Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraini Rahman mengucapkan terima kasih kepada masyarakat beserta para pihak terkait yang telah mendukung KPU sehingga Pilbup Banyuwangi 2020 berjalan aman, lancar dan sukses. Disaat ini bupati dan wakil bupati terpilih telah ditetapkan dan sudah dilantik.

“Karena itu mari kita tetap jaga persaudaraan demi kemajuan Banyuwangi tercinta,” serunya

Atas suksesnya Pilbup Banyiwangj 2020, Dwi Anggraini Rahman, pun menyebut sejumlah pihak yang dianggap punya andil besar dalam proses aman dan lancarnya Pilkada.

Baca juga: KPU Banyuwangi Gelar Tasyakuran dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Para pihak yang disebut itu dari petugas TNI, Polri, Pemda, Bawaslu, Kejari, Pengadilan Negeri, PPS, PPK, para pimpinan partai politik, tokoh lintas agama, termasuk kalangan jurnalis.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi – tingginya atas dukungan yang diberikan kepada KPU Banyuwangi,” ungkap Dwi. (adv/ras/sit)

Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni, mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tercatat sebesar 65,31%.

“Jumlah daftar pemilih tetap laki-laki sebanyak 646.418 pemilih, dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 658,418. Sementara jumlah total pemilih sebanyak 1.304.909,” ujar Dwi Anggraeni, Jum’at (12/03) tadi.

Sedangkan untuk tingkat partisipasi, kata Dwi Anggraeni, masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya sebesar sebesar 65,31 persen.

“Tingkat partisipasi pemilih pria sebesar 61,63 persen, sedangkan pemilih perempuan sebesar 68,92 persen. Jumlah rata-rata total tingkat partisipasi masyarakat laki-laki dan perempuan sebanyak 65,31 persen,” jelasnya.

Baca juga: KPU Tetapkan Pasangan Ipuk dan Sugirah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi

Lebih lanjut Ketua KPU Banyuwangi mengatakan, sedangkan jumlah pemilih disabilitas, untuk laki sebanyak 744 pemilih dan perempuan sebanyak 704 pemilih. Jumlah keseluruhan pemilih disabilitas pria dan wanita sebanyak 1.448 pemilih

“Dari jumlah pemilih disabilitas sebanyak 1.448 pemilih, tingkat partisipasinya untuk laki-laki 325 pemilih atau setara 43,68 persen dan perempuan sebanyak 276 pemilih atau setara 39,20 persen. Secara keseluruhan tingkat partisipasi pemilih disabilitas sebanyak 601 pemilih atau setara 41,51 persen,” terangnya.

Masih menurut Ketua KPU Banyuwangi, jumlah suara tidak sah di Banyuwangi sebanyak 1,79 persen. “Suara sah 836,960 dan suara tidak 15,242 dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 852,202. Jumlah suara tidak sah 1,79 persen,” paparnya. (ras/sit)

“Hari ini merupakan tugas terakhir kita. Menetapkan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sugirah, sebagai pasangan calon terpilih untuk Bupati dan Wakil Bupati 2020,” ungkap Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraini Rahman, seusai menyerahkan salinan keputusan penetapan KPU Banyuwangi dalam Rapat Pleno yang digelar di Hotel Santika, Kamis (18/02) tadi.

Selanjutnya, masih menurut Dwi, Paslon terpilih akan dilantik. Pelantikan menjadi ranah DPRD, Pemerintah Daerah Banyuwangi dan Pemerintah Provinsi Jatim.

Baca Juga : Paska Dilantik, Bupati dan Wabup Banyuwangi Siap Geber Program 100 Hari

“Informasi yang kita terima, kemungkinan akhir bulan Februari ini akan dilakukan pelantikan,” paparnya.
Dalam rapat pleno yang dihadiri Paslon terpilih, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas-Sugirah beserta tim pemenangan, Bawaslu dan pimpinan lintas partai politik. Sementara paslon urut 01, Yusuf Widyatmoko-Muhammad Riza Azizy, berhalangan hadir.

“Sudah kita undang semua. Namun dari Paslon urut 01, berdasarkan info dari tim pemenangan bahwa Bapak Yusuf dan Gus Riza tidak bisa memenuhi undangan kami dalam penetapan. Paslon urut 01 diwakilkan oleh ketua tim pemenangannya, Bapak Taufik,” terangnya. (ras/adv/sit)

Setelah kurang lebih enam pekan, lima jawara yang akan menerima hadiah, diumumkan pada Selasa 26 Januari 2021.

Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni, mengatakan para pemenang berhak atas hadiah uang tunai plus plakat dari KPU Banyuwangi.

Dalam kesempatan itu, Dwi Anggraeni menyampaikan pengumuman pemenang Lomba Selfie Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.

“Mereka yang terpilih selaku pemenang antara lain, Juara 1 IG @ach.Styobii, Juara 2 FB @Pichoo, Juara 3 IG @memengan_kelir, Juara 4 IG @shintamaya3 dan Juara 5 @choirunisafirdaus,” kata Dwi Anggraeni.

Baca Juga: KPU Banyuwangi Gelar Selfie Contest Berhadiah Puluhan Juta

Dwi Anggraeni mengungkapkan, KPU Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat kepada pemenang. Selanjutnya, untuk pengambilan hadiah akan dihubungi langsung melalui Media Sosial masing-masing.

“Penyelenggara Pemilu juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Banyuwangi atas partisipasinya dalam mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020,” pungkasnya. (ras/sit/adv)

Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni mengatakan, setelah melalui tahapan penerimaan dan verifikasi berkas syarat pencalonan dan syarat calon, KPU Banyuwangi menyatakan Bakal Pasangan Calon (Paslon) atas nama Ipuk Fiestandani Azwar Anas dan H. Sugirah, Spd., M.Si dan Bakal Pasangan Calon (Paslon) H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos dan KH. Muhammad Riza Aziziy, M.IEB.

“Dari hasil verifikasi KPU Banyuwangi, dua Bakal Paslon yakni Ipuk Fiestandani Azwar Anas – H. Sugirah dan Yusuf Widyatmoko – KH. Muhammad Riza Aziziy, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati,” ujar Dwi Anggraeni, seusai menggelar rapat pleno.

Menindak-lanjuti penetapan itu, Ketua KPU Banyuwangi meneruskan dengan membuat Surat Keputusan (SK) KPU nomor 362/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Ipuk Fiestandani Azwar Anas dan H. Sugirah, S.pd., M.Si, serta SK nomor 363/HK/03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos dan KH. Muhammad Riza Aziziy.

“Pilkada pada 9 Desember mendatang, menetapkan Dua Pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup), Ipuk Fiestandani Azwar Anas – H. Sugirah, Spd.,M.Si dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos – KH. Muhammad Riza Aziziy,” terangnya.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Banyuwangi, Dian Purnawan, menambahkan bahwa setelah rapat pleno penetapan Paslon, pihaknya akan menggelar pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati.

“Pengundian nomor urut akan dilakukan pada Kamis (24/9) besok di Hotel Ketapang Indah, pada pukul 13.00 siang,” pungkasnya. (ras/sit)

Dalam penyerahan SK KPU Banyuwangi tersebut juga dihadiri Komisioner KPU Banyuwangi, Dian Mardiyanto, Ari Mustofa dan Edy Sumanto serta perwakilan Partai Politik, Selasa (11/08/2020) di Aula KPU Kabupaten Banyuwangi.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Timur, Insan Qoriawan mengatakan, dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi No. 333/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/VIII/2020. Berbunyi, telah menetapkan minimal jumlah kursi yang harus dipenuhi Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk dapat mencalonkan dalam pemilihan serentak lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 sebanyak 10 kursi di DPRD.

“Dalam ketentuannya 20 persen dari kursi DPRD, kalau DPRD Banyuwangi jumlahnya 50 kursi berarti 10 kursi, kalau mengunakan suara sah ketentuannya 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah seluruh Parpol dalam Pemilu tahun 2019,“ ucap Insan Qoriawan saat dikonfirmasi Awak Media.

Lanjut Insan Qoriawan selain 10 persen jumlah kursi maupun 25 persen suara sah Pemilu tahun 2019 sebagai syarat pencalonan. Ada juga dokumen yang sangat penting dan mutlak diperlukan, yakni formulir B 1 KWK Parpol atau lazim disebut dengan rekomendasi Parpol.

“Formulir B1 KWK Parpol penting dan harus ada, karena itu surat persetujuan dari pengurus Parpol tingkat pusat untuk syarat mencalonkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,“ ujarnya.

Dan rekomendasi pengurus Parpol tingkat pusat tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Parpol atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing Parpol.

“Rekomendasi Parpol untuk pasangan calon bisa saja ditanda tangani selain Ketua Umum dan Sekjen dengan syarat ada mandat, ini yang berpotensi adanya rekomendasi ganda, maka diperlukan kehati-hatian teman-teman KPU,“ katanya.

Menurut Insan Qoriawan, rekomendasi Parpol ganda yang dianggap sah dengan pasangan calon yang berbeda bisa saja terjadi. Sehingga KPU mengeluarkan ketentuan bahwasanya Parpol atau gabungan Parpol hanya memperoleh satu kali kesempatan untuk mendaftarkan calonnya.

“Ketika Parpol sudah mendaftarkan calon, tidak ada lagi kesempatan untuk mendaftarkan calon dari Parpol yang sama, jadi KPU wajib menolak pendaftaran calon berbeda dari Parpol yang sama,“ pungkasnya. (ras/mzm)

Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni melalui Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Dian Purnawan mengatakan, sesuai data jumlah katagori keterbatasan khusus di Banyuwangi sebanyak 2,148 orang.

“Dari jumlah 2.148 orang tersebut, dengan klasifikasi tuna daksa 500 orang, tuna netra 501 orang, tuna rungu 404, tuna grahita 340, dan disabilitas lainnya sebanyak 403 orang,” kata Dian Purnawan bertempat di Kantor KPU Banyuwangi, Selasa (5/8/2020)

Dian menjelaskan, kertas suara khusus difabel ini tersedia di setiap Tempat Pemilihan Suara (TPS). “Semua TPS tersedia kertas suara khusus penyandang difabel,” jelasnya.

Lebih lanjut Komisioner KPU Banyuwangi mengatakan, saat ini petugas pemutakhiran data pemilih (PPDB) masih melakukan pendataan di tingkat desa. Untuk mengetahui berapa jumlah data pemilih akan diumumkan setelah tanggal 13 Agustus 2020.

“Dari pendataan tersebut akan diketahui berapa jumlah pemilih laki-laki dan perempuan termasuk pemilih disabilitas,” katanya.

Lanjut Dian, agar pemilih disabilitas bisa menyalurkan suaranya. Pemilih penyandang disabilitas bisa mengajak orang atau pendamping sendiri. Atau menunjuk petugas TPS untuk melakukan pendampingan.

“Saya jamin alat coblos ramah bagi saudara disabilitas. Dan kami menghimbau kepada petugas TPS harus melayani dengan baik, dan harus ramah dan menyediakan kursi roda berikut membimbingnya ke bilik suara,” paparnya.

Komisioner KPU Banyuwangi menghimbau kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, saat datang ke tempat TPS diwajibkan memakai masker. Dan disetiap TPS disediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. “Protokol kesehatan wajib dilaksanakan, dengan tujuan untuk mencegah kluster baru Covid-19.

Nurhadi Windoyo salah satu penyadang disabilitas sangat berterima kasih sekali sosialisasi terkait masalah ini. Menurutnya, Sosialisasi seperti ini sangat di butuhkan oleh penyandang disabilitas. Selain itu program ini sangat membantu kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas.

Nurhadi Windoyo berharap saat hari H pencoblosan nanti petugas TPS harus lebih tanggap dan memberikan pelayanan yang baik terhadap penyadang disabilitas.

“Biasanya teman-teman tuna rungu datang sangat awal tapi dia menunggu sangat lama bahkan nyoblosnya sampai siang. Karena saat dipanggil dia tidak mendengar. Maka dari itu petugas TPS harus respek dan mengenali pemilih katogori disabilitas ini,” harapnya. (ras/mzm)

“PPDP akan mulai melakukan pendataan Mai 15 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020,” ujar Komisioner KPU Banyuwangi Divisi SDM dan Parmas, Dian Purnawan, Rabu (15/7/2020) siang.

Dian mengatakan, masyarakat tinggal menunggu di rumah. Masyarakat diminta menyiapkan data kependudukan berupa KTP Elektronik atau Paspor atau Surat Keterangan Telah melakukan perekaman dari Dispendukcapil, Kartu Keluarga.

Saat melakukan, lanjut Dian, Petugas PPDP akan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, face shield dan dan dibekali hand sanitizer.

“Masyarakat tidak perlu kuatir, karena seluruh petugas PPDP sudah melakukan rapid test dengan hasil non reaktif,” tegasnya.

KPU Banyuwangi mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti kegiatan klik serentak lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Laman ini untuk mengecek apakah data pemilih sudah terdaftar atau tidak. (ras/oso)

Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni mengatakan, dalam rakor ini membahas petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menjelang kegiatan pencocokan dan Penelitian (Coklit) calon pemilih yang tersebar di seluruh Kabupaten Banyuwangi.

Situasi Rapat Koordinasi (Rakor) KPU Kabupaten Banyuwangi bersama anggota PPK se-kabupaten Banyuwangi, bertempat di meeting room hotel Kokoon, Sabtu (4/7/2020) siang. (ras)

“Pada Rakor ini seluruh PPK menyerahkan berkas nama-nama PPDP sebanyak 3.745 petugas sesuai jumlah TPS yang ada di Banyuwangi,” terang Ketua KPU, Dwi Anggraeni.

Sedangkan kata Dwi Anggraeni untuk rekrutmen anggota PPDP, pihaknya melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat desa maupun ditingkat kelurahan. Data rekrutmen dari PPS tersebut kemudian diserahkan ke KPU, dan selanjutnya akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) sebagai petugas PPDP.

“Setelah mendapat SK. Petugas PPDP akan diberikan bimbingan teknis dahulu, kemudian melangkahkan tugas untuk proses Coklit. Sedangkan yang akan memberikan bimbingan teknis PPDP adalah penyelenggara pemilih tingkat Desa,” kata Dwi Anggraeni.

Disamping membahas rekrutmen anggota PPDP dalam Rakor ini juga membahas masalah anggaran pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Banyuwangi yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Pelaksanaan Pilbup dan Wabup tersebut KPU Banyuwangi mendapat tambahan anggaran dari APBD sebesar Rp 52 miliar. Sedangkan pada tahap pertama sudah masuk ke rekening KPU sebesar Rp 6,9 miliar.

“KPU Kabupaten Banyuwangi tidak mendapatkan tambahan anggaran. Anggaran tetap sebesar Rp 73 miliar. Sehingga kami mengajukan tambahan anggaran ke APBN, dan disetujui tambahan anggaran sebesar Rp 52 miliar,” paparnya.

Lanjut Dwi Anggraeni tambahan anggaran dari APBN tersebut akan digunakan untuk penambahan kelengkapan TPS mulai dari honor KPPS, logistik TPS, dan pembelian APD pencegahan penularan covid-19 untuk seluruh penyelenggara Pemilukada, “ katanya.

Sementara Plt Sekretaris KPU Banyuwangi, Yulyani Dewi menuturkan , seluruh proses anggaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 sudah berbasis Cash Management Sistem sesuai dengan ketentuan Surat Edaran (SE) No. 9 tahun 2020.

“Cash Management Sistem itu semua proses anggaran melalui online sehingga cash flow atau arus kas akan kelihatan dan transparan, “ kata Yulyani Dewi.

Sehingga diharapkan proses pencairan anggaran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tidak terjadi permasalahan, baik ditingkat KPU, PPK maupun PPS.

“Sebagai bagian dari penyelenggaran Pemilukada serentak tahun 2020, kesekretariatan maupun Komisioner KPU, PPK dan PPS harus saling bersinergi dan menjaga keharmonisan baik dari sisi internal maupun eksternal agar proses penyelenggaraan Pemilukada tahun 2020 berjalan aman dan sukses, “ pungkasnya. (ras/oso)