Wali Kota Malang, Sutiaji, yang berkesempatan melakukan kunjungan untuk meninjau penyaluran beras, menyampaikan jika bantuan pangan tersebut sebagai bentuk dukungan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dan pengurangan angka stunting. “Ini di luar bantuan non tunai yang diberikan dari penyedia bulog. Sekarang, diberikan barang secara langsung dari pusat. Harapannya, ini bisa meringakan beban masyarakat. Kalau mereka diberi uang tunai itu untuk tambahan membeli lauk pauk,” kata Wali Kota Sutiaji.

Selain itu, tambahnya, ini juga sebagai bentuk mengatasi kenaikan inflasi dan memitigasi kelangkaan pangan. Karena, menurutnya secara global akan ada tiga krisis yang bisa terjadi.

“Secara global ini ada tiga krisis, krisis ekonomi, krisis energi, dan krisis pangan. Tapi yakin di Indonesia tidak akan terjadi krisis tersebut,” tambahnya.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Pihaknya berharap, dengan bantuan tersebut, maka dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Tterlebih, saat ini masih berada di suasana bulan Ramadan dan menjelang lebaran.

“Ke depan nanti juga ada bantuan telur dan daging ayam yang akan disalurkan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) setelah proses bantuan beras ini selesai terdistribusikan, komitmennya itu,” imbuh Wali Kota Sutiaji.

Sementara itu, salah satu KPM, Maulidah, menyampaikan jika dirinya merasa terbantu dengan diberikan bantuan pangan (beras) tersebut. Sebab, itu akan bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi keluarganya.

“Alhamdulillah, sangat terbantu dengan adanya bantuan beras gratis dari pemerintah ini,” ujar Maulidah.

Untuk persyaratan penerima bantuan tersebut, menurutnya hanya membawa foto kopi KTP dan membawa blangko yang sudah dibagikan oleh pihak kelurahan. “Saya juga tidak tahu, tiba-tiba di rumah ada blangko. Mungkin karena saya peserta PKH juga, jadi dapat. Syaratnya tadi cuma foto kopi KTP, dan kalau perwakilan karena ibunya sudah sepuh banget bisa membawa KK yang asli,” imbuhnya.

Sebagai informasi, secara keseluruhan untuk wilayah Kota Malang sendiri dengan lima kecamatan yang ada, terdata ada sejumlah 24.063 KPM, dengan masing-masing KPM menerima 10 kg beras dari Bulog. (hms/rsy/sit)

Dalam prosesi itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika subsidi tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karenanya, harus tepat sasaran untuk di lima kecamatan yang ada di Kota Malang dan juga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Ini ada subsidi beras bagi saudara kita yang dalam kondisi membutuhkan. Mulai saat ini, sudah siap untuk disalurkan hingga nanti, atau Selasa (18/04/2023) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 H,” kata Wali Kota Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Malang, Siane Dwi Agustina, menyampaikan jika di Kota Malang ada sejumlah 24.063 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dimana, perorangnya akan menerima 10 kg beras.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Jadi ada 24.063 KPM di Kota Malang. Nantinya, itu dikalikan masing-masing mendapat 10 kg. Sehingga, total keseluruhan 240.630 kg. Kemarin kita sudah melakukan penyaluran cadangan pangan ke Kabupaten Malang dan Kota Batu,” kata Siane.

Ditambahkan Siane, untuk penyaluran bantuan pangan stok beras yang ada di Gudang Bulog, bisa dikatakan aman. Untuk per hari ini, stok beras yang ada yaitu 2.170 ton. Namun, di tiap harinya pengadaan beras akan terus berjalan.

“Hari ini kita masuk di gudang ada tiga truk yang sedang siap-siap mau bongkar. Mulai hari ini sampai siang juga jalan terus, pengadaan juga berjalan terus sampai Desember,” lanjutnya.

Sebagai informasi, selain menyalurkan bantuan pangan, pihaknya juga menyiapkan paket-paket bantuan lainnya bagi masyarakat yang membutuhkan, yakni ada sebanyak 15 ribu paket yang disediakan. (hms/rsy/sit)

Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririk Mashuri, mengatakan bahwa bantuan sosial dari kementerian sosial tersebut berupa dana paket Sembako. “Jadi, hari ini batch atau kelompok 1 yang menerima bantuan sebanyak 121 KPM dengan nominal Rp 200 ribu per bulan,” jelas Ririk, saat berada di Desa Mojorejo, Kecamatan Sumberejo, Kota Batu, Jumat (31/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Pemberian bantuan kepada KPM sebesar Rp 200 ribu itu, dibayarkan tiga bulan sekaligus. Yaitu, mulai Januari sampai Maret 2023, dengan total keseluruhan Rp 600 ribu. “Empat titik yang menjadi sasaran pemberian bantuan kepada KPM yaitu ada di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Ngaglik. Lalu, Jalan Sakura, Desa Pesanggrahan. Kemudian, Jalan Mojosari, Desa Mojorejo. Serta di Dusun Kajar, Desa Pandanrejo,” terangnya.

Untuk kelanjutannya, menurut Ririk, secara bertahap BPNT diberikan ke batch 2 dan 3. Hingga, Bulan Ramadan ini mencapai target 4.327 KPM. “Yang jelas, setelah pemberian BPNT ke 121 KPM akan terus berlanjut sampai pada 4.327 KPM,” tegasnya.

Diketahui, program pembagian Sembako atau yang dulunya disebut dengan BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan setiap bulan kepada KPM. (put/gie)

Disampaikan Wali Kota Bengkulu, pembagian BLT ini merupakan salah satu wujud pemerintah agar warga tetap bahagia. Walaupun kondisi serta suasana yang saat ini tidak menentu, tetapi BLT ini merupakan salah satu upaya menangani inflasi Kota Bengkulu.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Menanggapi adanya warga yang tidak terdata, Wali Kota Bengkulu menyampaikan, bahwa ada kemungkinan kesalahfahaman pada saat RT melakukan pendataan. Karenanya, ke depan hal ini akan menjadi bahan evaluasi.

“Bisa saja, itu terjadi kesalahan dalam melakukan pendataan atau sebagainya. Untuk warga yang seharusnya menerima karena belum terdata, pemerintah akan ada solusinya. Kita akan tetap perhatikan mengenai hal itu,” kata Wali Kota Bengkulu.

Sementara itu, Plt Kandinsos Kota Bengkulu, membenarkan adanya warga yang tidak terdata atau tidak diusulkan di tingkat RT. “Itu tidak diusulkan oleh pihak RT. Akan tetapi, kita akan tetap data. Kemungkinannya nanti, akan ada bantuan Pemkot Bengkulu,” terang Kadinsos. (bkl/sit)

Angka sebanyak 201 sendiri, awalnya didapatkan dari usulan pokok pikiran (Pokir) atau usulan DPRD Kota Batu sebanyak 159 KPM. Lalu, pendataan kelompok masyarakat desa/kelurahan se-Kota Batu sebanyak 42 KPM.

Seiring dengan penambahan itu, maka penambahan anggaran pun mengalami perubahan. Jika sebelumnya Rp 6,03 miliar, maka kini menjadi Rp 6,4 miliar. Pagu anggaran yang disediakan untuk masing-masing penerima, senilai Rp 30 juta.

Sekretaris Dinsos Kota Batu, Adiek Imam Santoso, mengatakan bahwa penambahan penerima bantuan sesuai hasil pembahasan anggaran bersama antara Tim Anggaran (eksekutif) dan Tim Banggar DPRD Kota Batu. Sehingga, angka anggaran bertambah sebesar Rp 390 juta.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Dinsos mendapatkan amanah menjalankan program bedah RTLH yang ditambahkan sebanyak 13 KPM. Sehingga, totalnya nanti ada 214 KPM. Dari total itu, yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi sebanyak 170 KPM,” ungkap pria yang akrab disapa Dedek.

Dirinya juga mengatakan, realisasi program RTLH masih menunggu hasil peraturan kepala daerah yang saat ini masih direvisi Bagian Hukum Pemkot Batu, untuk disinkronkan dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Diperkirakan peraturan kepala daerah rampung saat awal September.

Dijelaskannya, bahwa landasan pelaksanaan ini dari peraturan kepala daerah untuk pelaksanaan rehabilitasi RTLH berdasarkan arahan BPK. Hal itu menyesuaikan dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Yakni, bantuan sosial dan hibah yang bersumber dari APBD, dijadikan dalam satu payung hukum berupa peraturan kepala daerah.

“Dalam payung hukum itu dicantumkan pula nama-nama penerima bantuan. Saya mengamanatkan agar masa pelaksanaannya tidak lebih 45 hari kalender. Maka, diperkirakan program RTLH selesai digarap pada 15 Oktober nanti,” terangnya. (bir/sit)

“Kita berharap, ada perubahan mendasar. Bagaimana perubahan tersebut bisa mengangkat kemiskinan. Contohnya, inikan banyak produk jagung, bagaimana jagung ini dikelola dengan baik. Karena minyak jagung dan gula dari jagung, ini harganya mahal. Maka, ini perlu dimanfaatkan dengan baik, begitu pula sektor pertanian yang lain,” kata Tri Rismaharini.

Mantan Wali Kota Surabaya ini juga menjelaskan, bahwa pihaknya juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam upaya untuk memperkuat perekonomian KPM PKH Malang Raya. Khususnya, Kabupaten Malang agar kesejahteraan mereka meningkat.

Baca Juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Saya berharap mereka mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki di Kabupaten Malang. Kalau mereka berusaha, kapasitas mereka jauh lebih besar,” imbuhnya.

Risma juga menyampaikan, bahwa Kementerian Sosial RI akan memberikan dukungan berupa peralatan untuk memulai usaha bagi ribuan KPM PKH yang berada di wilayah Malang Raya. “Oleh karenanya, saya minta warga Malang Raya, khususnya Kabupaten Malang, untuk segera berdiskusi mencatat apa saja potensi-potensi yang akan dikembangkan di setiap kecamatan dan segera dilaporkan apa saja yang dibutuhkan. Tujuannya, agar Kementerian Sosial RI segera memberikan bantuan dan dukungan,” tambahnya.

Risma juga menjelaskan, perlunya kolaborasi untuk membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat. “Saya yakin dengan pengalaman yang ada, kita bisa melakukan percepatan. Saya mengharapkan di Malang Raya, ini untuk kemiskinan akan turun,” terangnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan ini turut hadir diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, Staf Khusus Menteri Sosial RI, Direktur Jaminan Sosial, jajaran Kepala OPD Kabupaten Malang, serta 2500 KPM PKH se-Malang Raya. (cw1/gie)

Turut hadir Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, Forkopimda Kabupaten Jombang, Asisten, Staf Ahli serta Kepala OPD, Kepala Dinas Sosial, Hari Purnomo, Kepala Dinas Perhubungan Hartono. Kegiatan berlangsung di tiga tempat yaitu di Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Lapangan Pemkab Jombang serta Dinas Lingkungan Hidup. Rabu (27/04/22).

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dalam sambutan menyampaikan, bahwa Dinas Sosial Pemkab Jombang telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemberian Bansos serta beras bagi tukang becak, pasukan kuning dan beberapa lainnya. Jumlah penerima bantuan sosial PMKS dan PSKS tahun 2022 ini sejumlah 8.500, Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Semoga bantuan ini mampu meringankan beban para penerima manfaat. Sebab peningkatan harga kebutuhan pokok pada saat Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri akan menurunkan daya beli masyarakat. Ini adalah sebagai wujud perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Jombang untuk berbagi rasa kebahagiaan di Bulan Ramadan dan menyongsong Idul Fitri 1443 hijriyah/2022. Apalagi masih di tengah pandemi Covid-19,” tuturnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Ditempat sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Hari Purnomo ketika diwawancarai menyampaikan, Dinas Sosial Kabupaten Jombang memberikan bantuan sosial kepada PMKS dan PSKS.

“Penerima bantuan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, sejumlah 242 penerima Bansos. Diantaranya berasal dari juru parkir (Jukir) se Kabupaten Jombang yang masuk dalam golongan PMKS. Bantuan berupa beras 5 kg dan uang Rp100 ribu. Jumlah keseluruhan penerima bantuan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun kemarin. Jumlah penerima tahun ini ada penambahan sebanyak 1.000 orang penerima,” ujarnya.

Sedangkan kegiatan penyerahan bantuan di lapangan Pemkab Jombang di peruntukkan bagi PMKS wilayah Kecamatan Jombang. “Sebenarnya penyerahan bantuan ini dilakukan secara serentak kemaren di semua kecamatan. Distribusi Bansos kemarin ada di 20 kecamatan. Yakni dengan jumlah sekitar 100 hingga 200 penerima di setiap kecamatan. Pada hari ini khusus Kecamatan Jombang dilakukan pembagian di lapangan Pemerintah Kabupaten Jombang. Penerima bantuan adalah tukang becak, pasukan kuning dan Jukir,” ungkapnya.

Harapanya di tengah masa pandemi dapat sedikit meringankan beban kebutuhan masyarakat. “Penerima bantuan berasal dari pendataan N-1 di tahun sebelumnya, serta sudah ada usulan data yang diverifikasi dan validasi di setiap desa. Sedangkan untuk di OPTD seperti Dinas Perhubungan dilakukan verifkasi ulang,” urainya. (azl/gie)

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, yang dalam kesempatan itu hadir, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan pemberdayaan ekonomi ini. Pelatihan membuat sabun cair cuci piring oleh KPM PKH Desa Sumberejo, Kecamatan Pagak.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Malang, saya mengapresiasi setinggi-tingginya kegiatan pelatihan ini yang digelar secara mandiri oleh teman-teman PKH dalam rangka memberikan pelatihan kepada para ibu-ibu penerima manfaat PKH,” kata Wabup Didik Gatot Subroto.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dirinya juga mengatakan, bahwa ibu-ibu yang mengikuti kegiatan ini tampak bersemangat tinggi dalam pelatihan. “Tentunya kami berharap, adanya pemberdayaan ekonomi. Sehingga kelak, mampu meningkatkan derajat agar tidak selamanya mendapatkan program PKH. Alhamdulillah, jika sebelumnya para penerima PKH dapat menerima bantuan dengan harus belanja di E Warong. Namun kini, sudah dapat sedikit kebebasan dari pemerintah pusat dengan bisa belanja tidak hanya di E Warong,” tambahnya.

Didik juga meyakini, dengan menuntut ilmu, maka nantinya akan dapat merubah konsep berpikir lebih maju. Dengan harapan, kelak mampu meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan perekonomian anak-anaknya ke depan sehingga lebih baik dibanding orang tuanya.

“Pelatihan KPM PKH semacam ini bisa dikolaborasikan dengan pemerintah untuk menggelar pelatihan berbasis desa. Misal di Desa Sumberejo yang berlatih membuat sabun cair untuk cuci piring, diharapkan setelah ini menjadi sebuah produk. Kemudian, oleh Pak Camat Pagak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi Kabupaten Malang bisa turut memasarkan produk ibu ibu KPM PKH ini ke warung-warung nasi yang ada di Kecamatan Pagak,” ujarnya. (cw1/gie)

“Jadi, hari ini kami bersama Wakil Bupati Trenggalek meninjau langsung penyaluran BLT DD di Desa Besuki Kecamatan Panggul. Untuk alokasi anggaran BLT tahun 2022 ini, senilai Rp 62,755 miliar,” terang Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Trenggalek, Joko Susanto, saat dikonfirmasi Jumat (11/03/2022) siang.

Dijelaskannya, penyaluran BLT DD ini sesuai dengan Perpres 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran belanja negara tahun anggaran 2022. Serta merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/ PMK.07/ tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa.

“Sesuai amanah peraturan yang dimaksud, pemerintah desa diwajibkan untuk mengalokasikan 40 persen dana desa untuk BLT DD,” imbuhnya.

Saat ini, kata Joko, bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, tengah disalurkan. “Mulai disalurkan awal Maret ini dan kami harapkan tahap 1 ini bisa selesai tersalurkan pada akhir Maret nanti,” terang mantan Kabag Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek ini.

Diharapkan, tambahnya, penyaluran bantuan baik yang bersumber dari Kemensos dan Kemendes itu, dapat membantu meringankan beban masyarakat ditengah pandemi.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, pada kesempatan sama mengaku senang dengan rencana pengguliran BLT DD. Menurutnya, ini waktu yang tepat untuk meringankan beban masyarakat sekaligus membangkitkan perekonomian masyarakat.

“Alhamdulillah, kita tadi memantau penyaluran BLT Dana Desa. Di sini, di Desa Besuki ada 118 keluarga penerima manfaat (KPM). Kita juga bersyukur penyaluran bantuan ini bisa berjalan lancar dan baik,” ungkapnya.

Suami Fatihatur Rohmah ini berharapkan, dengan penyaluran BLT DD tersebut bisa menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. “Saya berharap, bantuan ini bisa menurunkan angka kemiskinan di Trenggalek. Berikutnya, juga membawa manfaat untuk perbaikan gizi dan perbaikan perekonomian sehingga masyarakat bisa bertahan dengan baik dimasa pandemi ini,” kata Syah.

Masih terang mantan anggota DPRD Trenggalek ini, perlu diketahui bahwa bantuan BLT DD ini ditujukan untuk perbaikan gizi. Maka dari itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang lain.

“Jadi, bantuan ini hanya boleh untuk beli beras, ayam, dan disimpan untuk perbaikan gizi anak-anaknya maupun keluarga,” paparnya. (mil/sit)