Memontum Jakarta – Komisi VIII DPR RI, telah menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2022, sebesar Rp 78, 256 trilyun. Wakil rakyat mendukung program dan kebijakan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, yang konsisten berpihak pada kepentingan masyarakat pra-sejahtera.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp 78.256.327.121.000. Kami mendorong Kementerian untuk mempercepat realisasi anggaran, khususnya untuk anak yatim, piatu dan yatim-piatu,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senin (20/09/2021).

Raker dihadiri tiga menteri, yakni Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ganip Warsito.

Dalam pengantar rapat, Yandri menyatakan, bahwa selain program prioritas nasional, para menteri diminta untuk mampu memberikan program terobosan baru sehingga birokrasi negara memiliki daya gerak dan kesinambungan dalam membangun berbagai aspek kehidupan.

“Menteri dan pimpinan lembaga memiliki peran strategis. Anggaran harus menyentuh kebutuhan masyarakat hingga lapis ke bawah baik berupa aspek kesehatan, pendidikan, dan terpenuhi kebutuhan pokok,” tutur Yandri.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyatakan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan dorongan DPR melalui Komisi VIII. “Kami ucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VIII terhadap kerja Kemensos yang mengemban tugas tidak mudah. Di tengah pandemi, Kemensos harus memastikan, masyarakat yang terdampak pandemi bisa merasakan kehadiran negara, terutama melalui program bantuan sosial,” kata Mensos. 

Mensos menjelaskan, bahwa dari anggaran TA 2022 sebesar Rp 78,25 triliun tersebut, sebesar 0,66 persen akan dialokasikan untuk Belanja Pegawai, 0,36 persen untuk Belanja Barang Operasional, sebesar 4,18 persen untuk Belanja Barang Non-Operasional (honor pendamping; bantuan operasional untuk LKS, SLRT; program Atensi), dan sebesar 0,13 persen untuk Belanja Modal.

“Kemudian dari anggaran tersebut, kami juga anggarkan sebesar Rp 74,08 trilyun (94,67 persen) untuk Belanja Bansos. Belanja bansos di sini meliputi, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pemberdayaan Komuditas Adat Terpencil (KAT), bantuan korban bencana, Rehabilitasi Sosial RTLH, alat bantu aksesibilitas, dan sebagainya,” terang Mensos.

Secara umum, Kemensos mengalokasikan anggaran untuk Program Perlindungan Sosial sebesar Rp 77,15 trilyun, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,09 triliun. Anggaran untuk Prioritas Nasional, dialokasikan sebesar Rp 76,96 trilyun dan program Non Prioritas Nasional sebesar Rp 1,29 trilyun.

Sejumlah anggota DPR mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah Kemensos tersebut, karena dinilai kebijakan yang diambil menyentuh langsung kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terdampak Covid-19. Khususnya, terkait dengan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Muhammad Rizal, mendukung semua program prioritas yang sudah dijelaskan Kemensos. “Semoga berjalan dengan baik di tahun 2022. Saya minta Mensos memberikan perhatian khusus terhadap pendamping PKH,” ujarnya.

Muhammad Rizal mengusulkan agar Kemensos meningkatkan dukungan kepada pendamping, agar kinerja dalam mempercepat penanganan kemiskinan semakin baik. “Mungkin perlu ada penyegaran (kebijakan). Misalnya dengan penambahan insentif, apalagi mereka harus berjalan ke berbagai wilayah yang memerlukan dana,” jelasnya.

Anggota Fraksi Demokrat Achmad menyatakan, sangat mendukung program santunan untuk anak yatim, piatu dan yatim piatu. “Namun perlu diantisipasi tahun 2021. Saya khawatir orang akan berebut memelihara anak yatim karena ada bantuannya. Ini perlu dipikirkan bersama solusi dan aturan yang lebih jelas,” ungkap Achmad.

Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera, Buchori Yusuf, menyetujui pagu definitif yang telah disetujui banggar, khususnya kepada Kemensos. Sejalan dengan Achmad, Buchori juga menekankan bahwa bantuan anak yatim, piatu dan yatim-piatu bisa menjadi legacy . “Ini artinya amanat Pasal 34 UUD 1945 yang mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, bisa dilaksanakan. Kebijakan ini juga menunjukan negara hadir melakukan intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan,” tuturnya.

Raker gabungan dengan tema Penyesuaian RKA K/L Kementerian Sosial TA 2022, Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran 20 September 2021, dihadiri secara fisik oleh 17 orang, dan virtual 24 orang dari sembilan fraksi. (hms/sos/aye/sit)

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kepala Kejari Lamongan, Agus Setiadi SH MH, melalui Kasi Intel, Rustamaji Yudica Adi Nugraha SH, mengatakan bahwa pihak-pihak terkait yang bersangkutan secara langsung dengan program KUBE, secepatnya akan dilakukan pemanggilan.

“Untuk pelapor sudah kita klarifikasi dan dimintai keterangannya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengembangan dan pemeriksaan siapa saja yang terkait dalam hal tersebut,” ujar Kasi Intel Kejari Lamongan, Rustamaji Yudica, dikantor Kejari, Senin (28/12) tadi.

Dirinya mengungkapkan, untuk pemeriksaan dugaan penyimpangan dan indikasi korupsi tersebut, nantinya bukan hanya ada di Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Namun, akan mengarah kepada program-program bantuan yang lainnya.

“Sementara untuk saat ini, kita masih fokus pada laporan dugaan penyimpangan dalam program KUBE. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ditemukan dugaan penyimpangan-penyimpangan pada bantuan lainnya,” tuturnya.

Masih menurut dirinya, apabila nanti ditemukan fakta-fakta lain dalam atau pada saat pemeriksaan, tentunya akan dikembangkan dan ditindaklanjuti. Tentunya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Mengenai dugaan penyimpangan bantuan kelompok usaha bersama, kita ada beberapa item. Diantaranya, terkait dengan ternaknya, kandangnya, segala macam itu yang akan kita kembangkan didalam pemeriksaan nantinya,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Rustamaji itu menambahkan, jika nantinya di dalam pemeriksaan atau pemanggilan pihak-pihak terkait memenuhi unsur penyimpangan dan indikasi korupsi, maka secepatnya akan melakukan koordinasi dengan bagian pidana khusus. “Adanya pelaporan dugaan penyimpangan dalam program Kube ini juga sudah saya komunikasikan dengan bapak Kejari, beliau mengintruksikan untuk segera menindaklanjuti dengan memanggil pihak terkait,” pungkasnya. (son/sit)

Dalam hal ini, PFM Wilayah III Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Situbondo menyerahkan jenis bantuan usaha ternak kambing kepada kelompok usaha bersama (Kube) di Desa Lamongan Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Selasa (14/07/2020).

Adapun tujuan dari terbentuknya program Kube, antara lain meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok, menambah wawasan dan keterampilan anggota, menumbuhkan kesadaran masyarakat miskin akan pentingnya membangun usaha bersama demi kepentingan anggota, menumbuh kembangkan rasa percaya diri bahwa warga miskin dapat hidup layak melalui usaha yang digagas bersama dan dijalankan bersama secara adil dan proporsional.

Serta meningkatkan pendapatan warga miskin melalui usaha yang dikelola secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri secara profesional. Berusaha menjadi kelompok yang dapat diandalkan dan menjadi tumpuan hidup bagi para anggota.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Drs H Abubakar Abdi Apt M Si menyebutkan program Kube berlandaskan empat aspek utama, program Kube Kemensos yakni membantu warga tak mampu.

KUBE merupakan wadah saling membantu sesama anggota baik dalam keadaan suka maupun suka dengan berpedoman pada semboyan: “Saling peduli dan tolong-menolong sesama anggota”.

H Abu Bakar Abdi menjelaskan, Kube merupakan wadah berusaha dengan menerapkan prinsip ekonomi demi meningkatkan Kesejahteraan anggota agar keluar dari lingkaran kemiskinan.

” Kube merupakan wadah belajar usaha dan saling tukar pengalaman sesama anggota dengan prinsip saling mendukung dan tolong menolong sesama anggota, ” jelasnya.

Menurutnya, Kube dalam melaksanakan kegiatannya selalu berorientasi pada pasar, baik barang yang akan dijual ataupun harga menjadi pertimbangan dalam menjalankan usahanya, ujarnya.

Sementara Kepala Desa Lamongan Haryanto, menyampaikan sebanyak 30 kelompok usaha bersama yang ada di Desa Lamongan dan per kelompok terdiri dari 10 orang masing-masing mendapat bantuan usaha ternak kambing sebanyak 2 ekor per orang.

” Jadi semua total yang diterima kelompok usaha bersama desa Lamongan sebanyak 600 ekor, ” terangnya.

Kades Haryanto menghimbau kepada kelompok penerima, semoga bantuan ini (kambing, red) bisa bermanfaat pada penerima kelompok usaha bersama yang ada di Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa.

Menurut dia, Kube sangat membantu perekonomian keluarga penerima, jadi pergunakan bantuan tersebut sebijak mungkin.

” Kami berharap dengan adanya bantuan ternak kambing ini semoga bisa berkembang biak dengan baik, supaya dirawat dengan baik pula dan hasilnya nanti untuk dipergunakan meningkatkan perekonomian keluarga yang juga bisa mengurangi garis-garis kemiskinan di Desa Lamongan, ” pungkasnya (her/yan)