“Tahapan selanjutnya, masih urusan pencalonan. Proses ini lumayan panjang, karena ada perbaikan dan pencermatan, termasuk tahapan yang lain. Kami bersama Bawaslu akan memverifikasi secara bersama-sama,” terangnya kepada Memontum.com, Selasa (16/05/2023) tadi.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dijelaskannya, adapun proses verifikasi tersebut akan berlangsung mulai 15 Mei 2023 hingga 23 Juni 2023, atau sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dirinya mengimbau, kepada masyarakat agar berperan aktif dalam rangkaian proses Pemilu. Termasuk, melakukan pengecekan masing-masing individu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Jika belum terdaftar, kami mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan diri ke PPS setempat maupun langsung ke KPU, baik datang ke kantor ataupun melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Lumajang,” ungkapnya. (adi/sit)

“PAN sementara dokumennya kurang sesuai. Artinya, ada pengurus yang waktu di unggah tidak sesuai dengan pengurus yang terbaru. Insyaallah, nanti diselesaikan bisa,” terang Ketua KPU Lumajang, Yuyun Baharita, kepada memontum.com.

Temuan ini, tambah Yuyun, ketika tim dari verifikator melakukan pengecekan berkenaan dengan penelitian berkas atau dokumen. Dimana diketemukan salah satu dokumen dalam pengajuan, karena pengurus DPD PAN Lumajang melakukan reposisi berkenaan dengan kepengurusan ketua. Yaitu, dari ketua lama ke ketua baru.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Artinya, yang di unggah itu masih di pengurus yang lama. Tidak ada masalah sebetulnya, cuman hanya unggahnya yang harusnya pengurus yang baru. Ini yang menjadi persyaratan di SOP kami dan kami harus mengembalikan. jadi, kesempatan dari teman-teman DPD PAN, untuk segera melakukan unggah lagi, ” terangnya.

Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat, agar yang belum terdaftar menjadi pemilih, supaya mengecek datanya di DPT online. “Masyarakat harus proaktif mengecek data masing-masing, jika belum terdaftar segera konfirmasi ke BPS atau ke KPU, atau juga bisa melalui media sosial KPU,” ujar Yuyun. (adi/sit)

“Daerah pemilihan ditetapkan melalui berbagai kajian yang menjadi dasar. Urusan daerah pemilihan, kami di KPU Daerah hanya mempunyai kewenangan uji publik. Hasilnya, ditetapkan berdasarkan tiga opsi, hasil produk uji publik ini kita sampaikan ke KPU RI,” ungkap Ketua KPU Lumajang.

Yuyun mengungkapkan, bahwa adapun Dapil yang ditetapkan diantaranya, Lumajang 1 mencakup Kecamatan Lumajang, Sukodono dan Sumbersuko dengan alokasi 8 kursi. Lumajang 2 mencakup Kunir, Yosowilangun dan Tekung dengan 7 kursi. Lumajang 3 mencakup Kecamatan Pasirian dan Tempeh dengan alokasi 8 kursi.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Kemudian, Lumajang 4 mencakup Tempursari, Pronojiwo dan Candipuro dengan alokasi 6 kursi. Lumajang 5 mencakup Kecamatan Pasrujambe, Senduro, Gucialit dan Padang dengan 7 kursi. Lumajang 6 mencakup Kecamatan Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso dengan alokasi 7 kursi. Dan Lumajang 7 mencakup Rowokangkung, Jatiroto dan Randuagung dengan alokasi 7 kursi.

“Ini adalah keputusan konkret dan tidak ngawur. Artinya, ada kajian yang matang sehingga Lumajang ditetapkan tujuh daerah pemilihan,” terangnya.

Yuyun menambahkan, bahwa KPU RI menetapkan tujuh daerah pemilihan dengan alokasi 50 kursi dengan mempertimbangkan berbagai kajian. “Contoh ada ketimpangan misal di daerah satu ada 12 jatah kursi dan di Dapil lain cuma 7, ketimpangan itulah yang menjadi salah satu kajian yang menjadikan ditetapkannya menjadi 7 Dapil,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

“Dahulu masih manual atau pendaftar datang ke KPU dan sekarang ada SIAKBA berbasis IT online. Ini lebih memudahkan dan dengan sistem itu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti skrining lebih praktis lagi, karena menggunakan sistem,” kata Ketua KPU Lumajang.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Yuyun juga menambahkan, bahwa persyaratan dan dokumen kelengkapan persyaratan dapat diakses melalui laman https://siakba.kpu.go.id. Kemudian, untuk kebutuhan PPK pada setiap kecamatan sebanyak lima orang dan PPS tiap kelurahan/desa sebanyak tiga orang.

“Sesuai dengan peraturan kebutuhan, PPK membutuhkan lima orang per kecamatan. Itu berarti, lima dikalikan 21 kecamatan. Begitu juga PPS, ada 205 desa dan kelurahan, kebutuhannya tiga orang, sehingga dikali sejumlah desa dan kelurahan itu,” terangnya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa pembentukan PPK dan PPS, dimulai tanggal 20 November 2022 sampai dengan 16 Januari 2023 atau dengan masa kerja nantinya mulai 17 Januari 2023 hingga 4 April 2024. “Pelantikan sesuai dengan tahapan. Mulai januari, efektif tahun depan sudah terbentuk Badan Ad Hoc PPK dan PPS, karena tanggung jawab dan tugas-tugas sudah mulai datang,” urainya. (kom/adi/sit)

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M.ML., pada teks tertulisnya memberikan apresiasi kepada semua jajaran penyelenggara Pemilu dan Petugas atas pengorbanannya. Begitu juga kepada Petugas penyelenggara yang gugur saat melaksanaan tugas.

“Saya atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya petugas,” ujarnya.

Diungkapkan, bahwa, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan telah berakhir pada tanggal 24 april 2019 yang berjalan sesuai dengan harapan. Saat ini KPU akan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu serentak 2019 di tingkat Kabupaten.

Di tengah-tengah kehebohan mengenai hasil quick count Pemilu 2019, diharapkan seluruh warga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan menghindari berita hoaks, dan agar mempercayakan hasil Pemilu kepada KPU sampai tuntas.

“Semoga seluruh pihak bisa menerima hasil keputusan KPU dan senantiasa menjaga persatuan NKRI,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Lumajang, Siti Mudawiyah, SE., bangga kepada seluruh peserta pemilu dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu yang terus memantau, mengikuti dan mengawal kesuksesan demokrasi di Kabupaten Lumajang.

“Diharapkan rekapitulasi di tingkat Kabupaten dapat diselenggarakan tanpa kecurangan, aman, damai dan prosedural,” harapnya.

“Saya selaku ketua KPU Kabupaten Lumajang, mengucapkan bela sungkawa kepada 2 anggota Linmas dan 1 orang anggota kesekretariatan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan Deklarasi Damai Rekaputulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Lumajang pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Ditandatangani oleh, Forkopimda, Saksi Capres dan Cawapres, serta Saksi DPD Ketua Parpol (adi/yan)

Seperti yang dilaksanakan pada, Jumat (26/10/2018) di Kecamatan Klakah, bersama PPK panitia kecamatan klakah menggelar rakor dengan PPS yang ada di 21 Desa.

“Hari ini kita bersama PPK dan PPS dan kesekretariatan se kecamatan klakah melakukan monitoring, disini sangat efektif gitu yah, untuk menggali daftar iventarisir masalah pilkada kemarin untuk proyeksi pemilu 2019” kata Ketua KPU Lumajang Mudawiyah SE.

Menurutnya, Banyak hal yang sudah di gali terkait persoalan – persoalan yang di hadapi mulai dari persoalan tekhnis yang tahapan hari ini dilakukan baik itu tahapan kampanye kemudian pemutahiran data yang terus dilakukan yaitu GMHP.

“Gerakan melindungi hak pilihmu, kita cek sejauh mana mereka melakukan sosialisasi atau melakukan perbaikan, kemudahan, perubahab – perubahan yang semestinya harus dilakukan dalam proses pemutahiran data merujuk dpthp tahap 2” ujarnya.

Untuk proyeksi kedepan pemilu 2019
Kita sudah melakukan tabulasi potensi – potensi apa saja yang bisa diminimalisir karena tentunya pemilihan pilkada beda dengan pemilu 2019.

“Kalau pilkada hanya memilih 2 surat suara yaitu gubernur dan bupati tapi di pemilu 2019 ini ada 5 surat suara, kita mencoblos 5 surat suara mulai dari pilihan DPR RI, DPR Propinsi, DPR Kabupaten Capres dan Cawapres” kata Mudawiyah.

Jadi dengan lima surat suara yang berbeda warna tersebut, ungkap Ketua KPU, kemudian , ini yang mesti dipahami oleh Petugas, karena masyarakat di bawah juga mesti mengenal, siapa caleg – caleg yang nanti akan berlaga di pemilu 2019.

“Terkait dengan perangkat asministrasi sisiteknis penyelenggaraan kita, kita sudah memberikan kisi – kisinya ya, apa yang harus dilakukan kawan – kawan di bawah, Forum kali ini sangat efektif buat saya buat menyampaikan kajian – kajian strategis apa yang harus dilakukan untuk menjelang persiapan pemilu 2019” pungkasnya. (adi/yan)

Ketua KPU Kabupaten Lumajang Siti Mudawiyah, SE. dalam sambutannya berpesan, agar anggota PPK dan PPS yang sudah dilantik hari ini, menjaga independensi dan integritas sebagai penyelenggara Pemilu.

Ditekankannya, PPK dan PPS hendaknya bersikap jujur dan adil serta objektif dalam melaksanakan tugas dan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Di sisi lain, PPK dan PPS harus memberikan informasi yang seluas – luasnya kepada masyarakat, dengan tetap menjaga netralitas.

Sementara itu Plt. Bupati Lumajang, Dr. Buntaran Supriyanto, M. Kes., ketika memberikan sambutan pada acara pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Lumajang. mengatakan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penitia Pemungutan Suara harus professional dan netral.

“Anggota PPK dan PPS, harus Profesional dalam melaksanakan tugas dan sesuai dengan aturan sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun 2019,” ungkapnya.

Plt Bupati juga menegaskan kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar terus meningkatkan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, serta bersikap netral. (adi/yan)

Dipimpin langsung oleh, Ketua KPU Lumajang, Siti Mudawiyah, SE besama anggota serta Panwaslu Kabupaten Lumajang, Ketua dan Sekretaris partai pengusung, Ketua dan Sekretaris tim pemenang pasangan calon serta komisioner KPU dan Panwaslu Kabupaten Lumajang

Siti Mudawiyah, dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para undangan yang hadir. Sebab, pihaknya pada kesempatan itu bisa menggelar pengumuman hasil penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2018.

Sebelumnya kata Mudawiyah, pengumuman hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2018 yang diselenggarakan secara terbuka kami telah melaksanakan rapat internal bersama komisioner KPU Kabupaten Lumajang.

Langkah itu dilakukan mengingat, banyak dinamika-dinamika yang kita alami mulai pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang sampai dengan pengumuman hasil Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2018.

Lebih lanjut dikatakann, bahwa pendaftaran ini sifatnya terbuka sesuai dengan dokumen-dokumen yang sudah kita unggah di KPU RI dan jika ada pihak yang meragukan kami siap melayani melalui EPPID KPU Kabupaten Lumajang.

Ketua KPU Lumajang, Siti Mudawiyah SE dalam acara pelantikan tersebut menyampaikan apresiasi atas kinerja KPU yang menumpuk bisa bekerja. Proses perekrutan PPK PPS tersentral di KPU Lumajang.

“KPU sudah bekerja sama dengan Panwaslu mengenai deteksi dini administrasi dengan bukti yang konkrit,” terangnya.

Siti Mudawiyah, menegaskan, KPU dan camat agar di fasilitasi. Diimbau, agar. PPK dan PPS bisa mengenali peta wilayah dan koordinasi, bersinergi, dan integritas dengan forkopimca masing-masing kecamatan.

“Saya pesan pada PPK PPS, harus independen dan tidak terpengaruh pihak-pihak lain karena akan diawasi panitia pengawas pemilu,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Lumajang dalam sambutannya, mengajak PPK dan pihak terkait, agar segera bekerja sesuai tahapan dan tugas masing-masing, serta benar-benar memegang teguh sumpah pelantikan. “Pemilihan tahun 2018 tergantung pada panjenengan semua,” kata Bupati.

Bupati mengharapkan PPK dan PPS harus bekerja secara jujur, adil, dan sesuai prosedur agar tidak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan bahkan membahayakan. Bupati mengarahkan untuk mewujudkan dan melaksanakan kegiatan sesuai aturan dan tidak boleh diabaikan. Hal tersebut dikarenakan kinerja panitia diawasi masyarakat, juga oleh panwas.

Bupati mengingatkan bahwa para calon pemimpin telah menunjuk orang-orang yang akan mengawasi kinerja PPK dan PPS. Disamping itu, akan ada tindakan hukuman displin sesuai dengan aturan hukum yang berlaku jika ada pelanggaran yang terjadi saat pemilihan berlangsung.

“Ayo kita ciptakan suasana tenang dan damai sejak pra dan pasca pemilu sehingga pembangunan yg sedang berjalan tidak terhambat atas kecerobohan kita,” pungkasnya.

Jumlah keseluruhan yang dilantik 720 orang terdiri dari 105 anggota PPK. Sedangkan untuk PPS berjumlah 615 orang sesuai dengan petikan keputusan KPU Kabupaten Lumajang nomor 14 HK.03.1-Kpts/3508/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lumajang dan petikan keputusan KPU Kabupaten Lumajang Nomor 15 HK.03.1-Kpts/3508/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lumajang. (adi/yan)