Bupati Fawait dalam rapipurna itu mengapresiasi kesepakatan KUA-PPAS 2026. Hal itu karena, DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah bekerja siang malam menyelesaikan tugasnya.

“Lancarnya pembahasan ini, tentu tidak lepas dari pembahasan secara detail, antara eksekutif dan legislatif,” katanya.

Baca juga :

Bupati Fawait menegaskan, meskipun saat ini terdapat pengurangan DAK dan DAU dari pemerintah pusat, Pemkab Jember tetap menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas utama. Anggaran untuk Universal Health Coverage (UHC), tetap menjadi salah satu yang terbesar, sebagai bukti komitmen menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Jember.

Salah satu yang menjadi fokusnya, adalah pembangunan kesehatan yang diarahkan pada kelengkapan fasilitas, peralatan medis dan tenaga kesehatan. Tidak hanya itu, Gus Fawait juga akan mengerahkan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah-daerah untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.

“Rumah sakit dr Subandi diperkuat sebagai rumah sakit rujukan Tapal Kuda,” imbuhnya. (kom/rio/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dalam KUA-PPAS perubahan dilakukan sesuai aturan dan kebutuhan prioritas pemerintah pusat. “KUA-PPAS perubahan ini sebenarnya terkait efisiensi. Sudah ada tiga perwali yang keluar dan itu memang sesuai dengan ketentuan. Pergeserannya dilakukan sebelum penetapan APBD perubahan dan kami konsultasikan kepada provinsi untuk bisa mendapatkan persetujuan terkait dengan program yang tergeser untuk program prioritas,” jelas Wali Kota Wahyu.

Kemudian, ditambahkannya bahwa program prioritas yang masuk dalam skema Perubahan APBD 2025 mencakup sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) dengan lokus di Kota Malang. Diantaranya, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), layanan cek kesehatan gratis dan program Koperasi Merah Putih.

Baca juga :

“Dalam KUA-PPAS ini kita hanya tinggal menetapkan sesuai kebijakan pusat, terutama terkait PSN yang memang harus dialokasikan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa hasil analisa Banggar menunjukkan masih ada potensi peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak. “Intinya, ada beberapa yang masih bisa digenjot lagi. Tujuannya tentu untuk masyarakat. Karena kemarin banyak efisiensi, maka anggaran harus dialihkan ke hal-hal penting sesuai Inpres,” kata Mia-sapaan Ketua DPRD Kota Malang.

Mia juga menegaskan, bahwa tidak ada proyek besar yang akan dijalankan dalam APBD Perubahan 2025. Fokus utama, menurutnya, adalah mendukung pelaksanaan PSN di Kota Malang.

“Ini komitmen Pemkot, terutama Pak Wali, yang sudah menyodorkan Kota Malang sebagai lokus PSN. Program ini bagus dan manfaatnya untuk masyarakat, sehingga kami dorong agar bisa dibackup bersama,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Bupati Yuhronur dalam penyampaiannya di hadapan seluruh anggota dewan yang hadir, mengatakan bahwa sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan daerah di tahun 2024 mendatang, rencana KUA-PPAS akan difokuskan dalam sektor potensial. Diantaranya, bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perikanan.

“Bidang infrastruktur diarahkan untuk pembangunan jalan-jalan kabupaten, poros strategis serta jalan poros desa yang lebih baik dan cakupan perbaikan yang lebih luas, sebagai upaya penuntasan Program Jamula. Selain itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku serta pencegahan banjir, akan dialokasikan untuk normalisasi sungai, waduk, pemeliharaan pintu air dan sluish,” kata Bupati Yuhronur.

Selanjutnya, dalam bidang pendidikan akan diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan negeri dan swasta, serta pemberian beasiswa prestasi bagi masyarakat kurang mampu. Sementara untuk bidang kesehatan, masih difokuskan untuk pemenuhan universal health coverage, serta dukungan operasional dan pengamanan Pemilu 2024.

Baca juga :

“Bidang kesehatan, masih diarahkan untuk pemenuhan rawat inap gratis, pembangunan dan rehabilitasi beberapa puskesmas, rencana lanjutan pembangunan Rumah Sakit Brondong dan pemenuhan operasional belanja blud. Termasuk, digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui dukungan penyediaan alsintan pertanian, peningkatan jut, jitut dan dukungan penyediaan pupuk,” tambahnya.

Hal ini, ujarnya, sejalan dengan saran dan pendapat Banggar DPRD Lamongan, oleh juru bicara Ir Supono. Dimana, pihaknya meminta pemerintah daerah meningkatkan anggaran belanja untuk menangani wabah dan hama wereng yang sampai saat ini masih dirasakan oleh petani serta anggaran untuk penanganan banjir.

“Banggar mengharapkan pemerintah daerah lebih maksimal dalam mengawasi program-program pembangunan. Baik yang akan dan telah dilaksanakan,” papar Supono.

Pada KUA-PPAS Tahun 2024, pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp 3,490 triliun, sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 3,375 triliun. Sehingga, mengalami surplus sebesar Rp 115.455.712.430 yang akan digunakan untuk defisit pembiayaan sebesar Rp 115.45.712.430, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 2024 sebesar 0. (zen/sit)

Disampaikan Bupati Yuhronur Efendi, postur keuangan pada perubahan KUA-PPAS APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023, tidak berbeda sebagaimana pada awal pembahasan. Pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp 3.475.883.999.000 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 239.748.455.300 dibandingkan dengan sebelum perubahan. Kemudian, belanja daerah dialokasikan Rp 3.491.251.335.000. Sehingga terjadi defisit sebesar Rp 15.367.336.000, yang diseimbangkan melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp 73.503.308.296, selanjutnya dari sisi pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 58.135.972.200.

Maka, dari kondisi tersebut pembiayaan netto tercatat Rp 15.367.336.000. Sehingga, perubahan KUA-PPAS 2023 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah sebesar 0.

Baca juga :

“Dengan kerangka perubahan KUA-PPAS 2023, diharapkan sinergitas pembangunan di Kabupaten Lamongan semakin tinggi. Sehingga, mampu memacu mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sejahtera, beretika dan berdaya saing yang berkeadilan,” kata Bupati Yuhronur.

Lebih lanjut Bupati Yuhronur menjelaskan, dalam perubahan KUA-PPAS, selain fokus pada pembangunan jalan kabupaten, Pemkab Lamongan juga memfokuskan perbaikan jalan poros desa maupun jalan lingkungan atau permukiman perdesaan. Baik melalui skema hibah maupun bantuan keuangan khusus pemerintah desa. Termasuk, dukungan pemenuhan kebutuhan pupuk non subsidi, baik bagi petani tambak dan non tambak. Serta, perbaikan jalan produksi dan normalisasi jaringan irigasinya.

Hal ini, paparnya, sejalan dengan saran dan masukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan yang di juru bicarai Hamzah Fansyuri. Dimana, pihaknya meminta pemerintah dapat melakukan inovasi dan langkah-langkah yang konkrit guna mengantisipasi kelangkaan pupuk serta pemberian pelatihan kepada kelompok-kelompok tani untuk pembuatan pupuk mandiri.

“Banggar meminta Pemkab Lamongan dapat mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan realisasi anggaran, sehingga program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” papar Hamzah. (zen/sit)

Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edi Wahyudi, mengatakan bahwa pembahasan ini bisa berjalan sesuai ketentuan Perundang-undangan. Sehingga, bisa ditetapkan pada Agustus 2023 ini.

“Ketika masih ada kendala dalam prosesnya, maka ini akan berdampak pada jadwal paripuran pengesahannya. Kalau jadwal pengesahannya molor, maka yang dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Situbondo. Sehingga, semoga saja tidak molor,” ujarnya.

Baca juga :

Dirinya menyebutkan, mekanisme penetapan APBD 2024 setelah rapat paripurna, maka masih perlu dibahas antar komisi-komisi di DPRD Situbondo. “Setelah itu selesai, maka masuk ke Badan Anggaran (Banggar) dan kemudian naik ke Paripurna pengesahan KUA-PPAS,” tuturnya.

Sementara dalam rapat, Wakil Bupati Situbondo, Khoironi, menyampaikan bahwa kebijakan pengelolaan pendapatan Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2024, perlu difokuskan pada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai kondisi dan arah penggalian pendapatan dalam tahun 2024.

“Oleh sebab itu, perlu adanya upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Antara lain,.melalui pajak daerah, serta meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah,” jelasnya.

Ditambahkannya, kerangka kebijakan pengelolaan belanja pada 2024 ini, menerapkan konsep money follows program prioritas dalam pengalokasian anggaran. Kemudian, memenuhi persentase alokasi belanja berdasarkan peraturan perundang-undangan. (her/sit)

Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, mengatakan bahwa setelah mencapai kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti dengan evaluasi Gubernur Jatim. Setelah itu, masuk ke tahapan berikutnya yakni melakukan pembahasan-pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran (Banggar).

Masih menurut Ketua DPRD, untuk struktur anggaran di KUA PPAS APBD Tahun 2023, ini berkekuatan pada anggaran Kabupaten Situbondo, yaitu sekitar Rp 1,7 triliun. Itu karena, ada pengurangan prediksi pendapatan daerah. Pertama, terkait anggaran DBHCHT berkurang sekitar Rp 13 miliar lebih. Kedua, DID yang diprediksi bisa mendapatkan anggaran Rp 12 miliar, ternyata tidak dapat DID. Sehingga, total pengurangan anggaran dari prediksi yang ada di RKPD sekitar Rp 26 miliar.

“Di struktur anggaran APBD tahun 2023, ada defisit anggaran berkisar Rp 150 miliar lebih. Diharapkan, Pemda bisa menggenjot lagi PAD. Sehingga, mampu menutupi defisit anggaran. Tetapi yang pasti, defisit anggaran ini bisa ditutupi dengan Silpa tahun sebelumnya,” ujarnya.

Edy Wahyudi menambahkan, pihaknya menyarankan supaya PAD di Tahun 2023, lebih meningkat lagi dengan cara memotret potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Sehingga, akan kian optimal.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Yang pasti, di Kabupaten Situbondo dengan potensi luar biasa ini, kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka dapat meningkatkan PAD,” harapnya.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara, disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan sepakati bersama. Selanjutnya, akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Perlu dipahami, tambahnya, bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah pada tahun ini mengalami defisit yang cukup besar. Berdasarkan surat direktorat jenderal pertimbangan keuangan Kementerian Keuangan RI, nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022.

Lebih lanjut Bupati Situbondo menyampaikan, ke depan bagaimana PAD, ini bisa terus meningkat. Artinya, kemandirian fiskal sekarang menjadi tuntutan bagi daerah agar bisa eksis dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah. APBD Tahun 2023, penekanannya adalah pendapatan asli daerah yang harus meningkat.

“Saya berharap, partisipasi masyarakat dalam pembangunan terus meningkat dan sejalan dengan upaya Pemkab Situbondo, untuk bisa melaksanakan pembangunan di berbagai bidang,” paparnya. (her/gie)

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito didampingi Wakil Ketua, M Rifai, Susi Narulita K dan Mujib tersebut, diikuti 31 anggota dari 50 jumlah anggota DPRD dari lima unsur fraksi, telah menandatangani daftar hadir. Sedangkan Bupati Blitar, bersama Wakil Bupati Blitar, Rahmay Santoso, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, mengatakan bahwa rapat paripurna ini merupakan kelanjutan pembahasan tentang KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023. “Telah kita ketahui, bahwa bupati telah menyampaikan penjelasan tentang KUA-PPAS TA 2023 pada rapat paripurna tanggal 15 Juli kemarin. Selanjutnya Badan Anggaran telah membahas dan mencermati materi KUA-PPAS TA 2023,” kata Suwito.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Adapun hasil pembahasan, lanjut Suwito, akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama anatara Bupati Blitar dan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar. “Menindaklanjuti hal itu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetap Badan Musyawarah, DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang KUA-PPAS tahun 2023,” jelasnya.

Penandatangan Nota Kesepakatan ini, pertama oleh Bupati Blitar Rini Syarifah dengan disaksikan Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, kedua Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito. Kemudian diteruskan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar M. Rifai, selanjutnya Wakil Ketua, Susi Narulita, dan Wakil Ketua, Mujib. (jar/gie)

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Forkopimda, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, dalam sambutannya menyampaikan bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 42 anggota dewan. Dari Fraksi PDI-Perjuangan, hadir 16 dari 19 anggota, Fraksi PKB 8 dari 9 anggota, Fraksi PAN hadir 7 dari 7 anggota, Fraksi GPN 7 dari 10 anggota dan Fraksi Golkar Demokrat hadir 4 dari 5 anggota.

Selanjutnya, rapat paripurna dianggap memenuhi kuorum, karena setengah dari anggota plus satu. Maka, rapat dianggap telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan tata tertib pasal 105 ayat 1 huruf c kuorum telah terpenuhi. Dengan demikian rapat paripurna pada hari ini, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Suwito, Rabu (07/09/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Suwito menyampaikan, rapat paripurna kali ini merupakan kelanjutan pembahasan tentang perubahan KUA-PPAS 2022. “Sebagaimana kita ketahui bersama, saudari bupati telah menyampaikan penjelasan tentang Perubahan KUA-PPAS 2022 pada 19 Agustus lalu,” jelasnya.

Suwito menambahkan, selanjutnya Badan Anggaran melaksanakan tugasnya, yaitu membahas dan mencermati perubahan KUA PPAS 2022. “Adapun hasil pembahasan akan ditindak lanjuti dengan proses penandatanganan Nota Kesepakatan bersama anatara Bupati dan pimpinan DPRD,” imbuhnya.

Dengan demikian, lanjut Suwito, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Badan Musyawarah, DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Perubahan KUA-PPAS tahun 2022.

Sementara itu, Bupati Blitar, Rini Syarifah, mengatakan bahwa hari ini telah digelar rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Perubahan KUA-PPAS tahun 2022. “Hari ini, kita sudah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Perubahan KUA-PPAS 2022. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Semoga selanjutnya tidak ada kendala apapun,” kata Mak Rini- panggilan akrab Bupati Blitar, seusai rapat paripurna.

Mak Rini menambahkan, setelah ini, Senin (12/09/2022) mendatang, akan membahas Nota Keuangan APBD Perubahan. “Kita berharap, semoga tidak ada kendala apapun. Kita jalankan saja,” paparnya. (jar/sit)

Dari hasil rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Situbondo, menyetujui Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022. Selanjutnya, nota kesepakatan bersama itu ditandatangani Bupati Karna Suswandi didampingi Wabup Hj Khoirani dan Ketua serta Wakil Ketua DPRD Situbondo, masing-masing Wakil Ketua I Abdurrahman SH, Wakil Ketua II, Jaenur Ridho dan Wakil Ketua III, Heru Sugiharto.

Bupati Karna Suswandi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasinya pada legislatif yang telah membahas KUA PPAS ini dengan baik. “Alhamdulillah, hari ini pembahasan KUA PPAS sudah disepakati dan ditandatangani. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada ketua, wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo,” ujar Bupati Karna.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Tidak hanya itu yang disampaikan Bupati Karna, dalam sambutannya dihadapan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Situbondo, juga mengatakan bahwa segala masukan dan kritikan yang disampaikan, merupakan hal yang baik. Karena, semua yang dilakukan adalah untuk perbaikan pemerintah ke depan.

“Semoga, kita ke depan bisa semakin baik,” tuturnya.

Selain itu, Bupati Karna juga berharap ke depan komunikasi antara legislatif dan eksekutif, bisa terjalin lebih baik lagi. Sehingga, proses pembangunan di Kabupaten Situbondo, bisa sesuai dengan harapan masyarakat.

“Mudah-mudahan komunikasi kita ke depan, akan semakin baik. Sehingga, proses pembangunan Situbondo, akan kian baik dan maksimal,” paparnya. (her/sit/adv)