Kasi Operasi Satpol PP Kota Malang, Anton Viera, menjelaskan bahwa pelaksanaan penertiban dilakukan karena lahan yang ditempati merupakan fasilitas umum (Fasum) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Fasum yang digunakan, juga akan dioptimalisasikan sebagai trotoar.

Ditambahkannya, sebelum melakukan tindakan penertiban, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan pemahaman terkait lahan yang ditempati para PKL. Sehingga, beberapa dari mereka (PKL), sudah melakukan pembongkaran sendiri.

“Untuk sterilisasi itu sudah berjalan sejak Rabu (29/06/2022) lalu. Itu kami beri batas maksimal pada PKL atau hingga Senin (18/07/2022) mendatang untuk pindah. Dari 13 lapak itu, sebelumnya sudah ada dua membongkar dan hari ini tiga yang membongkar. Dan sisanya belum membongkar,” jelas Anton, Senin (04/07/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dari kesepakatan bersama dengan para pedagang, dijelaskan Anton, sisanya akan membongkar sendiri sebelum pada batas waktu yang ditentukan. Tidak hanya itu, para pedagang pun juga sepakat untuk pindah.

“Informasinya ada yang mengatakan sepakat sebelum tanggal 18 Juli, ada yang 15 Juli sampai tanggal 16 Juli. Kita juga memahami, karena waktu yang dibutuhkan untuk pindah relatif singkat,” lanjut Anton.

Pihaknya berharap, agar para pedagang tetap berkomitmen sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui. Yakni melalui surat yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pedagang. “Melalui surat yang sudah ditandatangani masing-masing pedagang dengan kita, untuk membongkar sendiri, memindahkan lapaknya. Sehingga pada batas waktu yang ditentukan sudah bersih,” imbuhnya. (rsy/gie)

Dalam pantauannya, Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Yes tersebut melihat para pedagang di sentra PKL sudah memahami aturan PPKM Darurat yang tertuang dalam instruksi Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2021 terkait jam operasional pertokoan/pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

“Pemantauan ini utamanya dalam rangka menegakkan disiplin pedagang untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan pada sektor pangan harus sudah tutup pada pukul 20.00. Saya lihat pedagang di sentra PKL ini sudah paham aturan ya, disiplin aturan PPKM darurat. Sehingga ketika kita meninjau jam 8 tadi para pedagang ini sudah siap-siap untuk tutup,” tuturnya, Jumat (16/07).

Tak hanya itu, Yuhronur juga mengapresiasi itikad para pedagang dalam menerapkan 50 persen kapasitas pengunjung dan mengutamakan take away (makanan dibungkus).

Selain menegakkan disiplin aturan PPKM darurat, Yuhronur juga memberikan bantuan berupa beras dan 75 paket sembako untuk pedangan di sentra PKL. “Semoga sedikit sembako ini dapat memberikan kemanfaatan untuk para pedagang. Tentu ini sebagai bentuk upaya kita bersama dalam meringankan beban masyarakat terutama pedagang kecil agar bisa bangkit ditengah kondisi seperti ini,” beber Bupati. (fjr/zen/ed2)