“Kemarin, berkasnya (PPP, red) dikembalikan untuk diperbaiki. Sekarang, Pengurus PPP datang kembali ke KPU untuk menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat Bacaleg. Saat ini, semuanya sudah lengkap dan benar,” ujar Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Kabupaten Situbondo, Iwan Suryadi, Minggu (14/05/2023) tadi.

Ditambahkan Iwan, dari Partai Golongan Karya (Golkar) juga mengajukan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat Bacaleg. Pendaftaran sudah diterima lengkap dan benar, termasuk di sistem aplikasi pencalonan (Silon).

Dengan demikian, kata Iwan, hingga Minggu (14/05/2023) siang, yang mendaftar ke KPU sebanyak 10 Parpol. Yakni Hanura, PDI-Perjuangan, Nasdem, PKS, PAN, PKB, PBB, Gerindra, PPP dan Golkar. “Jadi, dari 17 partai politik yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024, saat ini sudah 10 partai politik yang sudah mendaftar,” ujarnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Situbondo, Arifin, mengaku berkas pengajuan persyaratan pencalonan maupun syarat Bacaleg sudah diterima dan dinyatakan lengkap dan benar. “Alhamdulillah, kami dari PPP sudah selesai melengkapi berkas yang tertunda kemarin. Dengan selesainya kelengkapan dokumen ini, semoga membawa kebesaran PPP di Situbondo,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kabupaten Situbondo, Rahmad, menyampaikan bahwa bakal Caleg dari partai berlambang pohon beringin itu sudah memenuhi kuota 30 persen perempuan sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan.

“Dari 45 bakal Caleg, 26 orang laki-laki dan 19 orang adalah perempuan. Alhamdulillah, pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat bakal Caleg dinyatakan lengkap dan benar oleh KPU,” katanya.

Perlu diketahui,  di Kabupaten Situbondo ada 17 partai politik yang akan berkontestasi pada Pemilu serentak 2024. Yakni PKB, Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, Partai Golkar, PPP, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, Partai Perindo, dan Partai Ummat. (her/gie)

“Setelah dilakukan pemeriksaan dan meneliti berkas yang diserahkan oleh PKS dan PAN, itu sudah lengkap dan benar. Termasuk, di aplikasi pencalonan (Silon). Kami langsung menyerahkan tanda terima pendaftaran atau pengajuan kedua Parpol tersebut,” ujar anggota KPU Kabupaten Situbondo Divisi Teknis Penyelenggaraan, Iwan Suryadi, Jumat (12/05/2023) tadi.

Menurutnya, PKS mendahului mengajukan persyaratan pencalonan 45 Bacaleg DPRD Kabupaten Situbondo. Kemudian, disusul oleh PAN juga mendaftarkan 45 Bacalegnya. Keduanya datang hampir secara bersamaan pada hari ke 12 tahapan pengajuan persyaratan pencalonan dan syarat Bacaleg DPRD Kabupaten Situbondo. “Sampai hari ini sudah ada lima partai politik,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Situbondo, Budi Setyono, menyampaikan bahwa 45 berkas Bacaleg sudah diserahkan dan dinyatakan lengkap dan benar. “Sekitar 46 persen dari 45 orang Bacaleg PKS adalah milenial dan 30 persen Bacaleg perempuan yang tersebar pada tujuh daerah pemilihan (Dapil). Target kami dapat tujuh kursi DPRD kabupaten,” ujarnya.

Budi menambahkan, partainya menerjunkan Bacaleg dari kaum milenial sekitar 46 persen. Diharapkan, kaum milenial ini nantinya lebih memahami bagaimana cara menarik dukungan dari pemilih pemula.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Kabupaten Situbondo, Ghozi Zainuddin, mengatakan mayoritas Bacaleg yang tersebar pada tujuh Dapil, ada tiga hingga empat orang Bacaleg dari kalangan milenial. “Kami memberikan kesempatan kepada Bacaleg milenial karena mereka masih fresh. Kita ketahui bersama bahwa 60 persen pemilih pada Pemilu 2024 adalah pemilih milenial,” ujarnya. 

Salah satu Bacaleg milenial dari PAN, Della (24), mengatakan bahwa dirinya tertarik mengikuti Bacaleg PAN, untuk serap aspirasi para kaum milenial. Juga, merubah mindset para kaum milenial untuk tidak Golput. (her/gie)

Sosialisasi yang dihadiri Ketua dan anggota KPU Situbondo, Ketua Bawaslu Situbondo, serta berbagai elemen masyarakat, Ormas, generasi milenial, pelajar dan mahasiswa ini mengambil tema ‘Wujudkan Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Demokratis dan Berintegritas’.

Ketua KPU Situbondo, Marwoto, dalam sambutannya mengatakan bahwa pendidikan pemilih ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang tahapan-tahapan Pemilu. “Harapan dari sosialisasi pendidikan pemilih ini, adalah membentuk sebuah kesadaran masyarakatan untuk bisa lebih cerdas menentukan pilihan dan tahapan Pemilu tahun 2024 secara utuh dari awal hingga akhir,” tegas Ketua KPU Situbondo.

Sosialisasi pendidikan pemilihan ini, sambung Marwoto, merupakan bagian dari tahapan Pemilu serentak tahun 2024. “Kalau tadi saya berbicara tentang Pemilu, maka nanti di tahun 2024 ada Pemilu Serentak yang harus berlangsung Jurdil dan demokratis. Kemudian, kami mempunyai tugas untuk menyampaikan informasi Pemilu secara terus-menerus dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini, tambahnya, maka informasi Pemilu 2024 ini bisa tersampaikan secara utuh kepada peserta yang hadir dalam kegiatan ini. “Segmen sosialisasi Pemilu bukan hanya ini saja. Tapi, ada segmen orang-orang yang termarjinalkan di daerah-daerah terpencil dan pinggiran pesisir,” terang Marwoto.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, selaku nara sumber pada sosialisasi dan pendidikan pemilihan, Badrus Saleh, menyampaikan materi tentang Generasi Milenial dan Kepentingan Pemilu. Dalam materinya, Badrus Saleh mengupas tuntas tentang misi kepemiluan yang berkualitas dan partisipasi masyarakat milenial.

“Generasi milenial mampu memberikan pemikiran yang terbaik, bisa mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti Pemilu yang berkualitas, demokratis dan Jurdil,” ujar Badrus Saleh.

Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo, Murtafik, yang juga menjadi nara sumber mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu akan berlangsung pada 14 Pebruari 2024. Namun, untuk prosesnya sudah dimulai dari tahun 2022.

“Ada tiga orientasi pada Pemilu tahun 2024. Yakni Partai Politik, Dewan Perwakilan Daerah dan Capres. Ketiga peserta Pemilu, ini akan ‘bertarung’ pada pesta demokrasi tahun 2024 mendatang,” jelas Ketua Bawaslu Situbondo.

Mantan Ketua PMI Cabang Situbondo ini juga menerangkan, bahwa masyarakat harus peduli dan cerdas terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu. “Masyarakat harus mendapat informasi secara utuh tentang Pemilu 2024 mendatang,” kata Murtafik.

Untuk menjadikan Pemilu yang berkualitas dan meningkatnya partisipatif masyarakat dalam mendukung tahapan Pemilu, sambung Ketua Bawaslu Situbondo, maka harus ditunjang dengan penyelenggara yang mandiri, jujur, adil dan profesional serta melaksanakan tahapan secara transparan. “Kita sebagai penyelenggara Pemilu harus berprinsip mandiri, jujur, adil dan profesional dalam melaksanakan tahapan Pemilu,” tambahnya. (her/gie)

Ketua KPU Situbondo, Marwoto, dalam sambutannya menjelaskan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini penting dilaksanakan. “Sosialisasi ini dilaksakan agar para pemilih lebih cerdas dalam menentukan pilihannya pada Pemilu serentak nanti,” jelas Ketua KPU Situbondo.

Dirinya juga menegaskan, bahwa pada Pemilu tahun 2024 mendatang, banyak perubahan dalam penyelenggaraannya. Sehingga, tahapan sosialisasi pendidikan pemilih menjadi bagian yang penting untuk dilaksanakan.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi Pendikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM pada KPU Situbondo,” jelas Marwoto.

Lebih lanjut Marwoto mengatakan, bahwa di Kabupaten Situbondo ada 16 partai politik yang mengikuti tahapan Pemilu. “Pemilu tahun 2019 ada 14 partai politik. Nanti pada Pemilu 2024 ada 16 Parpol yang ikut tahapan Pemilu,” tutur Marwoto.

Marwoto berharap, dengan adanya tahapan sosialisasi ini, masyarakat pemilih paham dengan pelaksanaan Pemilu yang banyak perubahannya. “Semoga sosialisasi tahapan Pemilu ini bermanfaat bagi peserta. Para peserta juga diharapkan mau menyebarluaskan sosialisasi ini kepada masyarakat lain ditempatnya masing-masing,” harap Marwoto. (her/gie)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo, Marwoto, mengatakan bahwa untuk memenuhi bilik dan kotak suara pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Situbondo, berkisar sebanyak 1305. Setiap TPS, nantinya membutuhkan minimal tiga bilik suara dan satu kotak suara.

“Perencanaan itu berkaitan dengan anggaran pengadaan fasilitas Pemilu. Sedangkan jumlah anggaran kebutuhan kotak suara dan bilik suara dalam Pemilu, minimal sebesar Rp 237,875 juta,” ungkap Marwoto, Minggu (13/03/2022)

Lebih lanjut Marwoto mengaku, kebutuhan bilik dan kotak suara yang digunakan memiliki ketentuan harga berbeda. Pasalnya, untuk bahan dasar bilik suara, per satu kotak seharga Rp 35 ribu. Sedangkan, satu buah kotak suara yang dibutuhkan, jumlah harganya sebesar Rp 75 ribu. “Besaran harganya memang berbeda. Lebih mahal kotak suara. Karena, fungsinya sendiri lebih besar untuk menyimpan kertas suara,” ucapnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Masih menurut Marwoto, dalam pelaksanaan Pemilu ke depan, pemerintah fokus dalam penggunaan bilik dan kotak suara dengan bahan dasar kertas. Sebab, bahan yang digunakan lebih efektif. “Bahan dasar kertas bisa cepat daur ulang,” ungkapnya.

Marwoto menambahkan, sebelumnya sebanyak 6 ribu bilik suara berbahan alumunium, sudah dilelang. Penggunaan alumunium sendiri, rencananya sudah ditiadakan dan diganti dengan menggunakan kertas karton.

“Penggunaan alumunium memang tidak perlu adanya pengadaan ulang. Akan tetapi, proses perawatannya yang berat. Karena, pilihannya kalau tidak rusak bisa jadi hilang. Agar tidak hilang, maka perlu gudang khusus. Sedangkan KPU Situbondo, belum memiliki gudang khusus untuk penyimpanan bilik suara. Kalaupun ada, itu kita harus sewa gedung,” kata Marwoto. (her)

Video yang seharusnya mengarah ke KPU, kini justru berkembang ke pasangan calon yang ditetapkan, pada Sabtu (23/01) lalu itu. Terlebih, pemakaian kata-kata ungkapan yang digunakan, dalam menanggapi beredarnya video dan pemberitaan yang berkembang.

Ketua Umum LSM Siti Jenar, Eko Febrianto, pun turut angkat bicara menanggapi perihal pemakaian kata-kata dalam merespon video itu. Menurutnya, pemakaian kata ‘sekelompok pemberontak menginginkan Situbondo gaduh’ adalah tidak tepat.

Harusnya, untuk mendinginkan suasana, memakai istilah yang sejuk. Bukan sebaliknya, justru mengatakan kata ‘pemberontak’. Itu terlalu ekstrim dan menjurus ke fitnah, bagi masyarakat Situbondo.

“Menurut kami, sangat lucu terkait video viral oknum KPU Situbondo joget sambil diduga nyawer ditambah diduga melanggar Prokes, sementara saat itu diberlakukan tentang pelanggaran No 6 Tahun 2020 dan Perbup No 45 Tahun 2020 serta Maklumat Kapolri tentang Kedisiplinan Protokol Kesehatan, ditanggapi dengan kata-kata seperti itu,” katanya.

Eko panggilan akrabnya, mengatakan kalau kata-kata pemberontak itu harusnya tidak pantas diungkapkan. Karena, sebelum mengatakan tentang pemberontak, harus tahu arti dan maknanya.

“Ketika menyebut kata ‘pemberontak’, sebenarnya tahu atau tidak artinya apa ? Yang dikatakan pemberontakan, itu seperti diculiknya sembilan Dewan Jendral yang dilakukan oleh PKI. Pemberontakan juga disaat berdirinya Dewan DI/TII kepemimpinan Kahar Muzakkar, bahkan pemberontakan yang nyata adalah republik Maluku Selatan karena ingin pecah dari republik NKRI. Kok terus, Situbondo sampai muncul kata pemberontakan, menurut saya pribadi itu sangat lebay,” katanya.

Karena, tambahnya, kalau kita merujuk kepada KBBI, itu salah. Mungkin, dirinya bisa mengajari cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar, apa itu arti kata pemberontak menurut KBBI.

“Pemberontak” (‘pem·be·ron·tak’) kata nomina (‘kata benda’). Nah, itu dari kata dasar: ‘berontak’. Yang pertama atau 1 orang yang melawan atau menentang kekuasaan yang sah dan atau pendurhaka. Nah, yang ke 2 ialah orang yang sifatnya suka memberontak atau dengan kata lain (“melawan”) hal yang dikategorikan pemberontakan di NKRI ini yang saya pahami, misalnya gerakan extremis bersenjata di Papua, RMS, GAM,” terangnya sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Bahkan, Ketua Umum ini menyindir dengan kata-kata candaan saat ada kata-kata pemberontakan tersebut.

“Mana ada pemberontakan, kalau ini (masalah) ramai di media massa. Itu namanya kritikan, bukan pemberontakan, dan jelas video tersebut menjadi bukti rekam jejak digital loh. Kalau pemberontakan, tidak ada yang ada tahu berontak (tahu isi). Apalagi musim hujan seperti ini pasti enak,” katanya sambil tertawa terbahak-bahak.

Seorang Jurnalis media online, Agung Cornelis, pun mengaku turut terdampak dari viralnya video dan berita ini. Nomor WhatsApp miliknya diblokir oleh Ketua KPU Situbondo, Marwoto terkait permasalahan ini.

“Tugas dan tupoksi wartawan itu mengkritik melalui tulisan. Kalau dikatakan pemberontak, terus pemberontakan yang bagaimana,” ujarnya bertanya.

Baca Juga: Beredar Video KPU Langgar Prokes, Berjoget dan Memberi Saweran Usai Penetapan Bupati dan Wakil

Dirinya pun juga menanyakan terkait statement ‘ada sekelompok pemberontakan yang ingin Situbondo gaduh’. “Ini alurnya kemana ? Kok sampai ada statement menjurus ke pemberontakan. Apakah realistis, jika ada orang yang mengkritisi masalah pelanggaran protokol kesehatan, yang mana hal itu digaungkan pemerintahan se-Indonesia raya, bahkan dibuatkan aturan melalui Inpres, Perda, maklumat tentang penerapan protokoler kesehatan dijadikan diindikasikan sebagai pemberontak,” ujarnya menjelaskan.

Sebagaimana diberitakan, Sabtu (23/01) lalu, KPU Situbondo menyelenggarakan penetapan Paslon Bupati dan Wakil terpilih di Gedung Aula Serba Guna Hotel Rengganis Wisata Bahari Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Menurut keterangan beberapa sumber yang berhasil dikonfirmasi oleh awak media, kegiatan itu benar adanya. (her/mam/sit)

Video berdurasi 13 detik tersebut, akhirnya viral dan menjadi konsumsi publik. Video tersebut, pun akhirnya menuai kecaman, karena KPU dinilai abai dengan protokol kesehatan. 

Menurut Pemerhati Hukum Mujiono SH kepada wartawan memontum.com, mengatakan bahwa kami selaku masyarakat Situbondo, menyampaikan selamat atas penetapan pasangan calon Bupati Situbondo terpilih, yang saat ini resmi ditetapkan oleh KPU Situbondo.

”Pertama, saya mengucapkan selamat untuk Paslon Bupati Situbondo Terpilih bapak H Karna Suswandi dan Ibu Hj Khoirani yang saat ini sudah ditetapkan sebagai Bupati Situbondo terpilih oleh KPU. Semoga, beliau bisa membuat Situbondo lebih baik lagi dari Pemerintahan sebelumnya,” katanya.

Akan tetapi, sambung dia, dirinya sangat menyesalkan adanya insiden viralnya video di media sosial pada acara tersebut dengan adanya joget disertai saweran yang diduga sudah melanggar Protokol Kesehatan (Prokes).

“Sayang, acara tersebut dinodai hal negatif yang diduga melanggar Prokes, dimana ada insiden dan saya kira sangatlah memalukan,” ujarnya, Minggu (24/01).

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Marwoto SE, menjelaskan bahwa terkait viralnya video joget-joget anggota dan stafnya di lokasi penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, pihaknya menegaskan, aksi tersebut dilakukan secara spontan pasca penetapan bupati terpilih.

“Jadi, tidak ada hubungannya dengan acara penetapan bupati terpilih. Kita melakukan itu di luar acara,” ungkapnya kepada awak media.

Lebih lanjut, Marwoto menampik bila acara tersebut dinilai melanggar protokol kesehatan. Sebab personel KPU yang ikut berjoget bersama pemandu lagu hanyalah enam orang.

“Yang berjoget kebanyakan memakai masker. Hanya satu orang yang tidak menggunakan amasker. Itu pun karena dia baru selesai makan,” tambahnya.

Marwoto meminta tidak ada pihak yang menghubung-hubungkan aksi tersebut dengan KPU secara kelembagaan. 

“Karena memang tidak ada sangkut pautnya dengan KPU. Itu bukan kegiatan lembaga. Sehingga menjadi tanggung jawab masing-masing personal,” tegasnya. (mam/ed2)

Ketua KPU Situbondo, Marwoto SE secara simbolis menyematkan kartu identitas kepada seorang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Pertanda gerakan coklit serentak mulai berjalan, KPU Kabupaten Situbondo lepas petugas PPDP ke rumah Warga.

PPDP, PPS dan PPK serta KPU Situbondo melakukan coklit kepada KHR Mohammad Kholil As’ad Syamsul Arifin, Pengasuh Pondok Pesantren Walisongo Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. (her/im)

Dalam kegiatan ini KPU Situbondo memprioritaskan tokoh agama dan masyarakat sebagai target coklit serentak.

Ada 1270 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan terjun langsung dengan mendatangi ke rumah – rumah calon pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh calon pemilih.

PPDP mulai bertugas mendatangi rumah-rumah masyarakat, untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2020.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Marwoto SE saat ditemui wartawan memontum.com mengatakan, bahwa coklit serentak ini dilaksanakan oleh PPDP Se- Kabupaten Situbondo yang merupakan bagian dari kegiatan coklit yang sudah dimulai sejak tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020.

” PPDP akan mendatangi ke rumah – rumah untuk memastikan validnya data pemilih dengan dokumen kependudukan sehingga kualitas DPT Pilkada Situbondo 2020 lebih baik, ” katanya.

Sambung dia, target KPU Situbondo pada gerakan coklit serentak ini, adalah para tokoh panutan di wilayahnya masing – masing, jika 1270 PPDP mencoklit minimal 5 tokoh, maka 1270 dikalikan 5, maka total secara keseluruhan ada 6350 tokoh yang sudah tercoklit.

” PPDP, PPS dan PPK serta KPU Situbondo melakukan coklit kepada KHR Mohammad Kholil As’ad Syamsul Arifin, Pengasuh Pondok Pesantren Walisongo Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, “ujarnya.

Lebih lanjut Ketua KPU Kabupaten Situbondo itu berharap, proses gerakan coklit serentak ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya turut aktif mengecek data dirinya sudah terdata sebagai pemilih atau belum, di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, yang pencoblosannya akan berlangsung pada 9 Desember 2020.

” Mudah-mudahan kegiatan coklit ini bisa mengajak warga Situbondo aktif mengecek data pemilih, sudah terdata atau belum, “kata Marwoto. (her/im/yam)

Menurut Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto SE mengatakan, bahwa pelaksanaan proses tahapan Pilbub yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Bisa berjalan lancar, seluruh petugas harus sehat karena sebagai ujung tombak penyelenggara Pemilu Pilkada. Pelaksanaan rapid test berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, untuk mencegah penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19.

Pelaksanaan rapid test, KPU Kabupaten Situbondo menggandeng Satgas GTPP Covid-19 Pemkab Situbondo. (her/im)

“Tahapan pilbup masih panjang, makanya sebelum petugas PPDP turun tugas mencoklit calon pemilih pada tanggal 15 juli mendatang di butuhkan kondisi fisik yang prima di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Tujuannya, semua tahapan bisa dilalui sehingga mendapat pemimpin sesuai keinginan rakyat, “ujarnya.

Menurut Marwoto, agenda rapid test untuk memastikan seluruh anggota penyelenggara, sebelum menjalankan tugas kegiatan dalam keadaan sehat. Karena dalam bertugas para petugas bertemu banyak orang dan seluruh pegawai dilingkungan KPU Kabupaten Situbondo, di wajibkan rapid test, juga memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain. Bahkan untuk masuk ke kantor, pegawai harus melalui cek suhu.

“ Pelaksanaan rapid test, KPU menggandeng Satgas GTPP Covid-19 Pemkab Situbondo. Yaitu tim gugus tugas, pada hari pertama melibatkan tim medis dari RS Mitra Sehat Situbondo yang menangani petugas PPK, PPS dan calon PPDP dari wilayah tengah yang meliputi 5 (lima) Kecamatan di Situbondo yakni dari Kecamatan Kapongan, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Panji, Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panarukan dengan harapan seluruh anggota KPU dan PPK juga PPS serta calon PPDP dengan merekrutmen sebanyak 1.270 orang calon PPDP di pastikan sehat semua, ” ungkapnya.

Ditambahkan Marwoto, bahwa KPU sudah membentuk tim Gugus Tugas. Tim ini yang nantinya akan mengingatkan kedisiplinan para pegawai, dalam menjalan protokol kesehatan.

Kata dia, dalam menjalankan tugas maupun ke Kantor KPU, terlebih dulu di cek suhu. Apabila di dapati suhu badan di atas normal dipastikan tidak boleh bekerja.

” Pada Rapid test massal ini dengan jumlah keseluruhan dari PPK, PPS dan Calon PPDP sebanyak 2.220 orang dari seluruh penyelenggara tingkat adhoc pada 17 Kecamatan dan 136 desa, ” kata Marwoto.

Lebih lanjut, Marwoto menjelaskan, untuk rekrutmen calon PPDP pihak KPU Kabupaten Situbondo merekrut sebanyak 1.270 orang sesuai jumlah TPS di Situbondo. Dengan harapan setelah dilakukan rapid test bagi petugas penyelenggara tersebut akan memulai tugas kerjanya mencoklit masyarakat sebagai peserta pemilih sebanyak 524 ribu pemilih di Kabupaten Situbondo yang akan dicoklit petugas selama satu bulan.

” Jadi tidak perlu takut dan was-was lagi jika berhadapan langsung dengan petugas KPU, karena sudah melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran Gugus Tugas Nasional, “ujarnya.

Sementara itu, salah satu peserta calon PPDP dari desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan, Narathul Huda (34) dalam kegiatan tersebut menyampaikan, pihaknya sangat senang dengan diadakannya rapid test gratis ini oleh KPU Kabupaten Situbondo.

” Saya sangat mengapresiasi KPU mas, yang telah mengadakan rapid test gratis bagi petugas penyelenggara Pemilu. Sehingga saya dapat mengetahui tentang kesehatan saya, alhamdulililah saya dinyatakan sehat dan hasil rapid test non reaktif, ” pungkasnya. (her/im/yan)