Menurut Toyib, pengajuan tersebut tentunya atas perintah dari KPU RI, melalui surat edaran bernomor 495/PL.01.4-SD/05/2023. Dimana dalam surat tersebut, tertuliskan bahwa menerima pengajuan kembali dari partai-partai yang mengalami kendala Sistem Online (Silon) pada pengajuan sebelumnya.

“Jadi, pengajuan kembali itu atas perintah dari KPU RI. Untuk di Kota Malang sendiri itu ada dua partai, yaitu Partai Garuda dan Partai Gelora Indonesia. Maka, kedua partai tersebut sudah kita tangani. Semalam mereka sudah datang ke sini (KPU Kota Malang),” jelas Toyib, saat dikonfirmasi tadi.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Kemudian, ditambahkanya,  jika dengan kedatangan kedua partai tersebut, dilangsungkan rapat bersama, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Itu dilakukan secara efisien dan menghindari penundaan yang tidak diinginkan.

“Mereka diberi waktu 5×24 jam sejak pengajuan awal. Supaya tidak berlarut-larut, akhirnya mereka melakukan pendaftaran kemarin. Walaupun, batas terakhirnya itu hari ini, Jumat (19/05/2023). Tentunya supaya tidak seperti kemarin, daftarnya terakhir-terakhir, mepet,” tambahnya.

Untuk saat ini, para petugas KPU telah melakukan pengoreksian data serta berkas dari para Bacaleg. Apabila, nantinya ditemui kekurangan atau perlu adanya perbaikan, maka partai tesebut akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

“Jadi mulai Senin (15/05/2023) hingga Selasa (23/05/2023), ada penelitian dan pengoreksian berkas-berkas yang sudah lengkap. Ada yang kurang atau tidak. Kalau kurang lengkap ya diperbaiki. Tapi sejauh ini masih belum ada perbaikan,” imbuh Toyib. (rsy/gie)

Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, menjelaskan bahwa Partai Garuda sempat mendatangi Kantor KPU sekitar pukul 20.30 WIB. Namun, kedatangannya itu tanpa membawa berkas pengajuan dan hingga pukul 23.59 WIB atau batas terakhir, Partai Garuda tidak lagi kembali mendatangi Kantor KPU Kota Malang.

“Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Partai Garuda, itu yang menjadi penyebab gagalnya partai tersebut. Selain itu, pengurus partai juga tidak membawa fisik dokumen dan tidak mengunggah di google form KPU, sebagai solusi jika ada masalah di Silon,” jelas Aminah Asminingtyas, Senin (15/05/2023) dini hari.

Sedangkan untuk Partai Gelora Indonesia, ujarnya, gagal mengikuti proses pengajuan Bacaleg karena tidak lengkapnya syarat-syarat pengajuan. Seperti, tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen, kemudian sebagian berkas Bacaleg tidak dilengkapi foto dan berkas persyaratan digital yang gagal diunggah.

“Kalau Partai Gelora Indonesia itu melakukan berkas pengajuan, tetapi tidak bisa memperbaiki, jadi dikembalikan,” jelas Aminah.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Kemudian, ditambahkan jika Partai Gelora Indonesia datang ke KPU Kota Malang, sekitar pukul 22.30 WIB, untuk mengikuti pemeriksaan kelengkapan berkas. Karena ada sejumlah kendala, seperti pencocokan data akhirnya dilakukan secara manual.

“Pemeriksaan berkas dimulai pukul 22.30 WIB dan berakhir sampai pukul 02.00 WIB dini hari. Dengan segala dinamika untuk mencocokkan datanya karena memang manual,” imbuh Aminah.

Sehingga, menurut Aminah, kedua partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dan tidak bisa mengikuti pemilihan calon anggota legislatif. Meski demikian, kedua partai tersebut, masih sah sebagai peserta pemilu serentak yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Garuda, Maqbul Suseno, mengatakan jika rencana sebelumnya akan mendaftarkan 28 kader yang diajukan untuk menjadi Bacaleg. Namun, karena adanya kendala tersebut, maka membuat Partai Garuda gagal berpartisipasi.

“Padahal sama DPP sudah dibuka, kok tidak bisa diterima kita dan tidak sinkron sampai tadi. Sehingga, kita memutuskan datang ke KPU,” ujar Maqbul Suseno. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, KPU Kota Malang sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, menumbuhkan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang Problematika Hukum Pemilu di Era Digital sesuai esuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

Tentunya, tambahnya, agar masyarakat dapat faham dan tidak melakukan pelanggaran UU ITE dalam pesta demokrasi 2024. “Penggunaan teknologi dalam proses pesta demokrasi atau yang dikenal dengan istilah digitalisasi Pemilu, merupakan harapan yang dapat diwujudkan. Yerlebih dalam pelaksanaan Pemilu nanti didominasi oleh pemilih muda millenial dan generasi Z,” ucapnya.

Digitalisasi Pemilu diharapkan memudahkan masyarakat untuk mencegah pelanggaran Pemilu, bukan sebaliknya jangan malah dimanfaatkan ke hal negatif yang bisa melanggar hukum Undang-Undanh ITE.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Harapnnya teman teman generasi muda melek terhadap perundung- undangan, hukum yang berlaku terkait ITE. Terkait black campaign, bullying harus dimengerti konsenkuensinya. Dalam penggunaan peralatan digital, harus bisa menjaga jari. Sebab saat ini jari bisa berbicara melalui media digitql. Ada rambu rambu yang harus difahami agar tidak melanggar perundang-undangan ITE,” jelasnya.

KPU Kota Malang menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Faizin Sulistio, Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa, Kasubsi Sospol, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Faizal Rizki.

Sementara itu, narasumber Faizin Sulistio menegaskan jika digitalisasi tak bisa dihindari. Bahkan sudah menjadi kebutuhan. Semua aspek sudah memanfaatkan. Seperti bidang pendidikan, sosial, politik, budaya dan lainnya.

“Digitalisasi memiliki dua sisi. Efisiensi dan persoalan keamanan. Karena itu UU No. 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hadir untuk mengaturnya,” ujar Faizin. (gie)

Dalam acara tersebut, disebutkan jika ada pergeseran alokasi kursi pada Pemilu anggota DPRD Kota Malang mendatang. Itu sudah didasarkan pada Daftar Agregat Kependudukan (DAK) per kecamatan di Kota Malang. Hal itu, juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) Undang-Undang, atau regulasi yang sudah didapatkan dari KPU RI. Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas.

“Di tahun 2024 ini, rancangan yang sementara ini masih diuji publikkan, ada pergeseran. Hal itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2022 tentang penataan Dapil, kemudian dilengkapi dengan keputusan KPU Nomor 457 dan 488 tahun 2022, tentang penataan dapil dan alokasi kursi,” jelas Aminah.

Disebutkan Aminah, jika Kota Malang sendiri memiliki lima dapil. Diantaranya, yakni dapil Malang 1 Kecamatan Klojen, dapil Malang 2 Kecamatan Blimbing, dapil Malang 3 Kecamatan Kedungkandang, dapil Malang 4 Kecamatan Sukun, dan dapil Malang 5 Kecamatan Lowokwaru. Dari kelima dapil tersebut, ada pergeseran alokasi kursi yang terjadi pada dua dapil.

“Kecamatan Klojen di dapil 1, yang awalnya di tahun 2019 ada 6 kursi, kini menjadi 5 kursi. Kemudian, dapil 3 Kecamatan Kedungkandang di tahun 2019, ada sebanyak 10 kursi, di tahun 2024 mendatang meningkat menjadi 11 kursi. Untuk dapil 2 (Blimbing), dapil 4 (Sukun), 5 (Lowokwaru), tidak ada perubahan,” katanya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Lebih lanjut Aminah juga menjelaskan, terkait dengan jumlah penduduk di 5 arena kontes politik Kota Malang, tahun 2022 ini telah mengalami perubahan. Dimana data tertinggi, ada pada Kecamatan Kedungkandang, yakni sebanyak 208.314 jiwa. Sehingga, hal tersebut yang membuat adanya penambahan kursi pada dapil Malang 3.

“Yang jelas nilai harga kursi atau Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), berdasarkan jumlah keseluruhan penduduk di kota Malang, dibagi dengan 45 alokasi kursi. Itu ketemu 19.167 harga per kursinya. Kemudian dihitung harga kursi 19 ribu itu dibagi dengan jumlah masing-masing penduduk yang ada di masing-masing dapil,” tuturnya.

Dirinya juga mengaku, hingga saat ini masih belum ada partai politik (parpol) yang keberatan mengenai hal tersebut. Namun, pihaknya juga menekankan, jika pendapat dari parpol akan diakomodir untuk selanjutnya diteruskan pada KPU pusat.

“Belum sampai keberatan. Tapi masih tanggapan yang diajukan ke kita sudah masuk dan akomodir. Nanti akan kita ajukan. Kalau kami, ini kan kewajibannya menyusun, kemudian keputusan ada di KPU RI yang sudah dikonsultasikan kepada DPR. Nanti dilihat saja, kita kan akan memberikan masukan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, untuk penataan dapil pada lima kecamatan Kota Malang tersebut juga harus memenuhi tujuh prinsip pemilu tahun 2024. Diantaranya yakni, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. (rsy/sit)

“Masa kampanye berubah, durasi waktu dulu sampai enam bulan. Sekarang hanya dua setengah bulan saja. Karena evaluasi banyak yang keberatan, terlalu lama waktunya,” ucap Alim Mustofa.

Disampaikan Alim, segala peraturan yang menyangkut dengan Pemilu, sudah tertuang dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI). Begitupun juga dengan waktu masa kampanye. “Masa kampanye itu sudah di tetapkan juga dalam aturan JDIH KPU RI,” katanya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Ditanya terkait dengan apakah Parpol ada yang keberatan dengan masa kampanye yang pendek, dirinya mengatakan tidak ada yang keberatan. Sebab, jika masa kampanye semakin panjang, maka semakin mahal juga biayanya.

Sebagai informasi, saat ini Bawaslu Kota Malang jelang Pemilu juga sedang menyiapkan beberapa agenda, seperti pengawasan untuk Pemilu yang akan datang. Salah satunya, Sentra Gakkumdu yang baru saja di launchingkan, Rabu (30/11/2022) siang tadi.

Hal tersebut, juga mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, karena dengan persiapan yang matang tersebut tentunya bisa menyelenggarakan pesta demokrasi dengan baik, aman dan lancar. “Dengan persiapan yang kita lakukan ini, tentunya ingin kampanye Pemilu 2024 nanti bisa terlaksana dengan baik, aman dan lancar,” ucap Made. (rsy/gie)

Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas, bahwa evaluasi ini dilakukan oleh KPU keseluruhan Kota maupun pusat. ” Kota Malang fasilitasi kampanye pada pencetakan alat peraga kampanye yang diberikan kepada peserta Pemilu berupa baleho dan spanduk. Sejauh ini audah difasilitasi dengan baik. Kendalanya yang menjadi evaluasi yakni terkait pemasangan alat peraga yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku, baik Perwal maupun aturan KPU dan Bawaslu,” ujar Aminah.

Terkait pemasangan APK oleh peserta Pemilu, KPU banyak memperoleh masukan. ” Banyak masukan yang kita peroleh. Evaluasi dari peserta Pemilu seluruhnya dari KPU. Kemudian pengamanan kampanye aturan dari pihak kepolisian dan aturan KPU lebih disinkronkan lagi, suoaya pengamanan lebih baik lagi kedepan. Terkait fasilitasi kampanye, tentang pemasangan alat peraga semlat ada iri-irian tempat dari peserta kampanye. Namun semuanya bisa diselesaikan secara persuasif oleh Bawaslu. Tidak sampai ke renah pidana. Kedepannya pemasanga alat peraga bisa lebih baik dan tertata,” ujar Aminah.

Sementara itu Hamdan Akbar Savara, Kordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kita Malang menyebut bahwa pelangaran terbesar saat masa kampanye.

” Di Pemilu ada 4 jenis pelanggaran. Yakni pelanggaran Administrasi, pelanggaran etik, pelanggaran pidana dan pelangaran hukum lain. Dalam Pemilu Serentak 2019, pelanggaran terbanyak pada administarsi dan dan hukum lain. Pelanggaran didominasi pemasangan APK. Berbagai model pelanggaran pemasangan APK,” ujar Hamdan.

Menurut Hamdan, pelanggaran pemasangan APK mencapai 95 persen. “Catatan kami pelangaran APK 95 persen. Penyebab pelanggaran karena peserta Pemilu belum mengerti rinci aturan. Tidak mengerti dimana tempat yang boleh dioasang APK dan tempat yang tidak boleh dipasang. Kebanyakan juga mengenai miss radius pemasangan. Radius pemasangan di sekitaran fasilitas pemerintah, sekolah temapat ibadah. Selain itu pelanggaran hukum lain terkait Perda dan Perwal, masih ada yang memasang APK di pohon dan tiang listrik. Sanksinya APK kita turunkan. Kedepannya sosialisasi kepada peserta Pemilu semakin ditingkatkan.,” ujar Hamdan. (gie/yan)

Dalam rapat itu disebutkan bahwa PDI Perjuangan mendapat 12 kursi, PKB 7, Partai Gerakan Indonesia Raya 5, Golkar 5, Partai Nasdem 2, Partai Keadilan Sejahtera 6, Partai Persatuan Indonesia 1, Partai Solidaritas Indonesia 1, Partai Amanat Nasional 3 dan Partai Demokrat 3 kursi. Selain itu nama-nama calon anggota Dewan juga disebut termasuk perolehan sah suara sesuai daerah pemilihan.

I Made Rian, ketua DPC PDIP Kota Malang. (gie)

Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas mengatakan bahwa KPU Kota Malang telah memiliki landasan hukum pelaksaan penetapan 45 calon anggota DPRD Kota Malang. Penetapan ini sendiri sempat tertunda, namun saat ini sudah bisa dilakukan penetapan setelah KPU RI mengirim surat ke KPU daerah berkaitan dengan buku registrasi perkara konstitusi.pada 16 Juli 2019.

” Kami menindaklanjutinya dengan rapat pleno penetapan 45 calon anggota DPRD Kota Malang pada 21 Juli 2019. Berdasarkan aturan baru penetapan calon terpilih anggota DORD dilaksanakan maksimal 5 hari setelah diterbitkan syrat KPU RI. Untuk pelantikan kemungkinan dilakukan 24 Agustus 2019 setelah masa bakti anggota dewan sebelumnya berakhir. ,” ujar Aminah.

Sementara itu, ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang I Made Rian Diana Kartika SE mengatakan PDI Perjuangan Kota Malang mendapat 12 kursi. Tentunya ke 12 orang, termasuk dirinya berpeluang untuk menjadi ketua Dewan Kota Malang Periode 2019-2024.

” Untuk sepa nantinya yang akan jadi ketua dewan, akan disulkan setelah pentikan. Hari pertama DPC wajib mengusulkan 12 nama itu untuk mengikuti tes calon penentuan ketua Dewan di DPP PDI Perjuangan. Ada tes tulis, wawancara dan psikotes. Setelah itu DPP akan memberikan turunan rinci siapa yang akan menjadi ketua dewan, maksimal 2 minggu setelah diajukan,” ujar Made.

Namun terkait pengajuan pemilihan siapa yang bakal menjadi ketua dewan, pihaknya masih menunggu hasil kongres yang akan diadakan pada 8 sampai 10 Agustus 2019.

” Kami masih menunggu hasil kongres, apakah nantinya setelah kongres sudah bisa diajukan ke 12 nama tersebut atau menunggu pelantikan. Sebab setelah kongres sudah ada pengurus DPP baru, ada bidang yang menangani calon pimpinan dan pengurus di DPRD. Tapi yang menentukan tetap rekomendasi ketua umum dan sekjen partai untuk rekom ketua dewan,” ujar Made. (gie/yan)

“Meski tidak di hari libur, kami harapkan tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Selain itu, kami juga menjamin kondusifitas PSU dengan menurunkan beberapa pihak yang sebelumnya terlibat. Pasca Pemilu, kami harapkan masyarakat dapat menerima hasilnya. Sehingga input ke PPK juga lancar sesuai jadwal,” jelas Ketua KPU Kota Malang Zaenudin ST, MAP.

Pemilih memasukkan surat suara di TPS 17 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen. (rhd)

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Malang, Ashari Husen, mengatakan tingkat partisipasi masyarakat di tiga TPS berbeda. Pasalnya tiap TPS jumlah surat suaranya berbeda. “Pastinya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilpres lebih tinggi, dibandingkan TPS yang tidak PSU Pilpres. Contohnya di TPS 09 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing ini tidak ada PSU untuk Pilpres. Jadi kemungkinan lebih rendah,” jelasnya, ditemui Memo X di TPS 09.

Berdasarkan pantauan Memo X di 3 TPS memiliki karakteristik hasil yang berbeda dalam pelaksanaan PSU. Untuk TPS 17 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, dilaksanakan di Musholla Ar Rahmat, jalan Prof. Moch. Yamin Gang V No. 6 Kota Malang. Ada 4 jenis pemilihan, yakni Pilpres, Pileg DPD, DPRD Provinsi dan DPR RI. Jumlah partisipasi kehadiran sebelumnya 218 pemilih atau 81 persen, menurun 175 pemilih atau 65 persen, dari jumlah pemilih 262 DPT, dan 7 DPK.

Animo pemilih PSU di TPS 09 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing. (rhd)

“Kami sangat mengharapkan kehadiran masyarakat dalam PSU kali ini. Bahkan kami sampai jemput bola pada dua DPT kami. Yakni ibu Riamah, DPT 180 kelahiran 31 Desember 1930, yang menderita stroke sehingga tidak bisa hadir di TPS. Selain itu, pak Juamin, DPT 109 yang lahir 3 April 1956, yang barusan RS karena operasi,” jelas Ketua KPPS Suci Handayani, TPS 17 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen.

Sementara, TPS 14 Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, dilaksanakan di halaman rumah Drs. H. Yudho Nugroho, jalan Mayjen Panjaitan No. 85 RT. 3 RW. 4 Kota Malang. Dilaksanakan dua jenis pemilihan, yakni Pilpres dan DPD. Tingkat partisipasi kehadiran sebelumnya 220 pemilih atau 74 persen, menurun 181 pemilih atau 61 persen, dari jumlah pemilih 268 DPT, 16 DPTb, dan 14 DPK.

Sedangkan, TPS 09 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, dilaksanakan di depan rumah Edo, jalan Lekso 22 Kota Malang.

Ada tiga jenis pemilihan, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Malang. Tingkat partisipasi kehadiran sebelumnya 170 pemilih atau 81 persen, menurun 131 pemilih atau 63 persen, dari jumlah pemilih 195 DPT, 1 DPTb, dan 13 DPK.

Salah satu pemilih sebelumnya tidak paham terkait diadakannya PSU. “Saya sempat curiga dan berpikiran macem-macem karena kok ada PSU. Dari penjelasan suami, ada yang nyoblos ga sesuai KTP. Dalam PSU ini tidak mempengaruhi pilihan saya, tetap seperti coblosan kemarin. Harapannya, bisa lebih baik lagi. Jangan sampai petugas kelelahan,” ungkap Ita Novianti. (adn/yan)

Pada April 2019, ada 4 acara yang yang bakal dikemas cukup menarik minat masyarakat demi suksesnya Pemilu 2019. Pada 7 April 2019 diadakan Pemilu Run di Simpang Balapan Ijen Kota Malang. Diharapkan acara lari santai ini akan diikuti sebanyak 15 ribu peserta.

Pada 8 April 2019, KPU Kota Malang adakan pentas seni du Gedung Gajayana dengan mengelar lomba tari Beskalan dan tari Flashmob. KPU mengundang semua SMU di Kota Malang untuk berpartisipasi.

Event besar lainnya yakni konser musik 105 yang menghadirkan 600 musisi di Stadion Gajayana pada 10 April 2019, malam.

” Konser musik 105, pemikih berdaulat negara kuat. Akan diikuti 600 musisi. Kita targetkan 15 ribu penonton. Kita garapkan acara ini menjadi prestasi di Kota Malang,” ujar Azhari Husain S Sos MSi, Komisioner KPU Kota Malang, Kamis (28/3/2019) siang di Kantor KPU Kota Malang.

Selanjutnya pada 17 April dan 18 April 2019, KPU mengadakan lomba Selfie dan Vlog Mbois di TPS. Peserta bisa berfoto selfie dan membuat vlog di depan TPS. Diharapkan dengan lomba ini semakin banyak dan meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke TPS.

” Acara-Acara ini adalah rencana KPU untuk mensukseskan Pemilu 2019. Target partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019, sebanyak 80 persen. Dalam acara ini juga kita fokuskan sosilisasi dan pendidikan pemilih untuk para pemilih muda untuk mensukseskan Pemilu 2019,” ujar Azhari. (gie/yan)