Ketua Bidang Investigasi KPI, Arsyad Subekti, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendapat ditelepon dari Divisi Pengaduan KPK, terkait pengaduan yang sudah dilayangkan. “Tadi sekitar pukul 16.00, kita ditelepon oleh bagian Devisi Pengaduan KPK, Bapak Taufiq. Dirinya klarifikasi terkait surat pengaduan yang kami layangkan ke KPK pada 18 Mei 2023 lalu. Yakni, atas adanya dugaan korupsi terkait pelaksanaan pembangunan Jargas untuk rumah tangga Kabupaten Lumajang (4.020SR ) Kode RUP 33003182, kode tender 9900109,” terang Arsyad, Senin (19/06/2023) tadi.

Dengan adanya tanggapan dari pihak KPK, dirinya berharap bahwa hal ini bisa menjadi awal yang baik terkait penindakan serta penanganan kasus-kasus korupsi. Di sisi lain, dirinya meminta agar masyarakat juga proaktif turut serta mengawasi setiap proyek pembangunan yang ada, agar semua bisa berjalan dengan baik dan penyelewengan anggaran bisa diminimalisir.

“Semoga saja, KPK dan pihak penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan betul-betul menindak siapa saja yang melakukan dugaan korupsi uang negara. Baik itu anggaran dari APBN maupun APBD,” tegasnya.

Baca juga :

Hal senada, diungkapkan Sekjen KPI, Ricky Yahya, bahwa KPI telah menyampaikan pengaduan terkait pengerjaan Proyek Strategis Nasional Jargas di Kecamatan Klakah dan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini, pihaknya sudah dimintai keterangan oleh Unit Tipikor Polres Lumajang dan juga respon dari KPK.

“Kami percaya kepada APH, agar melaksanakan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kami juga mendesak kepada KPK agar tidak memberikan respon yang spekulatif mengenai upaya penanganan yang dilakukan. Kami menekankan bahwa KPK juga berkewajiban untuk mencari bukti-bukti tambahan mengenai RAP yang notabene itu adalah domain dari PT Petronesia Benimel. Jadi kami berharap agar KPK pusat turun atau survei lokasi terhadap temuan kami,” papar Ricky.

Dijelaskannya, bahwa KPK sempat menyakan beberapa bukti tambahan. “KPK meminta beberapa bukti tambahan agar kasus dugaan korupsi Proyek Jargas di Lumajang bisa ditindak lanjuti. Apabila KPK tidak merespon pengaduan kami, maka kami akan melaporkan KPK kepada Badan Pengawas,” tambahnya.

Ricky menegaskan, KPK perlu tahu bahwa Proyek Jargas di Kabupaten Lumajang, sejak awal pelaksanaannya banyak menimbulkan persoalan di masyarakat. Dari tahapan awal, tidak adanya sosialisasi dan diduga pekerjaan proyek yang dikerjakan secara serampangan tanpa prosedur pelaksanaan yang benar sampai pada dugaan pekerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi sehingga kuat dugaan ada potensi korupsi yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. (adi/gie)

Sekjen KPI, Ricky Yahya, kepada Memontum.com mengatakan bahwa pihaknya menilai banyak kejanggalan pada pelaksanaan pekerjaan Proyek Jargas. Seperti, yang salah satunya ada di Kecamatan Klakah dan Kecamatan Ranuyoso.

Menurutnya, proyek strategis nasional yang seharusnya dikerjakan dengan baik, terkesan dikerjakan asal-asalan. “Sejak awal pelaksanaan proyek, ini banyak dikeluhkan masyarakat dan dari hasil pengamatan kami di lapangan banyak kejanggalan,” terangnya, Selasa (13/06/2023) tadi.

Baca juga :

Ricky menambahkan, bahwa seperti kedalaman galian pipa gas dari beberapa titik yang ditemukan pihaknya, diduga tidak sesuai spesifikasi. Dirinya juga mengkhawatirkan, jika nantinya bisa membahayakan keselamatan masyarakat.

“Di beberapa titik yang kita temukan, itu kedalaman galian hanya 80 Cm. Bahkan, ada yang 60 Cm. Makanya, kami menduga ini tidak sesuai dan saya khawatir nantinya bisa membahayakan keselamatan warga,” ungkapnya.

Dari laporan yang diluncurkan KPI, kata Ricky, itu tidak hanya ke Polres Lumajang. Namun, tembusannya juga diluncurkan Ke Mabes Polri, Kementerian ESDM dan juga ke Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

Perlu diketahui, Proyek Jargas dengan nilai pagu Rp 52 miliar itu, berlangsung di Kabupaten Lumajang dan dikerjakan tidak sesuai target yang direncanakan (Target 15 Desember 2022, red). Bahkan, meski diberi perpanjangan waktu hingga 15 Maret 2023 dan meskipun jaringan sudah terpasang dari total 4020 penerima manfaat, namun masih banyak masyarakat yang mengaku belum bisa memanfaatkannya. (adi/gie)

“Kita percayakan saja, bahwa kasus dugaan ini masih tahap penyelidikan di unit Tipidter Polres Lumajang. Dan saya berharap besar, bahwa perkara dugaan ini ditangani secara profesional,” tegasnya kepada memontum.com, Selasa (07/03/2023) tadi.

Menurut Ketua KPI yang juga pengacara muda Lumajang itu, bahwa dugaan kasus pertambangan ilegal ini sangat merugikan pemerintah daerah dan masyarakat Lumajang secara umun. Dimana, hal itu berdampak pada pemasukan PAD dan memunculkan ruang Pungli untuk oknum-oknum.

“KPI Lumajang akan mengawal kasus ini sampai tuntas dan tidak main-main. Jika nanti kasus ini dihentikan dan tidak ditangani dengan profesional, maka kami sebagai pimpinan KPI akan melaporkan pada Mabes Polri. Karena, maraknya pertambangan ilegal akan kami gugat secara Perdata atas kerugian materil. Sehingga, fakta dipersidangan dan putusan hakim akan menjadi sejarah ketegasan APH,” ujar Hosy.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kapolres Lumajang, AKBP Boy Jeckson Situmorang, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon terkait pengaduan dugaan kasus penambangan ilegal di Kecamatan Tempeh, yang dilaporkan oleh KPI ke pihaknya, belum bisa memberikan keterangan.

Sementara di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Hertutik, saat dikonfirmasi terkait dengan maraknya penambangan ilegal yang saat ini ramai di Kabupaten Lumajang, enggan memberikan keterangan.  

Sebagaimana diberitakan, KPI secara resmi telah melaporkan dugaan penambangan ilegal di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, ke Polres Lumajang. Aktifitas penambangan pasir yang diduga ilegal itu, pun seolah dikemas legal dengan menampilkan di salah satu media sosial. (adi/sit)

Sekjen KPI, Ricky Yahya, mengatakan bahwa aktifitas penambangan pasir yang diduga ilegal tersebut terlalu berani dalam melakukan aktivitas. Apalagi, hingga memunculkan aktivitasnya di media sosial (Medsos). “Aktivitas penambangan yang diduga dilakukan oleh JM, itu secara terang-terangan melakukan penambangan secara ilegal. Bahkan, begitu berani dipublikasikan menggunakan konten youtube seolah kebal hukum,” ujar Ricky.

Dijelaskannya, dari pantauan KPI, diketahui bahwa izin penambangan yang dimiliki oleh JM sudah habis masa berlakunya. Yakni, sekitar tiga tahun silam. Bahkan, jaminan reklamasinya juga sudah keluar. Namun, JM tetap bisa melakukan aktivitas penambangan menggunakan alat berat dan bisa lolos dari pantauan Aparat Penegak Hukum atau APH.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Ini menjadi keprihatinan kita semua. Kami berharap, ada atensi dari Kapolres Lumajang, untuk menindak tegas. Karena, JM diduga secara terang-terangan melakukan pelanggaran hukum dan jelas-jelas merugikan negara serta masyarakat secara umum,” ujarnya.

KPI minta kepada pihak kepolisan Polres Lumajang, untuk bisa secara profesional menangani kasus ini. Karena, ketika bukti-bukti sudah kuat, maka tidak ada alasan pihak kepolisian untuk tidak memproses.

“Segera lakukan tindakan hukum secara profesional. Kami akan selalu memantau proses ini dan kami pun akan berkirim surat ke Kapolri Jendral Listyo, Sigit Prabowo, sebagai pimpinan tertinggi kepolisian Republik Indonesia, ” tegasnya. (adi/sit)

Sekretaris Desa Bago, Fauzi, membenarkan jika disekitar lokasi tanggul, ada aktivitas penambangan. Aktivitas itu, ada di bagian atas dan bawah tanggul.

“Kalau yang saya pernah lihat, di atas itu manual dan yang di bawah menggunakan alat berat,” ujarnya.

Akibat jebolnya tanggul, sontak mengundang reaksi beberapa warga. Bahkan, sebagian warga sekitar langsung mendatangi tanggul yang jebol.

Koordinator Balai Besar Sungai Brantas Jawa Timur di Surabaya, Nur Afandi, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan adanya tanggul yang rusak pada kawasan tersebut. Usia tanggul yang relatif pendek, diduga karena adanya aktivitas penambangan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Penyebab jebolnya Cekdam Bagu Rejali, itu ada dua penyebab. Pertama, ulah penambang yang tidak mematui aturan tata cara menambang. Kedua, karena bencana banjir lahar Semeru. Dua faktor ini, yang akhirnya menyebabkan kerusakan pada bangunan tersebut,” ujarnya, Kamis (23/06/2022) tadi.

Seharusnya, ujar Nur Afandi, di sekitar kawasan tanggul tidak ada aktivitas penambangan. “100 meter dari atas bangunan (tanggul, red) dan 200 meter dari bawah bangunan, itu steril,” terang Nur Afandi melalui pesan WhatsApp.

Menyikapi jebolnya tanggul, Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Lumajang yang langsung turun ke lapangan, pun berencana akan melakukan upaya hukum terhadap managemen pihak penambangan. Dengan alasan, aktivitas itu mengancam warga sekitar.

“Setelah melihat kondisi di lapangan, kami menduga ada aktivitas penambangan pasir yang tidak sesuai aturan teknis penambangan pasir. Karena terlalu dekat dengan tanggul itulah, yang kemudian berdampak pada ambrolnya tanggul,” terang Ketua KPI Indra Hosy, Kamis (23/06/2022).

Menurutnya, penambangan pasir yang dilakukan oleh salah satu PT, diduga telah melakukan kelalaian. Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan somasi yang isinya tuntutan kerusakan tersebut, harus diganti rugi dan diperbaiki. Karena, pembangunan tanggul tersebut menggunakan uang negara dan jika somasi tersebut tidak diindakan oleh managemen, maka akan menggunakan langkah hukum pidana dan perdata.

“Negara saat ini sedang dirugikan. Selain itu juga, kita mengkhawatirkan dampak buruk akibat kerusakan tanggul. Kita khawatir, jika terjadi lahar Semeru berskala besar, bisa berdampak buruk terhadap keselamatan warga sekitar,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu managemen PT penambang di lokasi sekitar tanggul, ketika dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon, belum memberikan keterangan secara resmi. Dengan alasan, pihaknya masih meeting dan nanti akan diberikan informasi lebih lanjut. (adi/sit)