketahui bersama,” ujarnya. (pro/pix/sit)

Mengawali pertemuan, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, didampingi Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoirani serta Sekdakab Situbondo, Syaifullah, menekankan agar OPD dapat mengevaluasi apa saja yang menjadi kewenangan dan tugasnya dalam menunjang dan mendukung program KLA. Artinya, menjaga yang sudah baik dan membahas mengenai masih rendahnya beberapa indikator evaluasi KLA.

Ditambahkan Bung Karna panggilan akrab Bupati Situbondo, mengatakan bahwa program KLA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah. Semua itu yang terdiri dari klaster kelembagaan dan 5 klaster hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

“Melalui Pertemuan ini, saya meminta kerja sama dan koordinasi yang baik kepada tim dan pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam KLA untuk dapat saling mengisi dan melengkapi. Seperti dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan indikator,” tambah Bung Karna

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurut Bung Karna, pihaknya tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, melalui pertemuan ini ajak seluruh gugus tugas kabupaten layak anak Situbondo untuk melakukan pengisian indikator dan penghimpunan data setiap kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

“Saya berharap, semua data yang diminta dapat dilengkapi untuk mewujudkan Situbondo menjadi kota layak anak yang merupakan tugas kita bersama. Artinya pengisian indikator dan penghimpunan data ini menjadi acuan penting untuk mengembangkan Kabupaten Situbondo menuju Situbondo Kabupaten Layak Anak secara sistematis dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selanjutnya, pertemuan diisi dengan diskusi. Dalam diskusi tersebut, agar seluruh OPD harus bersungguh-sungguh untuk memenuhi tahapannya. (her/sit)

Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, mengatakan bahwa penghargaan ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Baca juga:

• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

“Alhamdulillah, kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian PPPA, karena kita memiliki komitmen penuh terhadap pengarusutamaan gender,” kata Wali Kota Batu, Senin (27/09/2021).

Komitmen Pemerintah Kota Batu, tertuang dalam kebijakan mulai dari penganggaran, program kegiatan dan lainnya. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG). 

Kepala Dinas DP3AP2KB, M Furqon, menjelaskan penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian PPPA sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi PUG. 

Ke depan, jelasnya, Pemkot Batu akan terus berupaya untuk memperbaiki kinerja agar dapat meraih penghargaan mentor. Terkait penghargaan terhadap Kota Layak Anak, Kadis DP3AP2KB, menegaskan bahwa itu menunjukan pemerintah mempunya komitmen terhadap hak dan perlindungan anak di Kota Batu.

Selain itu, DP3AP2KB juga mendapatkan penghargaan juara 1 capaian terbaik KKP Program pembangunan keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kategori Kota se-Jawa Timur Tahun 2020. (bir/sit/adv)

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengaku bersyukur lantaran Surabaya kembali menerima predikat KLA Kategori Utama. Dirinya berharap dengan penghargaan KLA ini, Surabaya akan terus konsisten menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak terencana, menyeluruh serta berkelanjutan.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

“Karena di dalam penanganan masalah anak kita juga mengoptimalkan bekerjasama dengan seluruh pihak. Termasuk di dalam tim itu bagaimana kita selalu berkomunikasi dan bekerjasama dalam pemenuhan hak-hak anak,” kata Eri, Jumat (30/07).

Selain itu, dengan mendapatkan predikat KLA Kategori Utama, tentu hal ini menunjukkan bahwa Surabaya memiliki komitmen kuat di dalam pemenuhan hak-hak serta perlindungan terhadap anak.

Di samping itu, upaya mewujudkan tumbuh kembang anak agar menjadi generasi bangsa yang potensial, kreatif, inovatif dan produktif juga menjadi salah satu indikatornya.

“Jadi ini yang kemudian membuat Surabaya mendapatkan apresiasi penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Di masa pandemi Covid-19, untuk memenuhi hak-hak anak dan melindunginya, tentunya memiliki tantangan yang lebih besar.

Kata Eri, selama ini Pemkot Surabaya juga concern menjalin kerjasama dengan semua pihak agar anak-anak Surabaya terlindungi dari penyebaran Covid-19. Untuk mendukung upaya ini, pemkot juga memasifkan program vaksinasi massal bagi anak usia 12 tahun ke atas.

“Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan Forum Anak Surabaya menyosialisasikan kepada anak-anak bagaimana menjalankan pola hidup sehat di masa pandemi ini. Saling sharing dengan teman-teman mereka dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan secara teknis penilaian Kota Layak Anak tak hanya dilakukan pemerintah pusat melalui Kemen PPPA. Tetapi, dalam proses penilaiannya, mereka juga melibatkan berbagai pihak terkait.

“Sehingga mereka bisa melihat langsung bagaimana peran Surabaya di dalam memenuhi hak-hak anak dari semua aspek itu,” kata Antiek.

Ia memaparkan, bahwa penilaian Kota Layak Anak ini diukur melalui 24 indikator yang mencerminkan implementasi atas 5 klaster substantif  Konvensi Hak Anak yakni:

• Klaster 1, Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak
• Klaster 2, Pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
• Klaster 3, Pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan
• Klaster 4, Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
• Klaster 5, Perlindungan khusus anak.

“Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi anak-anak terkait pandemi ini juga menjadi variabel yang juga masuk di dalam penilaian kehidupan pemenuhan yang sehat,” kata Antiek

Selain itu, Antiek mengatakan,bahwa  tim penilai KLA juga melihat konsistensi maupun kolaborasi yang dilakukan Pemkot Surabaya ini bukan sekadar untuk mendapatkan penghargaan.

Tetapi, bagaimana kebijakan yang dilakukan pemkot ini benar-benar real untuk memberikan wadah dan memenuhi hak-hak anak secara berkelanjutan.

“Sehingga berdasarkan penilaian itu yang kemudian tim dari pusat kembali memberikan predikat Kota Layak Anak Kategori Utama kepada Surabaya,” papar Antiek. (ade/ed2)

Prestasi tersebut, diumumkan dalam acara penerimaan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2021 yang diikuti Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin didampingi Sekda, drg Ninik Ira Wibawati, Asisten Administrasi Pemerintahan Gogol Sudjarwo dan Kepala Dinas Sosial P3A Rey Suwigtyo secara virtual di command centre, Kamis (29/07) tadi.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

Penyerahan penghargaan KLA 2021 sendiri, dibuka dengan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing sesuai yang ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024, maka perlu menyatukan kekuatan untuk memenuhi dan melindungi hak anak. “Secara umum anak memiliki 4 hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan serta hak partisipasi,” ujarnya.

I Gusti Ayu juga menyampaikan, bahwa  Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dengan lahirnya Perpres No. 25/2021, berarti dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia pun menjadi lebih kuat.

Penghargaan KLA itu, tambahnya, diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A). Evaluasi ini, dilakukan untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan 24 indikator yang telah ditetapkan yang akhirnya bermuara pada penghargaan KLA yang terdiri dari 5 peringkat. Yakni, Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. Perolehan penghargaan ini merupakan hasil dari menguatnya peran seluruh pihak dalam memenuhi hak dan melindungi anak-anak di kabupaten/Kota masing-masing.

“Selamat kami ucapkan kepada daerah yang menerima penghargaan di tahun 2021 atas segala upaya dan kerjasama yang telah diberikan. Semoga, penghargaan ini tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir tetapi sebagai penyemangat semakin maju dalam memenuhi hak dan melindungi anak di daerah masing-masing,” tutur Menteri Bintang mengakhiri sambutannya.

Usai mengikuti penyerahan penghargaan KLA secara virtual, Wali Kota Probolinggo, pun mengucapkan rasa syukur atas penghargaan yang luar biasa bagi Kota Probolinggo dan berterimakasih kepada Perangkat Daerah terkait.

“Alhamdulillah, saya bersyukur tahun ini Pemkot Probolinggo naik satu peringkat meraih Nindya. Ini adalah bentuk komitmen kita semua untuk melakukan yang terbaik. Jangan hanya bangga dengan apa yang sudah diraih. Mari terus lakukan inovasi dan tingkatkan yang terbaik untuk Kota Probolinggo,” ujar Wali Kota bangga.

Penghargaan ini, tambahnya, adalah penghargaan untuk warga Kota Probolinggo. Bahwa, apa yang dilakukan adalah benar-benar untuk kebaikan semua, khususnya sesuai dengan Kota Layak Anak dengan peringkat Nindya.

Sementara itu, Kabid Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak Lucia Aries Yulianti, menjelaskan kunci dari KLA adalah kerjasama koordinasi dan saling melengkapi dari oleh dan untuk anak. “Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan media massa paham bahwa bekerja, berusaha dan berkegiatan bukan hanya melaksanakan program dan kegiatan. Tapi, pemenuhan hak anak yang harus dilindungi, dihormati, dijunjung tinggi serta diimplementasikan dalam lini kehidupan,” bebernya. (kom/top/ed2)