Dalam keterangannya, disampaikan bahwa setelah melakukan verifikasi berkas Bacaleg sebanyak 734 yang mendaftar, hanya 12 berkas yang memenuhi syarat. “Masih banyak yang belum memenuhi syarat. Seperti berkas ijazahnya hingga surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani. Kalau ijazah, itu seperti legalisirnya masih belum ada,” terangnya, Senin (26/06/2023) tadi.

Karenanya, dari sebanyak 722 berkas Bacaleg dari partai politik (Parpol) pihaknya kini masih menunggu proses perbaikan berkas. Pelaksanaan itu berlangsung sejak Senin (26/06/2023) hingga Minggu (09/07/2023) mendatang.

Baca Juga :

“Saat ini masih masa perbaikan berkas. Jadi, kami masih menunggu proses perbaikan berkas dari masing-masing partai,” jelasnya.

Aliwafa menambahkan, bahwa pihaknya tetap tegas dalam mengawal proses Pemilu. Apa bila ada beberapa berkas Bacaleg yang masih belum memenuhi syarat sampai tanggal masa perbaikan sudah usai, terpaksa tidak lolos verifikasi.

“Ya harus tepat waktu, karena sudah ada waktu perbaikan. Bahwa yang lolos verifikasi adalah bakal calon yang memenuhi syarat dan itu tidak memandang Bacaleg laki-laki atau perempuan,” paparnya. (nun/pix/sit)

Divisi Teknis KPU Kota Batu, Erfanudin,  mengatakan bahwa hasil Pemilu 2019 jika di telisik ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), masih ada kategori surat suara rusak atau keliru coblos. Sementara untuk jumlahnya, itu luar biasa.

“Jadi dari hasil Pemilu 2019, meskipun melebihi target nasional 81 persen hingga mencapai 87 persen, tetapi dari angka prosentase itu 20 persen masih ada kategori surat suara yang rusak,” terangnya.

Baca Juga :

Dari penilaian tersebut, menurutnya, realita yang terjadi pada Pemilu 2019 itu dianggap sebagai pekerjaan rumah untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. “Kenyataan yang terjadi pada Pemilu 2019, ini menjadi pekerjaan rumah di Pemilu 2024. Ke depan, pekerjaan rumah ini akan disampaikan ke penyelenggara tingkat KPPS, apakah ini kategori konsep pemahaman yang kurang komprehensif ataukah ada hal lain yang belum diketahui,” jelasnya.

Padahal, jelas Erfanudin, konsep dari demokrasi prosedural setelah tahun 2014 meringankan beban dari penyelenggaraan Pemilu. “Saat Pemilu 2019, dilihat di masing-masing TPS memang partisipasi pemilih di atas 80 persen. Kalau dilihat lagi, sekitar 15 sampai 20 persen ada surat suara yang rusak akibat keliru coblos atau yang lain. Ini pekerjaan rumah, yang harus kita antisipasi saat Pemilu 2024,” jelasnya. (put/gie)

“Pada Pemilu ini, kami sebenarnya menyusun anggaran mulai dari Rp 98 miliar. Namun, kami kemudian melakukan penyesuaian revisi sampai ketemu di angka 58,7 miliar,” ungkap Ketua Umum KPU Pamekasan, Muhammad Halili, Kamis (22/06/2023) tadi.

Mengenai angka itu, tambahnya, sebenarnya masih belum final. Karena, nanti KPU masih akan merencanakan untuk berdiskusi dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

“Itu masih belum final. Karena, kami akan diskusikan dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan,” tambahnya.

Baca juga :

Halili menyampaikan, dari anggaran yang akan diusulkan itu, harapannya bisa disetujui oleh Pemkab Pamekasan. Dengan pertimbangan, mengingat persoalan anggaran ini sudah disusun seminimalis mungkin, efektif dan efesien.

“Kami masih mengusulkan ke Pemkab dan nilai itu sangat minimalis. Karena, kami memproyeksikan untuk calon di Pilkada, itu ada lima pasangan calon. Rinciannya, tiga dari gabungan usulan partai politik dan duanya lagi dari independen,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa pada tahun 2024 mendatang, ada dua agenda besar akan dilaksanakan. Yakni Pemilu serentak untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, ditambah DPR RI dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

“Termasuk, juga ada penyeleggaraan Pilkada untuk memilih Gubernur, Wali Kota dan Bupati, pada 27 November 2024,” terangnya. (azm/sit)

Kepala KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, menyampaikan jika DPT Pemilu 2024 Kota Malang saat ini telah ditetapkan sebanyak 651.758. Dimana rinciannya sendiri, terdiri dari 319.278 laki-laki, dan 332.480 perempuan. Hasil tersebut, ditetapkan usai Data Pemilih Sementra Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir ditetapkan sebanyak 651.929.

“Itukan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Tadi sudah diberikan keterangan bahwa data tersebut merupakan data keseluruhan. Memang kemungkinan selisih dengan DPT itu ada. Karena kalau untuk DPT itu kan memasukkan dalam sistem pemutakhiran data pemilih. Disitu juga ada elemen data yang harus dipenuhi,” jelas Aminah.

Kemudian, ditambahkan jika data orang yang meninggal harus ada De Jure kalau dari Dukcapil. Sementara, kalau dari KPU yang meninggal dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dan tentu Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Namun tetap harus didukung dengan data otentik bahwa yang bersangkutan meninggal.

Baca juga :

“Jadi yang betul-betul bisa disahkan itu sesuai dengan yang kita verifikasi dan itu sudah melalui pihak-pihak yang berkompeten di dalamnya. Seperti NIK yang ganda dan sebagainya itu sudah kami verifikasi dengan Dukcapil. Sudah melalui itu, sehingga apa yang kami tampilkan hari ini sudah melalui prosedur yang sedemikian rupa,” katanya.

Dalam Pemilu tahun 2024 ini, pihaknya berharap ada peningkatan target partisipasi pemilih. Jika di tingkat nasional harus 79 persen, maka pihaknya akan mengupayakan diatas angka tersebut. Jika berkaca dari pengalaman sebelumnya, di Kota Malang sendiri target Pemilu mencapai 81 persen.

“Kalau pengalaman Pemilu di tahun 2019, kita sudah 81 persen di Kota Malang. Pokoknya targetnya di atas target nasional. Jadi, kami gencar untuk mensosialisasikan pemilu. Selain itu juga karena di tahun ini juga ada peningkatan data, sebelumnya itu di tahun 2019 hanya 622 ribu, sekarang sudah 651 ribu,” tuturnya.

Sebagai informasi, total TPS yang telah ditetapkan di Kota Malang, ada sebanyak 2.452 dari 57 kelurahan yang ada. Kemudian, jumlah pemilih baru 513 orang, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 684, jumlah perbaikan data sebanyak 17 dan pemilih potensial nom KTP-El ada sebanyak 6.066. (rsy/sit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Keputusan KPU RI nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Maka, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis de jure, yang artinya didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih.

Sesuai prosedur, saat DP4 baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun Luar Negeri dilakukan sinkronisasi dengan data pemilih terakhir yang ada di KPU. Dan, akan dikonsolidasikan dengan seluruh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk selanjutnya dilakukan pencocokan serta penelitian (coklit) berbasis data door to door.

Sedangkan prosedur itu sejalan dengan kebijakan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah. Setelah DPT nanti ditetapkan, kemudian akan dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Trenggalek, yang mana di akhir acara Berita Acara Rekapitulasi akan diserahkan kepada seluruh peserta rapat yang mewakili.

Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) KPU Kabupaten Trenggalek, Muhammad Indra Setiawan, menyampaikan jumlah DPT di Kabupaten Trenggalek dalam Pemilu tahun 2024. Bahwa berdasarkan hasil pleno, telah ditetapkan DPT dalam Pemilu serentak tahun 2024 sejumlah 587.666.

Baca juga :

“Dengan rincian jumlah desa atau kelurahan 157 dan jumlah TPS 2.321. Sedangkan jumlah laki-laki 293.642 dan jumlah perempuan 294.124. Jumlah Pemilih Aktif 587.666, jumlah Pemilih Baru 908, jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat 2.129, jumlah Perbaikan Data Pemilih 1.203 dan jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el 7.63,” ucap Indra

Melihat dari data yang ada, katanya, jika dibandingkan dengan DP4 hasil sinkronisasi yang turun dari Kemendagri melalui proses Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Ada penurunan yang signifikan di angka hampir 3000.

Hal tersebut, tambahnya, disebabkan karena dinamika kependudukan, pindah keluar trenggalek, data ganda dengan wilayah luar Trenggalek dan karena kematian. “Mengingat persoalan data pemilih adalah dinamis, yang tentu secara alamiah akan selalu mengalami perubahan,” imbuhnya.

Masih kata Indra, secara regulasi hari ini DPT sudah dikunci. Meski demikian, nanti masih ada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan mekanisme sesuai petunjuk dari pimpinan.

“Kalau untuk jumlah pemilih paling banyak sejauh ini berasal dari Kecamatan Panggul dengan jumlah 63.845 orang, kemudian Kecana Munjungan 42.329 orang, dan Kecamatan Pule 45.908 orang,” terang Indra.

Perlu diketahui, dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi penetapan DPT pemilu serentak tahun 2024 oleh KPU Trenggalek, Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengapresiasi atas kinerja KPU Trenggalek beserta jajarannya dalam proses rekapitulasi pemutakhiran data pemilih hingga ditetapkannya DPT sesuai mekanisme. (mil/sit)

Ketua KPU Kota Batu, Mardiono, menyampaikan bahwa setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) beberapa waktu lalu, KPU terus menerus melakukan perbaikan dan konsolidasi data pemilih dari data ganda dan data invalid. Karenanya, semua mengajak seluruh elemen terutama partai politik sebagai peserta Pemilu, untuk aktif memberikan masukan terhadap DPT yang disusun oleh KPU.

Baca juga :

Sehingga, ujarnya, DPT yang disusun benar-benar berkualitas dan akuntabel. “Dalam rapat pleno ini, ditetapkan jumlah pemilih aktif sebanyak 164.516 dari tiga kecamatan. Kecamatan Batu sebagai DPT terbanyak yaitu sebanyak 75.536 pemilih. Lalu, Kecamatan Bumiaji 48.145 pemilih dan Kecamatan Junrejo sebanyak 40.835 pemilih,” terangnya.

Kendati demikian, ujarnya, bila ada perubahan yang disebabkan berbagai alasan, maka nantinya akan ditetapkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan pada Februari 2024. “Yang pasti, warga Kota Batu yang memegang e-KTP Kota Batu bisa memilih di saat hari pemilihan di TPS yang sesuai dengan alamatnya,” paparnya. (put/sit)

Ketua KPU Kota Batu, Mardiono, menyampaikan selama dimulainya rehabilitasi Gudang KPU pada 1 Juni 2023 yang lalu, tidak pernah berkomunikasi dengan DPKPP Kota Batu. Mirisnya lagi, antara rencana awal dengan realisasi, juga berbeda dan membuat KPU harus menerima.

“Sebelumnya, kami mengusulkan pembangunan gudang yang baru dengan anggaran sekitar Rp 2,5 miliar, yang posisinya ditempatkan di samping kiri atau kanan Kantor KPU yang sekarang. Sedangkan, gudang lama dibongkar dan itu harapan kami. Tapi, sampai tahun 2022, tidak ada tanggapan dari Pemkot Batu. Dan, tahun 2023 ini gudang yang lama direhabilitasi,” terangnya, Selasa (20/06/2023) tadi.

Baca juga :

Untuk posisi perencanaan pembangunan gudang yang baru, menurut Mardiono, berada dalam satu gedung dengan Kantor KPU. Dimana, posisi gudang berada di bawah sedangkan di tingkat atasnya aula yang kemudian diberikan tempat juga untuk ruang kerja komisioner.

“Kami rencanakan, gudang itu di bawah lalu diatasnya aula. Karena, aula yang ada sekarangkan sempit. Terus, disediakan juga tempat kerja komisioner. Ya, tapi bagaimana. Karena, tahun 2022 tidak ada tindak lanjut dari usulan kami. Maka, sekarang gudang yang lama di rehabilitasi. Akhirnya saya ngomong, kalau tidak ada gudang yang baru, maka gudang yang lama ini diperbaharui asal tidak bocor. Ngikut saja, apalagi Pemilu sudah dekat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPKPP Kota Batu, Bangun Yulianto, menjelaskan gedung KPU Kota Batu yang direhabilitasi hanya gudangnya saja. Dimana, yang dilakukan renovasi pada lantai, atap, pintu serta jendela.

“Jadi, untuk gedung KPU Kota Batu yang direhabilitasi gudangnya. Kita renovasi lantainya, kemudian kita ganti atapnya dengan yang baru supaya tidak bocor. Kita cat, lalu lantai direnovasi terus pintu jendela kita atur supaya lebih aman. Di sini, dianggarkan Rp 195 juta target pekerjaan dua bulan selesai yang dimulai 1 Juni 2023,” paparnya. (put/sit)

Mengawali sosialisasi, acara dibuka oleh sambutan Ketua Bawaslu Lumajang, H Amin Sobari dan Ketua KPU Lumajang, Yuyun Baharita. Menyusul kemudian, argumentasi masing-masing sesuai dengan pengetahuan dan realita yang mereka lihat di lapangan terkait money politics.

Ketua AKD, Suhanto, mengatakan bahwa praktek money politic ini sebenarnya bukan dari masyarakat. Tetapi dari para pejabat atau mantan yang sudah menduduki jabatan dan ingin menduduki.

“Untuk meraih kekuasaan, semua melakukan dengan uang. Itu fakta yang terjadi dan masyarakat menerimanya. Parahnya, ketika berhasil menduduki jabatannya mereka mengutamakan kepentingan pribadi. Memperkaya diri sendiri,” ungkapnya.

Yang mengagetkan dan cukup kontroversial, Suhanto menegaskan, agar praktek politik uang dibiarkan. Alasannya, masyarakat sekarang sudah mulai memahami dan bisa memilah mana calon yang bagus untuk dipilih. “Nanti akan diketahui oleh masyarakat sendiri, siapa sebenarnya yang bisa dipilih. Dari sekian calon yang menebar uang politik, pasti ada calon yang dianggap layak. Belum tentu yang menebar uang lebih banyak, akan dipilih ketimbang yang memberikan sedikit uang,” ujarnya.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Argumen tidak kalah menarik, pun muncul dari Ahmad Fuad Afdol. Dirinya berpendapat, bahwa money politic sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat pencoblosan dimulai. Jauh sebelumnya hal itu, sudah terjadi dan cukup sulit dicegah. Maka, satu hal yang perlu dilakukan mulai sekarang dan beberapa tahun ke depan adalah pendidikan politik sejak dini. Terutama, masalah buruknya praktek money politic.

“Caranya memasukkan muatan lokal soal money politic di dalam kurikulum sekolah. Ajak Dinas Pendidikan untuk mendukung gerakan anti money politic dan anti korupsi,” ujarnya.

Perwakilan LSM, Rohim, pun menyampaikan pandangan sedikit berbeda. Disampaikan, bahwa di Lumajang money politic sudah menjadi tradisi dan korbannya adalah rakyat. Oleh karena itu, mulai saat ini Bawaslu, KPU, LSM serta kalangan masyarakat yang peduli kepada bangsa dan negara, untuk menyamakan persepsi dan memberantas money politic.

“Kita hadir di sini, itu tidak mau berdebat soal money politics. Tetapi menyamakan persepsi bagaimana politik uang itu dilawan. Saya sepakat dan ayo perangi money politic,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Lumajang Bergerak Satu Indonesia (LBSI), Himawan, justru mengkritik Bawaslu dan KPU yang harus bertanggung jawab besar maraknya money politic. “Soal money politic jangan rakyat saja yang disalahkan, sementara penyelenggara dan pengawas Pemilu tidak pernah disalahkan. Kasihan rakyat. Coba saya ingin tahu, mulai dahulu dari Pemilu ke Pemilu, mana ada tindakan atas maraknya money politic? Padahal, sudah ada pengawas sampai di tingkat kecamatan. Terus apa tugas mereka. Ada tugas Panwascam, PPK?,” katanya.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Bawaslu dan KPU sampai jajaran di tingkat kecamatan dan desa, untuk melakukan sosialisasi terkait Pemilu dan bahaya money politic. “Di desa itukan banyak kelompok-kelompok pengajian, PKK dan lainnya. Manfaatkan itu untuk sosialisasi. Dan yang terpenting lagi, ayo mulai dari diri sendiri dahulu agar melakukan perbaikan. Mulai yang terkecil yang bisa kita lakuka,” paparnya.

Atas berbagai masukan dan saran, Ketua KPU Lumajang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi money politic. “Ini tugas kita bersama agar pemilihan berlangsung aman, tingkat kehadiran pemilih lebih besar dari Pemilu sebelumnya serta tidak ada money politic. Atau minimal, praktek ini menurun drastis. Apalagi, untuk Bacaleg yang masuk di data KPU Lumajang ada 750 orang, sementara kursi yang tersedia hanya untuk 50 Caleg,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu, Amin Sobari, diakhir sesi sosialisasi juga mengajak masyarakat termasuk LSM, untuk tidak segan-segan melaporkan jika ada praktek dugaan money politic maupun praktek kurang baik dari penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu.

“Laporannya nanti akan kita tindak lanjuti. Dan satu hal yang penting, kalau ada desa atau beberapa atau kelompok masyarakat yang bisa dijadikan pilot project untuk menolak money politic, sampaikan ke saya. Kita akan bentuk itu. Dengan catatan, masyarakat di desa itu benar-benar berkomitmen menolak money politic,” paparnya. (adi/sit)

Menurut Toyib, pengajuan tersebut tentunya atas perintah dari KPU RI, melalui surat edaran bernomor 495/PL.01.4-SD/05/2023. Dimana dalam surat tersebut, tertuliskan bahwa menerima pengajuan kembali dari partai-partai yang mengalami kendala Sistem Online (Silon) pada pengajuan sebelumnya.

“Jadi, pengajuan kembali itu atas perintah dari KPU RI. Untuk di Kota Malang sendiri itu ada dua partai, yaitu Partai Garuda dan Partai Gelora Indonesia. Maka, kedua partai tersebut sudah kita tangani. Semalam mereka sudah datang ke sini (KPU Kota Malang),” jelas Toyib, saat dikonfirmasi tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Kemudian, ditambahkanya,  jika dengan kedatangan kedua partai tersebut, dilangsungkan rapat bersama, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Itu dilakukan secara efisien dan menghindari penundaan yang tidak diinginkan.

“Mereka diberi waktu 5×24 jam sejak pengajuan awal. Supaya tidak berlarut-larut, akhirnya mereka melakukan pendaftaran kemarin. Walaupun, batas terakhirnya itu hari ini, Jumat (19/05/2023). Tentunya supaya tidak seperti kemarin, daftarnya terakhir-terakhir, mepet,” tambahnya.

Untuk saat ini, para petugas KPU telah melakukan pengoreksian data serta berkas dari para Bacaleg. Apabila, nantinya ditemui kekurangan atau perlu adanya perbaikan, maka partai tesebut akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

“Jadi mulai Senin (15/05/2023) hingga Selasa (23/05/2023), ada penelitian dan pengoreksian berkas-berkas yang sudah lengkap. Ada yang kurang atau tidak. Kalau kurang lengkap ya diperbaiki. Tapi sejauh ini masih belum ada perbaikan,” imbuh Toyib. (rsy/gie)