Hadir dalam pelaksanaan itu, selain Muspida juga hadir Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan (PPK) Kemendikbudristek, Irini Dewi Wanti. Termasuk, Pj Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, Ny Rr Dewi Maharani Nurkholis.

Pj Bupati Nurkholis dalam sambutannya mengatakan bahwa Gemah Rempah Loh Jinawi Brang Kulon merupakan bukti nyata bahwa Indonesia, khususnya di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, memiliki budaya adat lokal yang menjadi warisan budaya leluhur Suku Tengger. Seperti Seni ketipung slompret suku tengger, monelan jarak kencak, tari kendhayaan, pencak kembangan hingga udeng yang menjadi ‘hiasan kepala’ khas Suku Tengger.

“Program ini menjadi cara untuk merefleksikan kembali tradisi-tradisi kuno yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakat suku tengger brang kulon yang erat kaitannya dengan jalur rempah nusantara,” kata Pj Bupati Pasuruan.

Baca juga :

Dengan selesainya program Gemah Rempah Loh Jinawi Brang Kulon, dirinya berharap kegiatan tersebut tidak langsung berhenti begitu saja. Melainkan, diimplementasikan dalam aktifitas masyarakat. Sehingga, dapat mengangkat perekonomian demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

“Saya berharap, kegiatan ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Sehingga, akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, kelestarian budaya lokal, sehingga bisa menambah kemajuan warisan budaya yang ada di Kabupaten Pasuruan,” paparnya.

Sementara itu, Irini Dewi Wanti menjelaskan bahwa Gemah Rempah Loh Jinawi merupakan sebuah festival yang mempunyai tujuan sebagai interaksi kebudayaan yang dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan berkaitan dengan jalur rempah.

Dirinya meyakini, giat tersebut dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, sesuai dengan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di Kabupaten Pasuruan. Terlebih, perjalanan jalur rempah tidak hanya tentang perdagangan dan budaya, tetapi juga tentang orang, alam dan lingkungan di dalamnya. Pada perkembangannya kini jalur rempah dimanfaatkan sebagai cara kolaborasi antar negara untuk mewujudkan perdamaian dan pertemanan melalui Unesco.

“Budaya Jalur Rempah diharapkan dapat menjadi salah satu pemicu bagi Laskar Rempah untuk memperluas wawasan, kecintaan serta rasa memiliki terhadap Jalur Rempah yang akan diajukan sebagai salah satu warisan dunia UNESCO,” ujatnya. (kom/pas/sit)

Kantor BUMDes Langgeng Jaya sendiri, berada di sebelah Kantor Desa Balung Kulon. BUMDes ini memiliki unit usaha swalayan yang menjual bahan pokok penting atau Bapokting masyarakat setempat.

Bupati Hendy dalam kesempatan itu mengaku sangat bersyukur, karena BUMDes tersebut mendirikan usaha swalayan. Sebab, salah satu program Pemkab Jember adalah pengendalian laju inflasi dengan menyediakan Bapokting murah kepada masyarakat.

Baca juga:

“Saya sangat bersyukur Bumdes ini memilih untuk menekuni usaha swalayan, yang mana menjual Bapokting. Ini selaras dengan upaya kami dalam mengendalikan laju inflasi. Nanti swalayan ini bisa menjadi penyalur bapokting murah untuk masyarakat,” jelas Bupati Hendy Siswanto.

Selain itu, dengan adanya BUMDes ini menurut Bupati Hendy Siswanto dapat menjadi alat untuk menyejahterakan warga. Dirinya menjelaskan, bahwa Balung Kulon memiliki warga sebanyak 16 ribu jiwa dan itu agar didaftarkan sebagai anggota BUMDes.

“Ketika akhir tahun, keuntungan BUMDes dihitung dan dibagi kepada pengurusnya serta kepada seluruh warga. Inilah yang dinamakan ekonomi kerakyatan,” papar Bupati Hendy.

Bupati Hendy meminta para pengurus swalayan BUMDesLanggeng Jaya untuk menjual barang cepat laku, dengan harapan perputaran lebih cepat. “Dan harus transparan. Karena ketika transparan, itu akan semua membuat nyaman. Apabila untung umumkan untung, begitu pula sebaliknya,” paparnya. (kom/rio/sit)

Prosesi acara yang digelar oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Puger Kulon itu, dihadiri langsung Bupati Jember, Hendy Siswanto beserta jajaran pejabat Pemkab Jember.

Bupati Hendy dalam sambutannya, pun menyampaikan apresiasinya atas semangat masyarakat yang terus menghidupkan tradisi ini sebagai wujud syukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT. “Hari ini masyarakat Puger Kulon bersyukur kepada Gusti Allah atas segala yang diberikan. Baik atas semua rezeki, kesehatan, kerukunan hingga kebersamaan yang terjalin selama ini,” kata Bupati Hendy.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dirinya juga meminta, agar tradisi ini terus dilestarikan dan dibesarkan ke depannya. Karena, kegiatan yang dilakukannya ini juga memberikan dampak luar biasa untuk ekonomi kerakyatan.

“Dan yang terpenting, hakekat dari budaya petik laut dan selamatan desa ini merupakan wujud hormat kita kepada para pendahulu kita, kepada orang tua kita, kakek nenek, buyut dan seterusnya. Kita doakan beliau semua. Inilah penghormatan, karena tanpa pendahulu kita, kita sekarang tidak ada. Maka tradisi ini harus kita lestari seterusnya,” paparnya. (kom/rio/sit)

“Secara normatif, ketika Kepala Desa berstatus sebagai tersangka dalam suatu kasus, maka harus dilakukan pemberhentian sementara. Hal ini dimaksudkan, agar tidak terjadi konflik of interest. Dengan begitu, yang bersangkutan bisa fokus menjalani permasalahan hukum yang menjeratnya,” kata Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, saat dikonfirmasi Rabu (12/07/2023) pagi.

Diketahui, pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sejak delapan bulan lalu, yang bersangkutan masih leluasa menjalankan roda pemerintahan di Desa Ngulan Kulon. Sementara, dalam Undang-Undang Desa Pasal 42 juga disebutkan bahwa Kepala Desa yang tersangkut kasus hukum dan berstatus sebagai tersangka, maka bupati harus memberhentikan sementara yang bersangkutan.

“Dan, untuk kasus yang menyeret Kepala Desa Ngulan Kulon serta bendaharanya, sejauh ini keduanya belum diberhentikan sementara. Dan, masih menjabat sebagai Kades Ngulan Kulon Kecamatan Pogalan,” imbuhnya.

Baca juga:

Komisi I meminta, agar kedepannya Bupati Trenggalek segera mengambil langkah. Dalam hal ini mengeluarkan surat pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

“Kami meminta agar ini bisa segera ditindaklanjuti sesuai Undang-Undang. Kalau untuk pengganti sementara, itu akan diisi oleh Sekretaris Desa yang nanti disebut Plt Kepala Desa,” terang Alwi.

Disinggung terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, meski Kepala Desa belum diberhentikan, Politisi PKS ini menyebut jika Kepala Desa masih memiliki wewenang atas pelaksanaan APBDes selama belum diberhentikan. “Kembali lagi karena yang bersangkutan belum diberhentikan, maka dia masih ada wewenang juga bisa melakukan penandatanganan anggaran dalam APBDes. Kami hanya berpesan agar regulasi-regulasi yang ada tidak dilanggar,” tegasnya.

Alwi menambahkan, rapat koordinasi ini juga dilakukan secara tertutup. Mengingat, ada hal-hal yang memang tidak harus menjadi konsumsi publik. “Karena ini menyangkut masalah hukum dan usulan-usulan komisi yang bersifat pribadi,” paparnya.

Kedepannya, ujarnya, akan ada rapat lanjutan terkait permasalahan ini. Intinya, Komisi I mendorong agar Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara bagi Kepala Desa Ngulan Kulon dan menerapkan regulasi sesuai Undang-Undang yang berlaku. (mil/sit)